Xcloud.id

Category: Antaranews.com Nasional

  • Warga Kebon Sayur demo di Balai Kota, tuntut hentikan penggusuran

    Warga Kebon Sayur demo di Balai Kota, tuntut hentikan penggusuran

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Warga Kebon Sayur, Cengkareng, Jakarta Barat, melakukan demonstrasi di depan Gedung Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, untuk meminta penghentian penggusuran dan perusakan lingkungan di wilayahnya.

    Warga membawa beberapa poster yang antara lain bertuliskan “Tanah Air Beta Tanah Air Mafia” dan “Stop Penggusuran dan Perusak Lingkungan di Wilayah Kebon Sayur”.

    “Tolong keluarkan alat berat di Kebon Sayur! Lakukan sengketa tanah terhadap yang mengaku-ngaku! Warga Kebon Sayur bukan untuk dicoba!,” kata seorang orator dari atas mobil komando di depan Balai Kota Jakarta, Senin.

    Aparat Kepolisian dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berjaga membentuk barikade di depan pintu masuk Balai Kota.

    Akibat demo tersebut, arus lalu lintas di sekitar Balai Kota sempat mengalami kemacetan sebab massa menutup hampir separuh badan jalan.

    Ketua Aliansi Perjuangan Warga Kebon Sayur Kapuk, M Andreas mengatakan, sejak awal Maret 2025, warga terusik oleh keberadaan alat berat dan truk pengangkut tanah yang masuk ke wilayah mereka tanpa izin resmi.

    “Aktivitas itu dijaga oleh sekelompok orang yang diduga preman bayaran dan telah menggusur rumah serta lapak usaha milik warga,” kata Andreas.

    Andreas mengatakan, penggusuran tersebut diduga dilakukan atas perintah seseorang yang mengklaim memiliki tanah seluas 21,5 hektare berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 188/PK/Pdt/2019.

    Namun, menurut dia, wilayah tersebut telah dihuni oleh sekitar 3.000 kepala keluarga (KK) selama lebih dari 20 tahun.

    “Aktivitas penggusuran tersebut atas perintah seseorang sesuai dengan nama yang terpampang dalam papan nama yang terpasang di pintu gerbang masuk perkampungan warga sebagai seseorang yang mengklaim tanah seluas 21,5 hektare,” kata dia.

    Menurut Andreas, tidak ada sosok SHA yang pernah muncul ke publik maupun menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.

    Bahkan pemerintah Kelurahan Kapuk menyatakan tidak menerima pemberitahuan terkait aktivitas alat berat itu.

    Ia juga mengungkapkan bahwa warga telah beberapa kali mencoba menghentikan aktivitas alat berat, tetapi kerap mendapat intimidasi dari pihak yang diduga sebagai preman.

    Pada 17 Maret 2025, warga juga sempat melakukan aksi dan audiensi dengan pihak Wali Kota Jakarta Barat, yang saat itu berjanji akan melakukan observasi dan menindak aktivitas ilegal jika terbukti tidak berizin. Namun, sampai saat ini belum ada tindakan lanjutan.

    Dalam aksi di Balai Kota Jakarta, warga dan aliansi yang tergabung, seperti AGRA, SPHP, PEMBARU, FMN dan GMNI Jakarta Selatan, menyampaikan empat tuntutan utama.

    Yaitu penghentian penggusuran, pengeluaran alat berat dari lingkungan warga, ganti rugi atas bangunan yang telah digusur serta penerbitan sertifikat tanah untuk warga Kebon Sayur dan Kapuk Pulo.

    “Kami meminta kepada pihak gubernur untuk membantu, mendukung dan mengatensikan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional agar menerbitkan sertifikat tanah untuk warga Kebon Sayur dan Kapuk Pulo, Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat,” katanya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bakal ada wisata Pulau Kucing di Kepulauan Seribu 

    Bakal ada wisata Pulau Kucing di Kepulauan Seribu 

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mematangkan persiapan untuk mewujudkan wisata Pulau Kucing yang akan dibuat di salah satu pulau di wilayah tersebut.

    “Kami diberi keleluasaan untuk memilih pulau mana yang akan ditunjuk sebagai wisata Pulau Kucing dan sedang melakukan kajian untuk menetapkan pulau mana yang ditunjuk,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan, Kepulauan Seribu di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, pihaknya telah mengunjungi Pulau Onrust, Pulau Cipir dan Pulau Rambut. “Kini kami mengunjungi Pulau Tidung Kecil yang langsung di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta,” kata dia.

