Xcloud.id

Category: Antaranews.com Nasional

  • Dinas Gulkarmat padamkan kebakaran di Kementerian ATR/BPN

    Dinas Gulkarmat padamkan kebakaran di Kementerian ATR/BPN

    Informasi mengenai kebakaran itu diterima oleh Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan, pada Sabtu sekitar pukul 23.09 WIB

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta berhasil memadamkan kebakaran yang sempat melanda Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Sabtu.

    Informasi mengenai kebakaran itu diterima oleh Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan, pada Sabtu sekitar pukul 23.09 WIB. Petugas kemudian segera dikerahkan untuk melakukan operasi pemadaman mulai pukul 23.18 WIB.

    Memasuki pukul 23.45, api berhasil dilokalisir, untuk kemudian dilakukan proses pendinginan serta pengeluaran asap dari gedung.

    Pihak Gulkarmat menyebut bahwa mereka mengirimkan 20 unit mobil pemadam api serta 80 personel pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Sampai saat ini belum diketahui penyebab kebakaran tersebut.

    Pewarta: A Rauf Andar Adipati
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator desak Pemprov DKI gelar operasi pasar stabilkan stok elpiji

    Legislator desak Pemprov DKI gelar operasi pasar stabilkan stok elpiji

    Saya mendesak Disnakertransgi DKI segera menggelar operasi pasar sebagai langkah nyata dalam mencegah kelangkaan, menstabilkan pasokan serta harga elpiji 3 kg ini

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mendesak Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar operasi pasar guna menstabilkan pasokan elpiji 3 kilogram (kg).

    “Saya mendesak Disnakertransgi DKI segera menggelar operasi pasar sebagai langkah nyata dalam mencegah kelangkaan, menstabilkan pasokan serta harga elpiji 3 kg ini,” kata Kenneth di Jakarta, Sabtu.

    Kenneth menduga ada sejumlah oknum nakal yang bermain seperti melakukan penimbunan dan pengoplosan, permainan harga oleh pengecer dan distribusi tidak tepat sasaran sehingga terjadi kelangkaan stok gas 3 kg terjadi.

    Padahal, sudah jelas Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengatasi persoalan kelangkaan gas melon ini.

    Maka itu, pria akrab disapa Kent meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bekerja sama dengan Pertamina dan Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menggelar operasi pasar guna menstabilkan pasokan dan harga elpiji 3 kg.

    “Pemda Jakarta harus bekerjasama dengan Pertamina hingga UMKM, serta melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan panic buying dan membeli elpiji sesuai kebutuhan, sehingga pasokan gas ini bisa terjaga,” ujarnya.

    Lalu, Kent menyatakan sepakat dengan pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa haram hukumnya bagi orang kaya yang menggunakan gas elpiji 3 kg dan pertalite bersubsidi. Karena kedua barang bersubsidi itu hanya diperuntukkan untuk golongan warga yang tak mampu.

    Pemerintah telah mengatur distribusi BBM bersubsidi untuk kelompok tertentu yakni, transportasi umum dan para nelayan. Sementara pertalite untuk masyarakat menengah ke bawah.

    Elpiji 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah hanya untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan dan petani miskin.

    Selain itu, dia juga meminta kepada penegak hukum agar memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti melakukan penyelewengan serta menimbun elpiji kg untuk membuat efek jera kepada pelaku.

    Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, sebagaimana diubah dalam Pasal 55 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • TVRI tingkatkan kualitas cegah korupsi untuk wujudkan zona integritas

    TVRI tingkatkan kualitas cegah korupsi untuk wujudkan zona integritas

    pada tahun 2023, TVRI mendapat skor 65,2 kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi 74,91

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) sungguh-sungguh bertekad untuk meningkatkan kualitas pencegahan korupsi dalam rangka mewujudkan zona integritas.

    “Berdasarkan hasil penilaian SPI (Survei Penilaian Integritas) Nasional Tahun 2024, TVRI telah menunjukkan upaya yang signifikan meski kami menyadari masih banyak yang harus diperbaiki,” kata Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, menanggapi hasil SPI Nasional 2024 yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Iman menjelaskan TVRI akan senantiasa terbuka dan berupaya maksimal dalam memperbaiki kualitas pencegahan korupsi.

