Category: Antaranews.com Nasional

  • Sebagian Jakarta diperkirakan hujan pada Rabu siang hingga malam

    Sebagian Jakarta diperkirakan hujan pada Rabu siang hingga malam

    Jakarta (ANTARA) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian wilayah DKI Jakarta hujan ringan pada Rabu siang hingga malam.

    BMKG melalui laman resminya https://bmkg.go.id/ menyebutkan sebagian wilayah DKI Jakarta seperti Jakarta Barat dan Jakarta Utara pada pagi hari diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Sementara Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diperkirakan berawan hingga berawan tebal, sedangkan Kepulauan Seribu diperkirakan hujan ringan.

    Memasuki siang hari, wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu diperkirakan berawan. Sedangkan Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan diperkirakan hujan ringan.

    Kemudian, pada sore hari wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan diperkirakan hujan ringan. Sedangkan Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diperkirakan cerah berawan.

    Pada malam hari sebagian wilayah Jakarta seperti Jakarta Barat dan Jakarta Selatan diperkirakan hujan ringan, sedangkan wilayah Jakarta lainnya diperkirakan cerah hingga berawan.

    Suhu udara di Jakarta pada pagi hari diperkirakan berada pada kisaran 24 hingga 29 derajat Celsius, kemudian memasuki siang hari suhu udara mencapai 27 sampai 28 derajat Celsius, sedangkan malam hari mencapai 26 sampai 28 derajat Celcius.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot Jakbar tingkatkan jumlah-kualitas perpustakaan untuk penuhi KLA

    Pemkot Jakbar tingkatkan jumlah-kualitas perpustakaan untuk penuhi KLA

    kita sudah buat 215 perpustakaan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) terus meningkatkan jumlah dan kualitas perpustakaan di daerah setempat untuk memenuhi indikator dalam penilaian Kota Layak Anak (KLA).

    “Sejauh ini, kita sudah buat 215 perpustakaan dari hasil Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), reses DPRD DKI Jakarta dan usulan langsung,” kata Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Pusip) Kota Jakbar, Ahmad Jazuri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Jumlah perpustakaan itu bertambah sebanyak 83 unit pada 2025 dari yang sebelumnya pada 2023 berjumlah 132 unit.

    “Jadi, ada peningkatan jumlah perpustakaan dari tahun lalu,” kata Ahmad.

    Menurutnya, layanan perpustakaan menjadi salah satu pemenuhan hak anak atas informasi.

    “Di situ ada informasi, seperti buku, majalah dan media digital yang dapat membantu anak-anak dalam belajar, mengembangkan pengetahuan dan mengeksplorasi dunia,” ujarnya.

    Selain perpustakaan atau pojok baca, pihaknya juga memiliki layanan koleksi untuk anak di Sudin Pusip Jakarta Barat yang menurutnya representatif dengan ukuran 10 x15 meter.

    Perpustakaan itu mengoleksi sebanyak 17 ribu buku, permainan edukatif dan permainan tradisional.

    “Kami juga memiliki 12 armada perpustakaan keliling yang melayani delapan kecamatan dan 56 kelurahan. Pada 2024, kami telah melayani sebanyak 1.304 titik layanan,” ungkap Ahmad.

    Lebih lanjut, katanya, pengembangan layanan perpustakaan juga dilakukan di 58 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang tersebar di wilayah Jakarta Barat.

    “Setiap RPTRA itu ada perpustakaan dengan koleksi 100-500 buku. Pengelola RPTRA yang menjaga perpustakaan juga dapat pembinaan khusus. Mereka kami bina dan latih terkait perpustakaan setiap tahun,” kata Ahmad.

    Hingga kini, layanan fasilitas informasi layak anak yang disediakan pada di perpustakaan RPTRA, pojok baca dan perpustakaan keliling Sudin Pusip Jakbar telah dinikmati oleh sebanyak 641.147 orang.

    “Ke depan, kami berkoordinasi dengan Sudin Kesehatan dan Tim Penggerak PKK Jakbar untuk mengadakan pelatihan membacakan buku cerita untuk anak yang masih dalam kandungan. Rencananya pelatihan itu dimulai April 2025, hingga akhir tahun,” katanya.

    Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, KLA adalah sebuah konsep pembangunan kota atau kabupaten yang berfokus pada pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh.

    Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), KLA merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

    Tujuan utamanya, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, dengan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak-haknya, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat.​

    KemenPPPA memberikan penghargaan kepada kota atau kabupaten yang berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip KLA dalam pembangunan daerahnya.

    Penghargaan ini terbagi dalam beberapa kategori, yaitu: Pratama, Madya, Nindya, Utama dan kategori tertinggi adalah Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA). ​

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPBD lakukan asesmen Jitupasna pasca kebakaran di Grogol Petamburan

    BPBD lakukan asesmen Jitupasna pasca kebakaran di Grogol Petamburan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta bersama aparatur Kelurahan Grogol melakukan asesmen “Kaji Cepat Pasca Bencana” (Jitupasna) pasca kebakaran di RW 04 dan 06 Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat yang terjadi pada Selasa (25/3).

    Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Jakarta, Budi Hartati di Jakarta, Selasa, menyebut asesmen itu dilakukan untuk menghitung kerusakan dan kerugian pasca bencana kebakaran itu.

    “Kami bersama tim BPBD DKI Jakarta, Kelurahan Grogol, Satpol PP dan pengurus RT RW, melakukan asesmen dampak bencana, yang meliputi aspek fisik, sosial dan ekonomi,” katanya.

    Dalam asesmen tersebut, pihaknya mendapatkan hasil bangunan yang terkena dampak kebakaran sebanyak 45 rumah/bangunan semi permanen.

    “Selanjutnya, hasil asesmen akan dianalisa nilai estimasi kerusakan dan kerugian oleh Tim Jitupasna,” kata dia.

    Lebih lanjut, hasil analisa tersebut bakal menjadi dasar BPBD untuk memberikan rekomendasi pemulihan pasca bencana.

    “Nanti hasilnya itu jadi rekomendasi pasca pemulihan, termasuk untuk rencana pembangunan kembali,” kata Budi menegaskan.

    Sebelumnya, kebakaran melanda permukiman warga di dua RW yakni RW 04 dan 06 Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Selasa (25/3).

    Sebanyak 45 rumah semi permanen dan 70 pintu rumah kontrakan ludes terbakar dan 50 kepala keluarga (KK) atau 295 jiwa kehilangan tempat tinggal.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dukcapil Jakbar gandeng faskes untuk layanan akta kelahiran

    Dukcapil Jakbar gandeng faskes untuk layanan akta kelahiran

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat (Dukcapil Jakbar) menggandeng 24 fasilitas kesehatan (faskes) setempat untuk mengadakan layanan pendaftaran dan pencatatan akta kelahiran.

    “Jadi, setiap kelahiran di Jakbar, kita koordinasi sistem bersama 24 fasilitas kesehatan (faskes). Bilamana ada anak lahir di faskes, langsung kami buatkan NIK (Nomor Induk Keluarga) dan KIA (Kartu Identitas Anak),” ujar Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Barat, Gentina Arifin saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Akta kelahiran, kata Gentina, menjadi pembahasan dalam verifikasi lapangan Kota Layak Anak (KLA) Jakarta Barat pada Senin (14/4) karena masuk indikator penilaian KLA, khususnya dalam klaster hak sipil dan kebebasan.

    Lebih lanjut, Gentina menerangkan bahwa selain layanan akta kelahiran pada 24 faskes, pihaknya juga menggelar layanan jemput bola pada masing-masing kelurahan, hingga RT dan RW.

    “Kalau ada warga yang belum punya akta lahir anak, kami langsung buatkan. Termasuk penduduk non permanen yang biasanya belum melaporkan, kami tetap menyisir ke bawah untuk pendataan dan pencatatan,” ujar Gentina.

    Sementara, untuk pendaftaran pencatatan akta kelahiran kaum disabilitas, pihaknya bekerja sama dengan Sudin Sosial Jakarta Barat untuk melakukan layanan tersebut pada sejumlah panti sosial.

    “Kami datangi panti-panti. Kami sisir tempat itu untuk mencatatkan dan data terkait akta kelahiran. Kini, kepemilikan akta kelahiran di Jakarta Barat, sudah mencapai 100 persen,” ujar dia.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat terus meningkatkan komitmen penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) melalui berbagai upaya.

    Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebut bahwa jumlah aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang semula berjumlah delapan kelompok kini menjadi 56 kelompok.

