Xcloud.id

Category: Antaranews.com Nasional

  • Kejati DKI tetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi di PT Telkom

    Kejati DKI tetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi di PT Telkom

    Untuk kepentingan penyidikan, penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka EF selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang

    Jakarta (ANTARA) – Penyidik bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta kembali menetapkan satu orang tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembiayaan fiktif pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

    “Tersangka tersebut berinisial EF, Direktur Utama PT Japa Melindo Pratama,” kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan di Jakarta, Jumat.

    Syahron menjelaskan penetapan EF sebagai tersangka berdasarkan Surat Nomor: TAP-21/M.1/Fd.1/05/2025 tertanggal 16 Mei 2025.

    “EF merupakan tersangka kesepuluh setelah sebelumnya pada tanggal 7 Mei 2025 penyidik telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam perkara tersebut,” katanya.

    Perkara ini berawal dari kerja sama bisnis antara PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan sembilan perusahaan pada periode 2016–2018.

    “Kerja sama ini terkait pengadaan barang dengan anggaran yang berasal dari PT. Telkom Indonesia, meskipun kegiatan tersebut berada di luar ruang lingkup core business (bisnis utama) PT. Telkom Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi,” kata Syahron.

    Selanjutnya PT Telkom Indonesia menunjuk empat anak perusahaan untuk melaksanakan proyek tersebut, yakni, PT Infomedia, PT Telkominfra, PT Pins dan PT Graha Sarana Duta.

    “Keempat anak perusahaan ini kemudian menunjuk sejumlah vendor yang merupakan afiliasi dari sembilan perusahaan mitra. Namun dalam pelaksanaannya, proyek-proyek pengadaan tersebut diduga tidak pernah benar-benar dilakukan alias fiktif,” ucap Syahron.

    Syahron menyebutkan total nilai proyek dari kerja sama sembilan perusahaan tersebut bersama empat anak perusahaan PT Telkom Indonesia mencapai Rp431,7 miliar.

    Kejati DKI sebelumnya telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus PT Telkom Indonesia yaitu, AHMP, HM, AH, NH, DT, KMR, AIM, DP dan RI.

    Para tersangka disangkakan dengan pasal 2 ayat (1), pasal 3, Jo. pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka EF selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang,” kata Syahron.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemasangan CCTV perlu dikaji lebih mendalam agar tidak sia-sia

    Pemasangan CCTV perlu dikaji lebih mendalam agar tidak sia-sia

    pemasangan CCTV di area publik sangat dibutuhkan  warga. Terutama daerah yang rawan tindak kriminalitas dan tawuran

    Jakarta (ANTARA) – Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI mengkaji secara mendalam program pemasangan kamera pengintai (CCTV) di sejumlah areal publik agar tidak menjadi sia-sia.

    “Selama ini, belum pernah melihat adanya kajian seperti itu. Jadinya mubazir. Maka! Perlu dilakukan desain besar (grand design) terhadap CCTV di Jakarta,” kata Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Inggard Joshua dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Inggard mengatakan Pemprov DKI Jakarta selama ini belum pernah menganalisa kebutuhan kamera CCTV, misalnya untuk pemantauan debit air, kemacetan, hingga daerah rawan kriminalitas.

    Inggard meminta agar Diskominfotik DKI Jakarta menyesuaikan kebutuhan pemasangan CCTV. Seperti pembagian jenis kamera CCTV seperti apakah diperuntukkan bagi surveillance, analitic, ataupun local area network di masing-masing wilayah.

    Apalagi, sambung Inggard, pemasangan 100 titik CCTV di lingkungan permukiman warga salah satu bagian dari visi dan misi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung guna menekan angka kriminalitas di lingkungan masyarakat.

    “Itulah makannya diperlukan kajian secara menyeluruh. Desain besarnya, manfaatnya apa, di mana tempatnya dan jenis kamera apa yang dibutuhkan,” ujarnya.

    Inggard menekankan pemasangan CCTV di area publik sangat dibutuhkan warga. Terutama daerah yang rawan tindak kriminalitas dan tawuran.

