Xcloud.id

Category: Antaranews.com Nasional

  • Kadin: Efisiensi anggaran upaya memastikan dana yang dipakai benar

    Kadin: Efisiensi anggaran upaya memastikan dana yang dipakai benar

    Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah merupakan konsekuensi yang harus dihadapi

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah merupakan upaya untuk memastikan agar dana yang digunakan di tempat yang benar.

    “Saya merasa bahwa itu bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan agar dana digunakan di tempat yang benar. Jadi saya rasa itu memang konsekuensi yang mesti dihadapi,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie di Jakarta, Rabu.

    Anindya berharap anggaran kementerian/lembaga negara dapat kembali pulih secara bertahap setelah perekonomian Indonesia dan dunia kembali bangkit.

    “Mudah-mudahan setelah ekonomi bangkit lagi, bukan hanya ekonomi Indonesia saja tetapi juga ekonomi dunia, mudah-mudahan anggaran itu bisa kembali lagi bertahap,” katanya.

    Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah merupakan konsekuensi yang harus dihadapi dikarenakan situasi ekonomi yang belum pasti.

    “Ini karena ekonomi belum pasti. Yang pasti adalah biaya. Jadi biaya yang dijaga dulu, saya rasa wajar. Saya rasa itu konsekuensi yang harus dihadapi dalam waktu pendek. Tapi kalau konsekuensi panjang penghematan itu kan lain,” ujar Anindya.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

    Target tersebut tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Melalui Inpres ini, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.

    Adapun poin pokok dari arahan Inpres tersebut, yakni penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

    Presiden Prabowo juga menginstruksikan pembatasan belanja non-prioritas. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk membatasi belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas, dengan pengurangan perjalanan dinas hingga 50%. Selain itu, efisiensi juga menyasar belanja honorarium serta kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur juga dibatasi.

    Dalam instruksinya, Presiden mengarahkan seluruh kementerian/lembaga untuk fokus pada kinerja pelayanan publik. Anggaran harus difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, tidak sekadar pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan pola anggaran tahun sebelumnya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani diberi mandat untuk menetapkan besaran efisiensi setiap kementerian/lembaga serta menyesuaikan alokasi Transfer ke daerah, termasuk mengatur dana-dana khusus seperti Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa. Pelaksanaan Inpres ini akan diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan tata kelola yang baik dan bertanggung jawab.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dinkes DKI: Nyamuk aedes aegypti bisa bertelur di sendok berisi air

    Dinkes DKI: Nyamuk aedes aegypti bisa bertelur di sendok berisi air

    warga agar tidak membiarkan ada air bersih tergenang baik di dalam maupun luar rumah

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengingatkan nyamuk aedes aegypti pembawa virus dengue penyebab demam berdarah dengue (DBD) bisa bertelur di genangan kecil bahkan di sendok teh berisi air.

    “Kira-kira nyamuk itu bisa tidak bertelur di sendok teh berisi air? Bisa! Satu sendok teh air saja kalau didiamkan telentang lalu diisi air ditunggu saja satu minggu pasti akan ada jentik nyamuk. Selama airnya bersih,” ujar Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Budi Setiawan dalam acara bertema “Cegah DBD? Yuk PSN 3M Plus!” di Jakarta, Rabu.

    Karena itu, dia mengingatkan warga agar tidak membiarkan ada air bersih tergenang baik di dalam maupun luar rumah.

    Lalu, Budi juga meminta warga mewaspadai genangan air pada wadah atau barang-barang yang didaur ulang semisal galon atau botol kemasan air mineral lalu dijadikan misalnya pot tanaman.

    “Jangan lupa barang-barang yang kita daur ulang lalu dijadikan pot. Jadi kalau tanah di dasar (pot) tumpukan air itu mengendap, memadat. Jadi airnya kan bening juga. Nah itu bahkan dia (nyamuk) bisa bertelur di situ,” kata dia.

    Warga juga diingatkan setidaknya menguras tempat penampungan air yang tak bisa ditutup setidaknya satu kali dalam sepekan.