    “Dapat dilihat dari peningkatan skor SPI yang terus diraih setiap tahunnya yang menunjukkan progres nyata dan keseriusan TVRI dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi,” ucapnya.

    Dia menambahkan pada tahun 2023, TVRI mendapat skor 65,2 kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi 74,91.

    “Sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP), TVRI berkomitmen untuk menjaga integritas dengan membangun Zona Integritas yang ditargetkan tercapai tahun ini, serta menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan,” ucapnya.

    Sementara itu, menanggapi hasil SPI Nasional 2024, pengamat kebijakan publik dan korupsi dari Institute Development of Policy And Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro mengapresiasi hasil yang dicapai TVRI.

    “TVRI terbukti memiliki progres yang sangat baik dalam pencegahan korupsi seperti hasil SPI 2024 tersebut yang dinilai memuaskan dan meningkat ini bukti direksi TVRI mampu bekerja optimal pada aspek tertib keuangan dan administrasi,” ucap Riko.

    Sebelumnya KPK telah merampungkan SPI 2024 dan berdasarkan survei tersebut Indeks Integritas Nasional (IIN) 2024 mengalami kenaikan menjadi 71,53 poin.

    “Hasil daripada SPI untuk tahun 2024 ini, IIN berada di angka 71,53. Angka ini mengalami kenaikan 0,56 poin dari tahun sebelumnya (2023), di mana tahun sebelumnya adalah 70,97,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/1).

    Setyo menerangkan SPI adalah instrumen untuk mengukur upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengukur integritasnya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov DKI bakal memperbanyak museum berteknologi imersif

    Pemprov DKI bakal memperbanyak museum berteknologi imersif

    Sebentar lagi kami terapkan di Museum Sejarah (Jakarta) dan Museum Bahari pada akhir tahun

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal memperbanyak museum berteknologi imersif yang membuat pengunjung seolah-olah berada lingkungan dan situasi nyata sebagai upaya pengembangan dan pengelolaan museum yang inovatif.

    Teknologi imersif ini sebelumnya sudah disematkan di Museum Wayang di Jalan Pintu Besar Utara Nomor 27, Jakarta Barat dan Museum Joang’45 di Jalan Menteng Raya Nomor 31, Jakarta Pusat yang mendapat animo positif dari pengunjung.

    “Sebentar lagi kami terapkan di Museum Sejarah (Jakarta) dan Museum Bahari pada akhir tahun,” kata Ketua Subkelompok Sejarah dan Permuseuman Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Bayu Niti Permana melalui pesan singkatnya kepada ANTARA, Sabtu.

    Penambahan teknologi dan pengalaman imersif diharapkan mampu membawa lebih banyak pengunjung muda, yang juga menjadi ujung tombak pelestarian budaya bangsa.

    “Teknologi imersif di Museum Joang 45 sudah on going sejak 7 Januari 2025, untuk layarnya hanya empat bidang saja, keliling 360 tapi untuk lantai tidak,” ujar Bayu.

    Melalui teknologi imersif, pengelola mengajak pengunjung belajar sejarah kemerdekaan Indonesia.

    Sementara untuk Museum Wayang, ruang imersif dilengkapi area super hologram, ruang imersif 360, permainan interaktif

    Selain itu, tata pamer museum dibuat baru yakni menampilkan vitrin (lemari kaca) yang minimalis serta fokus utama pada koleksi yang berpadu dengan keindahan bangunan cagar budaya.

    Hal lainnya yakni terdapat digital wayfinder (petunjuk navigasi), peta persebaran wayang, silsilah wayang, lini masa perkembangan wayang, permainan gamelan dan papan informasi digital guna menambah pengalaman kunjungan di Museum Wayang.

    Adapun peresmian wajah baru Museum Wayang dilaksanakan pada Jumat (24/1) lalu.

    Pemprov DKI mengatur tata pamer koleksi di museum agar menjadi lebih ramah pengunjung sekaligus menghilangkan kesan kuno pada gedung yang sebagian merupakan cagar budaya tersebut.

    “Beberapa museum sekarang itu tata pamernya harus lebih friendly (bersahabat). Jadi masuk museum tuh tidak seperti masuk rumah kuno,” ujar Bayu.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polsek Kelapa Gading dekatkan layanan SIM keliling ke masyarakat

    Polsek Kelapa Gading dekatkan layanan SIM keliling ke masyarakat

    Kami bisa bikin sebulan sekali atau sekali dalam tiga pekan

    Jakarta (ANTARA) – Polsek Kelapa Gading Polres Metro Jakarta Utara mendekatkan layanan SIM Keliling kepada warga Kelapa Gading yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) tanpa harus mendatangi kantor Satpas di akhir pekan.