    “Hal lainnya untuk pemenuhan hak anak itu peningkatan cakupan akte anak oleh Sudin Dukcapil Jakbar dengan layanan jemput bola “Dukcapil mobile” ke permukiman warga dan sekolah,” kata Uus.

    Kemudian, kata Uus, juga membuka layanan pada malam hari untuk menjembatani warga yang tidak dapat mengakses saat siang hari.

    Hingga kini, Pemkot Jakbar juga telah memiliki 58 ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), satu Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan 58 Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) untuk aduan laporan kekerasan pada setiap RPTRA.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puspaga Cempaka Palmerah komit ciptakan keluarga harmonis

    Puspaga Cempaka Palmerah komit ciptakan keluarga harmonis

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Cempaka Palmerah Jakarta Barat berkomitmen memberikan edukasi untuk menciptakan keluarga harmonis di daerah itu.

    Ketua Puspaga Jakarta Barat, Hilda di Jakarta, Selasa, mengatakan badan yang dipimpinnya itu membuka layanan konsultasi secara daring selama 24 jam, sementara pelayanan luring beroperasi mulai 11.00 hingga 15.00 WIB.

    “Untuk layanan luring, kami mulai operasional setelah kegiatan PAUD pagi harinya. Tapi, untuk layanan daring, kami melayani 24 jam melalui nomor WhatsApp 085694221922,” ujarnya.

    Hilda menyebut, pelayanan fokus untuk menciptakan keharmonisan keluarga dan keluarga yang berkualitas.

    “Fungsinya bersifat preventif dan promotif, sehingga kegiatan kami lebih banyak berupa edukasi dan konseling, bimbingan terutama terkait pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua dan perlindungan anak, juga konsultasi warga masyarakat dan klien untuk menghadirkan keluarga yang harmonis dan berkualitas,” ujar dia.

    Lebih lanjut, Hilda menjelaskan pihaknya menerima pelayanan konsultasi masyarakat yang beragam mulai dari persoalan pola asuh anak, curhat isteri terhadap suami atau sebaliknya, pengasuhan anak (parenting), curhat anak terhadap orang tua dan lain sebagainya.

    “Kami sering berkolaborasi untuk sosialisasi pada kegiatan warga seperti ke organisasi, komunitas, kegiatan senam, Posyandu, RT RW, dan sekolah, pos pengaduan yang ada di ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) dan lain sebagainya,” katanya.

    Sementara itu, Lurah Palmerah, Zaenal Ngaripin menyebut pentingnya fungsi Puspaga Cempaka sebagai tempat penyelesaian masalah keluarga.

    Menurutnya, fungsinya bersifat sentral menyusul masyarakat banyak yang belum memanfaatkan lembaga itu secara optimal karena beranggapan persoalan pribadi tidak perlu diceritakan ke orang lain.

    “Kami berharap kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan dapat mengoptimalkan fungsinya ini agar persoalan ketidakharmonisan keluarga dan kasus kekerasan terhadap anak menurun drastis berkat bimbingan dan konseling di sini” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov DKI dinilai perlu perbaikan data untuk ketepatan bantuan

    Pemprov DKI dinilai perlu perbaikan data untuk ketepatan bantuan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi E DPRD menilai bahwa program bantuan sosial, pendidikan dan kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi tantangan dalam hal ketepatan sasaran, keterbukaan data dan koordinasi antarpihak untuk itu perlu adanya perbaikan data yang lebih tepat.

    “Apakah benar mereka yang menerima adalah yang membutuhkan,” kata Wakil Ketua Komisi E Agustina Hermanto di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, hasil pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 dalam rapat paripurna telah selesai dilakukan.

    Ia mengatakan bahwa Komisi E memberikan sejumlah catatan kepada sembilan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, hingga kebudayaan.

    “Kami menekankan pentingnya reformasi pendataan seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), efektivitas program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan perbaikan layanan,” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa Komisi E juga menyoroti program bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang masih menghadapi tantangan dalam hal ketepatan sasaran, keterbukaan data dan koordinasi antarpihak.

    Agustina juga mendorong Dinas Sosial memperbaiki sistem DTKS agar penerima bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan dapat diganti secara cepat melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).

    Sementara pada sektor pendidikan, Komisi E mendesak Dinas Pendidikan meningkatkan kualitas data penerima KJP dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

    “Kami juga meminta evaluasi dampak program, bukan sekadar menghitung jumlah bantuan yang disalurkan. Penting sekali mengukur sejauh mana KJP berdampak pada prestasi siswa,” ujarnya.

