Xcloud.id

Category: Antaranews.com Nasional

  • Jakbar awasi Kolong Tol Angke agar tak kembali dihuni

    Jakbar awasi Kolong Tol Angke agar tak kembali dihuni

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) fokus melakukan pengawasan di area Kolong Tol Angke, Jelambar Baru, agar tidak kembali dihuni warga dan menjadi hunian liar.

    “Kita sekarang fokus pengawasan agak tak dihuni lagi. Sekelilingnya kan sudah dipagari juga (dipasangi panel pembatas),” kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Mengenai waktu penataan atau revitalisasi lokasi tersebut menjadi ruang publik, Uus masih menunggu keputusan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan pihak Jasa Marga.

    “Kita menunggu dari pihak kementerian dan Jasa Marga, kan yang punya Jasa Marga. Kita menunggu ini (waktu eksekusi revitalisasi), karena asetnya punya mereka,” ujarnya.

    Pemkot Jakbar pun sudah memberikan lanskap atau model penataan area tersebut.

    “Kita memfasilitasi apa yang dibutuhkan, yang penting kita gambar dan lain-lain sudah diserahkan. Nanti prosesnya seperti apa, kita menunggu dari Kementerian PKP,” katanya.

    Uus pun mengaku pihaknya juga siap menyuplai tenaga dalam proses eksekusi penataan.

    “Saya belum dapat gambaran (kapan penataan dimulai). Yang penting kapan pun dikerjakan, kita siap backup dan bantu fasilitasi. Sekarang fokus pengawasan aja dulu,” kata Uus.

    Sebelumnya, Pemkota Jakbar menerjunkan 250 personel dan 15 armada truk pengangkut untuk melakukan pembersihan terakhir Kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Jakarta Barat, Senin (6/1).

    “Tadi kita terjunkan 250 sampai 300 personel untuk melakukan pembersihan terakhir ya, personel dari berbagai satuan unit,” kata Camat Grogol Petamburan Agus Sulaeman.

    Agus menyebut bahwa pembersihan yang dilakukan sebelumnya ternyata masih menyisakan 30 persen lapak-lapak bekas hunian warga kolong yang sudah direlokasi. Namun, 30 persen lapak kayu itu akan dibersihkan.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Warga Kapuk Muara keluhkan penumpukan sampah di TPS liar

    Warga Kapuk Muara keluhkan penumpukan sampah di TPS liar

    Jakarta (ANTARA) – Warga di Jalan Kapuk Muara Utara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara mengeluhkan penumpukan sampah di Tempat Pemungutan Sampah (TPS) yang diduga liar di sebuah lokasi bekas rawa di jalan tersebut.

    “Tentu sampah ini sangat mengganggu dan saya khawatir dengan kesehatan keluarga,” kata salah satu warga, Deri (bukan nama sebenarnya) di Jakarta, Jumat.

    Deri yang tinggal tak jauh dari lokasi TPS itu mengungkapkan bahwa sampah yang menumpuk di lokasi tersebut bukan berasal dari warga setempat, tetapi sampah dari pusat perbelanjaan dan hotel.

    Dia menduga bahwa TPS itu tidak berizin karena keberadaan tempat tersebut tidak ada plang nama atau lainnya.

    “Saya kurang paham, tapi kayaknya TPS liar dan TPS liar itu sudah berdiri sekitar tiga tahun,” kata Deri.

    Menurut dia, warga sudah berulang kali melakukan protes karena terganggu, tapi sudah beberapa kali lapor, tak kunjung ada ada tanggapan.

    “Bau menyengat, jalan jadi rusak hingga banyak lalat hijau di lokasi tersebut membuat kondisi tak nyaman,” keluhnya.

    Berdasarkan pantauan dari lokasi, sampah yang menumpuk di TPS yang diduga liar itu mengeluarkan bau yang menyengat.

    Selain itu, akses jalan tanah yang harusnya dapat dilalui warga jadi hancur dan becek, sehingga membuat akses warga dari luar ke dalam pun menjadi terganggu.

    Sampah yang menggunung sudah terlihat dengan jelas dari jarak 800 meter dengan ketinggian mencapai tiga meter. Area TPS liar ini dikelilingi pagar seng.

    Sampah-sampah yang berada di lokasi itu beragam mulai dari sampah jenis plastik hingga bekas makanan yang mengeluarkan air dan bau busuk.

    “Mau bagaimana ya, sampah emang bau tapi saya di sini juga cari hidup,” kata salah satu pedagang di sekitar lokasi, Edi.

