Xcloud.id

Category: Antaranews.com Nasional

  • Operasi Wira Waspada efektif jaring penyimpangan WNA di Jakarta

    Operasi Wira Waspada efektif jaring penyimpangan WNA di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kanwil Kemenkum DKI Jakarta Pamuji Raharja menyebut, operasi Wira Waspada yang digelar pada 14-16 Mei 2025 efektif menjaring penyimpangan yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) di Jakarta.

    “Adanya operasi gabungan (Wira Waspada) sangat efektif. Karena kegiatan ini memberikan efek jera kepada orang asing akan berpikir ulang jika masuk ke Indonesia untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang,” kata Pamuji usai rapat Tim Pora di Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis.

    Pamuji menyebut, operasi gabungan ini menjadi salah satu upaya yang seharusnya dilakukan berkelanjutan demi terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat.

    “Keinginan kami untuk diadakan bisa setiap bulan sekali itu efektifnya. Tapi, berhubung karena terbatasnya anggaran juga mungkin kita belum bisa melakukan itu,” ujar Pamuji.

    Selain itu, keterlibatan semua unsur mulai dari instansi pemerintah pusat, daerah, hingga pihak keimigrasian menjadi satu kesatuan utuh dalam memantau orang asing yang ada di wilayahnya masing-masing.

    “Harapan saya dengan setelah kegiatan Tim Pora bisa dilanjutkan dengan operasi gabungan. Jadi informasi-informasi dari semua teman-teman Tim Pora bisa lebih cepat mengetahui keberadaan orang asing dalam penyalahgunaan izin tinggal ataupun kegiatan-kegiatan yang tindak pidana,” jelas Pamuji.

    Adapun Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil mengamankan sebanyak 170 Warga Negara Asing (WNA) dari 27 negara lewat kegiatan operasi Wira Waspada yang digelar pada 14-16 Mei 2025 di Jadetabek.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 orang di antaranya tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan, 25 orang diduga memberikan keterangan yang tidak benar, 24 orang diduga memiliki sponsor atar penjamin fiktif dan 10 orang overstay.

    Pengamanan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat serta hasil pemantauan lapangan oleh petugas, dimana pengawasan dimulai pada 14 Mei lalu.

    Tim dari Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian melakukan koordinasi awal dengan pihak-pihak terkait, kemudian kami membagi regu untuk menyambangi lokasi para WNA yang berada di beberapa apartemen di Jadetabek yang menjadi target operasi.

    WNA yang diamankan dalam operasi ini paling banyak berasal dari Nigeria (61 orang), Kamerun (27 orang), Pakistan (14 orang), Sierra Leone (12 orang), Pantai Gading (8 orang) dan Gambia (8 orang).

    Para WNA tersebut diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, antara lain Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai Orang Asing Pemegang Izin Tinggal yang berada di wilayah Indonesia dan melebihi masa berlakunya.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pelajar di Jakut dilatih keterampilan teknisi sepeda motor

    Pelajar di Jakut dilatih keterampilan teknisi sepeda motor

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Utara melatih sejumlah pelajar dari sekolah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 17 Penjaringan, dalam keterampilan teknisi sepeda motor agar mampu membuka usahanya sendiri usai tamat sekolah.

    “Peserta pelatihan Mobile Training Unit (MTU) kali ini merupakan angkatan kedua yang dilaksanakan PPKD Jakarta Utara,” kata Instruktur Teknik Sepeda Motor dari Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Utara, Rinaldi Ilham di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan pelatihan ini diikuti 10 peserta itu dimulai sejak 5 Mei 2025 hingga 3 Juni 2025, yang dilaksanakan di Rusun Penjaringan Blok Mawar, Kelurahan Penjaringan.

    Selama pelatihan, lanjut Rinaldi, peserta diajarkan berbagai hal mulai dari dasar-dasar mesin, sistem kelistrikan dan bahan bakar, hingga suspensi dan transmisi.

    Pelatihan Mobile Training Unit (MTU) bidang kejuruan teknik sepeda motor juga mencakup perbaikan, pemeliharaan, dan modifikasi sepeda motor. Sehingga, diharapkan para peserta bisa menerapkan ilmu ini untuk berwirausaha atau bekerja.