    Untuk bidang kesehatan, perhatian Komisi E tertuju pada infrastruktur puskesmas, rumah sakit umum daerah (RSUD) dan pemerataan akses layanan, terutama di wilayah padat dan Kepulauan Seribu.

    Sementara itu, Sekretaris Komisi E Justin Adrian menyoroti program Dinas Kebudayaan dan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP).

    “Pemberdayaan budaya harus melibatkan komunitas secara aktif, tidak sekadar seremoni atau pertunjukan tahunan,” kata Justin.

    Untuk Dinas PPAPP, Komisi E meminta penambahan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di luar Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), serta mendorong kolaborasi dengan operator transportasi publik dalam menangani kekerasan di ruang publik.

    “Bukan hanya membangun fisik, tapi juga membangun karakter. Program seperti Pos SAPA dan rumah ibadah sebagai pusat edukasi harus digalakkan,” katanya.

    Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, pada tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bantuan sosial (bansos) melalui dua program utama yakni program Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

    Untuk PKD terdiri tiga jenis bantuan yakni Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ) dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)

    Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan. Pada tahap pertama 2025, bantuan disalurkan sekaligus untuk tiga bulan (Januari–Maret), sehingga masing-masing penerima menerima Rp900.000. Mulai April 2025, pencairan dilakukan setiap bulan.

    Jumlah penerima bansos PKD tahun 2025 meningkat menjadi 219.252 orang, dengan rincian:​ KLJ: 171.010 penerima, KAJ: 27.352 penerima dan KPDJ: 20.890 penerima​.

    Sedangkan untuk KJP Plus, untuk mendukung pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu. Pada tahun ini, jumlah penerimanya meningkat menjadi 707.622 siswa, naik dari 523.000 siswa pada tahun sebelumnya. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp3,2 triliun

    Total anggaran bansos DKI Jakarta 2025 mencakup untuk PKD dengan penerima meningkat menjadi 219.252 orang, tetapi belum jelas total anggarannnya, sedangkan untuk KJP Plus sebesar sebesar Rp3,2 triliun untuk 707.622 siswa. Dengan demikian, totalnya bisa lebih dari Rp3,2 triliun.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hoaks! Tautan dan nomor WhatsApp konsultasi dan pelaporan penipuan online

    Hoaks! Tautan dan nomor WhatsApp konsultasi dan pelaporan penipuan online

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan yang beredar di Facebook dengan nama akun “Pengaduan Penipuan Online” menyertakan tautan dan nomor WhatsApp yang diklaim sebagai saluran resmi untuk melaporkan kasus penipuan online.

    Dalam narasinya, unggahan tersebut menyatakan bahwa masyarakat yang menjadi korban penipuan, seperti kasus investasi bodong atau pinjaman online ilegal, dapat langsung menghubungi tautan atau nomor yang tercantum.

    Pihak pengunggah juga mengklaim bahwa laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti oleh kepolisian dan menjanjikan pengembalian dana kepada para korban.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “Saudara pernah mengalami kejadian ditipu lewat online silahkan di laporkan agar dana nya bisa kembali baik dari segi uang gaib investasi,pinjaman,hadiah atau sebagainya”

    Namun, benarkah tautan dan nomor WhatsApp konsultasi dan pelaporan penipuan online tersebut?

    Unggahan yang menarasikan tautan dan nomor WhatsApp konsultasi dan pelaporan penipuan online. Faktanya, pelaporan penipuan online atau kejahatan siber lainnya melalui tautan https://patrolisiber.id/submit-report/. (Facebook)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri), pelaporan penipuan online atau kejahatan siber lainnya melalui tautan https://patrolisiber.id/submit-report/.
    Berikut cara mengirimkan pengaduan kejahatan siber:

    1. Kronologi Kejadian :

    Uraikan dengan jelas urutan kejadian menjelang dan setelah insiden kejahatan siber. Sertakan tanggal, waktu, dan informasi kontekstual apa pun yang relevan.

    2. Detil Pelaku :

    Berikan rincian apa pun yang tersedia tentang individu atau entitas yang dicurigai terlibat. Ini mungkin termasuk nama pengguna, nama akun media sosial, nomor telepon, alamat email, URL, atau informasi identitas apa pun.