    Fadjar menilai, Pulau Kucing akan dikelola secara profesional dengan mengutamakan kesehatan, perawatan dan kebutuhan lainnya sehingga bisa dinikmati wisatawan.

    “Kita bisa melihat secara langsung dan memetakan lokasi mana untuk vegetasi kucing, yang bersamaan dengan kegiatan lain,” kata dia.

    Ia menambahkan, kehadiran Pulau Kucing juga bisa menyerap tenaga kerja masyarakat Kepulauan Seribu.

    Sementara itu, pendiri Animal Defenders Indonesia, Doni Herdaru Tona menilai Pulau Tidung Kecil sangat luas dan cocok untuk dijadikan wisata Pulau Kucing.

    Dia melihat potensi yang ada di Pulau Tidung Kecil dengan pasir putih dan vegetasi baik. Selain itu pulau ini sangat rekomendasi dan bisa menjadi banyak acuan pembenahan untuk pemecahan konflik sosial terhadap kucing.

    Ia menambahkan, wisata Pulau Kucing akan melibatkan dokter dan menyediakan fasilitas lainnya untuk memenuhi kebutuhan kucing.

    Selain itu, Pulau Kucing juga menjadi penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Kepulauan Seribu.

    “Namun terpenting tidak akan mengganggu keberadaan Pulau Tidung Kecil yang telah dikembangkan sebelumnya,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • PSHT desak Menkum sahkan badan hukum kepengurusan M Taufiq

    PSHT desak Menkum sahkan badan hukum kepengurusan M Taufiq

    Kita sangat mengharapkan kepada Menteri Hukum untuk menindaklanjuti putusan tersebut

    Jakarta (ANTARA) – Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) mendesak Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas untuk segera menindaklanjuti penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No 217 Tahun 2024 terkait pengesahan kembali pendirian Badan Hukum PSHT di bawah kepemimpinan Muhammad Taufiq.

    “Kita sangat mengharapkan kepada Menteri Hukum untuk menindaklanjuti putusan tersebut dengan memulihkan kembali badan hukum PSHT yang pernah diterbitkan oleh Kemenkumham tetapi kemudian di-takedown (dihapus),” kata Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammad Taufiq di sela-sela Halal Bihalal Pengurus Pusat PSHT di Museum Purna Bhakti Pertiwi TMII, Jakarta Timur, Minggu.

    Sehingga, lanjut dia, PSHT yang telah memiliki dualisme kepengurusan dapat kembali bersatu dengan dasar hukum yang pasti dan tetap.

    Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No 68 Tahun 2022 dan penetapan PTUN Jakarta No 217 Tahun 2024 itu, maka yang berhak mendaftarkan diri badan hukum PSHT adalah Muhammad Taufiq.

    Saat ini, lanjut dia, PTUN Jakarta telah mengirimkan surat No 614 tertanggal 11 Februari 2025 kepada Menteri Hukum RI yang ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani yang pokok isinya permohonan atas pemulihan objek sengketa (kepengurusan PSHT) untuk dikabulkan.

    “Kami minta Menkum segera mematuhi dan melaksanakan perintah PTUN tersebut untuk mewujudkan kepastian hukum,” tuturnya.

    Taufiq menuturkan pascaputusan PK MA Tahun 2022 itu pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kemenkumham, bahkan difasilitasi Menko Polhukam untuk bertemu. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut atas putusan PK MA tersebut.

    “Kami sekuat tenaga menjaga saudara-saudara kita untuk tidak ramai-ramai datang ke sana (kantor Menkum) dulu. Karena kita ingin melalui jalur-jalur yang lebih soft (lunak), karena bagaimanapun juga PSHT juga turut andil dalam mendirikan Indonesia,” ujarnya.

    Dia pun meminta ada timbal balik dari penyelenggara negara untuk memperhatikan putusan PK MA dan PTUN Jakarta itu karena dengan adanya dualisme kepengurusan sangat mengganggu pengembangan karier atlet pencak silat, khususnya dari PSHT.

    “Adanya dualisme kepengurusan menyebabkan kedua pengurus tidak boleh ikut dalam aktivitas Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), terutama yang terkait dengan organisasi,” paparnya.

    Bahkan, tambah Taufiq, di beberapa daerah atlet dari PSHT tidak diizinkan untuk ikut berkompetisi dalam kegiatan kejuaraan pencak silat.