    “Kalau tidak tertib, tidak aman, dan tidak kondusif, siapa yang mau berinvestasi. Jadi dengan adanya CCTV bisa membantu dan mengamankan lingkungan,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta Budi Awaludin memastikan tengah merancang desain besar CCTV. Nantinya, akan dikaji terkait kebutuhan CCTV yang akan dipasang di sejumlah wilayah.

    “Grand design ini nantinya kita akan kaji, karena ini masih menjadi perdebatan yang juga menjadi pertanyaan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan), apakah CCTV ini sebaiknya mengadakan sendiri atau sewa,” katanya.

    Budi juga menyampaikan, pemasangan CCTV di sejumlah wilayah merupakan salah satu indikator DKI Jakarta menuju kota global atau kota cerdas.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • 30 pelaku UMKM binaan ikuti bazar di Jakarta Selatan

    30 pelaku UMKM binaan ikuti bazar di Jakarta Selatan

    bazar yang telah berlangsung sejak Kamis (15/5)  hingga Jumat (16/5) hari ini juga dimeriahkan lomba tari yang diikuti 12 grup seni di wilayahnya

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 30 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan di Jakarta Selatan mengikuti bazar di Balai Warga Ciganjur, Jalan Warung Sila RT 02/05, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

    “30 pelaku UMKM binaan dari berbagai pengampu yang ikuti bazar serentak ini, sebelumnya telah mengikuti pelatihan kewirausahaan serta produknya telah dikurasi,” kata Camat Jagakarsa, Santoso dalam keterangannya yang diterima, Jumat.

    Santoso juga menyebutkan para pelaku UMKM menempati 15 stan yang telah disiapkan untuk berbagai bidang, mulai makanan, kriya dan lain sebagainya.

    Dia juga menyebutkan bazar yang telah berlangsung sejak Kamis (15/5) hingga Jumat (16/5) hari ini juga dimeriahkan lomba tari yang diikuti 12 grup seni di wilayahnya.

    “Selain itu ada pula talkshow (bincang-bincang santai) tentang pengelolaan keuangan dari PT Federal International Finance (FIF),” ucap Santoso.

    Santoso mengatakan antusias warga sangat positif terhadap bazar ini dengan melihat dari tingkat kunjungan sejak hari pertama kemarin.

    “Nantinya juga akan kita hitung omzet para UMKM agar kita bisa melihat dampak ekonomi adanya bazar ini,” katanya.

    Sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) menggelar Bazar Serentak di 43 Kecamatan selama dua hari, 15–16 Mei 2025.

    Kegiatan ini mengikutsertakan total 1.200-an pelaku usaha kreatif dari berbagai wilayah Jakarta untuk memamerkan produk unggulan mereka di bidang kuliner, fesyen, dan kerajinan.

    Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan kegiatan ini bertujuan mendorong geliat ekonomi lokal sekaligus membuka akses pemasaran yang lebih luas bagi pelaku UMKM binaan.

    “Bazar serentak ini adalah ruang temu antara para pelaku usaha dan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa produk-produk kreatif Jakarta bisa lebih dikenal, diapresiasi, dan tentu dibeli oleh warga sendiri,” ucapnya dalam keterangannya yang diterima, Kamis (15/5).

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pram akan buka lapangan kerja dan ruang aktivitas guna atasi tawuran

    Pram akan buka lapangan kerja dan ruang aktivitas guna atasi tawuran

    Pendekatan lain akan kami lakukan termasuk membuka sebanyak mungkin ruang untuk orang berolahraga dan lapangan pekerjaan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan menyediakan lapangan pekerjaan serta ruang untuk masyarakat beraktivitas guna mengatasi tawuran.

    Pramono menegaskan dirinya tidak hanya akan memfokuskan agar para pelaku tawuran mengikuti program “Manggarai Bersholawat”. Menurutnya, itu hanyalah salah satu alternatif yakni dengan mendekatkan diri pada Tuhan.