    “Kami senang bisa mengikuti pelatihan tersebut karena mendapatkan banyak ilmu dan wawasan baru,” kata salah peserta, Eko Setiawan (20).

    Dalam pelatihan itu, instruktur juga memberikan materi teori dan praktik dengan sangat jelas dan detail, sehingga mudah dipahami.

    “Sudah dua pekan saya mengikuti pelatihan ini, banyak ilmu yang saya dapat. Mulai dari mencoba servis sepeda motor matic hingga kopling atau manual,” katanya.

    Dia berharap bisa membuka bengkel sepeda motor sendiri bersama kakaknya. “Insya Allah, ada rencana ingin membuka bengkel, semoga bisa terwujud. Tentunya saya akan terus berlatih agar bisa menjadi montir yang profesional,” ujarnya.

    Peserta lainnya Aditya (24) mengaku bersemangat untuk mengikuti pelatihan kejuruan teknik sepeda motor karena sejak kecil sangat menyukai dunia otomotif.

    “Saya berharap langsung mendapatkan kerja sesuai dengan keterampilan ini,” katanya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot: Parkir liar berkurang di Jakut akibat Operasi Berantas Jaya

    Pemkot: Parkir liar berkurang di Jakut akibat Operasi Berantas Jaya

    Jakarta (ANTARA) –

    Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara mengakui praktik parkir liar di daerah setempat berkurang di sejumlah titik akibat adanya Operasi Berantas Jaya digelar Polres Metro Jakarta Utara yang menyasar aksi premanisme dan pungutan liar.

    “Kami mengapresiasi Polres Metro Jakarta Utara yang melakukan kegiatan operasi premanisme di wilayah hukumnya dan ini sangat berdampak terhadap aksi parkir liar,” kata Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara Hendrico Tampubolon di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan parkir-parkir liar di beberapa titik di wilayah Jakarta Utara mengalami sedikit pengurangan setelah adanya operasi yang dilakukan kepolisian

    Menurut dia, ada perbedaan di beberapa titik, tinggal nanti ditindaklanjuti setelah premanisme ditangkap, unit parkir menjaga agar lokasi tersebut tidak dipergunakan kembali untuk parkir liar

    Ia mengatakan untuk tindak lanjutnya nanti mungkin dari unit parkir bisa membantu menghitung dan mengecek kembali sesuai dengan Pergub DKI Jakarta.

    Selain itu, Suku Dinas Perhubungan akan membantu menertibkan kembali lokasi parkir yang sudah ditertibkan.

    “Apakah memang itu dianggap lahan parkir yang bisa dipakai di jalan, atau memang itu yang perlu dibina oleh UP parkir sebagai salah satu pendapatan pemerintah daerah,” kata dia

    Hendrico berharap, operasi premanisme masih terus berlanjut dan memang benar-benar bisa diterapkan di setiap titik.

    “Termasuk ‘Pak Ogah’ yang di jalan-jalan agar bisa di tertibkan, tapi harus di pembinaan juga karena ini masalah berkaitan dengan masyarakat dan kebutuhan,” kata dia.

    Polres Metro Jakarta Utara (Polrestro Jakut) menggulung 299 orang yang diduga terlibat aksi premanisme dan pungutan liar di wilayah Kota Jakarta Utara selama Operasi Berantas Jaya 2025.

    “Dari 299 orang tersebut yang dilakukan penindakan hukum dan dilakukan penahanan sebanyak 25 orang,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuady dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan 258 orang yang diamankan dibina oleh Suku Dinas Sosial Jakarta Utara dan masih berproses 16 orang.

    “Kami konsentrasi terhadap keresahan masyarakat terhadap aksi-aksi premanisme,” kata dia

    Ia mengatakan untuk kasus premanisme yang ditangkap dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan ada lima kasus dan kasus debt collector dua kasus, kasus pemerasan 335 KUHP satu kasus, balap liar dan lainnya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator minta Pramono evaluasi terkait janji pasang CCTV batal

    Legislator minta Pramono evaluasi terkait janji pasang CCTV batal

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim meminta Gubernur DKI Pramono Anung untuk mengevaluasi janji-janji populis pada saat kampanye terkait pemasangan CCTV di seluruh RT-RW dan sarapan gratis batal dilaksanakan.