    “Nah, ini kan mengganggu kita untuk memberi kontribusi pada kemajuan pencak silat di Indonesia,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua Harian PB IPSI Benny Sumarsono yang hadir dalam kegiatan itu mengatakan, dualisme kepengurusan PSHT yang terjadi memang membuat pencak silat Indonesia seperti kehilangan.

    Benny berharap permasalahan yang terjadi di PSHT bisa segera diselesaikan. Terlebih, putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah dikeluarkan bisa segera mengakhiri dualisme yang terjadi.

    “Kenapa harus segera diselesaikan? Karena kami ingin mengirim atlet pencak silat dalam kejuaraan di Sea Games di tahun ini,” katanya.

    Dia pun berharap dualisme kepengurusan PSHT dapat segera diselesaikan agar pencak silat bisa kembali juara di berbagai kompetisi.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketentuan2 dalam menjelenggarakan pendaftar untuk musim hadji 1954

    Ketentuan2 dalam menjelenggarakan pendaftar untuk musim hadji 1954

    Djakarta, 30/12/1953  (ANTARA) – Bagian Urusan Hadji Kementerian Agama mengumumkan, bahwa berhubung dengan banjaknja pertanjaan2/pengaduan2 dari berbagai daerah jang pada umumnja disebabkan oleh adanja kesulitan2, maka Bagian Urusan Hadji Kementerian Agama tsb. mentjantumkan beberapa ketentuan guna didjadikan dasar dan pedoman bagi pelaksanaan pendaftaran dan sebagainja untuk musim hadji tahun 1954 sbb:

    1. Orang2 jang pernah mendaftarkan untuk naik-hadji dalam tahun 1950-1951-1952, tetapi tidak mendaftarkan dalam musim hadji tahun 1953, maka jang berkepentingan itu tidak termasuk golongan “pelamar-lama”.

    2. Mereka jang tidak pernah mendaftarkan dalam musim hadji tahun 1953, ketjuali didaerah2 jang dimaksud dalam instruksi bersama No. 6/1953 tg. 14 Nopember 1953, tidak dapat diterima mendaftarkan untuk naik-hadji dalam tahun 1954, meskipun guna me-muhrimi seorang wanita jang telah mendaftarkan dalam musim hadji 1953.

    3. Seorang laki2 jang pernah mendaftarkan untuk naik-hadji dalam tahun 1953, tetapi kalah dalam undian sehingga tidak dapat berangkat dalam tahun 1953 itu, maka untuk musim hadji tahun 1954 tidak diperkenankan membawa isteri maupun mahramnja jang lain jang dalam musim hadji tahun 1953 tidak mendaftarkan.

    4. Seorang wanita, dapat pergi menunaikan ibadat-hadjinja meskipun tidak bersama2 dengan muhrimnja, asal sadja wanita tsb. dalam perdjalanannja itu mempujai seorang jang dapat diikuti dan dipertjajai, sesuai dengan isi daripada kitab I’anatut-thalibien II halaman 284, jang maksudnja: “Boleh wanita, dengan tiada wadjib, bepergian beserta seorang jang dipertjajai untuk menunaikan rukun Islam”.

    5. Prioritet untuk pegawai negeri/otonom dan sebagainja, dalam musim hadji tahun 1954 akan dihapuskan. Berhubung dengan itu, maka hak dan kewadjiban bagi golongan termaksud, untuk tahun 1954 itu disamakan dengan pelamar-biasa.

    Demikian pengumuman itu.

    Sumber: Pusat Data dan Layanan Informasi ANTARA

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

  • Trisakti Utama dorong alumni kolaborasi hadapi tantangan

    Trisakti Utama dorong alumni kolaborasi hadapi tantangan

    Kami percaya bahwa alumni Trisakti adalah kekuatan riil bangsa

    Jakarta (ANTARA) –

    Trisakti Utama yang merupakan gerakan kolaboratif alumni lintas angkatan dari kampus Universitas Trisakti dan Sekolah Tinggi Trisakti mendorong Ikatan Alumni Trisakti (IKA Trisakti) berkolaborasi untuk menyatukan semua potensi melalui bersinergi kolektif untuk menghadapi tantangan ke depan.

    “Kami percaya bahwa alumni Trisakti adalah kekuatan riil bangsa yang tersebar di berbagai medan pengabdian,” kata alumni Teknik Sipil 1988 yang kini menjabat sebagai Direktur Teknik & Pengembangan Jakpro Dian Takdir Badrsyah di Jakarta, Minggu.

