Xcloud.id

Category: Antaranews.com Nasional

  • KI DKI Jakarta ungkap tantangan pengelolaan arus informasi publik

    KI DKI Jakarta ungkap tantangan pengelolaan arus informasi publik

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menyampaikan tantangan pelayanan dan pengelolaan arus informasi publik pada sosialisasi bertema “Menuju Kota Global di Era Keterbukaan Informasi Publik” di Jakarta, Kamis.

    “Kami juga menyoroti tantangan pengelolaan arus informasi yang semakin kompleks akibat beragamnya platform media yang diakses publik,” kata Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta Agus Wijayanto Nugroho.

    Dia pada kegiatan digelar Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta di Auditorium Lantai 2, Jalan Kesehatan, Jakarta Pusat, mengatakan, publik kini ingin berinteraksi langsung dengan penyaji informasi sehingga institusi harus mampu menjawab tantangan ini dengan baik.

    Agus menegaskan, Badan Publik Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta harus memberikan layanan pengelolaan informasi publik yang adaptif, akurat dan inklusif di era keterbukaan informasi saat ini.

    “Di era keterbukaan informasi publik, kewajiban utama setiap badan publik adalah menyampaikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan,” ujar Agus.

    Untuk menjawab tantangan ini, Agus menegaskan pentingnya pelayanan informasi publik yang proaktif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan informasi masyarakat.

    Agus juga menekankan pentingnya tata kelola informasi yang dikecualikan, terutama terkait data pribadi di sektor kesehatan.

    Bahkan, sesama aparatur di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) ada yang tidak bisa mengakses informasi yang dikecualikan karena menyangkut privasi pasien.

    “Meskipun dalam UU KIP tidak secara eksplisit menyebutkan rekam medis, namun merujuk pada UU Kesehatan, informasi tersebut memiliki domain tersendiri sehingga aksesnya terbatas,” katanya.

    Sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi, Komisi Informasi memiliki wewenang dalam menentukan klasifikasi informasi publik.

    Ketua Subkelompok Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi DKI Jakarta, Harry Sanjaya memaparkan, substansi perubahan regulasi berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 42 Tahun 2024.

    Hal ini menyangkut Standar Layanan Informasi Publik dan Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

    Menurut Harry, perubahan regulasi baru dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi dan dokumentasi, mengikuti perkembangan teknologi dan menyempurnakan kebijakan demi mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

    Sekretaris Dinkes DKI Jakarta, Nuniek Ria Sundari menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengelola informasi publik di sektor kesehatan.

    Melalui sosialisasi ini, pihaknya ingin memperkuat pemahaman seluruh jajaran PPID di lingkungan Dinkes agar mampu memberikan pelayanan informasi yang lebih berkualitas sehingga seluruh pemangku kepentingan Dinas Kesehatan menjadi lebih informatif.

    Peserta kegiatan terdiri atas unsur PPID Dinkes, RSUD Kelas A hingga D, Sudinkes dari enam wilayah administratif, Puskesmas dan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinkes Provinsi DKI Jakarta.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Transformasi Jakarta menuju kota global harus ditopang inovasi

    Transformasi Jakarta menuju kota global harus ditopang inovasi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengingatkan bahwa transformasi Jakarta menuju kota global harus ditopang inovasi yang meningkatkan efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan ekonomi.

    Hal ini, kata dia di Jakarta, Kamis, mengingat tantangan yang dihadapi Jakarta meliputi urbanisasi yang cepat, tekanan lingkungan, serta dinamika global dan geopolitik membutuhkan respons yang adaptif.

    Karena itu, Rano saat menghadiri peluncuran “Connect Jakarta” yang digelar Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Pusat, berpendapat dibutuhkan pendekatan kolaboratif melalui sinergi pentaheliks.

    “Sinergi pentaheliks berperan penting dalam mengidentifikasi akar persoalan, merumuskan kebijakan yang tepat sasaran serta menemukan solusi inovatif untuk mempercepat pembangunan Jakarta,” katanya.

    Rano mengapresiasi komitmen dan semangat seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun masa depan Jakarta. Salah satunya melalui perhelatan berbagai diskusi produktif.

    “Mari kita lanjutkan semangat kolaborasi dan inovasi demi mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global yang tangguh, inklusif, dan berdaya,” ujar dia.

