Category: Antaranews.com Nasional

  • Komisi D: Rusunawa perlu pembatasan karena bukan tempat tinggal tetap

    Komisi D: Rusunawa perlu pembatasan karena bukan tempat tinggal tetap

    Kita berharap rusunawa itu untuk transit sementara hingga penghuninya dapat meningkatkan kemampuan ekonominya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan perlunya kebijakan yang mengatur jangka waktu maksimal warga bisa menempati rumah susun sederhana sewa (rusunawa) mengingat masih banyak warga berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan tempat tinggal.

    “Kita berharap rusunawa itu untuk transit sementara hingga penghuninya dapat meningkatkan kemampuan ekonominya,” kata Yuke di Jakarta, Jumat.

    Ia mendukung rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengatur jangka waktu maksimal warga menempati rusunawa.

    Menurut dia, pengaturan itu agar masyarakat MBR yang membutuhkan tempat tinggal dapat terlayani mengingat selama selalu terbentur pada keterisian yang selalu penuh.

    Ia mengingatkan, tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) bukan hanya sekadar menyiapkan tempat tinggal untuk warga.

    Selain itu, Dinas PRKP bisa melaksanakan pembinaan agar perekonomian penghuni rusunawa kian membaik. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan kerja sama lintas dinas.

    “Berapa banyak sih mereka yang penghasilannya meningkat? Mereka harus pindah. Karena kesuksesan program rumah tinggal di Jakarta dengan konsep terpadu kan tujuannya seperti itu,” katanya.

    Sementara itu, Sekretaris Dinas PRKP Meli Budiastuti menjelaskan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa masih dalam penggodokan.

    Nantinya kata Meli, aturan jangka waktu penempatan rusunawa akan diatur dalam revisi Pergub itu. Masyarakat umum terprogram hanya bisa lima kali perpanjangan untuk menyewa, atau maksimal 10 tahun.

    “Saat ini masih belum diberlakukan karena masih draf revisi pergub,” ujarnya.

    Pada tahun ke sembilan, Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (UPRS) akan diminta oleh Dinas dan tim terpadu untuk mengecek kelayakan warga untuk menghuni Rusun.

    “Kalau masih layak, nanti hasil rekomendasinya bisa diperpanjang berapa tahun lagi. Karena orang tinggal di Rusun bukan untuk selamanya, bukan untuk warisan juga,” kata dia.

    Sementara untuk masyarakat umum hanya tiga kali perpanjangan, atau maksimal enam tahun. Bila penyewa meninggal dunia maka bisa dilanjutkan oleh pasangan.Namun tidak bisa dilanjutkan oleh anak keturunannya.

    Ia menambahkan bahwa evaluasi berjalan secara rutin saat penghuni memperpanjang sewa Rusun. Apabila sudah memiliki kendaraan, otomatis tidak boleh lagi menempati Rusun milik Pemprov DKI.

    “Revisi pergub ini sudah hampir final, sudah di Biro Hukum. Selama ini kan belum ada pembatasan waktu, makanya di lapangan pasti banyak yang sudah turun temurun,” kata dia menambahkan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dinas Perumahan DKI sebut penghuni rusunawa menunggak sejak 2010

    Dinas Perumahan DKI sebut penghuni rusunawa menunggak sejak 2010

    DPRKP segera mendata dan memetakan lebih lanjut soal pekerjaan, penghasilan, kepemilikan aset dan jumlah jiwa penghuni rusunawa yang menunggak, terutama masyarakat umum

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta menyebut penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Jakarta memiliki tunggakan sejak tahun 2010.

    Data menyebutkan warga rusun yang paling banyak menunggak ada di Rusunawa Marunda, Jakarta Utara yaitu untuk masyarakat terprogram sebanyak 1.552 unit dengan besaran tunggakan Rp10,8 miliar dan masyarakat umum sebanyak 773 unit dengan besaran tunggakan Rp8,8 miliar.

    “Tunggakan penghuni rusunawa terhitung sejak tahun 2010, dimana terdapat penghuni yang masuk kategori masyarakat terprogram sejak menempati rusunawa tidak melakukan pembayaran retribusi sewa rusunawa,” kata Kepala DPRKP, Kelik Indriyanto di Jakarta, Jumat.