    “Kami ingin memberikan pelayanan prima kepada warga Kelapa Gading melalui layanan keliling ini,” kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko Putra di Jakarta, Sabtu.

    Ia mengatakan dengan adanya layanan SIM Keliling diharapkan proses perpanjangan SIM menjadi lebih mudah, cepat dan nyaman.

    “Layanan ini bekerjasama dengan Satpas SIM Polda Metro Jaya,” katanya.

    Kompol Seto menjelaskan layanan pada akhir pekan akan terus diselenggarakan ke depannya tergantung animo dari masyarakat.

    “Kami bisa bikin sebulan sekali atau sekali dalam tiga pekan,” kata dia.

    Ia mengatakan layanan SIM Keliling ini masyarakat cukup membawa dokumen yang diperlukan, yaitu KTP dan SIM lama yang masih berlaku, serta memenuhi persyaratan administrasi lainnya.

    “Kami menekankan bahwa layanan ini hanya berlaku untuk perpanjangan SIM A dan C,” kata dia.

    Ia mengatakan dengan dukungan dari Satpas Polda Metro Jaya, pelayanan SIM Keliling dilengkapi sistem digital yang memungkinkan proses perpanjangan dilakukan dengan cepat.

    “Masyarakat tidak perlu khawatir dengan antrean panjang karena prosedur telah dirancang untuk mengoptimalkan waktu pelayanan,” kata dia.

    Dirinya mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini dengan baik dan memastikan semua dokumen yang diperlukan lengkap sebelum datang.

    Ia menilai keberadaan SIM Keliling ini mencerminkan komitmen Polsek Kelapa Gading dalam memberikan kemudahan akses pelayanan publik.

    Selain itu, langkah ini juga mendukung program kepolisian untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat.

    “Kami berharap masyarakat merasa nyaman dan terbantu dengan adanya fasilitas ini,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dispusip DKI ajak warga Rusunawa Penggilingan gemar membaca

    Dispusip DKI ajak warga Rusunawa Penggilingan gemar membaca

    anak-anak bisa mengurangi bermain ponsel dan lebih gemar membaca dan menulis

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi (Pusip) DKI Jakarta mengajak warga di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, gemar membaca melalui Gerakan Literasi Jakarta 2025.

    “Menyongsong lima abad Kota Jakarta dan menyusun Jakarta sebagai kota global, kita melakukan gerakan literasi di rusun ini,” kata Kepala Dinas Pusip DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat di Rusunawa Penggilingan, Jakarta Timur, Sabtu.

    Syaefuloh mengatakan kegiatan digelar 8 hingga 15 Februari ini menyasar sebanyak 5.000 warga rusun.

    Adapun kegiatan ini diisi dengan berbagai acara, mulai dari senam dan bernyanyi bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, mendongeng untuk anak-anak, lomba menggambar dan menulis cerpen, serta penyerahan bantuan buku dan rak untuk ruang baca rusun.

    Selain itu, ada pula diskusi literasi transaksi keuangan yang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan narasumber Dwira Sena dan Rieke Widasari dari Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) PPATK memaparkan materi bahaya pencucian uang.

    Menurut Syaefuloh, literasi bukan sekadar membaca, tetapi juga membangun kebiasaan gemar membaca guna meningkatkan wawasan dan kualitas hidup masyarakat dalam menyongsong lima abad Kota Jakarta.

    “Kami sengaja menjangkau ke rusunawa agar warganya bisa berpartisipasi secara langsung,” ujarnya.

    Diharapkan, dari kegiatan ini masyarakat bisa memiliki budaya baca, memahami, mengetahui dan bisa melakukan sesuatu sesuai yang dibacanya dan menjadi masyarakat yang produktif.

    Dalam kesempatan ini, pihaknya juga membawa mobil layanan arsip keluarga, sehingga warga bisa mengarsipkan seluruh dokumen penting secara digital. Mulai dari ijazah, surat perkawinan, kematian dan dokumen penting lainnya.