    “Tidak usah sungkan apalagi malu. Disesuaikan saja kalau memang tidak mungkin dilaksanakan. Janganlah memaksakan diri,” kata Lukman di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, janji populis pada saat kampanye Pilkada Jakarta 2024 yang sudah dibatalkan ada dua yaitu pemasangan CCTV di seluruh RT-RW di wilayah DKI Jakarta dan Program Sarapan Gratis.

    Bang Lukman, sapaan Lukmanul Hakim mengkhawatirkan fenomena tersebut membesar, sehingga bisa membingungkan masyarakat dan para pelaksana teknis yang ada di birokrasi.

    Oleh karena itu, dia meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur segera melakukan evaluasi total dan merumuskan program-program baru yang lebih relevan dan bisa dilaksanakan.

    “Program memang harus ideal, tapi jangan mengabaikan kenyataan ada masalah fiskal yang serius yang dihadapi semua pemerintahan di dunia,” ujarnya.

    Saat maju Pilkada 2024, pasangan Pram-Rano Karno menyampaikan 21 janji program yang terbagi dalam 5 sektor utama, yaitu Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Transportasi, dan Olahraga.

    Pada sektor Kesehatan berisi tiga program utama yaitu sarapan gratis, mendirikan rumah sakit di Cakung, dan Membentuk Pasukan Putih.

    Pada Sektor Ekonomi ada empat program utama, yakni bantuan permodalan UMKM Rp300 miliar, memperpanjang kontrak kerja PPSU, mengembangkan rumah hunian era Ahok, dan memastikan penyerahan kunci unit Kampung Susun Bayam.

    Untuk sektor pendidikan, Pramono-Rano Karno menjanjikan sekolah swasta gratis, perbaikan fasilitas khusus difabel di setiap sekolah, menaikkan gaji guru ngaji setara UMP, serta menuntaskan permasalahan guru honorer di Jakarta.

    Sedangkan di sektor transportasi ada lima program inti, yaitu memperpanjang rute MRT sampai ke Tangsel dan Bekasi, memperpanjang jalur MRT dari Monas sampai ke JIS, memperbanyak work from home untuk mengurangi kemacetan, memperjuangkan driver ojol menjadi pekerja formal dengan gaji UMR, serta memastikan Jaklingko gratis.

    Sektor kelima yang masuk dalam prioritas adalah olahraga, yang akan dilakukan dengan perbaikan Stadion VIJ Petojo Jakarta Pusat, menyediakan home based bagi Persija, membuat Jakmania Center di JIS, dan memperbaiki jalur sepeda.

    Lukmanul Hakim mengajak Pram dan Rano untuk merenungkan kembali program-program yang dijanjikannya dengan mengedepankan program yang relevan dengan kondisi terkini, dan memungkinkan secara fiskal.

    “Program bagus kalau duitnya tidak ada, sama saja bohong,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Melanggar, Imigrasi Jaktim sebut 15 WNA di deportasi

    Melanggar, Imigrasi Jaktim sebut 15 WNA di deportasi

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur Earias Wirawan menyebutkan sebanyak 15 Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di wilayah Jakarta Timur dideportasi karena melakukan pelanggaran selama periode Januari-Mei 2025.

    “Kalau untuk kasus pelanggaran tindakan administrasi keimigrasian (TAK) ditemukan 18 WNA, namun yang dideportasi ada 15 WNA,” kata Earias usai rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) di Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis.

    Sedangkan kasus pelanggaran WNA pada 2024 sebanyak 52 kasus.

    “Kita terus melakukan pengawasan. Karena terkadang orang asing mengajukan izin tinggalnya di Jakarta Barat, bisa saja dia berada di Jakarta Timur,” ujar Earias.

    Oleh karena itu, pihaknya terus bekerja sama dengan instansi terkait dan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Sudin Nakertransgi) untuk mengecek administrasi dan melakukan patroli pengawasan WNA di wilayah Jakarta Timur.

    “Jadi, konsep pengawasan harus paham dulu, sehingga apa yang dilakukan teman-teman Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) melakukan pengecekan, dan memastikan alamat dan kegiatannya sesuai dengan izin tinggalnya,” jelas Earias.