    “Setidaknya satu minggu sekali (dikuras). Jentik sampai kepada nyamuk dewasa butuh waktu satu minggu. Kalau lebih dari satu minggu pasti ada jentik yang berubah jadi nyamuk dewasa,” kata dia.

    Kalaupun, wadah penampungan air tak memungkinkan dikuras seminggu sekali, maka tutuplah.

    Langkah lainnya dalam pencegahan nyamuk berkembang biak dan mengantisipasi kasus DBD yakni dengan menanam tanaman-tanaman pengusir nyamuk dan memelihara hewan-hewan pemakan jentik nyamuk.

    “Lalu losion, kelambu walau sepertinya sudah sangat jarang ya kita menggunakan kelambu, tapi itu bisa menjadi satu pilihan plus untuk gerakan 3M plus,” kata Budi.

    Merujuk data tahun lalu, tren data kasus mingguan DBD di DKI Jakarta pada bulan Februari mengalami peningkatan dibandingkan pada minggu awal bulan Januari.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun mengimbau warga waspada dan menerapkan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) 3M (Menguras, Menutup, Mendaur Ulang) Plus kegiatan lain yang mencegah perkembangbiakan dan gigitan nyamuk aedes aegypti.

    Merujuk data Surveilans Dinkes DKI Jakarta, kasus DBD tahun 2025 pe 10 Februari ditemukan sebanyak 729 kasus.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kerap digunakan tawuran, JPO Jalan Layang Kalibata ditutup

    Kerap digunakan tawuran, JPO Jalan Layang Kalibata ditutup

    Selasa, 4 Februari 2025 20:49 WIB

    Dua pelajar memanjat kerangka jembatan penyeberangan orang (JPO) di bawah Jalan Layang Kalibata, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Warga mengeluhkan penutupan jembatan sebagai akses pejalan kaki penghubung wilayah Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan dengan Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur yang ditutup karena kerap dijadikan lokasi tawuran. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/foc.

    Warga memanjat kerangka jembatan penyeberangan orang (JPO) di bawah Jalan Layang Kalibata, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Warga mengeluhkan penutupan jembatan sebagai akses pejalan kaki penghubung wilayah Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan dengan Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur yang ditutup karena kerap dijadikan lokasi tawuran. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/foc.

  • Orang tua harus perhatikan cairan masuk dan keluar saat anak kena DBD

    Orang tua harus perhatikan cairan masuk dan keluar saat anak kena DBD

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengingatkan kepada orang tua untuk memperhatikan asupan cairan yang masuk dan keluar saat buang air kecil terhadap anak yang terkena demam berdarah dengue (DBD) guna mencegah dehidrasi.

    “Jadi, kita harus hitung, misalnya minumnya 1 liter, kok keluarnya cuma 100 cc dalam sehari, berarti itu kekurangan cairan,” ujar Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Budi Setiawan di Jakarta, Rabu.

    Dehidrasi bisa menyebabkan pasien DBD mengalami kebocoran plasma darah yang berujung kehilangan nyawa. Tanda dehidrasi atau kurang cairan juga bisa dilihat dari warna urine yang kuning pekat.

    Lalu, apabila anak sudah banyak minum tapi cairan yang keluar jumlahnya sedikit, bisa jadi air menguap melalui kulit saat anak demam atau sudah terjadi penumpukan cairan di dalam tubuh.

    “Biasanya kalau demam berdarah dengue kan salah satu manifestasi klinisnya cairannya menumpuk tidak hanya perdarahan,” kata Budi.

    Selain asupan minum, lanjut dia, perhatikan juga asupan makan anak, kesadaran anak, suhu tubuh anak, dan beri anak obat sesuai anjuran dokter.

    “Ukur suhunya terus menerus. Tapi biasanya, kalaupun anak sudah demam 3 hari, akan ada pemeriksaan, laboratorium serial untuk bisa melihat pergerakan sel darah putih, dan pembeku darah,” kata Budi.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak warga untuk ikut mengantisipasi kasus demam berdarah dengue (DBD) termasuk di musim hujan saat ini dengan lebih aktif melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dengan 3M Plus.

    Kegiatan 3M Plus ini yakni menguras tempat penampungan air, menutup tempat-tempat penampungan air, mendaur ulang berbagai barang yang memiliki potensi untuk dijadikan tempat berkembang biak nyamuk aedes aegypti.