    Ia mengatakan IKA Trisakti sebagai wadah strategis dan solutif untuk menjawab tantangan zaman di tengah disrupsi global yang terus berkembang cepat. Mulai dari transformasi digital, krisis iklim, tantangan geopolitik, dan sosial ekonomi.

    Menurut dia Trisakti Utama menekankan pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai dasar Trisakti seperti berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, sekaligus menjadikan semangat musyawarah mufakat sebagai jati diri organisasi alumni.

    Ia mengatakan pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga soliditas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan kontribusi nyata bagi almamater dan bangsa.

    “Kami ingin menegaskan pentingnya musyawarah mufakat sebagai jati diri kita, dan menghidupkan kembali semangat Trisakti dalam bentuk program konkret,” kata dia.

    Sementara alumni Transportasi 2002 sekaligus Direktur Eksekutif IDCI (Indonesia Digital & Cyber Institute) Yayang Ruzaldy menambahkan di era disrupsi seperti sekarang, tantangan bangsa tidak bisa dijawab oleh individu dan kolaborasi berbasis keahlian dan nilai menjadi kunci.

    Ia mengatakan bahwa Trisakti Utama ingin menjadikan IKA Trisakti sebagai rumah besar yang inklusif dan strategis, tidak hanya merawat ingatan kolektif, tapi juga menciptakan legasi berkelanjutan seperti Trisakti Tower.

    Menurutnya Trisakti Tower sendiri diusulkan sebagai landmark kontribusi alumni yang akan menjadi pusat kegiatan, inovasi, dan kebanggaan bersama.

    “Pembangunan ini menjadi simbol nyata dari visi kolektif, partisipasi aktif, dan keberlanjutan kontribusi alumni Trisakti lintas generasi,” kata dia.

    Ia menambahkan Trisakti Utama merupakan kelanjutan dari semangat membangun kekuatan alumni yang telah digagas sejak 15 tahun lalu melalui platform Trisakti Networks.

    Trisaksti Network merupakan sebuah jaringan alumni yang dibentuk oleh tokoh alumni Pahlevi Pangerang yang secara konsisten merawat komunikasi, kerja sama, dan pemberdayaan alumni Trisakti lintas kampus dan lintas angkatan.

    Ia mengatakan Trisakti Networks adalah cikal bakal dari upaya panjang membangun jejaring alumni yang kuat dan inklusif dan kini melalui Trisakti Utama.

    “Semangat itu diteruskan dalam skala yang lebih terstruktur dan strategis dan fokus pada konsolidasi kekuatan profesional alumni untuk berkontribusi lebih besar pada almamater dan bangsa,” kata pendiri Trisakti Networks Pahlevi Pangerang.

    Ia mengatakan bahwa saatnya naik kelas sebagai alumni, bukan hanya hadir dalam reuni dan nostalgia, tapi menjadi kekuatan kolektif yang punya posisi strategis dalam pembangunan nasional.

    “Trisakti Utama menjadi kendaraan baru untuk mewujudkan itu semua,” kata dia menegaskan.

    Momentum transformasi IKA Trisakti juga semakin nyata dengan hadirnya Maman Abdurahman, Menteri Koperasi dan UKM RI, sebagai calon tunggal Ketua Umum IKA Trisakti.

    Menurut dia dukungan luas dari berbagai elemen alumni menjadikan Maman sebagai representasi konsolidasi kekuatan Trisakti dari berbagai angkatan dan latar belakang. Rencananya, pengesahan Maman Abdurahman akan dilakukan secara aklamasi pada Rapat Umum Anggota (RUA) IKA Trisakti yang dijadwalkan berlangsung pada 26 April 2025.

    Bersama kepemimpinan baru yang visioner dan dukungan inisiatif kolaboratif seperti Trisakti Utama, diharapkan IKA Trisakti mampu menjawab kebutuhan zaman, menciptakan ekosistem alumni yang aktif, produktif, dan relevan, serta berkontribusi strategis bagi pembangunan nasional dan keberlanjutan almamater.

    Trisakti Utama mengajak seluruh alumni untuk mengaktivasi diri dan berkolaborasi dalam gerakan ini, mendukung dan memperkuat struktur organisasi IKA Trisakti berbasis fungsi profesional, serta mendorong program-program strategis yang menjawab tantangan zaman.