    Rano lalu membahas berbagai indikator ekonomi Jakarta yang menunjukkan tren positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat ekonomi Jakarta tumbuh 4,95 persen (year on year/yoy) pada Triwulan I)2025.

    Tak hanya itu, inflasi juga terkendali pada angka 2,21 persen (yoy) per April 2025, yang masih berada dalam rentang target nasional sebesar 2,5 persen.

    Jakarta juga masih menjadi penyumbang investasi terbesar secara nasional, yakni mencapai Rp42,2 triliun pada periode yang sama.

    Kepala BI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Arlyana Abubakar mengatakan, hadirnya “Connect Jakarta” menjadi ruang temu untuk mewujudkan komitmen bersama antara lintas sektor dari unsur pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, hingga media, dalam membangun fondasi kolaborasi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Dia berharap melalui “Connect Jakarta”, seluruh aktor pembangunan daerah dapat berkontribusi secara aktif dalam mendorong Jakarta sebagai kota global yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan.

    Selain “Connect Jakarta”, BI DKI juga menginisiasi dua program strategis untuk mendukung stabilitas perekonomian. Yaitu “Protect Jakarta” yang berfokus pada pencapaian keberdayaan masyarakat dan “Forward Jakarta” yang merupakan pilar pengembangan ekosistem digital.

    Dia berharap harmonisasi “Protect Jakarta”, “Forward Jakarta” dan “Connect Jakarta” akan menghasilkan suatu simfoni yang mampu mewujudkan Jakarta sebagai kota global dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan.

    “Tidak hanya menjadi pemimpin di tingkat nasional dan regional ASEAN, tetapi juga pemimpin di kancah internasional pada masa depan,” kata dia.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • PN Jakut hadirkan mantan polisi di sidang pemalsuan dokumen pertanahan

    PN Jakut hadirkan mantan polisi di sidang pemalsuan dokumen pertanahan

    Jakarta (ANTARA) – Pengadilan Negeri Jakarta Utara menghadirkan mantan personel Polres Metro Jakarta Utara Sarman Sinabutar dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemalsuan dokumen berita acara pengukuran tanah di kawasan Rorotan, Cilincing, dengan terdakwa Tony Surjana.

    “Saya merasa saya tidak lebih pintar dari Saudara Tony Surjana sehingga tidak ada alasan bagi saya memberikan arahan terkait pengukuran ulang tanah di kawasan Rorotan,” kata Sarman Sinabutar di Jakarta, Kamis.

    Sarman membantah pernah memberikan arahan kepada terdakwa terkait pengukuran ulang lahan yang disengketakan.

    Ia mengaku tidak mengetahui jumlah pasti dokumen tersebut saat kuasa hukum Tony menggali keterangan lebih lanjut termasuk menanyakan jumlah sertifikat yang sempat diberikan oleh terdakwa kepada saksi.

    Ia mengatakan hanya menerima satu bundel berkas dari Tony Surjana dan bundel itu diteruskan kepada petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) bernama Rohmat.

    “Saya tidak tahu berapa jumlah sertifikat di dalamnya,” kata dia.

    Kasus ini dugaan pemalsuan ini muncul setelah Yaman, cucu dari Asmat bin Pungut melaporkan Tony Surjana atas dugaan mengklaim lahan milik keluarganya di Rorotan.

    Yaman juga menuding adanya keterlibatan oknum aparat Kepolisian dan pegawai BPN dalam dugaan pemalsuan tersebut.

    Dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebutkan, Tony Surjana diduga melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik pada 24 Februari 2004 yang kemudian terungkap pada tahun 2020.

    Perbuatan itu dilakukan di Kantor BPN Jakarta Utara dan lingkungan PN Jakarta Utara (Jakut).

    Tony Sujana didakwa memasukkan keterangan palsu ke dalam dokumen resmi terkait kepemilikan tanah yang kemudian digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan seolah-olah isinya sah dan sesuai dengan fakta hukum.

    Perbuatan tersebut diduga berpotensi merugikan pihak lain.

    Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, dan atau Pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Aktif di media sosial jadi cara Polda Metro Jaya cegah tawuran

    Aktif di media sosial jadi cara Polda Metro Jaya cegah tawuran

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya aktif melakukan patroli di sejumlah media sosial untuk mencegah terjadinya tawuran antar pelajar, antarwarga maupun antarremaja di DKI Jakarta.

    Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto saat ditemui usai bertemu dengan Komisi III DPR RI di Balai Pertemuan Metro Jaya, Kamis.

