Xcloud.id

Category: Antaranews.com Nasional

  • Nikita Mirzani laporkan Fitri Salhuteru terkait dugaan pelanggaran ITE

    Nikita Mirzani laporkan Fitri Salhuteru terkait dugaan pelanggaran ITE

    Jakarta (ANTARA) – Artis Nikita Mirzani melaporkan selebgram sekaligus pengusaha Fitri Salhuteru (FS) ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    “Bahwa benar, saudari NM telah membuat laporan di Polres Metro Jakarta Selatan. Terkait siapa yang dilaporkan adalah saudari FS,” kata Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi kepada wartawan di Polres Jakarta Selatan, Selasa.

    Nurma mengatakan terdapat dua pasal yang dicantumkan pada laporan yang dibuat Nikita Mirzani.

    “Pelaporannya terkait pencemaran nama baik atau fitnah pada Desember 2024 lalu,” ujarnya.

    Laporan yang dibuat Nikita Mirzani tercatat dengan nomor laporan: STTLP/B/208/II/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA.

    Adapun pasal yang dilaporkan yaitu Pasal 27A juncto Pasal 45A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • SOP KPK soal penetapan tersangka Hasto bersifat internal

    SOP KPK soal penetapan tersangka Hasto bersifat internal

    Jakarta (ANTARA) – Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berpendapat prosedur atau standard operating procedur (SOP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal penetapan tersangka sang kliennya bersifat internal.

    “SOP KPK itu bukan sesuatu yang sah menurut hukum,” kata kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail kepada wartawan di sela persidangan gugatan praperadilan Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa.

    Maqdir mengatakan jika melihat ketentuan tata urutan peraturan perundang-undangan, SOP KPK tidak masuk dalam lembaran negara.

    Oleh karena itu, dia menilai SOP KPK yang dijalankan tidak mengikuti Undang-Undang (UU) KPK No 19 Tahun 2019, melainkan hanya untuk internal mereka. Terlebih, KPK selalu mengandalkan SOP.

    “Artinya, itu bersifat internal, kalau bersifat internal kan tidak bisa dilakukan dan digunakan apalagi untuk tindakan-tindakan hukum,” ujarnya.

    Dia menegaskan tidak ada satupun ketentuan dalam UU KPK yang memberikan hak kepada KPK untuk melakukan penetapan tersangka di awal penyelidikan.

    Pihaknya menyayangkan KPK sudah menetapkan tersangka kepada Hasto pada proses penyelidikan, bukan proses penyidikan.

    “Sementara kalau kita lihat Undang-Undang KPK itu hanya mengatakan bahwa kalau sudah selesai penyelidikan mereka lapor kepada pimpinan KPK,” ujarnya.

    Dalam persidangan, KPK menegaskan pihaknya sudah mengikuti prosedur dengan mengumpulkan bukti, tahapan penyelidikan dan penyidikan untuk penetapan tersangka Hasto terkait kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

    Sedangkan, pihak Hasto menilai penetapan tersangka sang klien terlalu cepat dan tidak diperkuat dengan bukti baru.

    Pada Selasa (11/2), KPK menghadirkan saksi ahli dalam sidang sah atau tidaknya penetapan tersangka Hasto. Selanjutnya, Rabu (12/2) Hasto dan KPK menyampaikan kesimpulan masing-masing.

    Putusan gugatan praperadilan yang diajukan Hasto Kristiyanto melawan KPK di PN Jakarta Selatan digelar pada Kamis (13/2).

    Penyidik KPK pada 24 Desember 2024, menetapkan dua tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU RI Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I.

    HK juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Damkar turunkan 15 personel padamkan kapal terbakar di Muara Baru

    Damkar turunkan 15 personel padamkan kapal terbakar di Muara Baru

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu menurunkan 15 personel untuk memadamkan kapal KM Elang Jaya yang terbakar saat bersandar di Dermaga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa malam.

    “Kami baru selesai melakukan pemadaman sekitar pukul 20.16 WIB, aksi pemadaman dimulai pukul 18.20 WIB,” kata Kasiops Suku Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman di Jakarta, Selasa.

    Dia menduga kebakaran itu disebabkan korsleting listrik di ruang mesin pada kapal milik nelayan cumi. Objek yang terbakar seluas 20 meter persegi (m2).