    Selain itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Sudin Nakertrans dan Kesbangpol Jakarta Timur dalam mendata tenaga kerja asing yang berada di wilayah itu.

    Jika ditemukan kejanggalan data, Imigrasi Jakarta Timur bersama pihak pemangku kepentingan terkait langsung turun ke lapangan mengecek keberadaan WNA sesuai data yang ada.

    “Terbagi ke semua-semua apartemen yang ada di wilayah Jakarta Timur, itu lumayan banyak. Ada kadang di kos-kosan yang di Otista, Pulogadung, itu juga tersebar,” ucap Earias.

    Selain itu, banyak tempat-tempat penginapan yang sifatnya tidak resmi atau berstatus tidak jelas. Sehingga, Imigrasi Jakarta Timur perlu mengecek kembali penginapan untuk mengetahui kejelasan posisi WNA.

    “Informasi dari masyarakat sangat kita butuhkan, tapi kegiatan kita juga kita maksimalkan. Tujuan ini untuk mensinergikan, untuk bertukar informasi mengenai bagaimana orang asing berinvestasi, apa saja yang dibutuhkan,” jelas Earias.

    Dalam operasi Wira Waspada yang digelar pada 14-16 Mei 2025, lanjut dia, Imigrasi Jakarta Timur menjaring empat WNA yang berasal dari Liberia, Nigeria, dan Mesir. WNA tersebut tersebar di kawasan Otista, Bassura, dan Pulogadung.

    Adapun Kepala Kanwil Kemenkum DKI Jakarta Pamuji Raharja menyebut, Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) menjadi upaya untuk memperkuat sinergi pengawasan orang asing untuk menjaga iklim investasi ketenagakerjaan di Jakarta.

    “Kami mendukung dan menyambut baik atas partisipasi anggota Tim Pora yang turut serta menjadi salah satu wujud bersama meningkatkan sinergi dalam memperkuat pengawasan orang asing,” katanya.

    Tim Pora terdiri atas Kantor Keimigrasian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas atau Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Warga diminta siapkan data pasien sebelum gunakan layanan ambulans

    Warga diminta siapkan data pasien sebelum gunakan layanan ambulans

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Unit Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah DKI Jakarta, Winarto mengingatkan masyarakat agar menyiapkan data diri pasien sebelum menggunakan layanan ambulans melalui aplikasi JAKI untuk memudahkan proses administrasi.

    “Siapkan data-data terkait identitas pasien seperti KTP, kartu keluarga pasien untuk memudahkan (proses administrasi),” ujar Winarto dalam talkshow “Tim Medis Reaksi Cepat, Solusi Tepat Penanganan Gawat Darurat” yang diadakan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Pusat Krisis Dan Kegawatdaruratan Kesehatan daerah DKI Jakarta, di Jakarta, Kamis.

    Warga Jakarta dapat memilih menu ambulans di aplikasi JAKI dan nanti akan terhubung dengan pusat layanan atau “command center”.

    Adapun saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki hampir 100 unit ambulans berbagai macam tipe seperti motor, sepeda listrik, dan kapal. Ambulans ini ditempatkan di lima wilayah Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

    “Contoh mungkin di Jakarta Pusat, jadi kita siapkan pos-pos ambulans dengan kurang lebih sekitar 15 sampai 20 pos, termasuk di wilayah yang lain juga seperti itu,” ujar Winarto.

    Ambulans juga ditempatkan di lokasi strategis di kegiatan tertentu seperti Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) untuk menangani kejadian kegawatdaruratan.

    Layanan ambulans yang ditujukan bagi warga Jakarta, tersedia 24 jam dan gratis. Walau layanan ditujukan bagi masyarakat DKI Jakarta, namun warga non-KTP DKI juga bisa memanfaatkan layanan kesehatan dari Tim Medis Reaksi Cepat.

    “Kalau bicara gawat darurat tidak pilih-pilih. Pastinya tetap kami fasilitasi, termasuk juga ketika bicara administrasi yaitu warga non-DKI Jakarta dan tidak mampu. Kami fasilitasi juga, dengan tidak kita pungut biaya kalau memang tidak mampu,” ujar Winarto.

