Xcloud.id

Category: Antaranews.com Nasional

  • Taman Anak Sejahtera diharap dapat berikan pelayanan dasar pendidikan

    Taman Anak Sejahtera diharap dapat berikan pelayanan dasar pendidikan

    program ini bisa memberikan pelayanan dasar pendidikan dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari anak dari keluarga prasejahtera

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin berharap program Taman Anak Sejahtera (TAS) yang disediakan di setiap kecamatan dapat memberikan pelayanan dasar pendidikan dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera.

    “Taman anak sejahtera jadi sebuah kebaikan buat masyarakat,” kata Thamrin di Jakarta, Kamis, menanggapi rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan membuat TAS di setiap kecamatan.

    TAS merupakan fasilitas penitipan anak khusus bagi warga keluarga prasejahtera yang saat ini jumlahnya baru ada di tiga lokasi.

    Menurut dia, program ini bisa memberikan pelayanan dasar pendidikan dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari anak dari keluarga prasejahtera.

    Ia berharap pembangunan TAS di setiap kecamatan dapat menghapus kegiatan orangtua yang membawa anak-anak mencari barang bekas pakai gerobak, ataupun ikut berjualan di pasar.

    “Jangan ada lagi anak kecil dibawa pakai gerobak, dengan ini gubernur punya perhatian kepada masyarakat menengah ke bawah agar pendidikannya terjamin,” ujarnya.

    Ia ingin anak usia dua sampai tujuh tahun atau sebelum mengenyam pendidikan Sekolah Dasar bisa mendapat hak sesuai usianya.

    Thamrin juga meminta Dinas Sosial (Dinsos) berkolaborasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain untuk menyukseskan program TAS.

    “Perlu sinergi dengan Dinsos, PPAPP, dan kelurahan, supaya didata. Semua data konkret dan bisa dijalankan sebaik-baiknya,” katanya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meresmikan TAS Arutala di Kebon Bawang, Jakarta Utara dan menginstruksikan kepada jajarannya agar bisa mewujudkan satu TAS di setiap kecamatan.

    “Sekarang ini kita sudah mempersiapkan ada tiga TAS, dan saya sudah meminta kepada Kepala Dinas, mudah-mudahan di setiap kecamatan nantinya ada satu,” kata Pramono saat dijumpai di Kebon Bawang, Jakarta Utara, Senin.

    Dalam sambutannya, Pramono juga menyampaikan bahwa gagasan dari Dinas Sosial itu masuk ke dalam program 100 hari quick wins yang dicanangkannya saat kampanye pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • 175 siswa mengikuti lomba seni di Kembangan

    175 siswa mengikuti lomba seni di Kembangan

    Mereka bisa berinteraksi dan menjalin jaringan dengan siswa berbakat lainnya

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 175 siswa yang mewakili 69 sekolah dasar di wilayah Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat mengikuti Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) di SDN Kembangan Utara 04 Pagi, Kamis.

    Kegiatan tersebut bertujuan memberi ruang bagi anak agar lebih kreatif dan mampu menggali potensi di bidang seni dan sastra dengan mengedepankan sportivitas dan pengembangan diri, melalui kegiatan sesuai minat, bakat dan kemampuan.

    “Mereka bisa berinteraksi dan menjalin jaringan dengan siswa berbakat lainnya,” kata Camat Kembangan, Joko Suparno.

    Melalui ajang ini, lanjut Joko, peserta diharapkan lebih percaya diri, lebih kreativitas, dan mampu bersaing, serta menumbuhkan kecintaan terhadap seni budaya Indonesia.

    Sementara itu, Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Kembangan, Sunar mengatakan, lomba itu terdiri atas tujuh cabang lomba yakni gambar ekspresi, kriya, menyanyi solo, mendongeng, menulis cerita, pantomim, dan tari.

    “Pemenang dalam perlombaan ini nantinya akan mewakili kecamatan pada lomba yang sama di tingkat Kota Jakarta Barat,” ujarnya.

    Festival yang dilaksanakan rutin setiap tahun ini diharapkan dapat berjalan lancar dan tertib.