    Lebih lanjut Kelik mengatakan DPRKP segera mendata dan memetakan lebih lanjut soal pekerjaan, penghasilan, kepemilikan aset dan jumlah jiwa penghuni rusunawa yang menunggak, terutama masyarakat umum.

    “Selanjutnya akan diterbitkan sanksi administrasi berupa surat teguran, surat peringatan, hingga penyegelan kepada penghuni dengan jangka waktu sesuai ketentuan,” jelas Kelik.

    Bila penghuni rusun yang menunggak itu masih melakukan pelanggaran dan tunggakan, Kelik mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan penyegelan dan sanksi administrasi.

    Sebelumnya, DPRKP DKI Jakarta mencatat jumlah tunggakan pembayaran sewa rumah susun (rusunawa) mencapai Rp95,5 miliar.

    Penghitungan tunggakan itu sudah terakumulasi dalam waktu yang sangat lama hingga 31 Januari 2025.

    Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti merinci, angka ini berasal dari sekitar 17.031 unit rusunawa, dengan rincian 7.615 unit dari penghuni warga terprogram yang memiliki tunggakan Rp54,9 miliar, dan 9.416 unit dari penghuni warga umum dengan tunggakan Rp40,5 miliar.

    Meli mengatakan ada penghuni yang menunggak hingga 58 bulan bahkan lebih. DPRKP terkait hal itu sudah menerapkan sanksi administratif, termasuk surat teguran, penyegelan, dan pemberitahuan pengosongan secara paksa.

    “Jadi semua UPRS (unit pengelola rumah susun) akan melihat yang umum ini yang dia punya pekerjaan formal siapa. Segera lakukan eksekusi, sampai harus dikosongkan,” kata Meli.

    Di sisi lain, Meli mengungkapkan bahwa faktor utama yang menyebabkan tunggakan lama adalah sulitnya membedakan antara penghuni warga terprogram dan warga umum.

    Warga terprogram seringkali beralasan bahwa mereka terpaksa tinggal di rusunawa, sementara penghuni warga umum juga menghadapi kesulitan ekonomi.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengacara bantah Hasto perintahkan Harun Masiku rendam ponsel

    Pengacara bantah Hasto perintahkan Harun Masiku rendam ponsel

    Jakarta (ANTARA) – Tim pengacara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah kliennya memerintahkan Harun Masiku untuk merendam telepon seluler saat ada operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Tidak betul bahwa Mas Hasto yang menyuruh untuk merendam ponsel,” kata kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy kepada wartawan usai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis.

    Ronny mengatakan hal itu terkait pernyataan KPK yang menyebutkan Hasto Kristiyanto meminta Harun Masiku untuk merendam telepon seluler (ponsel) saat ada OTT KPK.

    Dalam putusan dari Mahkamah Agung (MA) yang diterimanya, ada dua orang yang memerintahkan Harun untuk merendam ponsel miliknya.

    “Akhirnya di dalam putusan disampaikan bahwa saksi disuruh oleh dua orang tersebut agar menyampaikan Pak Harun untuk merendam HP miliknya. Ini sudah ada di dalam putusan,” ujarnya.

    Selain itu, Ronny juga menyebutkan sejumlah contoh dari 41 bukti yang dibawa oleh tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto.

    “Kami tadi sampaikan bukti terkait dengan identitas, kemudian SK DPP partai. Kemudian surat yang disampaikan untuk mengajukan fatwa. Itu semuanya kita sampaikan, tugas-tugas beliau (Hasto),” katanya.

    Pada Kamis ini, termohon, yakni KPK membacakan jawaban dan Hasto sebagai pemohon mengajukan bukti tertulis. Selanjutnya, pada Jumat (7/2) akan dihadirkan saksi ahli dari pihak Hasto.

    Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I.

    HK juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator: Penanaman mangrove di pesisir untuk selamatkan ekosistem

    Legislator: Penanaman mangrove di pesisir untuk selamatkan ekosistem

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengatakan bahwa penanaman mangrove merupakan langkah penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem di pesisir Jakarta.

    “Keberadaan mangrove ini untuk mencegah kerusakan lebih lanjut di pesisir Jakarta, yang selama ini menghadapi ancaman abrasi dan intrusi air laut,” kata Hardiyanto keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Mangrove, kata anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini, memiliki peran yang sangat penting sebagai benteng alami yang melindungi pantai, menyediakan habitat bagi biota laut, serta membantu menyerap karbon dioksida.