    “Upaya pencegahan tawuran, kami sudah aktif sejak mengikuti Instagram (IG), karena tawuran sekarang modelnya pakai IG,” katanya.

    Karyoto menjelaskan, di media sosial (medsos) tersebut sejumlah oknum menantang satu sama lain kemudian bertemu di suatu tempat dan juga mereka melakukan siaran langsung (live) di IG.

    “Kalau itu cuma main-main sih enggak apa-apa tapi ini kan tawurannya beneran, matinya juga beneran. Nah ini yang jadi masalah,” katanya.

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto saat ditemui usai pertemuan bersama Komisi III DPR RI, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan perwakilan BNN di Balai Pertemuan Metro Jaya, Kamis (8/5/2025). (ANTARA/Ilham Kausar)

    Karyoto juga menjelaskan, pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin dan bahkan sudah ada puluhan perkara yang telah dilacak sejak awal.

    “Kami juga telah melakukan penyuluhan secara persuasif kepada masyarakat, kami juga lakukan ke sekolah-sekolah, kami melakukan, bahkan kami melibatkan beberapa mahasiswa untuk menjadi narasumber dalam mencegah tawuran,” katanya.

    Karyoto juga memastikan akan menindak tegas sesuai prosedur terkait pelaku tawuran.

    “Kalau dia (pelaku tawuran) sudah membahayakan keselamatan orang lain, keselamatan petugas. Kami akan melakukan tindakan tegas yang terukur,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jaksel tingkatkan PAD melalui kawasan Blok M

    Jaksel tingkatkan PAD melalui kawasan Blok M

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Jakarta Selatan M. Anwar meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui potensi kawasan Blok M sebagai upaya memajukan wilayah tersebut pada hari pertama bekerja usai dilantik.

    “Yang pertama, dipesankan kepada saya, diharapkan dari Jakarta Selatan bisa meningkatkan PAD, contohnya kawasan Blok M,” katanya dalam rapat koordinasi di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kamis.

    Anwar mengatakan kawasan Blok M perlu lebih ditata agar bisa meningkatkan pendapatan daerah.

    Salah satunya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo yang akan menghubungkan Taman Langsat, Taman Ayodhya dan Taman Leser sebagai Taman ASEAN mengingat lokasinya yang dekat dengan Kantor Sekretariat ASEAN di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan.

    “Pak Gubernur punya program City ASEAN di Jakarta Selatan. Bagaimana kita mengkoneksikan taman-taman yang ada di sekitar kawasan Blok M, termasuk kawasan Blok M tersebut,” katanya.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKi Jakarta siap membangun trek jalan kaki (jogging) di Taman Langsat, Taman Leuser dan Taman Ayodya yang berada di dekat Gedung ASEAN Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan.

    Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Jakarta saat tidak lagi berstatus sebagai Ibu Kota Indonesia, maka harus memiliki simbol identitas, yakni sebagai Ibu Kota ASEAN karena gedung ASEAN berada sana.

    Terkait taman, Pramono mengatakan saat ini ada enam taman yang sudah beroperasi 24 jam dan enam lainnya dibuka hingga jam 22.00 WIB.

    Adapun enam taman yang dibuka 24 jam, yakni Taman Langsat, Taman Ayodya, Tebet Eco Park, Taman Lapangan Banteng, Taman Menteng dan Taman Literasi Martha Tiahahu.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Fraksi PDIP berkomitmen edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat

    Fraksi PDIP berkomitmen edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk melakukan aksi nyata dengan melaksanakan kegiatan edukasi pengolahan dan pemilahan sampah kepada masyarakat.

    “Edukasi memilah dan mengolah sampah bisa menjadi gerakan yang lebih masif ke konstituen, dan menyebar luas ke seluruh lapisan masyarakat,” kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, Jakarta sebagai kota global masih dihadapkan dengan permasalahan serius persoalan sampah, di mana rata-rata produksi harian sampah sebesar 8 ribu ton per hari.

    Ketua Komisi D DPRD DKI itu menjelaskan bahwa data tahun 2024 menunjukkan sampah tahunan Jakarta mencapai sebanyak 3,17 juta ton.

    Untuk mengatasi masalah tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen melakukan aksi nyata melaksanakan kegiatan edukasi pengolahan dan pemilahan sampah bekerja sama dengan Bank Sampah Universitas Budi Luhur.