    “Sebenarnya saya tidak mendikotomikan persoalan orang berantem harus berselawat (sholawat). Nggak. Pendekatan lain akan kami lakukan termasuk membuka sebanyak mungkin ruang untuk orang berolahraga dan lapangan pekerjaan,” kata Pramono saat dijumpai di Jakarta Barat, Jumat.

    Pramono mengatakan hal itu memang yang dibutuhkan masyarakat khususnya anak-anak yang melakukan tawuran di Manggarai.

    Menurut Pramono, salah satu penyebab berulangnya tawuran di suatu lokasi karena ketidakberuntungan anak-anak di sana terkait pekerjaan.

    “Menurut saya solusinya lebih pasti karena memang seperti di Manggarai yang dibutuhkan anak-anak disana bisa bekerja dan saya akan melakukan itu. Selawat menjadi pintu masuk. Untuk hal yang lain akan kami lakukan,” kata Pramono.

    Pramono percaya, dengan menyediakan ruang beraktivitas untuk masyarakat misalnya kegiatan car free day (CFD) atau membuka taman selama 24 jam, maka energi yang dimiliki dapat disalurkan untuk hal-hal yang lebih positif.

    Sebelumnya, Pramono telah mengungkapkan rencananya untuk membuat program “Manggarai Bersholawat” sebagai upaya penyelesaian tawuran yang kerap terjadi di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan.

    Menurut Pramono, salah satu faktor pemicu maraknya terjadi tawuran di wilayah tersebut karena ketidakberuntungan anak-anak muda di sana.

    “Banyak yang belum punya pekerjaan tetap. Lalu sarana olahraga dan fasilitas lainnya juga kurang termanfaatkan. Sehingga saya akan mengagas apa yang dinamakan ‘Manggarai Bersolawat’,” kata Pramono.

    Pramono mengatakan dirinya akan mengundang kelompok-kelompok yang bertikai di sana untuk duduk bersama.

    Pramono menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam program ini bersifat kultural dan keagamaan. Ia menilai, tawuran yang terjadi tak bisa semata diselesaikan dengan cara-cara represif.

    Pramono menekankan bahwa program Manggarai Bersholawat akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, majelis taklim, dan pemangku kepentingan (stakeholder).

    Ia juga telah menginstruksikan Wali Kota Jakarta Selatan untuk segera mempersiapkan pelaksanaannya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono Anung tinjau RPTRA Kalijodo serta gagas revitalisasi

    Pramono Anung tinjau RPTRA Kalijodo serta gagas revitalisasi

    saya ingin memperbaiki yang dulu pernah ditinggalkan oleh para gubernur sebelumnya yang menurut saya baik

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meninjau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, Jakarta Barat serta berencana untuk segera merevitalisasi kawasan tersebut.

    Pramono menjelaskan lokasi tersebut kini terbagi dua yakni yang sudah dikelola secara penuh oleh kelurahan untuk tempat bermain anak-anak dan RPTRA yang dulunya dibangun Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

    “Seperti yang dulu saya sampaikan, saya ingin memperbaiki yang dulu pernah ditinggalkan oleh para gubernur sebelumnya yang menurut saya baik. Salah satu hal yang luar biasa menurut saya pada waktu itu, Kalijodo,” kata Pramono saat dijumpai di RPTRA Kalijodo, Jakarta Barat, Jumat.

    Terkait hal itu, Pramono pun telah menugaskan Kepala Dinas Pertamanan untuk membahasnya dengan pengelola RPTRA Kalijodo dalam kaitan perbaikan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat (pengunjung).

    Pramono berharap di sana nantinya bisa dimanfaatkan sebagai tempat berolahraga, berteater, dan lain sebagainya.

    “Mudah-mudahan dalam waktu enam bulan, RPTRA Kalijodo ini, wajahnya adalah wajah yang ramah kembali kepada kita semua untuk datang,” kata Pramono.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta M. Fajar Sauri mengatakan, rencana revitalisasi tersebut sudah didiskusikan bersama warga.