    “Untuk mencari penyebab pasti dari kebakaran, dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian,” kata Gatot.

    Dia mengatakan pihaknya mendapatkan informasi kebakaran sekitar pukul 17.50 WIB saat petugas keamanan pelabuhan datang ke pos melaporkan terjadi kebakaran kapal di gang kepiting Jalan Tuna Raya Kawasan Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.

    Sudin Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mengerahkan empat unit mobil pemadam kebakaran yang memadamkan si jago merah yang menghanguskan kapal tersebut.

    “Kapal berhasil dipadamkan oleh petugas setelah dua jam lebih. Total kerugian akibat kebakaran ini ditaksir Rp400 juta,” ujarnya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov DKI belum putuskan HET elpiji 3 kg 

    Pemprov DKI belum putuskan HET elpiji 3 kg 

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum memutuskan harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kg karena masih mempelajari berbagai hal, termasuk situasi dan kondisi di berbagai wilayah administrasi.

    “Itu masih kami pelajari dulu. Kami mencermati HET sesuai dengan Pergub 4 Tahun 2015, untuk wilayah kota-kota di Jakarta adalah Rp16.000, untuk Kepulauan Seribu ada yang Rp18.000, ada yang Rp19.500,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan Pemprov DKI berhati-hati menerapkan kebijakan soal itu karena mempertimbangkan dampak serta situasi dan kondisi.

    “Kebijakan pemerintah mestinya yang tepat, lihat sikonnya (situasi dan kondisi) juga, tidak hanya semata-mata kemudian naik (harga). Kami masih akan mengkaji,” kata dia.

    Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Keuangan (Asperkeu) Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan pertimbangan mengenai harga eceran tertinggi itu agar distribusi elpiji tepat sasaran.

    Adanya perbedaan harga eceran elpiji 3 kg antara wilayah administrasi kota (Rp16.000) dengan Pulau Seribu (Rp19.000), kata dia, karena ada biaya transportasi.

    Dia menegaskan di Jakarta tak pernah terjadi kelangkaan elpiji 3 kg. Kalaupun ada penurunan kuota Jakarta sebanyak 5 persen tahun ini, Eliawati meminta warga tak panik karena stoknya aman.

    “Karena nanti biasanya pada saat momen-momen tertentu Ramadhan biasanya ada operasi pasar. Tahun 2015-2023 pun tidak pernah terjadi kelangkaan,” katanya.

    Adapun realisasi penyaluran gas elpiji 3 kg di Jakarta tahun 2024 mencapai 421.989 metrik ton, atau 101,14 persen dari kuota yang ditetapkan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengajukan kuota sebesar 433.933 metrik ton untuk 2025.

    Namun, kuota yang disetujui sebanyak 407.555 metrik ton, atau lebih rendah sekitar lima persen dari usulan tersebut.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI realisasikan belanja P3DN sebesar Rp29,88 miliar sepanjang 2024 

    DKI realisasikan belanja P3DN sebesar Rp29,88 miliar sepanjang 2024 

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merealisasikan belanja Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebesar Rp29,88 triliun sepanjang 2024 atau lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp25,58 triliun.

    “Nilai ini adalah 91,40 persen dari komitmen belanja produk dalam negeri (PDN) pada rencana umum pengadaan (RUP) sebesar Rp32,69 triliun,” kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo di Jakarta, Selasa.

    Pemprov DKI melalui Dinas PPKUKM sejak tahun 2023 hingga 2024 telah menyelenggarakan 19 kali pertemuan bisnis (business matching) P3DN secara mandiri.

    Kegiatan tersebut telah mencatatkan transaksi melalui e-katalog sebanyak Rp483 miliar dengan total nilai pernyataan ketertarikan sebesar kurang lebih Rp200 miliar.

    Kemudian pada tahun 2025, Pemprov DKI kembali mengadakan kegiatan serupa di Balaikota Jakarta mulai Senin (10/2) dan merupakan pertemuan bisnis pertama di tahun 2025.

    Kegiatan “Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Batch 20 Tahun 2025” ini akan diadakan hingga 13 Februari 2025.