    3. Bukti Digital:

    Lampirkan bukti digital yang mendukung laporan Anda. Ini mungkin termasuk tangkapan layar, dokumen, bukti transaksi, atau file apa pun yang relevan. Semakin detail dan spesifik bukti Anda, tim investigasi kami akan semakin siap.

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sudin LH Jakut turunkan personel respon keluhan warga soal limbah

    Sudin LH Jakut turunkan personel respon keluhan warga soal limbah

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Utara telah menurunkan personel ke lokasi untuk merespon keluhan warga RW 09 Kelurahan Rawabadak Selatan Koja terkait limbah kimia perusahaan di daerah setempat.

    “Kami sudah menurunkan personel melakukan pemeriksaan dan hasilnya, besok (16/4) kami umumkan,” kata Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Edy Mulyanto di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, saat ada keluhan dari warga yang terdampak bau yang diduga berasal dari penyimpanan limbah kimia perusahaan yang ada di permukiman warga, pihaknya langsung bergerak

    “Kami lakukan pemeriksaan dan hasilnya akan diinformasikan besok (16/4),” kata dia.

    Ia mengatakan jika memang ditemukan adanya pelanggaran dari kejadian ini pihaknya akan memberikan sanksi kepada perusahaan.

    “Kami akan beri sanksi jika ada pelanggaran,” katanya.

    Sebelumnya empat Rukun Tetangga (RT) di Rukun Warga (RW) 09 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, terdampak bau menyengat akibat limbah kimia dari perusahaan yang ada di kawasan tersebut.

    “Paling berdampak bau adalah warga di RW 09, terutama RT1, RT2, RT3 dan RT 5 yang berdekatan langsung dengan lapangan sebagai tempat penyimpanan limbah tersebut,” kata Sekretaris RT 02, RW 09, Wijaya Sudrajat.

    Ia mengatakan limbah pabrik yang berisi cairan tersebut disimpan di dalam sebuah drum berwarna biru dan diletakkan di lapangan milik perusahaan.

    Sedangkan posisi lapangan tersebut berhadapan langsung dengan perumahan warga. Limbah pabrik tersebut mengeluarkan aroma menyengat jika terkena angin.

    Selain itu bau limbah itu pun masuk ke rumah-rumah warga dan membuat kenyamanan terganggu.

    “Jika ada angin berhembus kencang, bau dari limbah yang ditaruh dalam drum berwarna biru yang diletakkan di tengah lapangan milik perusahaan banyak dikeluhkan warga,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator akui banyak penerima KJP terkendala dengan Bank DKI

    Legislator akui banyak penerima KJP terkendala dengan Bank DKI

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengakui menerima laporan bahwa banyak penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus terkendala antara lain tidak dapat membeli barang-barang kebutuhan pendidikannya dengan menggunakan Bank DKI.

    “Sampai dengan saat ini, banyak penerima KJP Plus yang tidak bisa membayar belanja keperluannya dengan menggunakan Bank DKI,” kata Elva di Jakarta, Selasa.

    Elva menjelaskan, banyak laporan yang masuk bawa para penerima KJP tidak bisa membayar menggunakan bank milik daerah itu.

    Padahal, katanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah memulai pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2025 ini sejak tanggal 8 April 2025.

    Masalah tersebut kata Elva, menambah satu lagi catatan hitam dalam rekor pelayanan Bank DKI yang sudah bermasalah sejak bulan puasa sebelum Lebaran tahun ini.

    “Kalau sudah begini, lagi-lagi nasabah atau penggunanya yang dirugikan dan kehidupannya menjadi terganggu,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2025 ini dilaksanakan secara bertahap dan menyasar sebanyak 707.622 peserta didik yang berada di berbagai rentang pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD) sampai dengan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).

    “Kami ingin mengingatkan Bank DKI dan Pemprov DKI Jakarta bahwasanya ini merupakan masalah yang serius. Tidak seharusnya pencairan dana KJP Plus terkendala karena menyangkut keperluan dasar banyak orang, yaitu pendidikan,” katanya.

    Elva meminta agar pimpinan Bank DKI segera mengatasi kendala tersebut dan mengevaluasi layanannya, sehingga kejadian serupa bisa dihindari di kemudian hari.