    “Semangat kolaborasi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas menjadi pedoman utama untuk membangun warisan abadi bagi almamater tercinta,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tarif Rp1 Transjakarta untuk wanita berlaku 21 April

    Tarif Rp1 Transjakarta untuk wanita berlaku 21 April

    mengajak  kaum hawa untuk memanfaatkan fasilitas tarif khusus pada 21 April

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan tarif khusus layanan Transjakarta yakni Rp1 untuk penumpang wanita berlaku saat peringatan Hari Kartini 21 April 2025 mulai pukul 00.00-23.59 WIB.

    Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu menyatakan sedangkan untuk pengguna Mikrotrans, Transjakarta Cares dan kategori penerima manfaat kartu layanan gratis, tarif Rp 0 masih berlaku.

    Dia mengajak kaum hawa untuk memanfaatkan fasilitas tarif khusus pada 21 April.

    Adapun nantinya, Transjakarta menyediakan gate (pintu) khusus bagi penumpang perempuan untuk mempermudah penerapan tarif khusus di seluruh halte.

    Sementara untuk layanan non-BRT (bus rapid transit/layanan non koridor atau melayani di jalur umum), akan ada petugas pramusapa yang membantu penumpang, sekaligus memastikan penumpang perempuan bisa mendapatkan tarif khusus.

    Selain pada Hari Kartini, Pemprov DKI Jakarta juga memberlakukan tarif khusus untuk transportasi umum meliputi Transjakarta (BRT, Non-BRT, dan Mikrotrans), MRT Jakarta dan LRT Jakarta pada 24 April 2025 yang bertepatan dengan peringatan Hari Transportasi Nasional.

    Adapun saat ini, Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta untuk menyiapkan layanan transportasi umum secara gratis bagi 15 golongan masyarakat untuk mendukung akses mobilisasi warga Jakarta, Bogor, Depok. Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

    Ke-15 golongan masyarakat penerima manfaat tersebut yakni PNS Pemprov DKI Jakarta, pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni Rusunawa, Tim Penggerak PKK, dan karyawan bergaji setara UMP.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Personel gabungan kawal aksi damai Bela Palestina di depan Kedubes AS

    Personel gabungan kawal aksi damai Bela Palestina di depan Kedubes AS

    arus lalu lintas di sekitar Jalan Merdeka Selatan diberlakukan secara situasional

    Jakarta (ANTARA) –

    Sebanyak 332 personel gabungan mengamankan aksi damai Bela Palestina dari massa Aliansi Pemuda Indonesia untuk Palestina dan Aliansi Mahasiswa Muslim Indonesia (AMMI) di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu pagi.

    “Sebanyak 332 personel gabungan yang kami terjunkan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Minggu.

    Ia menegaskan seluruh personel pengamanan tidak dibekali senjata api dan mengedepankan pendekatan humanis dan profesional dalam melayani peserta aksi dalam menyampaikan pendapatnya.

    “Petugas pengamanan tidak ada satupun yang membawa senjata api,” kata dia.

    Ia juga mengingatkan para orator aksi untuk menjaga ketertiban dan tidak memprovokasi massa.

    “Sampaikan aspirasi secara santun dan tertib agar aksi berjalan lancar,” tambahnya.

    Sementara Kapolsek Metro Gambir Kompol Rezeki R. Respati mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan semua elemen untuk memastikan situasi tetap kondusif.

    Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar Jalan Merdeka Selatan diberlakukan secara situasional. Polisi mengimbau masyarakat yang hendak melintas di kawasan Monas untuk mencari jalur alternatif guna menghindari kemacetan.

    Sebelumnya, ratusan orang menggelar aksi bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Gambir Jakarta Pusat pada Minggu pagi.

    Ratusan orang tersebut berkumpul dan datang dari segara penjuru mulai dari menggunakan kendaraan pribadi, angkutan umum seperti kereta api dan lainnya.

    Kepolisian menyediakan lokasi khusus yang berjarak 50 meter dari Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk berunjuk rasa dalam kegiatan aksi damai Bela Palestina.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ratusan orang gelar aksi bela Palestina di depan Kedubes AS

    Ratusan orang gelar aksi bela Palestina di depan Kedubes AS

    Kepolisian menyediakan lokasi khusus bagi massa yang ingin menyampaikan aspirasi berjarak 50 meter dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang dijaga sejumlah personel

    Jakarta (ANTARA) – Ratusan orang menggelar aksi bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu pagi.