    Kegiatan tersebut diikuti 18 pelaku usaha industri untuk dipertemukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari berbagai organisasi perangkat daerah dan direksi BUMD.

    Selain memamerkan produk asli Indonesia, kata Elisabeth, pertemuan bisnis itu juga menghadirkan beberapa kegiatan, salah satunya sosialisasi perjanjian kinerja dan rencana aksi P3DN tahun 2025.

    “Pada tahun ini kita akan melanjutkan perjanjian kinerja P3DN seperti tahun lalu, yaitu 80 persen belanja PDN dari seluruh realisasi pembayaran belanja pengadaan,” kata dia.

    Selain itu, dilakukan pula sosialisasi transformasi kooperasi konvensional menjadi kooperasi berbasis digital serta sosialisasi untuk memfasilitasi restrukturisasi mesin untuk industri kecil dan menengah.

    Adapun “Business Matching” P3DN diadakan dalam rangka mendorong peningkatan investasi pada Produk Dalam Negeri, pertumbuhan pelaku usaha kecil dan menengah (IKM/UMKM), serta memberikan efek berganda pada sektor ekonomi lainnya.

    “Untuk target (transaksi) tentunya kami ingin menargetkan sebanyak-banyaknya,” ujar Elisabeth.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jaktim vaksinasi 48 hewan penular rabies di kawasan Setu

    Jaktim vaksinasi 48 hewan penular rabies di kawasan Setu

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur melakukan vaksinasi terhadap 48 hewan penular rabies (HPR) di kawasan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

    “Sebanyak 48 hewan penular rabies (HPR) peliharaan warga hari ini divaksin rabies di sekretariat RW 02 Setu, Cipayung, Jakarta Timur,” kata Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) KPKP Kecamatan Cipayung, Nur Hikmah di Jakarta, Selasa.

    Vaksinasi dilakukan dengan sistem jemput bola agar masyarakat lebih mudah memvaksinasi hewan peliharaannya, seperti anjing, kucing, kera dan musang.

    “Hewan yang divaksin terdiri dari 43 ekor kucing, empat anjing dan satu kera,” ujar Nur Hikmah.

    Selain vaksinasi rabies, kata Nur Hikmah, pihaknya juga memberikan pengobatan kepada empat kucing yang sakit.

    Layanan ini melibatkan satu dokter hewan dari Sudin KPKP Jakarta Timur dibantu dari unsur Satuan Pelaksana (Satpel) KPKP Kecamatan Cipayung.

    Sementara itu, Lurah Setu Dwi Widiastuti berharap layanan ini dapat mencegah penyebaran penyakit rabies di wilayahnya.

    “Kami sangat apresiasi dan terima kasih kepada Sudin KPKP Jakarta Timur yang telah menggelar layanan vaksinasi rabies ini,” ucap Dwi.

    Sudin KPKP Jakarta Timur menargetkan vaksinasi rabies terhadap 13.112 ekor HPR sepanjang 2025.

    “Pelaksanaan vaksinasi rabies sudah dimulai pada Senin (13/1) di beberapa kecamatan. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan bertahap hingga Desember 2025, dengan target 13.112 ekor HPR, yang meliputi anjing, kucing, kera dan musang,” kata Kepala Sudin KPKP Jakarta Timur Taufik Yulianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (14/1).

    Sepanjang 2024, Sudin KPKP Jakarta Timur (Jaktim) telah memberikan layanan vaksinasi rabies terhadap 14.645 ekor HPR yang merupakan hewan peliharaan warga.

    Sebanyak 14.645 ekor hewan yang divaksin itu terdiri atas anjing 2.363 ekor, kucing 12.126 ekor, kera 104 ekor dan musang 52 ekor.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bhabinkamtibmas dampingi petani ikan di Jakut dukung ketahanan pangan

    Bhabinkamtibmas dampingi petani ikan di Jakut dukung ketahanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Muara Angke melakukan pendampingan pemberian makanan dan penebaran obat ikan di Kolam Ikan Hutan Mangrove Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, dalam mendukung program ketahanan pangan.

    Bhabinkamtibmas Aiptu Setiyono dalam keterangan di Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa pendampingan kepada petani ikan dilakukan agar para petani bisa memanen ikannya lebih segar, sehat dan hasilnya maksimal.