    “Sehingga akan menghasilkan bakat dan ketrampilan dari setiap jenis lombanya,” imbuh dia.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi tangkap pelaku curanmor yang enam kali beraksi di Pesanggrahan

    Polisi tangkap pelaku curanmor yang enam kali beraksi di Pesanggrahan

    Ketiga pelaku terdiri dari AF alias F yang masih di bawah umur sebagai eksekutor utama, MR alias I yang berperan sebagai pengawas situasi dan pendorong motor, serta seorang penadah F alias H

    Jakarta (ANTARA) – Polisi menangkap tiga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang enam kali beraksi di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

    “Untuk di Pesanggrahan sendiri kurang lebih sudah lima sampai enam kali melakukan pencurian,” kata Kapolsek Pesanggrahan, AKP Seala Syah Alam kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    Seala mengatakan kasus curanmor terjadi pada dua waktu yaitu berdasarkan laporan pada Kamis (17/4) itu sekira pukul 02.30 WIB.

    Selanjutnya, laporan yang kedua terjadi pada Rabu (30/4) sekira pukul 04.00 WIB.

    Dia menjelaskan anggotanya telah menangkap tiga pelaku di Bekasi dengan peran berbeda dalam kasus ini.

    Ketiga pelaku terdiri dari AF alias F yang masih di bawah umur sebagai eksekutor utama, MR alias I yang berperan sebagai pengawas situasi dan pendorong motor, serta seorang penadah F alias H.

    Adapun modus operandi yang digunakan terbilang nekat yakni pelaku memanjat pagar rumah warga, mengintip posisi kunci motor, dan jika tidak dalam keadaan terkunci ganda, motor pun langsung dibawa kabur.

    Dari penangkapan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk lima unit sepeda motor berbagai jenis.

    Sementara, korban bernama Utami mengaku senang setelah motornya yang hilang selama seminggu berhasil diamankan kembali oleh pihak Kepolisian.

    “Masih milik (motornya), terima kasih Polsek Pesanggrahan yang sudah merespons dengan cepat,” ucap Utami.

    Dua pelaku kini disangkakan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman paling lama lima tahun penjara.

    Sedangkan, bagi penadah akan dijerat dengan pasal 480 KUHP, dengan ancaman hukuman paling lama empat tahun penjara.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ganjil genap kendaraan di Jakarta tidak selesaikan masalah kemacetan

    Ganjil genap kendaraan di Jakarta tidak selesaikan masalah kemacetan

    Kita tidak bisa terus bertumpu dengan ‘kebijakan tambal sulam’

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengatakan kebijakan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap di Jakarta yang selama ini diterapkan tidak menyelesaikan masalah kemacetan sehingga harus dicarikan solusi lain.

    “Kita tidak bisa terus bertumpu dengan ‘kebijakan tambal sulam’. Permasalahan kemacetan Jakarta adalah soal struktural, bukan sekedar teknis rekayasa lalu lintas,” kata Rio di saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, pada beberapa hari ke belakang Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP), namun di saat yang sama Dishub masih mengandalkan rekayasa lalu lintas dengan sistem ganjil genap.

    “Kita patut bertanya, di mana rancangan kebijakan menyeluruh yang bisa menjadi panduan jangka panjang, bukan sekedar respons jangka pendek,” ujarnya.

    Ia mengingatkan kebijakan ganjil genap merupakan solusi jangka pendek yang sebenarnya belum menyelesaikan akar permasalahan dari kemacetan di Jakarta.

    Efeknya kata Rio, bersifat sementara dan masyarakat dengan daya beli tinggi justru membeli kendaraan tambahan untuk menyiasatinya.

    “Ini banyak sekali temuan ini di Jakarta. Artinya, ganjil-genap justru berpotensi menciptakan kontradiksi yang maksudnya ingin mengurangi mobil tapi malah menambah kendaraan baru,” katanya.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan belum menerapkan kebijakan jalan berbayar (ERP) karena masih fokus pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal.

    ERP merupakan sistem pengendalian kepadatan lalu lintas yang diterapkan melalui pemungutan retribusi secara elektronik terhadap pengguna kendaraan bermotor yang melewati sejumlah ruas jalan di Jakarta pada jam-jam tertentu.

    Tujuannya agar warga Jakarta dan warga luar Jakarta enggan membawa kendaraan pribadinya masuk ke tengah kota sehingga mengurangi kemacetan. Sistem ini dinilai mampu menjadi pendapatan yang akan dikelola menjadi subsidi transportasi umum.

    Syafrin mengatakan Pemprov DKI Jakarta masih menerapkan sistem ganjil-genap di 25 lokasi Jakarta untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPJS Jakbar targetkan 98 persen warga ikut program JKN pada 2025

    BPJS Jakbar targetkan 98 persen warga ikut program JKN pada 2025

    BPJS akan berkoordinasi dengan Pemkot Jakbar dan menggencarkan program PESIAR (Petakan Sisir Advokasi Registrasi)

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Barat menargetkan warga yang mendaftar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 98 persen pada tahun 2025.

    Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jakarta Barat, Unting Patri Wicaksono Pribadi mengungkapkan cakupan peserta JKN di wilayah Jakarta Barat hingga 28 Februari 2025 sebanyak 2.412.492 jiwa dari total 2.640.436 penduduk.

    “Masih terdapat 93 ribuan penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Harapannya memang di 2025 ini, 98 persen warga Jakarta Barat sudah terdaftar di program JKN,” ucap Unting di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, kata Unting, untuk memenuhi target 98 persen di 2025, BPJS akan berkoordinasi dengan Pemkot Jakbar dan menggencarkan program PESIAR (Petakan Sisir Advokasi Registrasi).

    Program itu merupakan kegiatan marketing sosial terencana dalam rangka rekrutmen peserta dan meningkatkan keaktifan peserta JKN yang dilakukan pihak ketiga yang ditugaskan atas rekomendasi perangkat daerah terkait.

    “Apa yang kita lakukan hari ini kita koordinasi untuk kita mau melakukan uji coba sebenarnya di enam kelurahan yang menurut data kami itu banyak warganya atau secara persentase banyak warganya belum terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional,” ucap Unting.

    Pihaknya berencana akan menggencarkan program PESIAR mulai Juni 2025.

    “Jadi rencana, kalau misalnya kami sudah menyelesaikan pembekalan di bulan Mei ini untuk seluruh agen itu, harapannya agen-agen PESIAR ini bulan depan sudah bisa menjalankan sampai Desember. Jadi, mulai bulan depan (Juni) sampai bulan Desember,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Jakarta Barat, Abdurrahman Anwar menambahkan kegiatan tersebut bertujuan memaksimalkan cakupan peserta JKN di wilayah Jakbar.

    “Tujuan salah satunya pertemuan ini untuk menyosialisasikan kegiatan atau program dari BPJS Kesehatan yang intinya adalah berusaha untuk menjaring sebanyak mungkin mereka-mereka yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan khususnya yang mandiri,” ucap Abdurrahman.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anak pemilik toko roti yang lakukan penganiayaan divonis 10 bulan

    Anak pemilik toko roti yang lakukan penganiayaan divonis 10 bulan

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga menolak nota pembelaan (pleidoi) penasihat hukum terdakwa yang meminta agar George direhabilitasi di fasilitas medis karena kondisi mentalnya

    Jakarta (ANTARA) – Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Jaktim) menjatuhkan vonis 10 bulan penjara kepada anak pemilik toko roti bernama George Sugama Halim yang melakukan penganiayaan terhadap karyawatinya.

    Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan George terbukti bersalah menganiaya karyawati, Dwi Ayu Darmawati pada 17 Oktober 2024.

    “Menjatuhkan pidana selama 10 bulan, dikurangi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa,” kata Hakim Ketua Heru Kuntjoro di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis.

    Heru menyebut berdasarkan fakta persidangan, George melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang meminta George divonis satu tahun penjara.

    Majelis hakim menyatakan terdapat hal-hal meringankan dan memberatkan yang menjadi pertimbangan saat menjatuhkan vonis bagi George. Keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa yakni merusak kesejahteraan orang

    “Sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa yakni belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya,” ucap Heru.

    Selain itu, pertimbangan meringankan hukuman terhadap George ini hampir serupa dengan pertimbangan meringankan saat JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan tuntutan.

    Bedanya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menjadikan kondisi medis George yang disebut JPU menderita disabilitas ringan sebagai hal meringankan hukuman.

    Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga menolak nota pembelaan (pleidoi) penasihat hukum terdakwa yang meminta agar George direhabilitasi di fasilitas medis karena kondisi mentalnya.

    Menurut majelis hakim, George masih bisa bekerja membantu mengelola bisnis toko roti kedua orangtuanya, sehingga kondisi mentalnya tidak menggugurkan tindak penganiayaan yang dilakukan.

    “Menimbang terdakwa masih bisa bekerja walaupun dalam lingkup keluarga, masih bisa memesan secara online dan bisa berkomunikasi dengan baik dalam persidangan,” jelas Heru.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lapangan di Kampung Boncos Jakbar bakal dibangun fasilitas olahraga

    Lapangan di Kampung Boncos Jakbar bakal dibangun fasilitas olahraga

    Dengan kita membersihkan (lapangan Kampung Boncos), kemudian dilanjutkan dengan mendirikan pusat olahraga diharapkan tidak ada lagi narkoba di kawasan ini

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komjen Marthinus Hukom mengungkapkan lapangan di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat yang kerap dipakai berkumpulnya pecandu narkoba bakal dibangun fasilitas olahraga.