    Lalu, perlu juga dilakukan poin plus seperti menanam tanaman yang dapat menangkal nyamuk, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, memberikan larvasida pada penampungan air yang susah untuk dikuras, dan memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar.

    Adapun merujuk data kasus DBD, per 10 Februari 2025 diketahui terdapat 729 kasus di DKI Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kamis, PN Jaksel bacakan putusan gugatan praperadilan Hasto

    Kamis, PN Jaksel bacakan putusan gugatan praperadilan Hasto

    Jakarta (ANTARA) – Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto mengatakan pembacaan sidang agenda putusan gugatan praperadilan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada Kamis (13/2).

    “Sidang ditunda pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 dengan agenda pembacaan putusan,” kata Djuyamto di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.

    PN Jakarta Selatan pada Rabu ini menggelar sidang pembacaan kesimpulan praperadilan Hasto Kristiyanto.

    Pada Selasa (11/2), KPK menghadirkan saksi ahli dalam sidang sah atau tidaknya penetapan tersangka Hasto. Selanjutnya, Rabu ini Hasto dan KPK menyampaikan kesimpulan masing-masing.

    Putusan gugatan praperadilan yang diajukan Hasto Kristiyanto melawan KPK di PN Jakarta Selatan digelar pada Kamis (13/2).

    Penyidik KPK pada 24 Desember 2024, menetapkan dua tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU RI Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I.

    HK juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mahfud duga ada korupsi dan kolusi dalam kasus pagar laut di Tangerang

    Mahfud duga ada korupsi dan kolusi dalam kasus pagar laut di Tangerang

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menduga adanya praktik korupsi dan kolusi dalam kasus pagar laut Tangerang, Banten.

    “Ini hampir tidak mungkin tidak ada permainan uang, tidak ada kompensasi yang sifatnya korupsi sampai sesuatu yang jelas-jelas dilarang bisa diberi sertifikat, mulai dari situ arahnya,” kata Mahfud saat ditemui wartawan di Jakarta, Rabu.

    Oleh karena itu, dia meminta pihak berwajib untuk memfokuskan penyelidikan ke arah korupsi-kolusi karena membahayakan negara.

    “Menurut saya, penyelidikan lebih dulu dan siapapun yang sudah diperiksa ini apakah itu pegawai BPN (Badan Pertanahan Nasional), apa itu KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), kades (kepala desa) itu fokuskan ke arah korupsi, karena kolusi,” paparnya.

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menuturkan penyelidikan kasus ke arah pemalsuan dokumen tidak perlu dilakukan lantaran hal tersebut akan terungkap dengan sendirinya jika penyelidikan difokuskan ke arah korupsi-kolusi.

    “Jangan ke pemalsuan dokumen. Itu nanti akan dengan sendirinya. Yang kecil-kecil itu dengan sendirinya, lurah yang bikin keterangan, RT yang bikin keterangan, itu nanti dengan sendirinya (terungkap),” tutur Mahfud.

    Diberitakan sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkapkan telah memeriksa Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, terkait dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) kawasan pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

    “Kami sudah memeriksa Kepala Desa Kohod sebagai saksi. Sesuai haknya, kami akan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (10/2).

    Ia mengatakan apabila alat bukti maupun pemeriksaan-pemeriksaan kasus ini telah rampung, maka akan dilaksanakan gelar perkara.

    “Kami akan segera menggelarkan, apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan-keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut,” ujarnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPRD-Pemprov DKI berkoordinasi awasi tempat hiburan LGBT di Jaksel

    DPRD-Pemprov DKI berkoordinasi awasi tempat hiburan LGBT di Jaksel

    Jakarta (ANTARA) – DPRD akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengawasi tempat hiburan yang melakukan aktivitas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Jakarta Selatan.

    “Saya harus koordinasi eksekutif ya terkait LGBT,” kata Ketua DPRD DKI Khoirudin kepada wartawan di SDN Cipulir 01 Pagi Jakarta Selatan, Rabu.