    Masyarakat yang mengalami kendala dalam mendapatkan layanan ini, kata dia, dapat menghubungi nomor aduan pelanggan di nomor WhatsApp di 089666112119.

    “Atau nanti juga bisa istilahnya gunakan fasilitas media sosial jadi nanti bisa melalui kanal Instagramnya PK3D, yaitu @agdinkesdkijakarta, atau lewat X di @pk3ddinkesdki dan akun media sosial lainnya,” ujar dia.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkab usulkan renovasi SDN Pulau Harapan 01 Pagi yang rusak parah

    Pemkab usulkan renovasi SDN Pulau Harapan 01 Pagi yang rusak parah

    Jakarta (ANTARA) –

    Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mengusulkan merenovasi bangunan SD Negeri 01 Pagi Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, yang mengalami kerusakan parah, sehingga berdampak pada proses belajar dan mengajar di sekolah tersebut.

    “Bangunan sekolah ini sudah mengalami kerusakan parah di hampir seluruh bagian bangunan sekolah,” kata Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Aceng Zaeni usai meninjau sekolah tersebut di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan bangunan sekolah yang sudah berdiri sejak lebih dari 16 tahun itu kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar. Bangunan sekolah itu mengalami kerusakan pada plafonnya, tembok lapuk, toilet, hingga musala sudah nyaris roboh.

    “Bahkan, rumah dinas guru pun mengalami kondisi serupa,” kata dia.

    Aceng pun akan mengkomunikasikan masalah itu dengan Suku Dinas Pendidikan Kepulauan Seribu agar dapat dilakukan renovasi besar secara menyeluruh.

    “Kami berharap tahun 2026 renovasi bisa segera dilaksanakan,” kata dia.

    Pihaknya juga akan mendorong percepatan prosesnya dan segera bersurat kepada dinas terkait.

    Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SDN Pulau Harapan 01 Pagi Samsul Bahri mengapresiasi langkah cepat Pemkab Kepulauan Seribu untuk memenuhi kebutuhan belajar mengajar di sekolah itu.

    “Kami berharap rehab total SDN Pulau Harapan 01 Pagi bisa dipercepat menjadi tahun 2026,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tim Pora perkuat pengawasan orang asing untuk jaga investasi di DKI

    Tim Pora perkuat pengawasan orang asing untuk jaga investasi di DKI

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kanwil Kemenkum DKI Jakarta Pamuji Raharja menyebutkan, Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) akan memperkuat sinergi pengawasan orang asing untuk menjaga iklim investasi ketenagakerjaan di Jakarta.

    “Kami mendukung dan menyambut baik atas partisipasi anggota Tim Pora untuk meningkatkan sinergi dalam memperkuat pengawasan orang asing,” kata Pamuji dalam rapat Tim Pora di Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis.

    Menurut dia, pembentukan Tim Pora dapat mewujudkan pengawasan imigrasi yang terkoordinasi dan menyeluruh di wilayah Indonesia. Hal tersebut karena banyaknya masukan saran dan pertimbangan terhadap instansi terkait pengawasan orang asing.

    Timpora terdiri atas Kantor Keimigrasian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas atau Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat.

    Keterlibatan semua unsur dan instansi terkait dapat memberikan banyak informasi mengenai keberadaan orang asing yang mobilitasnya sangat tinggi.

    “Apalagi, Jakarta ini kan merupakan barometer atau cerminan Indonesia. Jadi, bisa menjadi wadah tukar menukar informasi sebagai antisipasi potensi kerawanan yang timbul terhadap kegiatan orang asing,” ujar Pamuji.

    Dia berharap dengan terbentuknya Tim Pora di setiap wilayah Jakarta dapat menjadi wadah perwujudan keamanan orang asing sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

    “Semoga dapat mengembangkan sinergitas sesama instansi Tim Pora dan wujud pengamanan orang asing sesuai tupoksi instansi. Sehingga, stabilitas nasional tetap terjaga dan terpelihara,” ucap Pamuji.

    Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur Earias Wirawan mengatakan, kolaborasi antar Tim Pora di wilayah Jakarta menjadi penting untuk pengawasan aktivitas orang asing.

    Hal ini menyangkut pada potensi gangguan sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan di Jakarta, khususnya Jakarta Timur.