    Fajar menjelaskan dalam diskusi tersebut warga meminta agar nantinya disediakan lapangan olahraga yang sifatnya multifungsi untuk berbagai jenis olahraga.

    Tak hanya itu, akan disediakan pula teater yang bisa dipakai masyarakat atau komunitas untuk mengekspresikan diri di lokasi tersebut.

    “Kemudian kita juga melakukan penataan semacam ruang kontemplasi dan ruang meditasi untuk para pengunjung memulihkan diri (healing) dengan mendengarkan suara-suara alam,” kata Fajar.

    Fajar mengatakan, tak hanya kenyamanan, kemanan di RPTRA Kalijodo nantinya pun akan dijaga dengan menugaskan petugas keamanan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov DKI jadikan pengelolaan sampah sebagai program prioritas 2026

    Pemprov DKI jadikan pengelolaan sampah sebagai program prioritas 2026

    nanti akan ada alokasi yang cukup besar untuk penanganan sampah dari sumber di tahun 2026

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memasukkan pengelolaan sampah sebagai bagian program prioritas yang dituangkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

    “(Pengelolaan sampah) itu menjadi fokus kami di tahun 2026 sehingga nanti akan ada alokasi yang cukup besar untuk penanganan sampah dari sumber di tahun 2026,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Pengelolaan sampah menjadi hal penting karena menjadi masalah di Jakarta sejak lama. Jakarta tercatat menghasilkan sampah sebanyak 8.000 ton per hari.

    Adapun upaya pengelolaan sampah yang diupayakan salah satunya berkonsep kurangi, pakai kembali, dan daur ulang atau “reduce”, “reuse” dan “recycle” (TPS 3R) dan bank sampah di tingkat RW.

    Sementara itu, Komisi D DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengoptimalkan peran bank sampah di seluruh Rukun Warga (RW).

    Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan hal tersebut sejalan dengan program Pemprov DKI yang akan membentuk 870 bank sampah baru dan mengaktifkan kembali 852 bank sampah di seluruh RW di Jakarta.

    “Terkait bank sampah yang memang kita kan juga diminta pak gubernur di seluruh RW yang belum harus memiliki bank sampah,” ujar Yuke.

    Menurut dia, dengan mengoptimalkan peran bank sampah di setiap RW, maka mengurangi beban Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

    “Bank sampah nanti bisa menjadi penggerak untuk mengedukasi masyarakat, membuatnya untuk ikut terlibat, dan ikut aktif dalam mengolah sampah dari sumber,” ujar dia.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dinas LH Jaksel uji emisi 170 kendaraan bermotor di Pesanggrahan

    Dinas LH Jaksel uji emisi 170 kendaraan bermotor di Pesanggrahan

    dari 170 kendaraan yang ikut uji emisi, kendaraan roda empat berbahan bakar bensin yang lulus uji emisi sebanyak 34 unit

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan melakukan uji emisi sebanyak 170 kendaraan bermotor roda empat dan roda dua di lingkungan Kantor Kecamatan Pesanggrahan untuk memastikan bahwa kendaraan mematuhi standar lingkungan.

    “Kendaraan yang menjalani uji emisi terdiri atas 34 mobil berbahan bakar bensin, enam unit berbahan bakar solar, dan 67 sepeda motor,” kata Kepala Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Sudin LH Jaksel Tuty Ernawati Sapardin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Tuty merinci dari 170 kendaraan yang ikut uji emisi, kendaraan roda empat berbahan bakar bensin yang lulus uji emisi sebanyak 34 unit.

    Kemudian, kendaraan roda empat berbahan bakar solar lulus enam unit dan kendaraan roda dua berbahan bakar bensin lulus 61 unit dan tidak lulus enam unit.

    Sasaran uji emisi yang dilaksanakan pada Kamis (15/5) yakni kendaraan pribadi roda dua atau roda empat yang berbahan bakar bensin ataupun solar.

    Terhadap kendaraan yang tidak lulus uji emisi, kata Tuty, pihaknya meminta untuk melakukan pemeriksaan dan perbaikan mesin.