    Selain itu, petani ikan diajarkan cara untuk mencegah kematian pada ikan, pemberian obat ikan untuk memberikan kesuburan terhadap ikan serta menghilangkan hewan lainnya yang berada di sekitar kolam ikan.

    Adapun cara melakukan pengobatan ikan secara langsung ke kolam terbilang paling praktis. Dalam sistem ini, obat bisa langsung ditebar ke kolam tanpa harus memanen ikan terlebih dahulu.

    Pengobatan ini dinilainya cukup efektif untuk menghadang serangan penyakit pada tahap awal, yaitu ketika ikan terlihat kehilangan nafsu makan dan loyo.

    “Wilayah Pelabuhan Muara Angke ini sangat strategis dan memiliki potensi besar dalam sektor perikanan. Tugas kami adalah memberikan sosialisasi dan pendampingan sehingga masyarakat bisa meningkatkan produksi secara mandiri”, ujar Setiyono.

    Di sisi lain, Kapolsek Kawasan Sunda Kelapa AKP Hitler Napitupulu mengungkapkan bahwa ketahanan pangan adalah salah satu pondasi utama ketahanan nasional.

    Oleh karena itu, Polsek Kawasan Sunda Kelapa Polres Pelabuhan Tanjung Priok berupaya memberikan dukungan kepada masyarakat dan para petani ikan agar dapat menjalankan usaha budidaya perikanan dan pertanian mereka dengan aman, lancar dan sukses serta menghasilkan dalam jumlah maksimal.

    Dia menambahkan, dalam mencapai keberhasilan pembesaran benih ikan akan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat.

    “Sehingga, masyarakat akan memenuhi persediaan pangan dan kesejahteraan secara mandiri serta masyarakat pun terjamin kesejahteraannya secara ekonomi,” kata Hitler.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Satpol PP tertibkan lapak liar di sekitar area kolong Tol Angke Jakbar

    Satpol PP tertibkan lapak liar di sekitar area kolong Tol Angke Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat menertibkan sejumlah lapak liar pedagang di sekitar area kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Selasa.

    Kepala Seksi (Kasi) Keamanan dan Ketertiban Umum (Kamtribum) Satpol PP Jakarta Barat Edison Butar Butar di Jakarta, Selasa, mengatakan penertiban lapak-lapal liar tersebut untuk menetralkan area sekitar kolong Tol Angke sebelum dijadikan ruang terbuka publik.

    “Kita memang ngepos, jaga di area itu. Kalau ada lapak-lapak pedagang, kita tertibkan. Nanti kan rencananya (kolong Tol Angke) bakal menjadi ruang terbuka,” kata Edison saat dihubungi.

    Selain itu, lanjut dia, penertiban empat lapak liar itu juga dalam rangka penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

    “Jadi, kalau ke depannya ada lapak-lapak lagi di sekitar area itu, kita tertibkan lagi,” kata Edison.

    Satpol PP Jakarta Barat menyiagakan dua posko di kolong Tol Angke untuk menjaga area tersebut tidak kembali dihuni oleh warga.

    “Kita kan sudah siaga dua posko, satu yang di kolong tinggi, satu lagi yang di sebelah utaranya itu,” ujarnya.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kasatpol PP Kecamatan Grogol Petamburan, Cahya Melansari menyebut pihaknya mengerahkan sekitar 15 anggota Satpol PP gabungan kelurahan dan kecamatan Grogol Petamburan dalam penertiban tersebut.

    “Lapak yang ditertibkan dibawa ke gudang Satpol PP Jakarta Barat di Kebon Jeruk,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pihaknya bersama unsur terkait terus memantau dan mengawasi area lokasi pasca penertiban hunian kolong Tol Angke, Jelambar Baru agar tidak kembali ditempati penghuni liar.

    “Terus kita awasi, jangan sampai ada yang masuk lagi atau menghuni lokasi tersebut,” kata Cahya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Operasi Keselamatan, Terminal Kalideres gelar “ramp check” armada bus

    Operasi Keselamatan, Terminal Kalideres gelar “ramp check” armada bus

    Jakarta (ANTARA) – Pengelola Terminal Kalideres, Jakarta Barat, melakukan pengecekan kelaikan jalan (ramp check) terhadap 20 unit bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dalam rangka Operasi Keselamatan 2025, Senin.