    Untuk kegiatan tersebut mengusung tema “Banteng Peduli Sampah” dan Sub Tema “Atasi Sampah Tanpa Nyampah”.

    “Kegiatan ini adalah aksi nyata Fraksi PDI Perjuangan mendukung pemberdayaan lingkungan hidup khususnya sampah,” katanya.

    Dia berpendapat pengolahan dan pemilahan sampah harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni dari rumah atau kantor.

    Sesuai perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, kata Yuke, edukasi memilah dan dan mengolah sampah akan dilaksanakan secara bertahap kepada masyarakat.

    PDI Perjuangan sebagai Partai pendukung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno (Pram-Doel) berkomitmen untuk mengawal 11 Program Prioritas Pram-Doel, salah satunya dengan menyukseskan Program Bank Sampah.

    Program ini melibatkan pegiat lingkungan sebagai mitra, yakni Bank Sampah Universitas Budi Luhur yang didirikan oleh Umi Tutik Asmawi.

    “Bank Sampah ini juga dikenal karena konsistensinya dalam komitmen pengolahan sampah mandiri di lingkungan, telah diakui oleh Kementerian Lingkungan Hidup,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Munjirin kelilingi kantor Wali Kota Jaktim pada hari pertama kerja

    Munjirin kelilingi kantor Wali Kota Jaktim pada hari pertama kerja

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Munjirin mengelilingi kantor Wali Kota Jakarta Timur pada hari pertama kerja usai dilantik oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota pada Rabu (7/5) sore.

    “Iya tadi saya sampai kantor Wali Kota Jakarta Timur, saya langsung muter dari gedung satu ke gedung lainnya, lihat-lihat dulu,” kata Munjirin usai memberikan pengarahan ke jajaran Pemkot Jaktim di kantor itu, Kamis.

    Munjirin menyebut, dirinya sudah tiba di kantor sekitar pukul 06.30 WIB. Lalu, dirinya yang baru saja menjabat sebagai Walkot Jakarta Timur ingin melihat dan mengetahui situasi di tempat dia bekerja.

    “Seperti biasa, saya jam 6 lewat sudah sampai, terus saya manfaatkan karena baru sampai, saya ingin tahu gedungnya di mana saja, gedung apa aja,” ujar mantan Wali Kota Jakarta Selatan itu.

    Dia pun terlihat mengamati setiap ruangan dan sudut yang ada di Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Menurut Munjirin, ada beberapa bagian ruangan yang perlu disempurnakan.

    Munjirin turut memperkenalkan dirinya kepada pejabat lainnya di lingkungan Jakarta Timur.

    “Sambil tadi melihat kanan kiri kondisi kantor ini. Ya mungkin ada beberapa yang harus kita kerjakan, kita sempurnakan, bukan tidak baik, tapi cuman kita sempurnakan saja,” ucap Munjirin.

    Sebelumnya, Munjirin menyatakan siap untuk bertugas menjadi Wali Kota Jakarta Timur usai dilantik oleh Gubernur DKI Pramono Anung di Balai Kota.

    Adapun beberapa pejabat yang baru dilantik di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Timur yakni Kusmanto sebagai Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur dan Eka Darmawan sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ijazah palsu Jokowi, Tim Pembela Aktivis sambangi Polda Metro Jaya

    Ijazah palsu Jokowi, Tim Pembela Aktivis sambangi Polda Metro Jaya

    Jakarta (ANTARA) – Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) menyambangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait aduan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    “Agenda hari ini hanya panggilan terhadap TPUA dalam hal ini keempat orang terkait laporan Bapak Joko Widodo,” kata Juru Bicara TPUA, Rahmat Himaran saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis.

    Rahmat menjelaskan keempat orang tersebut yaitu, Rizal Fadillah, Damai Hari Lubis, Kurnia Tri Royani, dan Rustam Effendi, namun Rizal Fadillah tidak dapat memenuhi panggilan karena sakit.

    “Ketiga orang tersebut memenuhi undangan klarifikasi. Saat ini sedang memberikan keterangan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan sampai sekarang masih berlanjut,” kata Rahmat.

    Dia juga menjelaskan ketiga orang tersebut hadir di Polda Metro Jaya juga telah membawakan bukti masing-masing terkait kasus ijazah palsu.