    Ia mengatakan dirinya dan keluarga memang merantau ke kawasan tersebut dan berdagang di lokasi pergudangan dan pemukiman warga itu.

    “Saya ke sini cari hidup, mau tidak mau saya harus terima. Saya tidak tau itu punya siapa, tapi ada petugas yang bekerja setiap harinya di tumpukan sampah itu,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov DKI ajak warga manfaatkan progam cek kesehatan gratis

    Pemprov DKI ajak warga manfaatkan progam cek kesehatan gratis

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajak warga Jakarta untuk memanfaatkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebaik mungkin, yang dimulai secara nasional pada 10 Februari 2025.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program ini sebaik mungkin,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, Jumat.

    Karena program tersebut, lanjut dia, merupakan sebuah kesempatan yang baik untuk membantu warga agar dapat menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas kesehatan mereka.

    Di Jakarta, kata Ani, sebanyak 44 puskesmas siap melayani PKG pada tahap awal. Nantinya, akan ada sebanyak 292 puskesmas pembantu yang berpartisipasi dalam program PKG.

    “Di tahap berikutnya akan kami siapkan sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan pada 292 puskesmas pembantu yang ada di wilayah DKI Jakarta,” kata dia.

    Adapun Pemprov DKI menargetkan jumlah warga yang diperiksa melalui PKG sesuai dengan pendaftaran Satu Sehat Mobile (SSM) dan yang mendaftar secara daring melalui JakSehat yakni 522.000 pengguna aktif.

    PKG merupakan langkah untuk mengurangi risiko, mendeteksi dini berbagai penyakit dan mencegah kematian yang tidak perlu dan dapat dicegah.

    Menurut data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2023, penyebab kematian tertinggi di Indonesia adalah penyakit tidak menular. Di Indonesia, angka kematian akibat penyakit jantung atau kardiovaskular mencapai lebih dari 600 ribu jiwa per tahun.

    Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pencegahan penyakit dan skrining kesehatan gratis untuk mengurangi kematian akibat penyakit kardiovaskuler dan penyakit tidak menular lainnya.

    PKG sendiri terbagi tiga jenis yakni PKG ulang tahun yang diberikan di puskesmas dan klinik bagi usia 0-6 tahun dan 18 tahun ke atas dan dimulai pada 10 Februari 2025, kemudian PKG sekolah yang diadakan di tahun ajaran baru bagi usia 7-17 tahun mulai Juli 2025, serta PKG Khusus bagi ibu hamil serta bayi baru lahir.

    Masyarakat yang ingin mendapatkan PKG Hari Ulang Tahun dapat mengunduh aplikasi “Satu Sehat Mobile”.

    Setelah itu,mengisi data profil secara lengkap, dan memilih tempat pemeriksaan seperti di puskesmas atau klinik yang terdaftar di “Satu Sehat Mobile”.

    Langkah berikutnya, memilih tanggal pemeriksaan yang dapat dipilih saat hari H ulang tahun sampai dengan 30 hari setelah hari ulang tahun (H+30).

    Masyarakat wajib mengisi skrining mandiri setelah mendapatkan notifikasi di aplikasi “Satu Sehat Mobile” pada H-7.

    Selanjutnya, masyarakat bisa datang ke puskesmas atau klinik sesuai tempat dan tanggal yang telah dipilih di aplikasi tersebut.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jaktim akan sosialisasikan program pemeriksaan kesehatan gratis

    Jaktim akan sosialisasikan program pemeriksaan kesehatan gratis

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Timur akan melakukan sosialisasi program pelayanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang resmi dimulai secara nasional pada 10 Februari 2025.

    “Pastinya kami sosialisasi, bersifat bertahap (sosialisasi) terkait program pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur Iin Mutmainnah di Jakarta, Jumat.

    Sosialisasi itu dilakukan melalui jajaran Pemkot Jakarta Timur, mulai tingkat kelurahan, kecamatan, hingga melalui daring.

    “Kita juga punya website yang kita bisa informasikan ke masyarakat,” ujarnya.

    Selain itu, Iin mengatakan pihaknya juga akan memastikan program ini berjalan lancar di setiap fasilitas kesehatan (faskes) yang ada di kecamatan ataupun puskesmas pembantu di kelurahan.

    “Ya nanti kami akan pastikan dengan Kasudin Kesehatan, termasuk di faskes-faskes yang ada di puskesmas kecamatan maupun puskesmas pembantu di kelurahan untuk memastikan mengenai informasi ini kepada masyarakat,” ucap Iin.

    Sebelumnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan sebanyak 44 puskesmas siap memberikan program pelayanan cek kesehatan gratis yang resmi akan dimulai secara nasional pada 10 Februari 2025.

    “Akan diawali persiapan di tahap satu dengan menyiapkan 44 puskesmas di wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam konferensi pers yang diadakan Kementerian Kesehatan di Jakarta, Jumat.

    Pada tahap berikutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 292 puskesmas pembantu.

    Pemprov DKI telah melakukan visitasi dan melakukan identifikasi sasaran PKG hari ulang tahun sesuai dengan siklus hidup. Lalu menyiapkan tenaga medis dan tenaga kesehatan, ruang pelayanan, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI beri pelatihan bagi penghuni Rusunawa sebelum masa tinggal habis

    DKI beri pelatihan bagi penghuni Rusunawa sebelum masa tinggal habis

    Apabila masyarakat belum mampu untuk memiliki rumah, maka berdasarkan rekomendasi tim evaluasi dapat dilakukan perpanjangan waktu

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Kelik Indriyanto menjelaskan bahwa penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) akan diberikan pelatihan keterampilan sebelum masa tinggal habis.

    “Pembatasan masa tinggal bagi masyarakat terprogram diusulkan dalam Perubahan Pergub (Peraturan Gubernur) 111 tahun 2014 adalah selama 10 tahun. Hal ini dengan pertimbangan dalam masa 10 tahun tersebut, para penghuni diberikan pelatihan keterampilan dan kesempatan berusaha di Rusunawa, sehingga dapat meningkat kemampuan sosial ekonominya,” kata Kelik di Jakarta, Jumat.

    Selama para penghuni menempati Rusunawa, lanjut Kelik, pihak pengelola Rusunawa juga melakukan evaluasi secara berkala setiap dua tahun.

    Apabila para penghuni terprogram belum ada peningkatan, maka akan dilakukan evaluasi lebih mendalam oleh Tim Evaluasi Terpadu dari Dinas Sosial, Dinas UMKM, DPRKP dan lainnya.

    “Apabila masyarakat belum mampu untuk memiliki rumah, maka berdasarkan rekomendasi tim evaluasi dapat dilakukan perpanjangan waktu tinggal di Rusunawa,” ujarnya.

    Kelik menuturkan hal penting dari hadirnya Rusunawa adalah karena masih banyak warga Jakarta yang membutuhkan hunian yang layak.

    Ketika menempati Rusunawa, masyarakat bisa mendapatkan berbagai subsidi, sehingga akan mengurangi biaya hidupnya selama di sana.

    Namun, tambah dia, pada saat masa tinggal akan berakhir, diharapkan penghuni memiliki tabungan yang cukup untuk membeli rumah subsidi yang juga disiapkan oleh pemerintah.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jelang Ramadhan, Pemkot Jaktim akan lakukan operasi pasar

    Jelang Ramadhan, Pemkot Jaktim akan lakukan operasi pasar

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Timur akan melakukan operasi pasar untuk memastikan ketersediaan stok pangan dan kestabilan harga menjelang Ramadhan 2025.

    “Ya, operasi pasar pasti akan dilakukan. Biasanya di bulan Ramadhan untuk menjaga agar harga sembako tetap stabil,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur Iin Mutmainnah saat ditemui di Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Jumat.

    Operasi pasar itu biasanya dilakukan bersama dengan tim pengendali inflasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Selain itu, Pemkot Jaktim juga akan memastikan seluruh bahan pangan tersebut dalam kondisi baik, sehingga layak untuk dikonsumsi warga.

    “Biasanya menjelang Idul Fitri (juga kita lakukan) kita memastikan tentu bersama dengan tim pengendali inflasi dari Pemprov Jakarta,” kata Iin.

    Pemprov DKI Jakarta biasanya secara rutin melakukan pengecekan stok dan harga pangan dalam upaya mengendalikan angka inflasi terutama pada saat hari-hari besar keagamaan.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI imbau warga registrasi daring sebelum cek kesehatan gratis 

    DKI imbau warga registrasi daring sebelum cek kesehatan gratis 

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengimbau warga Jakarta untuk melakukan registrasi secara daring (online) sebelum memanfaatkan program cek kesehatan gratis (PGK) di puskemas bagi masyarakat yang berulang tahun.

    “Untuk kelancaran pelayanan dan kegiatan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di puskesmas, kami mengimbau masyarakat telah melakukan registrasi online terlebih dahulu,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, Jumat.

    Sehingga, warga bisa mendapatkan tiket layanan sebelum mengakses puskesmas yang menjadi tujuan cek kesehatan gratis.