    Tuty juga menjelaskan uji emisi ini merupakan langkah nyata dalam menjalani Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang gas buang kendaraan bermotor dan upaya mengurangi polusi udara.

    “Semakin rutin kita melakukan uji emisi ini, maka polusi udara yang disebabkan gas buang kendaraan bermotor semakin berkurang, sehingga menciptakan lingkungan yang sejuk dan asri,” ucapnya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua Fraksi PSI DPRD DKI sebut Jokowi masuk bursa Ketum PSI

    Ketua Fraksi PSI DPRD DKI sebut Jokowi masuk bursa Ketum PSI

    kerja nyatanya sudah kami rasakan sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta patut menjadi calon Ketua Umum PSI

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta William Aditya Sarana menyatakan setuju dengan masuknya Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo sebagai calon Ketua Umum (Ketum) PSI.

    “Pak Jokowi yang kerja nyatanya sudah kami rasakan sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta patut menjadi calon Ketua Umum PSI,” kata William dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Wiliam yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Jakarta Barat itu menyatakan Pak Jokowi juga sudah memberikan kontribusi salah satunya menggagas ‘Partai Super Terbuka’ yang menginspirasi PSI menyelenggarakan Pemilihan Raya ini.

    “Oleh karena itu, wajar apabila kader PSI memberikan tempat yang istimewa baginya di sini,” ujarnya.

    Ia juga mengungkapkan bahwa nama Ketum PSI petahana Kaesang Pangarep disebut pada saat yang bersamaan dalam diskusi yang berlangsung di internal partainya.

    “Nama Mas Kaesang juga turut disebut dalam diskusi internal partai kami. Ia juga diharapkan bisa melanjutkan kepemimpinannya yang sudah baik ini ke depan,” kata dia.

    Komentar tersebut dilontarkan William berkaitan dengan Pemilihan Raya yang akan diselenggarakan menjelang Kongres Nasional PSI pada Juli 2025.

    Menurut dia, pemilihan raya ini diselenggarakan untuk memilih ketua umum sesuai dengan konsep ‘Partai Super Terbuka’ yang pernah dibicarakan oleh Pak Jokowi beberapa waktu lalu.

    Menurut William, konsep tersebut menemukan kecocokan dengan kader-kader PSI yang ingin agar pemilihan ketua umum (ketum)-nya diselenggarakan secara langsung, terbuka, dan transparan.

    “Semua kader PSI tanpa terkecuali bisa memilih siapa yang akan menjadi ketumnya nanti. Dalam rangka memudahkan semua anggota untuk menggunakan hak pilihnya, maka kami akan menggunakan aplikasi e-voting yang bisa diakses di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Ia menambahkan setelah melalui pertimbangan yang panjang dan matang, Pemilihan Raya ini ternyata sesuai dengan keinginan anggota-anggota PSI untuk mengadakan pemilihan ketua umumnya yang berlangsung secara terbuka, langsung, dan transparan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi kerahkan 511 personel amankan sidang Hasto

    Polisi kerahkan 511 personel amankan sidang Hasto

    Titik-titik krusial seperti kedatangan massa, kehadiran terdakwa, serta proses keluar-masuk ruang sidang menjadi fokus pengamanan kami

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 511 personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakpus dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri/Tipikor Jakarta Pusat.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan pola pengamanan kali ini merupakan kelanjutan dari strategi minggu sebelumnya, dengan beberapa penyesuaian berdasarkan dinamika lapangan.

    “Titik-titik krusial seperti kedatangan massa, kehadiran terdakwa, serta proses keluar-masuk ruang sidang menjadi fokus pengamanan kami,” kata Susatyo di Jakarta, Jumat.

    Ia menekankan sidang ini bersifat terbuka untuk umum, namun dengan pengawasan ketat untuk mencegah tindakan provokatif.

    Polisi kata Susatyo, telah menyiapkan area pemisahan bagi massa pro dan kontra agar tidak terjadi gesekan, dengan pendekatan persuasif kepada seluruh pengunjung.