    “Penanaman mangrove ini merupakan salah satu solusi yang kami lihat dalam mengatasi masalah lingkungan di pesisir Jakarta, serta sebagai bentuk gerakan dukungan kami terhadap program Gubernur terpilih Pramono Anung di bidang pelestarian lingkungan,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu.

    Menurut dia, penanaman mangrove di pesisir Jakarta juga harus menjadi rutinitas yang berkelanjutan, bukan hanya seremonial semata.

    Sehingga, diharapkan penanaman mangrove yang sudah dilakukan bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran semua tentang pentingnya menjaga lingkungan.

    “Mari kita terus bekerja bersama untuk melestarikan pesisir Jakarta,” kata dia.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung mengatakan di Provinsi DKI Jakarta bakal ada “Giant Mangrove Wall” di pesisir utara Jakarta untuk menghalau banjir rob, melindungi dari abrasi dan penurunan permukaan tanah yang terus terjadi hingga saat ini.

    ​​​​​”Saya serius untuk lebih mengembangkan ‘Giant Sea Wall’-nya tetap, tapi di atasnya ada mangrove,” kata Pramono Rabu (5/2).

    Menurut dia, saat ini pemerintah pusat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang membangun tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di sepanjang 11,2 kilometer yang nantinya akan menjadi “Giant Mangrove Wall”.

    Ia mengatakan, penanaman mangrove atau bakau yang ditarget 5.000 batang di Kawasan Hutan Lindung Angke Kapuk, Penjaringan, ini dapat memberikan kontribusi jangka panjang untuk Jakarta.

    Di kawasan hutan lindung ini seluas 200 hektare harus dirawat dengan baik karena akan menjadi pelindung serta penyangga Jakarta dari abrasi, proses penurunan permukaan dan sebagainya-sebagainya.

    Menurut dia, ada sejumlah persoalan di Jakarta mulai dari persoalan abrasi dan penurunan permukaan. Kemudian juga garis pantai yang mengalami kenaikan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi tangkap pria mabuk yang mengamuk di Jalan Raya Ciracas Jaktim

    Polisi tangkap pria mabuk yang mengamuk di Jalan Raya Ciracas Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Pihak kepolisian dari Polsek Ciracas menangkap pria yang diduga mabuk dan mengamuk dengan melakukan penganiayaan dan mengancam pengendara di Jalan Raya Ciracas, Jakarta Timur, Rabu (5/2) sore.

    “Saat ini, pelaku sudah ditangkap Reskrim,” kata Kapolsek Ciracas Kompol Rohmad saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Peristiwa yang diunggah di akun Instagram @jakartatimur24jam itu terlihat pria yang diduga mabuk menghentikan mobil yang tengah melintas.

    Rohmad mengungkapkan, dugaan awal pria tersebut melakukan penganiayaan kepada pengendara karena pengaruh minum keras.

    “Dugaan mabuk, masih didalami,” ujarnya.

    Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Ciracas, AKP Maryono mengatakan, pihaknya masih mencoba meminta keterangan terduga pelaku yang diamankan.

    “Pelaku mabuk aja, jadi tidak ingat apa-apa ditanyain, nunggu biar ingat dulu,” kata Maryono.

    Selain itu, Polsek Ciracas menyarankan korban yang diduga dianiaya bisa melaporkan peristiwa tersebut.

    “Kita sarankan, yang merasa dirugikan dan yang merasa jadi korban untuk lapor ke Polsek. Namun demikian sampai sekarang belum ada laporan,” ucap Maryono.

    Selain itu, pihak kepolisian juga masih mencari senjata tajam (sajam) yang diduga digunakan pelaku untuk mengancam.

    “Untuk sementara kita masih cari senjata tajam. Dari pelaku kita bawa tidak ada, makanya kita mau cari untuk perkembangan selanjutnya,” tuturnya.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Stok elpiji 3 kg di Pulau Panggang dipastikan aman

    Stok elpiji 3 kg di Pulau Panggang dipastikan aman

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Muhammad Nuralim memastikan stok elpiji 3 kilogram (kg) bersubsidi di Kelurahan Pulau Panggang, Kabupaten Kepulauan Seribu dalam kondisi aman.