    “Kami juga ingin Bank DKI untuk menjawab keresahan ini supaya masyarakat bisa kembali percaya bahwasanya uangnya, terutama dana KJP Plus aman disimpan di sana,” katanya.

    Sebelumnya, pada akhir Maret 2025, aplikasi JakOne Mobile milik Bank DKI mengalami gangguan layanan. Meskipun demikian, Gubernur Pramono Anung dan manajemen Bank DKI memastikan bahwa dana dan data nasabah tetap aman.

    Sebagai tindak lanjut, Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, diberhentikan dari jabatannya

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Elnusa tata ulang area perbatasan dengan permukiman warga

    Elnusa tata ulang area perbatasan dengan permukiman warga

    Jakarta (ANTARA) – PT Elnusa Petrofin menata ulang area lahan kosong milik perusahaan yang berbatasan langsung dengan permukiman warga di RW 09, Kelurahan Rawabadak Selatan, Jakarta Utara.

    “Pembersihan dan pemindahan ini, kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar,” ujar Manager Corporate Communication & Relation PT Elnusa Petrofin, Putiarsa Bagus Wibowo, di Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan dalam proses tersebut, sejumlah kontainer dan kemasan operasional yang tersimpan di area tersebut telah dipindahkan menggunakan alat berat khusus.

    Menurut dia, langkah ini merupakan bagian dari respons perusahaan terhadap aspirasi warga terkait aroma yang sempat tercium di sekitar lokasi.

    Sebelumnya, perseroan juga telah mengadakan audiensi dengan warga guna menyerap langsung aspirasi yang berkembang.

    Selain penanganan area kosong, perusahaan juga memperbaiki dan tengah melakukan peninggian pagar yang berada di sisi lahan berbatasan dengan permukiman.

    Ia menjelaskan proyek perbaikan ini dimulai pada pertengahan April dan ditargetkan selesai paling lambat pada pertengahan tahun ini.

    Kemudian pagar akan dibangun setinggi sekitar 2,7 meter sebagai langkah pengamanan tambahan.

    “Pagar ini akan dilengkapi lampu penerangan,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa masyarakat serta perangkat warga setempat turut dilibatkan dalam proses itu sebagai bentuk kolaborasi positif.

    “Kami berharap adanya sinergi dengan warga dalam menjaga aset perusahaan,” katanya.

    Selain itu, sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat serta menjalankan inisiatif sosial berkelanjutan.

    Perseroan juga menyalurkan sebanyak 190 paket sembako dan multivitamin kepada warga yang tinggal di sekitar area operasional, khususnya di lima RT di RW 09.

    Kegiatan ini berlangsung di area perusahaan dan dihadiri oleh Lurah Rawabadak Selatan serta perwakilan RW dan RT setempat.

    “Kami berkomitmen untuk menjaga silaturahmi dan harmonisasi dengan masyarakat sekitar. Ke depan, kami juga tengah menyiapkan program CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) lainnya yang dapat memberikan manfaat langsung bagi warga,” kata Putiarsa.

    Warga menyambut baik langkah-langkah itu.

    “Syukurlah sekarang tidak ada lagi bau. Kami mengapresiasi langkah cepat ini dalam merespons aspirasi warga,” ujar Ketua RW 09 Rawabadak Selatan, Abdus Syakur.

    Sebelumnya empat Rukun Tetangga (RT) di Rukun Warga (RW) 09 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, terdampak bau menyengat akibat limbah kimia dari perusahaan itu.

    “Paling berdampak bau adalah warga di RW 09, terutama RT1, RT2, RT3 dan RT 5 yang berdekatan langsung dengan lapangan sebagai tempat penyimpanan limbah tersebut,” kata Sekretaris RT 02, RW 09, Wijaya Sudrajat.

    Ia mengatakan, limbah pabrik yang berisi cairan tersebut disimpan di dalam sebuah drum berwarna biru dan diletakkan di lapangan milik perusahaan.

    Sedangkan posisi lapangan tersebut berhadapan langsung dengan perumahan warga. Limbah pabrik tersebut mengeluarkan aroma menyengat jika terkena angin.

    Selain itu, bau limbah itu pun masuk ke rumah-rumah warga dan membuat kenyamanan terganggu.

    “Jika ada angin berhembus kencang, bau dari limbah yang ditaruh dalam drum berwarna biru yang diletakkan di tengah lapangan milik perusahaan banyak dikeluhkan warga,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025