    Khoirudin mengatakan pihaknya akan mencoba berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Satpol PP DKI untuk bisa menuntaskan penyakit masyarakat tersebut.

    “Legislatif mendorong eksekutif untuk segera tanggap mengatasi embrio penyakit masyarakat agar tidak melebar dan tidak menjadi mewabah,” ujarnya.

    Dia berharap agar penyakit masyarakat itu jangan dibiarkan merajalela. Oleh karena itu, dia berjanji akan bisa segera mengentaskan permasalahan tersebut.

    Berdasarkan fakta yang dihimpun ANTARA, pada 2025 ditemukan dua tempat hiburan melakukan aktivitas LGBT di kawasan Jakarta Selatan.

    Tempat hiburan (bar) yang diduga LGBT di pusat perbelanjaan (mal) kawasan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sudah tutup operasinya secara permanen.

    Penutupan dilakukan sejak Rabu (1/1) lalu oleh manajemen pasca adanya protes dari warga.

    Peristiwa dugaan pesta LGBT yang viral hingga berujung pembubaran itu sejatinya terjadi pada Selasa (31/12/2024) hingga Rabu (1/1) atau saat perayaan pergantian tahun.

    Kemudian, kasus pesta seks sesama jenis yang terjadi di sebuah kamar hotel yang terletak di Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Sabtu (1/2).

    Manajemen Hotel Habitare Rasuna Jakarta Selatan menggandeng Polda Metro Jaya dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI untuk menangani pesta seks sesama jenis yang menimbulkan kegaduhan, pada Sabtu (1/2).

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dinkes DKI sebut larvasida aman terkena kulit manusia

    Dinkes DKI sebut larvasida aman terkena kulit manusia

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebutkan larvasida yang bisa digunakan untuk mengendalikan nyamuk pembawa penyakit demam berdarah, aman bila terkena kulit manusia asalkan dosisnya sesuai anjuran.

    “Larvasida itu cukup aman untuk terkena kulit manusia. Air (yang sudah ditaburi larvasida) itu kita pakai untuk mandi atau untuk mencuci apapun itu dianggap aman,” kata Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Budi Setiawan dalam acara bertema “Cegah DBD? Yuk PSN 3M Plus!” di Jakarta, Rabu.

    Budi mengatakan dosis pemanfaatan larvasida yang sudah bisa didapatkan di puskesmas itu, yakni 100 gram untuk 100 liter air. Warga dapat berkonsultasi dengan tenaga kesehatan di puskesmas apabila belum memahami dosis pemberian larvasida ini.

    Apabila sudah menaburkan larvasida pada bak air yang terbuka, warga bisa tetap menguras air tersebut. Bubuk larvasida bisa bertahan selama tiga bulan dalam bak atau wadah air.

    “Kalau sudah kita kasih (bubuk larvasida pada air), jangan didiamkan saja airnya. Kalau mau dikuras, dikuras saja. Kalau sudah dituang ke air, dia akan pecah granula-granulanya, menempel di tembok-tembok bak-bak kita yang memang kita tidak bisa tutup,” jelas Budi.

    Adapun larvasidasi merupakan salah satu bentuk plus dari 3M Plus sebagai upaya mengurangi populasi nyamuk maupun menghindari gigitan nyamuk Aedes Aegypti yang membawa virus dengue.

    Kegiatan 3M Plus meliputi menguras tempat penampungan air, menutup tempat-tempat penampungan air, mendaur ulang berbagai barang yang memiliki potensi untuk dijadikan tempat berkembang biak nyamuk Aedes Aegypti.

    Lalu, perlu juga dilakukan poin plus seperti menanam tanaman yang dapat menangkal nyamuk, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, memberikan larvasida pada penampungan air yang susah untuk dikuras, dan memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • ASN Pemkot Jaktim tertipu beli rumah di lahan yang terkena gusur

    ASN Pemkot Jaktim tertipu beli rumah di lahan yang terkena gusur

    Jakarta (ANTARA) – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Jakarta Timur merasa tertipu karena membeli rumah di lahan milik Perumnas yang terkena gusur oleh petugas Pengadilan Negeri Jaktim di Jalan Dokter Sumarno, Pulogebang, Cakung.