    “Hasil monitoring lapangan terkait dengan ketersediaan stok tabung elpiji 3 kg di Kelurahan Pulau Panggang dinyatakan aman, dan mencukupi kebutuhan masyarakat,” kata Nuralim di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, pendistribusian elpiji 3 kg dari agen ke pangkalan berjalan lancar dan tanpa hambatan. Namun demikian, pihaknya terus memantau dan memastikan tidak ada penimbunan atau praktik penjualan yang dapat mengganggu ketersediaan elpiji.

    “Jumlah kondisi stock aman dengan total 600 tabung yang tersebar di pangkalan, agen, dan warung-warung pengecer di wilayah kelurahan Pulau Panggang,” ujarnya.

    Saat ini, kata dia, masyarakat masih dapat melakukan pembelian di tingkat pengecer dengan lancar.

    Menurut dia, isu kelangkaan dan kenaikan harga elpiji 3 kg yang sempat menimbulkan kegaduhan di masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Kepulauan Seribu, kini mulai mereda.

    Nuralim meminta masyarakat untuk tidak panik dan membeli elpiji 3 kg sesuai dengan kebutuhan dan tidak perlu melakukan penimbunan yang dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan.

    “Diharapkan masyarakat bijak dan efisien menggunakan elpiji. Laporkan kejanggalan jika menemukan indikasi penimbunan atau penjualan gas 3 kg dengan harga yang tidak wajar,” kata dia.

    Sementara itu, agen elpiji di Kelurahan Pulau Panggang, Mitun mengatakan, hingga saat ini tidak ada kelangkaan elpiji di Pulau Panggang.

    Bahkan, persediaan elpiji se-Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dipastikan aman, dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

    “Namun, untuk persoalan harga di Kepulauan Seribu itu berbeda dengan Jakarta darat, karena kalau Kepulauan Seribu itu ada biaya transportasi laut,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pakar sebut penyesuaian tarif air di Jakarta tak bisa dihindari

    Pakar sebut penyesuaian tarif air di Jakarta tak bisa dihindari

    Jakarta (ANTARA) – Pakar Bioteknologi Lingkungan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Firdaus Ali mengatakan bahwa penyesuaian tarif air di Jakarta menjadi langkah yang tak terhindarkan untuk memastikan kelangsungan penyediaan air bersih di daerah itu.

    Firdaus di Jakarta, Kamis, mengatakan, bahwa cakupan layanan air minum perpipaan di Jakarta baru mencapai 44 persen, sehingga butuh investasi besar agar cakupan layanan air bisa mencapai 100 persen.

    Pendiri dan Ketua Indonesia Water Institut itu mengingatkan bahwa penyesuaian tarif perlu difokuskan pada sektor komersial dan industri, yang selama ini menikmati tarif air yang relatif rendah.

    Menurut dia, tarif untuk sektor komersial bisa dinaikkan hingga tiga kali lipat demi mengurangi ketimpangan dalam distribusi air.

    “Kenaikan tarif itu kepada yang komersial ke atas. Kalau perlu naik tiga kali lipat karena selama ini mereka menikmati air dengan harga yang murah,” kata dia yang juga turut menyusun visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno.

    Selain itu, Firdaus menekankan pentingnya menurunkan tingkat kebocoran air yang mencapai 47 persen. Dengan upaya maksimal, ia berharap kebocoran tersebut bisa segera dikurangi.

    Upaya itu juga menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan efisiensi distribusi air di Jakarta.

    “PAM Jaya harus kita selamatkan. Tingkat kebocoran yang 47 persen dengan segala cara harus kita turunkan secepat mungkin,” ujarnya.

    Firdaus juga menyoroti pentingnya inovasi dalam sektor penyediaan air, termasuk pemanfaatan tambahan kapasitas air dari sumber baru, seperti dari SPAM Jatiluhur I yang baru saja diperoleh. Dengan adanya pasokan tambahan, ia berharap pelayanan air minum di Jakarta bisa ditingkatkan lebih cepat.

    Mengenai penggunaan air tanah dalam yang masih terjadi di Jakarta, Firdaus mengungkapkan keprihatinannya meskipun regulasi sudah ada untuk melarangnya.

    Dia berpendapat jika pengambilan air tanah dalam tidak dikendalikan, maka dampaknya akan semakin memperburuk kondisi lingkungan, seperti penurunan permukaan tanah dan krisis air yang kian parah.