    Adapun sebelum mendapatkan tiket, masyarakat yang ingin mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) Hari Ulang Tahun dapat mengunduh aplikasi “Satu Sehat Mobile”.

    Setelah itu, mengisi data profil secara lengkap, dan memilih tempat pemeriksaan seperti di puskesmas atau klinik yang terdaftar di “Satu Sehat Mobile”.

    Langkah berikutnya, memilih tanggal pemeriksaan yang dapat dipilih saat hari H ulang tahun sampai dengan 30 hari setelah hari ulang tahun (H+30).

    Masyarakat wajib mengisi skrining mandiri setelah mendapatkan notifikasi di aplikasi “Satu Sehat Mobile” pada H-7.

    Selanjutnya, masyarakat datang ke puskesmas atau klinik sesuai tempat dan tanggal yang telah dipilih di aplikasi itu.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan sebanyak 44 puskesmas siap memberikan program pelayanan cek kesehatan gratis yang resmi akan dimulai secara nasional pada 10 Februari 2025.

    “Akan diawali persiapan di tahap satu dengan menyiapkan 44 puskesmas di wilayah DKI Jakarta,” kata Ani.

    Nantinya, lanjut dia, pada tahap berikutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 292 puskesmas pembantu.

    PKG sendiri terbagi tiga jenis yakni PKG ulang tahun yang diberikan di puskesmas dan klinik bagi usia 0-6 tahun dan 18 tahun ke atas dan dimulai pada 10 Februari 2025, kemudian PKG sekolah yang diadakan di tahun ajaran baru bagi usia 7-17 tahun mulai Juli 2025, serta PKG Khusus bagi ibu hamil serta bayi baru lahir.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi ungkap peran tiga pegawai KPK gadungan yang diduga memeras

    Polisi ungkap peran tiga pegawai KPK gadungan yang diduga memeras

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) mengungkapkan tiga peran pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan yang diduga berniat memeras mantan Bupati Rote Ndao periode 2009-2014 dan 2014-2019 Leonard Haning.

    “Ketiga pelaku berinisial AA, JFH, dan FFF mempunyai peran masing-masing,” kata Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus di Jakarta, Jumat.

    Tersangka AA (40) berperan membuat akun aplikasi “WhatsApp” dengan mengatasnamakan Ketua KPK Setyo Budiyanto untuk menjalankan aksinya.

    Selain itu, AA juga membuat surat perintah penyidikan (sprindik) palsu yang memerintahkan penyelidikan terhadap mantan bupati Rote Ndao atas dugaan kasus korupsi. AA juga membuat surat panggilan dari KPK.

    Tidak hanya itu, AA kata Firdaus juga meyakinkan korban dengan menunjukkan tangkapan layar perintah dari Ketua KPK untuk tidak lanjut dari kasus mantan bupati Rote Ndao.

    “Sementara untuk JFH berperan sebagai penyidik KPK yang menemui utusan dari mantan Bupati Rote Ndao Leonard Haning,” katanya.

    Selain kedua tersangka, Polres Metro Jakarta Pusat juga menciduk tersangka lainnya berinisial FFF yang merupakan ASN di Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

    Menurut dia, peran dari FFF yaitu menyiapkan beberapa dokumen terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan bupati Rote Ndao, berupa dana silpa dengan kerugian negara Rp20 miliar.

    “Ketiganya bertujuan mendapatkan keuntungan dari tindak pidana pemalsuan sprindik KPK,” katanya.

    Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) menangkap tiga orang pegawai KPK gadungan di sebuah hotel yang diduga hendak memeras mantan Bupati Rote Ndao periode 2009-2014 dan 2014-2019 Leonard Haning.

    Ketiga pelaku ini berinisial AA, JFH, dan FFF. Ketiganya diamankan di dua lokasi berbeda yang pertama yaitu AA dan JFH diamankan di Hotel Golden Boutique Jakarta Pusat, pada Rabu (5/2) sekitar pukul 18.00 WIB.

    Sementara untuk pelaku FFF, kata Firdaus diamankan di Hotel Oasis Amir Senen, Jakarta Pusat.

    Menurut dia, ketiga pelaku ini menyamar sebagai anggota KPK dan berniat memeras mantan Bupati Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

    Akibat perbuatannya ketiga tersebut dikenakan pasal 51 ayat (1) Jo. pasal 35 UU RI no 1 tahun 2024 tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang informasi elektronik dengan ancaman kurungan penjara paling lama 12 tahun penjara.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Agenda sidang etik AKBP Bintoro terkait peran dan aliran uang

    Agenda sidang etik AKBP Bintoro terkait peran dan aliran uang

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menjelaskan agenda sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan empat oknum polisi lainnya pada Jumat ini terkait peran, jumlah, dan aliran uang.