    “Kami imbau massa untuk menempati areal masing-masing secara tertib. Setelah terdakwa tiba, Jalan Bungur Besar akan kami alihkan sementara demi kelancaran sidang,” ujarnya.

    Kapolres Jakarta Pusat berharap seluruh rangkaian sidang dapat berjalan aman, tertib, dan damai.

    “Kami jalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan kehormatan. Semoga pengamanan hari ini berjalan lancar tanpa gangguan,” ujarnya.

    Diketahui, sidang kasus Hasto kali ini mengagendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Saksi dimaksud, yakni anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2016-2024 Hasyim Asyari dan penyelidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arif Budi Raharjo.

    Dalam kasus tersebut, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi, yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka, pada rentang waktu 2019–2024.

    Sekjen DPP PDI Perjuangan itu diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun Masiku, melalui penjaga Rumah Aspirasi Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Periode 2017–2022 Wahyu Setiawan.

    Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebut memerintahkan ajudannya bernama Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam untuk mengantisipasi adanya upaya paksa dari penyidik KPK.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi awasi penurunan atribut ormas secara mandiri di posko Makasar

    Polisi awasi penurunan atribut ormas secara mandiri di posko Makasar

    Pengawasan  penurunan dan pembersihan spanduk ataupun atribut ormas di posko ormas wilayah Kecamatan Makasar ini sebagai bentuk dukungan terhadap Operasi Brantas Jaya 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian mengawasi penurunan atribut organisasi kemasyarakatan (ormas) secara mandiri di posko-posko yang berada di wilayah Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

    “Kegiatan pengawasan pembersihan atribut ormas di wilayah Makasar yang dilaksanakan secara mandiri oleh ketua maupun anggota ormas masing-masing,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Pengawasan penurunan dan pembersihan spanduk ataupun atribut ormas di posko ormas wilayah Kecamatan Makasar ini sebagai bentuk dukungan terhadap Operasi Brantas Jaya 2025.

    “Posko ormas di Kecamatan Makasar ini berjumlah empat. Semua telah dibersihkan, dicat, dan diturunkan atribut-atribut ormasnya secara mandiri, kemarin dari pukul 10.00-15.00 WIB,” ujar Nicolas.

    Hasil giat yang dilaporkan, antara lain penurunan atribut di posko ormas DPD Satria Banten di Jalan Pinang Ranti, Forum Betawi Rempug (FBR) di Jalan Permata, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB Jaya) di Jalan Cipinang Asem, dan FBR Gardu 109 di Jalan Jatiwaringin Raya.

    “Semua sudah dibersihkan dan cat secara mandiri dibantu dengan PPSU Kelurahan Cipinang Melayu Makasar,” ucap Nicolas.

    Lalu, pembersihan bendera dan spanduk ormas Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) sebanyak sembilan lembar. Rinciannya, tiga bendera di Jalan Pinang Ranti 1, tiga spanduk ormas FORKABI, dan tiga bendera di Jalan Raya Kalimalang.

    Penurunan atribut organisasi kemasyarakatan (ormas) secara mandiri di posko-posko yang berada di wilayah Makasar, Jakarta Timur, Kamis (15/5/2025). ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Timur.

    Adapun kegiatan penertiban ini merupakan strategi Kepolisian untuk menciptakan ruang publik yang bersih dari simbol-simbol yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

    Penertiban dilakukan secara tegas dan mengedepankan cara-cara yang humanis ini juga menjadi bentuk netralitas negara terhadap semua kelompok.

    “Kami berkomitmen menciptakan Jakarta Timur yang tertib, aman dan inklusif bagi seluruh warga. Tidak boleh ada simbol ormas yang mengintimidasi atau menciptakan kesan penguasaan wilayah,” jelas Nicolas.

    Nicolas memastikan operasi serupa akan terus dilakukan secara rutin untuk menjaga suasana aman, tertib dan harmonis di tengah masyarakat.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025