    “Kami adakan lomba menggambar dan menulis cerpen untuk merangsang minat baca anak-anak,” ujarnya.

    Sementara, Humas RW 19 Rusunawa Penggilingan Ningrum Tampi menyampaikan, warganya sangat antusias dan semangat mengikuti kegiatan literasi ini.

    “Anak-anak juga sangat senang karena mereka mendapatkan wawasan baru dengan membaca di perpustakaan keliling, lomba melukis dan mewarnai serta membuat cerpen maupun puisi,” ucap Ningrum.

    Dengan adanya kegiatan seperti ini, harap Ningrum, anak-anak bisa mengurangi bermain ponsel dan lebih gemar membaca dan menulis.

    “Apalagi akan disiapkan perpustakaan di dalam rusun ini,” tambahnya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gulkarmat DKI selamatkan tujuh orang yang terjebak kebakaran ruko

    Gulkarmat DKI selamatkan tujuh orang yang terjebak kebakaran ruko

    dua orang korban luka ringan

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta berhasil menyelamatkan tujuh orang yang terjebak dalam kebakaran ruko di Jalan Taman Palem Lestari No. 21, RT 07 /RW 08, Cengkareng Barat, Jakarta Barat.

    “Pemadam berhasil menyelamatkan tujuh orang yang terjebak,” kata Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

    Satriadi merinci kondisi tujuh orang yang berhasil diselamatkan tersebut yakni dua orang korban luka ringan yakni dua perempuan inisial R (49) dan V (16).

    Kemudian, lima orang selamat tanpa luka yakni M (12), MA (23), R (49), C (20), dan T (L).

    Kebakaran yang terjadi di tengah banjir itu terjadi pukul 02.55 WIB yang dilaporkan oleh warga. Pemadaman berlangsung tiga jam hingga pukul 05.31 WIB.

    “Pengerahan awal sebanyak enam unit kendaraan pemadam berikut 30 personel, kemudian dilanjutkan 13 unit berikut 65 personel,” ujarnya.

    Adapun area yang terbakar seluas 135 meter persegi (m2) dengan jumlah kerugian Rp200 juta.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Praktisi dorong Indonesia lakukan reformasi hukum secara komprehensif

    Praktisi dorong Indonesia lakukan reformasi hukum secara komprehensif

    Kita perlu melakukan reformasi hukum yang lebih komprehensif dan transparan

    Jakarta (ANTARA) – Praktisi hukum sekaligus Presiden DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Andi Syafrani mendorong agar dilakukan reformasi hukum yang lebih komprehensif dan transparan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan kepada masyarakat Indonesia.

    “Kita perlu melakukan reformasi hukum yang lebih komprehensif dan transparan, sehingga dapat memastikan keadilan dan kesetaraan di Indonesia,” kata Andi Syafrani dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.

    Dalam diskusi yang digelar Institut Hukum IPRI itu, para pembicara juga menyoroti beberapa pasal yang dianggap kontroversial dan dapat memicu impunitas dalam penegakan hukum. Diskusi itu bertajuk “Telaah Kritis: Impunitas dan Kontroversi Undang-Undang Kejaksaan”.

    Para pembicara juga membahas bagaimana undang-undang Kejaksaan memengaruhi sistem peradilan di Indonesia dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

    “Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini (No 11/2021) telah memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada Kejaksaan Agung, sehingga dapat memicu impunitas dan penyalahgunaan wewenang,” kata ahli hukum pidana dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Alfitrah.

    Acara ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan hukum yang kompleks ini.

    Dengan adanya diskusi ini, diharapkan muncul rekomendasi dan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem peradilan dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa adanya impunitas.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • IPW apresiasi putusan sidang KKEP terhadap kasus AKBP Bintoro

    IPW apresiasi putusan sidang KKEP terhadap kasus AKBP Bintoro

    putusan dari KKEP itu bertujuan memberikan efek jera bagi anggota dan juga cermin bagi 450 ribu anggota Polri di Indonesia untuk tidak melakukan pelanggaran serupa

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi putusan sidang Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap kasus pemerasan yang dilakukan Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro bersama empat personel lainnya dengan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) hingga demosi.