    “Air tanah dalam ini harus dilarang, kalau perlu ditembak mati orang yang mengambil air tanah dalam. Jakarta tenggelam karena rob, Jakarta kemudian banjir, dan juga Jakarta sepanjang tahun krisis air, kekurangan air. Kita tidak mau biaya sosial ekonominya jauh lebih mahal,” kata dia.

    Dalam kesempatan itu, Firdaus juga mengungkapkan upayanya untuk mendorong percepatan layanan air minum perpipaan dengan berbagai kebijakan, salah satunya melalui percepatan program yang ada di bawah instruksi presiden.

    Penyesuaian tarif dan pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, tambah dia, adalah langkah penting untuk mengatasi tantangan besar yang dihadapi Jakarta dalam hal penyediaan air bersih dan pengelolaan lingkungan hidup.

    Sebelumnya, Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, penyesuaian tarif air telah mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.

    Selain terus melakukan pembangunan infrastruktur jaringan perpipaan, Arief mengatakan, kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya PAM Jaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan air minum pada 2030.

    Tidak hanya itu, kombinasi penerapan teknologi inovatif, disiplin operasional, hingga kerja sama sinergis juga dilakukan demi terwujudnya 100 persen cakupan air minum bagi seluruh warga Jakarta. Penerapan tarif baru merupakan upaya untuk mewujudkan pemenuhan air minum secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta.

    “PAM Jaya berkomitmen memberikan layanan yang lebih baik, sekaligus mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Jakarta secara menyeluruh,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Personel PPSU dan SDA tangani longsor di Cibubur Jaktim

    Personel PPSU dan SDA tangani longsor di Cibubur Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Personel Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Satuan Tugas Sumber Daya Air dikerahkan untuk menangani longsor di Jalan Garuda IV RT 12/03 Kelurahan Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, yang terjadi pada Selasa (4/2) dini hari.

    “Sebanyak delapan personel PPSU dan dua anggota Satgas SDA dikerahkan untuk penanganan rumah tergerus longsor di Jalan Garuda IV RT 12/03 Kelurahan Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (6/2),” kata Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Kelurahan Cibubur, Heru Kristianto di Jakarta, Kamis.

    Rumah milik Yanto (47) longsor pada Selasa (4/2) sekitar pukul 01.30 WIB saat cuaca diguyur hujan deras. Bagian belakang atau dapur rumah berukuran sekitar 4×3 meter ini habis tanpa sisa.

    Seluruhnya tergerus longsor hingga rata dengan tanah. Kedalaman longsor mencapai tiga meter dan puing longsoran masih teronggok di lokasi kejadian.

    “Puing bangunan banyak menutupi saluran air Kali Cipinang. Sehingga mengganggu sistem drainase di kali tersebut. Seluruh puing dan sampah yang menyumbat saluran air langsung dibersihkan oleh PPSU,” ujar Heru.

    Heru menyebutkan, pembersihan ini agar aliran air berjalan normal. Sedangkan Satgas Sumber Daya Air (SDA) melakukan pengukuran lahan yang tergerus longsor maupun yang terdampak.

    Selain itu, pihaknya menargetkan pembersihan puing ini memakan waktu paling lambat dua hari. Lahan yang sulit dijangkau menjadi kendala utama dalam penanganan di lokasi.

    Pihaknya juga sudah koordinasi dengan jajaran Satuan Pelaksana (Satpel) SDA Kecamatan Ciracas dan UPS Badan Air untuk penanganan selanjutnya.

    “Material puing yang longsor sangat banyak, khususnya puing bekas tembok, atap rumah maupun lantai. Semua menyatu dengan isi bangunan jatuh ke dasar kali,” katanya.

    Saat ini Satgas SDA baru melakukan pengukuran area yang tergerus longsor dan terdampak di sebelahnya. Tercatat panjangnya mencapai 12,5 meter dan tinggi 3 meter yang akan dipasangi pondasi cerucuk dengan kayu dolken, kemudian akan dipasangi bronjong batu kali agar tidak terjadi longsor susulan.

    Sementara itu, pemilik rumah Yanto mengatakan, saat kejadian cuaca diguyur hujan deras itu dia bersama anggota keluarganya tengah tidur. Tiba-tiba bagian belakang rumahnya longsor hingga ke dasar Kali Cipinang.

    “Lagi enak tidur tahu-tahu ada suara gemuruh. Pas dicek bagian belakang rumah sudah habis semua, longsor ke dasar kali,” kata Yanto.