    “Kita ketahui bahwa lahan ini dimiliki oleh PT. Djarum. Dengan kita membersihkan (lapangan Kampung Boncos), kemudian dilanjutkan dengan mendirikan pusat olahraga diharapkan tidak ada lagi narkoba di kawasan ini,” ucap Marthinus dalam deklarasi anti narkoba di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis.

    Menurut Marthinus, fasilitas olahraga yang dibangun dapat mengatasi masalah narkoba di lokasi tersebut dan mengubah kebiasaan warga sekitar menjadi lebih positif.

    “Sudah barang tentu kehadiran pusat olahraga di sini adalah bentuk bagaimana kita menyalurkan aspirasi generasi muda dari mabuk-mabukan, dari kebiasaan menggunakan narkoba, beralih ke kegiatan-kegiatan yang positif,” ungkap Marthinus.

    Lebih lanjut, kata Marthinus, fasilitas olahraga di lapangan itu bisa menjadi kantong ekonomi bagi warga sekitar, yakni dengan disediakannya kantong parkir.

    “Dan juga sudah barang tentu akan membawa pendapatan (income) baru di lingkungan sini, karena pasti parkir akan hadir di sini,” ujar dia.

    Kendati demikian, Marthinus belum dapat merinci kapan pastinya fasilitas olahraga itu bakal dibangun.

    “Nah itu nanti tanya ke PT. Djarum,” ucap Marthinus.

    Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menghadirkan youtuber makan besar Bobon Santoso dalam deklarasi anti narkoba di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis.

    Kepala BNN Komjen Marthinus Hukom mengatakan kehadiran Bobon Santoso merupakan simbol dari internalisasi nilai-nilai produktif, termasuk kesehatan melalui konsumsi makanan, bukannya konsumsi narkoba.

    “Chef Bobon ini simbol bahwa manusia sehat adalah yang mengonsumsi makanan sehat, produktif dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi, bukan dengan kegiatan-kegiatan yang negatif seperti menjual narkoba,” kata Marthinus kepada pers.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jakarta harus antisipasi banjir produk Tiongkok imbas tarif Trump 

    Jakarta harus antisipasi banjir produk Tiongkok imbas tarif Trump 

    Karena tidak bisa ekspor ke Amerika, kemungkinan akan mengalihkan barang-barangnya itu ke negara lain termasuk Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta mengingatkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengambil langkah-langkah antisipasi membanjirnya produk asal Tiongkok sebagai imbas pemberlakuan tarif impor ke Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump.

    “Karena tidak bisa ekspor ke Amerika, kemungkinan akan mengalihkan barang-barangnya itu ke negara lain termasuk Indonesia. Karena Indonesia merupakan salah satu pasar yang sangat menjanjikan,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Arlyana Abubakar di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan, salah satu yang harus dilakukan yakni memberikan perlindungan pada pegiat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Perlindungan ini termasuk dengan penguatan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

    “Kita juga punya program Jawara, kemudian kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri, sertifikasi dan juga insentif terhadap usaha lokal,” kata Arlyana.

    Adapun pengenaan tarif resiprokal Trump pada produk impor yang masuk Amerika Serikat (AS) dari Tiongkok mencapai 245 persen.

    Di satu sisi, ini dapat menjadi peluang ekspor bagi Jakarta untuk produk alas kaki.

    Apalagi Indonesia termasuk Jakarta memiliki peluang karena tarif Trump yang dikenakan jauh lebih rendah dibandingkan Tiongkok dan Vietnam.

    Adapun pengenaan tarif impor ke AS untuk Vietnam kini 46 persen, sementara Indonesia 32 persen (sebelum pemberlakuan negosiasi 90 hari).

    “Mereka (AS) banyak impor dari Vietnam dan Tiongkok. Sementara Vietnam dan Tiongkok sekarang kena tarif yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Artinya Indonesia, terutama Jakarta memiliki peluang ekspor,” kata Arlyana.

    Jakarta, sambung dia, diharapkan dapat menyambut peluang ekspor tersebut antara lain dengan meningkatkan efektivitas dari tenaga kerja, serta meningkatkan efisiensi dari modal dan investasi.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tarif Trump bisa jadi peluang ekspor Jakarta terutama alas kaki

    Tarif Trump bisa jadi peluang ekspor Jakarta terutama alas kaki

    Artinya ini menjadi peluang bagi Indonesia, terutama Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta berpendapat penerapan tarif resiprokal Presiden Donald Trump pada produk impor yang masuk ke Amerika Serikat (AS) termasuk dari Tiongkok dapat menjadi peluang ekspor bagi Jakarta terutama untuk produk alas kaki.

    Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Arlyana Abubakar di Jakarta, Kamis mengatakan penerapan tarif Trump pada Indonesia justru menciptakan peluang karena lebih rendah dibandingkan negara lain seperti Tiongkok dan Vietnam.

    “Komoditas yang kita (Jakarta) ekspor (ke AS) kebanyakan alas kaki. Ini adalah pangsa impor dari negara-negara yang selama ini mendominasi ekspor ke Amerika. Kebanyakan Amerika mengimpor alas kaki itu dari Vietnam dan Tiongkok,” kata dia.

    Analisa BI mencatat pangsa impor alas kaki dari Vietnam ke AS sebesar 20 persen, Tiongkok 30 persen, sementara Indonesia 4 persen.

    Adapun pengenaan tarif impor ke AS untuk Vietnam kini 46 persen, Tiongkok 145 persen, sementara Indonesia 32 persen (sebelum pemberlakuan negosiasi 90 hari).

    “Mereka (AS) banyak impor dari Vietnam dan Tiongkok. Sementara Vietnam dan Tiongkok sekarang kena tarif yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Artinya ini menjadi peluang bagi Indonesia, terutama Jakarta,” kata Arlyana.

    Jakarta, sambung dia, diharapkan dapat menyambut peluang ekspor tersebut antara lain dengan meningkatkan efektivitas dari tenaga kerja, serta meningkatkan efisiensi dari modal dan investasi.

    Sementara itu, AS tercatat menjadi salah satu negara tujuan ekspor Jakarta pada komoditas alas kaki. Tahun 2021, AS berada di urutan keempat sebagai negara tujuan ekspor Jakarta.

    Lalu pada 2022 menjadi urutan kelima, pada 2023 AS berada di urutan ketujuh dan tahun 2024 pada urutan kedua.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Belasan kendaraan yang tak lolos uji emisi didenda hingga Rp16 juta

    Belasan kendaraan yang tak lolos uji emisi didenda hingga Rp16 juta

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 11 pelanggar ketentuan mengenai kewajiban lolos uji emisi kendaraan di Jakarta dijatuhi denda Rp4 juta hingga Rp16 juta.

    Ketentuan yang dimaksud, yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Para pelanggar tersebut telah menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

    “Hari ini ada tujuh orang yang hadir sidang tipiring dan empat orang diputus oleh hakim tanpa kehadiran pelanggar atau verstek,” kata Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP DKI Jakarta, RM Tamo Sijabat di Jakarta, Kamis.

    Para pelanggar ini sebelumnya terjaring dalam Operasi Gabungan Penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2005 yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), bekerjasama dengan Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Ditlantas Polda Metro Jaya, pada bulan April 2025.

    Tamo menjelaskan, jenis kendaraan yang tidak lulus uji emisi didominasi oleh kendaraan angkutan barang dan angkutan orang, seperti bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), truk bak terbuka, pikap boks hingga “dump truck”.

    Tamo menambahkan melalui operasi penegakan hukum ini diharapkan para pelaku usaha dan pemilik kendaraan angkutan umum dapat lebih mematuhi ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

    Sesuai peraturan tersebut pelanggaran terhadap Perda tersebut dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp50 juta.

    Di sisi lain, Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto menyatakan bahwa pihaknya akan terus memperluas pelaksanaan uji emisi kendaraan sebagai langkah strategis menekan tingkat pencemaran udara di Jakarta.

    Pemprov DKI Jakarta melalui DLH DKI Jakarta bersama pemangku kepentingan lainnya mulai dari Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Ditlantas Polda Metro Jaya akan memperkuat kerja sama agar penerapan perda ini bisa dilakukan secara lebih luas, menyeluruh dan tegas di lapangan demi pengendalian pencemaran udara Jakarta.

    Asep juga mengharapkan para pelaku usaha dan pemilik kendaraan, terutama di sektor transportasi barang dan jasa untuk melakukan uji emisi berkala terhadap aramadanya, sebagai tanggung jawab terhadap lingkungan.

    Apalagi kendaraan berbahan bakar solar atau diesel ini salah satu penyumbang terbesar polusi udara di Jakarta.

    “Kami mengimbau seluruh pemilik kendaraan untuk memastikan kendaraannya memenuhi ambang batas emisi yang ditetapkan. Ini adalah bagian dari komitmen kita bersama menuju Jakarta yang bersih, sehat dan berkelanjutan,” kata Asep.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025