    “Kalau untuk video, itu memang dari bapak Rizal Fadillah. Sementara saksi-saksi yang lain juga membawakan bukti masing-masing dari saksi. Jadi, mungkin untuk video, Pak Rizal sendiri yang akan memberikan keterangan di kepolisian,” katanya.

    Saat dikonfirmasi terkait pemanggilan ulang Rizal Fadillah, Rahmat menjelaskan pihaknya belum menerima surat penjadwalan kembali.

    Sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan kehadirannya di Polda Metro Jaya untuk melaporkan soal ijazah palsu yang dituduhkan kepada dirinya.

    “Ya ini, sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblang ya,” katanya saat ditemui di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Rabu (30/4).

    Sementara itu Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri juga tengah menyelidiki aduan mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

    Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (7/5), mengatakan bahwa aduan tersebut diajukan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang diketuai oleh Eggy Sudjana.

    “Sebagaimana surat nomor Khusus/TPUA/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal pengaduan adanya temuan publik (dan dari berbagai media sosial sebagai bentuk notoire feiten) cacat hukum ijazah S1 Jokowi oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono minta Satpol PP dan polisi cegah aksi tawuran

    Pramono minta Satpol PP dan polisi cegah aksi tawuran

    Saya terus terang melihat di Youtube konten tawuran itu, ngeri karena banyak yang membawa senjata tajam

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya tawuran, seperti yang terjadi di daerah Manggarai, Jakarta Selatan, pada Minggu (5/5).

    “Jadi, tawuran di Jakarta ini ada dua cara pencegahan dan penanganannya. Saya sudah meminta Satpol PP untuk berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mencegah aksi tawuran yang ada,” kata Pramono saat dijumpai di wilayah Jakarta Selatan, Kamis.

    Dia pun baru mengetahui bahwa umumnya yang melakukan tawuran itu tidak dalam kondisi sadar (kesadaran penuh), sehingga perlu dilakukan operasi pencegahan agar tawuran tidak kembali terluang.

    “Saya terus terang melihat di Youtube konten tawuran itu, ngeri karena banyak yang membawa senjata tajam. Untuk yang seperti ini akan kita tangani dengan cara tegas,” kata Pramono.

    Aksi tawuran yang terjadi di Manggarai itu telah memakan korban.

    Pihak Kepolisian menyebutkan penyebab tawuran di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan karena dipicu bunyi petasan sehingga menimbulkan perpecahan antar dua warga RW 12 dan RW 04.

    Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Murodih mengatakan ke depannya, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan patroli dan melakukan pendekatan kepada ketua lingkungan agar kejadian tawuran tak terus terulang kembali.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Amankan sidang Hasto, polisi kerahkan 833 personel di PN Jakpus

    Amankan sidang Hasto, polisi kerahkan 833 personel di PN Jakpus

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 833 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis.

    “Kami ingin memastikan bahwa kehadiran polisi bukan untuk menakuti, tapi untuk memberikan rasa aman,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan bahwa tim gabungan itu berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran.

    Susatyo menegaskan bahwa seluruh personel pengamanan tidak dibekali dengan senjata api maupun senjata tajam untuk menjaga suasana tetap kondusif dan tidak menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat.

    Sidang yang digelar hari ini diperkirakan akan dihadiri massa dari dua kelompok berbeda, baik yang mendukung maupun yang menolak terdakwa.

    Oleh karena itu, petugas telah disebar di tiga ring pengamanan, masing-masing mencakup ruang sidang, halaman, serta area kolam utara dan selatan untuk memisahkan kedua kelompok massa.

    “Kami sudah antisipasi titik-titik rawan gesekan. Massa pro dan kontra kami tempatkan di lokasi berbeda agar tidak terjadi konflik. Petugas juga sudah mendapatkan pengarahan untuk bersikap netral, tenang, dan tidak mudah terprovokasi,” kata dia.

    Pengamanan ini juga melibatkan negosiator Polwan dan tim pengendali massa, serta mengutamakan komunikasi dalam menghadapi potensi gangguan.

    “Kami tekankan kepada anggota, tugas utama adalah melayani dan melindungi masyarakat. Tidak boleh arogan, tidak boleh terpancing emosi. Ini bukan hanya soal pengamanan, tapi soal menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” kata Susatyo.

    Dalam kasus dugaan perintangan penyidikan dan pemberian suap, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi, yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019-2024.

    Hasto diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

    Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

    Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah, mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019-2020.

    Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih asal daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama anggota DPR periode 2019—2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

    Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025