    Menurut Yanto, tidak ada korban jiwa maupun luka karena anggota keluarga tidur di kamar tengah dan depan. Hanya saja, dampak longsor itu kini bagian kamar mandi dan dapur kondisi lantainya amblas sekitar 10-15 centimeter (cm), sehingga kondisinya miring dan rawan longsor.

    Longsor diduga terjadi karena bantaran Kali Cipinang tidak ada turapnya seperti di wilayah lainnya sehingga kontur tanahnya labil.

    Heru berharap ada penanganan cepat dari unit terkait agar tidak terjadi longsor susulan, mengingat rumah tersebut merupakan rumah satu-satunya.

    Sementara, Ketua RT 12/03 Cibubur, Sudirman mengucapkan terima kasih dan apresiasi pada pihak kelurahan yang merespons cepat kejadian ini. Pihaknya juga berharap penanganan cepat dilakukan agar tidak terjadi longsor susulan.

    “Ini kejadian longsor pertama kali dan mudah-mudahan tidak ada longsor lagi di kemudian hari,” katanya.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kapal tongkang terdampar di Cilincing akibat angin kencang

    Kapal tongkang terdampar di Cilincing akibat angin kencang

    Jalan akses nelayan di tepi tanggul hancur akibat tertabrak tongkang yang terdampar

    Jakarta (ANTARA) – Satu unit kapal tongkang dengan nama lambung Camar Jawa terdampar di Pantai Kalibaru, RW 01 Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, akibat angin kencang disertai gelombang tinggi di wilayah pesisir utara Jakarta pada Kamis.

    “Kapal tongkang terdampar di pesisir Cilincing ketika musim baratan yang dikenal dengan angin kencang dan ketinggian ombaknya bukan kali ini saja,” kata warga RW 01 Kecamatan Cilincing, Dirman (32) di Jakarta.

    Menurut dia, kapal tongkang ini terdampar sejak Kamis sekitar Subuh tersebut usai terombang-ambing oleh ombak laut. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, ABK kapal dan masyarakat setempat mengikat kapal di tepi tanggul.

    Kapal ini merupakan tongkang yang kesekian kali terdampar ke daratan akibat angin kencang. “Ini tongkang takutnya menghantam bagan dan perahu nelayan,” kata dia.

    Ia mengatakan, warga sangat khawatir kapal tongkang tersebut menghantam bagan dan perahu nelayan karena bisa mengakibatkan beberapa bagan rusak.

    “Jalan akses nelayan di tepi tanggul hancur akibat tertabrak tongkang yang terdampar,” kata dia.

    Sebelumnya, Stasiun Meteorologi Kelas I Tanjung Priok memberi peringatan dini tentang angin kencang yang akan terjadi di pesisir Jakarta Utara, pada 5 Februari 2025-8 Februari 2025.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hasto minta Harun Masiku rendam ponsel saat ada OTT KPK

    Hasto minta Harun Masiku rendam ponsel saat ada OTT KPK

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta Harun Masiku untuk merendam telepon seluler saat ada operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Pada 8 Januari 2020 saat OTT KPK, pemohon memerintahkan Hasan, penjaga rumah Sultan Syahrir Nomor 12A yang biasa digunakan sebagai kantor para pemohon, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam alat komunikasi dalam air,” kata anggota tim Hukum KPK Kharisma Puspita Mandala pada sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis.

    Tim hukum KPK menyatakan alasan merendam telepon seluler (ponsel) supaya tidak ditemukan oleh saksi termohon (KPK) yang saat itu sedang melancarkan tugas operasi tangkap tangan.

    Kemudian, setelah itu, Harun Masiku dinyatakan menghilang hingga akhirnya ditetapkan KPK sebagai daftar pencarian orang (DPO).

    “Bahwa kemudian setelah perintah pemohon tersebut, Harun Masiku menghilang dan tidak diberikan termohon hingga saat ini,” ungkapnya.

    Selain itu, Tim Biro Hukum KPK mengungkapkan bahwa​​​​​​ petugasnya malah dituduh memakai narkoba saat proses pengejaran buronan Harun Masiku di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta pada 8 Januari 2020.

    Pada Kamis ini, termohon, yakni KPK membacakan jawaban dan Hasto sebagai pemohon mengajukan bukti tertulis. Selanjutnya, pada Jumat (7/2) akan dihadirkan saksi ahli dari pihak Hasto.

    Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

    HK juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025