    Massa berkumpul dan datang dari segala penjuru menggunakan kendaraan pribadi, angkutan umum seperti kereta api, Transjakarta, dan lainnya.

    Kepolisian menyediakan lokasi khusus bagi massa yang ingin menyampaikan aspirasi berjarak 50 meter dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang dijaga sejumlah personel.

    Sebelum aksi dimulai ratusan peserta aksi yang membawa atribut bendera, syal hingga aksesoris Palestina menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan khidmat.

    Selanjutnya peserta aksi yang didominasi pemuda menyanyikan lagi Bangun Pemudi Pemuda yang dinyanyikan serentak.

    Ratusan peserta Aksi Bela Palestina menyampaikan aspirasi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Gambir Jakarta Pusat pada Minggu (20/4/2025) ANTARA/Mario Sofia Nasution

    Selain bendera Palestina, peserta aksi membawa sejumlah spanduk bertuliskan “Aku dukung Palestina karena aku Manusia”, “Stop Genocide”, “Stop Killing Babies”, “Relokasi Bukan Solusi”, “Gazza Bukan Sekedar Berita”, “Unblock Gaza Now” dan lain-lain.

    Puluhan petugas kepolisian berjaga melakukan pengamanan agar aksi menyuarakan bela Palestina berjalan dengan baik dan dapat berjalan lancar.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi jelaskan penyebab terbakarnya mobil di kawasan Pondok Ranggon

    Polisi jelaskan penyebab terbakarnya mobil di kawasan Pondok Ranggon

    tersangka tersebut telah mendapat dua laporan polisi yang pertama terkait tindak pidana perusakan atau perbuatan tidak menyenangkan dan kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian menjelaskan kebakaran kendaraan roda empat di dekat Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Ranggon disebabkan tindakan Kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok.

    Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso menjelaskan peristiwa tersebut terjadi saat melaksanakan penangkapan seorang tersangka.

    “Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi kepada seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru, Harjamukti, Depok, ” kata Bambang saat dikonfirmasi, Jumat.

    Bambang menjelaskan tersangka tersebut telah mendapat dua laporan polisi yang pertama terkait tindak pidana perusakan atau perbuatan tidak menyenangkan dan kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api, sudah dilakukan pemanggilan namun tidak dipenuhi.

    Ia menambahkan kemudian terbitlah surat perintah membawa tersangka untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok.

    “Sekitar pukul 01.30 WIB, Tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari orang tersebut, kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan,” katanya.

    Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan.

    “Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup keras dari peristiwa itu yang diketahui oleh lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar yang mengetahui kejadian itu kemudian menyerang personel kami,” jelas Bambang.

    Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Polres, pada kegiatan tersebut personel kami datang ke lokasi dengan empat mobil.

    “Nah ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat.

    Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terhadang namun personel berusaha semaksimal mungkin, agar tiba di Polres Metro Depok, namun tiga kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi.

    “Nah tiga kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondok Ranggon,” ucap Bambang.

    Sebelumnya beredar sebuah video yang diunggah oleh akun media sosial instagram @infocibubur._, dalam video tersebut terlihat sejumlah mobil rusak dan terbakar.

    “Mobil terbalik, di depan Jalan Dahlan (samping TPU Pondok Ranggon) Jumat sekitar pukul 05.20 WIB,” tulis akun tersebut.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator berharap tak ada lagi pejabat “impor” di Pemprov DKI 

    Legislator berharap tak ada lagi pejabat “impor” di Pemprov DKI 

    OPD dan BUMD yang tidak serius mengeksekusi program 100 hari kerja ini perlu dievaluasi atau diberikan punishment (sanksi)

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua berharap tak ada lagi pejabat yang berasal dari luar (impor) lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengisi jabatan Eselon I dan Eselon II.

    “Memang sudah seharusnya pejabat di Pemprov DKI Jakarta, khususnya untuk Eselon I dan II cukup berasal dari internal,” kata Inggard dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, lanjut dia, juga sudah menegaskan agar mereka yang menempati jabatan Eselon I dan II cukup berasal dari lingkungan internal Pemprov DKI.

    “Pak Gubernur ingin orang-orang yang memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jakarta itu bukan impor. Sehingga, tentu pejabat-pejabat yang kemarin kita impor harus dilakukan re-ekspor lagi,” kata Inggard saat acara diskusi bersama Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, Kamis (17/4).