    “Ya jelas-jelas dibohongi, dibohongi lagi, Ini dua kali. Karena mau didatangin beko, ya silahkan datangin beko. Tapi, jangan coba-coba merusak rumah saya,” kata Mamat (54) di Jakarta, Rabu.

    Dia dirinya membeli bangunan rumah seharga Rp150 juta yang akhirnya kini ikut dibongkar PN Jaktim.

    Mamat yang sudah tinggal se​lama tiga tahun di lahan tersebut mengaku membeli bangunan rumah dari salah satu orang yang mengaku ahli waris.

    Dari pembelian tersebut, Mamat mendapatkan Akta Jual Beli (AJB).

    “SK saya aja masih di Bank DKI. Beli-beli ini. Nah, saya nyicil tiap bulan ke Bank DKI. Kalau beli rumahnya ini tunai,” ujar Mamat.

    Sebelumnya, puluhan rumah warga yang berdiri di lahan kosong di Jalan Dokter Sumarno, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, digusur oleh aparat gabungan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu.

    Pihak PN Jaktim juga mengerahkan ratusan personel dan empat alat ekskavator untuk mengeksekusi sekitar 20 unit rumah warga yang terbuat dari material kayu dan triplek yang berlangsung sejak pukul 10.30 WIB.

    “Kami melakukan eksekusi penggusuran terhadap satu bidang tanah seluas 38.000 meter persegi sesuai surat keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berada di Kecamatan Cakung,” kata juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Trisno di lokasi.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mahfud: Pemerintah harus jelaskan soal efisiensi anggaran

    Mahfud: Pemerintah harus jelaskan soal efisiensi anggaran

    Menurut saya, tidak ada yang boleh mengatakan ini salah (efisiensi anggaran), yang dilakukan Pak Prabowo juga benar. Tapi, harus dijelaskan kepada rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah Prabowo Subianto harus dijelaskan kepada publik agar tak menimbulkan kegelisahan.

    Dia menilai bahwa memang efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sudah benar, namun tetap membutuhkan penjelasan serta target kapan situasi bisa kembali stabil.

    “Menurut saya, tidak ada yang boleh mengatakan ini salah (efisiensi anggaran), yang dilakukan Pak Prabowo juga benar. Tapi, harus dijelaskan kepada rakyat agar kegelisahan-kegelisahan bisa mereda dan target kapan situasi ini stabil. Itu menjadi tugas presiden untuk menjelaskan,” kata Mahfud usai menghadiri acara Cap Go Meh di Pancoran, Glodok, Jakarta Barat, Rabu.

    Hal itu perlu dilakukan mengingat adanya kegaduhan di masyarakat, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan yang terjadi di beberapa instansi.

    “Ya biar diselesaikan lah, saya juga merasakan, mempertanyakan hal yang sama. Kegaduhan terjadi di mana-mana, kecemasan terjadi di mana-mana, terjadi di berbagai instansi pemerintah,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

    Mahfud pun menyoroti pengurangan anggaran yang jika ditujukan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi di sisi lain menimbulkan PHK karyawan.

    “Logika-logika penggunaan anggaran untuk keperluan lain juga menjadi pertanyaan. Misalnya, kalau untuk kasih makanan bergizi, tetapi di pihak lain ada PHK karena pengurangan (anggaran) kegiatan. Itu kan yang perlu dipikirkan,” ujarnya.

    Mahfud menegaskan bahwa pengurangan anggaran yang menimbulkan PHK karyawan bukan lagi wacana melainkan sudah terjadi, sehingga mesti segera diselesaikan.

    “(Efisiensi anggaran) sudah menimbulkan pengurangan kerja, bukan akan. Sekarang kan sudah terlihat. Tapi, kita harus percaya karena Pak Prabowo dipilih secara sah oleh konstitusi, maka dia juga kita berikan kesempatan untuk menyelesaikan dan mengatur ini sebaik-baiknya,” kata Mahfud.

    Diketahui, Komisi II DPR RI telah menyetujui efisiensi atau perubahan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dari delapan mitra kerja komisi sebagai tindak lanjut instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

    Instruksi yang dimaksud adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025