    “Putusan Sidang Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) sendiri diketok pada Jumat (7/2) malam bukan saja kepada AKBP Bintoro tetapi juga terhadap AKBP Gogo Galesung yang juga eks Kasatreskrim Polres Jaksel. Namun Gogo hanya diputus demosi delapan tahun dan bertugas di luar penegakan hukum serta dikenakan sanksi penempatan khusus (patsus) selama 20 hari, ” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangannya yang diterima, Sabtu.

    Sementara putusan pemecatan selain dilakukan terhadap AKBP Bintoro, juga diputus terhadap mantan Kanit Resmob Satreskrim Polres Jaksel AKP Zakaria dan mantan Kanit PPA Satreskrim Polres Jaksel AKP Mariana.

    “Sedangkan Ipda Novian Dimas selaku Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Jaksel hanya didemosi delapan tahun, tidak boleh bertugas di penegakan hukum, dan dikenakan patsus 20 hari, ” kata Sugeng.

    Sugeng menjelaskan kelima anggota Polri itu terlibat dalam kasus pemerasan terhadap tersangka pembunuhan dan pemerkosaan oleh anak bos Prodia Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo.

    “Karenanya, IPW menghormati putusan KKEP sebagai kewenangannya, yang juga memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk banding atas putusan yang dijatuhkan, ” ucapnya.

    Sugeng menilai bagaimanapun juga, putusan dari KKEP itu bertujuan memberikan efek jera bagi anggota dan juga cermin bagi 450 ribu anggota Polri di Indonesia untuk tidak melakukan pelanggaran serupa.

    “Pastinya, putusan terhadap pemerasan yang dilakukan oleh AKBP Bintoro dan kawan-kawan tersebut merupakan ketegasan Polri terutama Bidpropam Polda Metro Jaya dalam melakukan penanganan yang cepat, ” katanya.

    Bahkan menurut Sugeng putusan yang dijatuhkannya telah memenuhi rasa keadilan masyarakat yang menginginkan Polri melakukan fungsi penegakan hukum secara profesional, proporsional, dan akuntabel.

    “IPW juga mendorong agar proses kode etik atas para pelanggar tersebut ditindak lanjut dengan proses pidana agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kepolisian bahwasanya hukum berlaku pada semua pihak tanpa terkecuali, ” tegasnya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kompolnas sebut total ada tiga oknum polisi yang di PTDH

    Kompolnas sebut total ada tiga oknum polisi yang di PTDH

    semuanya mengajukan banding terhadap putusan tersebut

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyebutkan total ada tiga oknum anggota polisi yang dijatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang terlibat dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan AKBP Bintoro.

    Komisioner Kompolnas Choirul Anam menyebutkan mantan Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Mariana menambah daftar satu anggota yang diberi sanksi PTDH.

    “AKP M di sanksi PTDH, ” ucapnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Anam menyebutkan sebelumnya sudah dua oknum anggota yang diberikan sanksi PTDH yaitu eks Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Ahmad Zakaria dan Eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro.

    “Sedangkan Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel AKBP Gogo Galesung, Mantan Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ipda Novian Dimas terkena sanksi demosi selama delapan tahun, ” ucapnya.

    Selain dijatuhkan sanksi, sejumlah terduga pelanggar juga diminta menyampaikan permintaan maaf kepada institusi Kepolisian, Kapolri, serta masyarakat.

    “Putusan yang diberikan, selain PTDH dan penempatan khusus (patsus), adalah perintah untuk meminta maaf kepada pimpinan institusi Kepolisian serta pihak yang dirugikan,” kata Anam.

    Anam menambahkan atas putusan tersebut, semuanya mengajukan banding terhadap putusan tersebut.

    Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menjelaskan agenda sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan empat oknum polisi lainnya pada Jumat ini terkait peran, jumlah, dan aliran uang.

    “Cukup detail ya, mengurai peran siapa saja yang ada di situ, jumlah uang, terus uang itu mengalir ke mana, terus juga di momen-momen apa. Jadi, itu dijelaskan semua,” kata Komisioner Kompolnas, Mochammad Choirul Anam saat ditemui di Jakarta, Jumat (7/2).

    Anam juga menjelaskan nantinya uraian kasus yang dijelaskan KKEP akan dibuktikan dengan mendengarkan keterangan dari saksi.

    Dia juga berharap Bid Propam Polda Metro Jaya dapat memutus sanksi yang dikenakan terhadap para terduga pelanggar secara profesional.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025