    Dalam diskusi bertajuk “Mengawal 100 Hari Kerja Mas Pram dan Bang Doel: Mewujudkan Jakarta Sebagai Kota Global yang Partisipatif dan Kolaboratif” itu, Inggard juga mengingatkan pentingnya pengisian pejabat definitif karena saat ini ada 400 jabatan yang diisi pelaksana tugas (Plt).

    “Kita harus dukung Pak Gubernur karena punya komitmen untuk menyelesaikan pejabat-pejabat Plt dengan pejabat definitif. Minimal 200 itu saya harapkan bisa dituntaskan bulan ini,” paparnya.

    Inggard menekankan, agar dalam pengisian jabatan secara definitif itu tidak ada “cawe-cawe” dari legislator di Kebon Sirih untuk mengintervensi siapa yang akan ditempatkan. Namun demikian, DPRD DKI memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja OPD atau eksekutif.

    “Jangan ada ‘cawe-cawe’ atau titipan-titipan, percayakan semua kepada Pak Gubernur untuk menentukan pejabat definitif. Sesuai fungsi melekat kami melakukan pengawasan tentu mereka yang berkinerja tidak baik dapat kita rekomendasikan untuk diganti,” tegasnya.

    Dia juga berharap dengan pengisian jabatan secerah definitif, Pram-Doel dapat menjalankan roda pemerintahan dengan kuat, sehingga.program-program yang direncanakan dapat dieksekusi dengan optimal.

    “Saat ini kita sedang menyusun RPJMD, baru kemudian RKPD. Setelah itu, baru kita menyusun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, di sinilah program-program gubernur-wakil gubernur masuk,” tuturnya.

    Staf Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim mengungkapkan, diskusi tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan program-program prioritas Pram-Doel, khususnya dalam 100 hari kerja.

    “Hari ini saya mendapat undangan dari jagoan-jagoan Jakarta, aktivis Jakarta untuk membicarakan mengenai terkait bagaimana semua pemangku kepentingan mulai mulai pemerintah, DPRD, masyarakat, civil society (masyarakat madani), dan aktivis untuk bersama-sama membangun Jakarta,” ucapnya.

    Sejumlah program Pramono-Doel sudah mulai dieksekusi dan memang ada yang perlu diselesaikan secara bertahap.

    “Ada terkait perbaikan dan penambahan jumlah penerima KJP Plus, KJMU, hingga Kartu Lansia. Semua memang lebih fokus pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

    Chico memastikan masukan-masukan yang disampaikan, termasuk dari aktivis di Jakarta tentu sangat berharga untuk Jakarta yang lebih baik.

    “Saya saat menghadiri berbagai forum diskusi akan lebih banyak mendengar dan menyerap aspirasi yang disampaikan. Sehingga, dapat menjadi bahan pengayaan untuk lebih baik lagi ke depan,” kata dia.

    Bukti keseriusan

    Sementara itu, inisiator Forum Diskusi Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, Mohammad Syaiful Jihad menyebutkan, keberanian untuk mendeklarasikan program 100 hari kerja dalam Instruksi Gubernur (Ingub) merupakan bukti keseriusan dalam membangun Jakarta.

    “Untuk merealisasikan itu tentu perlu dukungan OPD dan BUMD. OPD dan BUMD yang tidak serius mengeksekusi program 100 hari kerja ini perlu dievaluasi atau diberikan punishment (sanksi),” kata Syaiful.

    Ia optimis kepemimpinan Pram-Doel akan membawa Jakarta lebih baik ke depan, khususnya dalam menyongsong Jakarta sebagai kota global.

    “Jakarta tidak lama lagi akan genap berusia lima abad. Saya yakin Mas Pram dan Bang Doel akan memberikan ‘legacy’ (warisan) terbaik baik warga Jakarta. Tidak hanya pembangunan fisik, tapi lebih utama juga non-fisik yang dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Jakarta,” Syaiful menambahkan.

    Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) ini juga mengingatkan agar Pram-Doel bisa menjaga dan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan seluruh pemangku kepentingan di Jakarta karena masukan-masukan ini tentu penting untuk diserap, dikaji, dan diterapkan untuk Jakarta yang lebih baik.

    “Kami tentu siap menjadi mitra strategis Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Mas Pram dan Bang Doel untuk membangun Jakarta yang warganya juga semakin sejahtera,” ucapnya.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025