    “Cukup detail ya, mengurai peran siapa saja yang ada di situ, jumlah uang, terus uang itu mengalir ke mana, terus juga di momen-momen apa. Jadi, itu dijelaskan semua,” kata Komisioner Kompolnas, Mochammad Choirul Anam saat ditemui di Jakarta, Jumat.

    Anam juga menjelaskan nantinya uraian kasus yang dijelaskan Komisi Kode Etik akan dibuktikan dengan mendengarkan keterangan dari saksi.

    Dia juga berharap Bid Propam Polda Metro Jaya dapat memutus sanksi yang dikenakan terhadap para terduga pelanggar secara profesional.

    “Kita bisa berharap banyak atas kerja-kerja Paminal yang memeriksa. Kita juga berharap banyak majelis etiknya bisa bekerja secara maksimal, mengurai peristiwanya, dan mendudukkan sanksinya secara tepat,” katanya.

    Polda Metro Jaya bakal menggelar sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro atas dugaan kasus pemerasan terhadap pelaku pembunuhan pada Jumat (7/2).

    “Bid Propam akan melaksanakan sidang kode etik terhadap para terduga pelanggar pada Jumat (7/2),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Senin (3/2).

    Ade Ary mengatakan sidang tersebut bakal menghadirkan lima oknum yang terlibat, yaitu AKBP Bintoro, AKBP Gogo Galesung, anggota Polres Metro Jakarta Selatan berinisial Z, ND, dan M.

    “Sampai dengan saat ini terduga pelanggar ada lima, empat dilakukan penempatan khusus (patsus) dan satu tidak dilakukan patsus,” ucapnya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI jelaskan alasan perlunya batas waktu tinggal di Rusunawa

    DKI jelaskan alasan perlunya batas waktu tinggal di Rusunawa

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Kelik Indriyanto menjelaskan bahwa aturan pembatasan masa tinggal di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) memang dibutuhkan.

    “Ini sebagai upaya mendorong masyarakat mempunyai peningkatan hunian dari selaku penyewa menjadi pemilik hunian. Jadi, ada housing carrier yang jelas (urutan pilihan dan transisi tempat tinggal),” kata Kelik saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Pembatasan masa tinggal di Rusunawa, lanjut dia, memang dibutuhkan karena Rusunawa merupakan tempat inkubasi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial.

    “Setelah penghasilannya melewati batas maksimal pendapatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) 1 tahun 2024, maka penghuni tersebut sudah tidak dapat lagi menempati Rusunawa yang dikelola DPRKP,” kata Kelik.

    Untuk meringankan masyarakat untuk memiliki hunian, kata Kelik, DPRKP juga menyalurkan dana KPR berupa penyaluran Fasilitas Pembiayaan Pemilikan Rumah dengan bunga 5 persen dan masa tenor sampai 20 tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Sementara itu, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Meli Budiastuti juga menjelaskan bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa masih dalam penggodokan.

    Nantinya, kata Meli, aturan jangka waktu penempatan rusun akan diatur dalam revisi Pergub itu. Masyarakat umum terprogram hanya bisa lima kali perpanjangan untuk menyewa, atau maksimal 10 tahun.

    Pada tahun ke sembilan, Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (UPRS) akan diminta oleh Dinas dan tim terpadu untuk mengecek kelayakan warga untuk menghuni Rusun.

    “Kalau masih layak, nanti hasil rekomendasinya bisa diperpanjang berapa tahun lagi. Karena orang tinggal di Rusun bukan untuk selamanya, bukan untuk warisan juga,” kata Meli.

    Sementara untuk masyarakat umum hanya tiga kali perpanjangan, atau maksimal enam tahun. Bila penyewa meninggal dunia, maka bisa dilanjutkan oleh pasangan, tetapi tidak bisa dilanjutkan oleh anak keturunannya.

    Meli menambahkan bahwa evaluasi berjalan secara rutin saat penghuni memperpanjang sewa Rusun. Apabila sudah memiliki kendaraan, otomatis tidak boleh lagi menempati Rusun milik Pemprov DKI.

    “Revisi pergub ini sudah hampir final, sudah di Biro Hukum. Selama ini kan belum ada pembatasan waktu, makanya di lapangan pasti banyak yang sudah turun temurun,” kata Meli.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025