    Kepala Terminal Kalideres, Revi Zulkarnaen di Jakarta, Senin, menuturkan bahwa “ramp check” tersebut dilakukan agar kendaraan berada dalam kondisi prima atau tanpa kerusakan saat mengantar penumpang.

    “Ada 20 bus yang kami lakukan uji kelaikan jalan,” katanya.

    Ramp check yang dilakukan meliputi pengecekan rem, lampu kendaraan, dan alat kesiapan alat darurat misalnya alat pemadam kebakaran ringan (APAR).

    “Dengan bus yang berangkat dalam kondisi laik jalan, maka menciptakan keselamatan bagi penumpang,” jelas Revi.

    Selain itu, pengecekan kelaikan jalan bus itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan, apalagi saat ini sudah memasuki musim hujan.

    “Saat ini kan musim hujan ya, supaya dipastikan juga alat-alat seperti rem, kemudi, lampu, itu beroperasi dengan baik. Sehingga, memberikan keselamatan bagi penumpang,” katanya.

    Sejauh ini, 20 bus yang diperiksa dipastikan laik jalan. Jika tidak laik jalan, maka dipastikan bus tersebut tidak diperbolehkan mengangkut penumpang.

    “Kendaraan (bus) tidak boleh berangkat sampai kendaraan tersebut diperbaiki,” ujar Revi.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot Jaksel sebut 266 RW sudah terbebas dari BAB sembarangan

    Pemkot Jaksel sebut 266 RW sudah terbebas dari BAB sembarangan

    Dengan lingkungan yang bersih tidak ada kuman atau kotoran, tentunya membuat kita semua menjadi sehat

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menyatakan sebanyak 266 Rukun Warga (RW) di wilayahnya sudah terbebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).

    Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan Yudi Dimyati mengatakan, ratusan RW yang sudah ODF tersebut diketahui setelah dilakukan pendataan dan deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

    “Alhamdulillah untuk deklarasi STBM dengan menggalang komitmen stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) bersama seluruh elemen masyarakat sudah kita lakukan di 10 Kecamatan se-Jakarta Selatan,” kata Yudi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Adapun 266 RW yang sudah ODF diantaranya berada di Kecamatan Cilandak sebanyak 23 RW, Jagakarsa 26 RW, Kebayoran Baru 40 RW, Kebayoran Lama 27 RW, Mampang Prapatan 12 RW, Pancoran 25 RW, Pasar Minggu 21 RW, Pesanggrahan 30 RW, Setiabudi 30 RW dan Kecamatan Tebet 32 RW.

    “Ada 10 kelurahan yang seluruh RW-nya sudah menggunakan tangki septik atau ODF Murni, yakni Kelurahan Lebak Bulus, Melawai, Pulo, Selong, Senayan, Cikoko, Petukangan Selatan, Guntur, Karet Semanggi dan Kelurahan Setiabudi,” ujarnya.

    Dalam proses Jakarta Selatan bebas BAB sembarangan itu, pihaknya bersinergi dengan pihak lainnya baik pemerintahan atau swasta untuk terus menggalakkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang limbah langsung ke kali atau sungai.

    “Dengan lingkungan yang bersih tidak ada kuman atau kotoran, tentunya membuat kita semua menjadi sehat. Balita bisa juga terbebas dari indikasi stunting (tengkes),” ujarnya.

    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menargetkan penyelesaian masalah buang air besar sembarangan (BABS) dalam kurun waktu satu hingga dua tahun untuk mewujudkan stop BAB sembarangan (open defecation free/ODF) di wilayah tersebut.

    Pembuatan tangki septik dalam program STBM ini menargetkan 6-10 kelurahan untuk tercapainya kawasan ODF. Satu tangki septik komunal bisa dipakai untuk 10-15 kepala keluarga (KK).

    Berdasarkan data STBM Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, jumlah rumah tangga atau KK yang masih melakukan praktik BAB sembarangan pada 2023 sebanyak 5,47 persen KK dari seluruh KK di Provinsi DKI Jakarta.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025