    “Tentunya membangun sinergi antar instansi di Jakarta Timur, sehingga berkolaborasi memberikan pengawasan investor tenaga kerja asing,” kata Earias.

    Pengawasan orang asing, kata dia, menjadi tanggung jawab bersama demi mewujudkan penegakan hukum sebagaimana harapan bidang keimigrasian.

    Lalu, pelaksanaan ini sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur mengenai hal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya.

    “Pastinya undang-undang ini bertujuan menjaga tegaknya kedaulatan negara dan ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara, yang terdiri dari instansi pemerintah terkait baik di pusat atau daerah,” ujarnya.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ratusan pencari kerja di Jakbar ikuti pelatihan

    Ratusan pencari kerja di Jakbar ikuti pelatihan

    Jakarta (ANTARA) – Ratusan pencari kerja telah mengikuti pelatihan kerja yang diadakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Daerah (PPKD) Jakarta Barat sejak awal 2025.

    “Sebanyak 440 orang warga Jakbar sudah dilatih. Sasarannya para pencari kerja,” kata Kepala PPKD Jakbar Siti Nurbaiti di Jakarta, Kamis.

    Melalui pelatihan kerja itu, Siti berharap para peserta bisa mengembangkan keterampilannya, sehingga memiliki kualifikasi yang cukup untuk dunia kerja.

    “Ini menindaklanjuti program kerja Pak Gubernur (Pramono Anung) mengenai pelatihan kerja di tiap kelurahan. Harapannya, bisa menambah keterampilan untuk pengembangan diri dan semakin banyak lagi warga yang ingin mengikuti pelatihan kerja,” ujarnya.

    Salah satu pelatihan yang tengah berlangsung itu di Ruang Publik Terpadu ramah Anak (RPTRA) Bambu Kuning, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, yang diikuti 10 peserta.

    “Alhamdulillah selama 20 hari warga mendapatkan pelatihan perbaikan Air Conditioner (AC),” kata Siti.

    Seorang peserta, Imam (42) mengikuti pelatihan Mobile Training Unit (MTU) Asisten Teknisi Refrigasi Residental tersebut.

    Dirinya berencana mengembangkan bekal materi dan praktik selama 20 hari mengikuti pelatihan servis pendingin ruangan, sehingga bisa memiliki usaha perbaikan AC sendiri.

    “Saya berencana kembangkan ilmunya. Mudah-mudahan punya usaha servis AC,” tuturnya usai mengikuti penutupan pelatihan MTU Asisten Teknisi Refrigasi Residental di RPTRA Bambu Kuning.

    Untuk bisa memiliki usaha tersebut, lanjut Imam, butuh kesiapan yang matang. Selain bekal pelatihan, dirinya juga membutuhkan kelengkapan peralatan servis AC.

    “Saya belum punya alat untuk servis AC, seperti mesin steam, alat mengisi freon (refrigent) dan sebagainya. Pelan-pelan dulu, yang penting saya sudah tau (paham) cara servis AC,” kata dia.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wabup tinjau pembangunan pengelolaan air limbah di Pulau Panggang

    Wabup tinjau pembangunan pengelolaan air limbah di Pulau Panggang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Aceng Zaeni meninjau area yang menjadi lokasi pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), yang ada di Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kamis.

    “Kami memastikan proses pembangunan SPALD di Kelurahan Pulau Panggang bisa terlaksana dengan baik dan lancar,” kata Aceng di Jakarta, Kamis.

    Setelah melakukan peninjauan, pihaknya akan melakukan komunikasi bersama Sumber Daya Air, Suku Dinas Pendidikan dan Taman Nasional Kepulauan Seribu agar pembangunan sistem pengelolaan air limbah itu bisa berjalan lancar.

    “Kami ingin pembangunan di Kepulauan Seribu terus berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kepulauan Seribu, Mustajab mengatakan pihaknya akan menyiapkan sejumlah infrastruktur, diantaranya sanitasi berbasis lingkungan, penyediaan air bersih, dan abrasi tanggul untuk mendukung destinasi wisata di Kepulauan Seribu.

    Tak hanya itu, pihaknya juga meninjau lahan di Pulau Pramuka yang akan dibangun sistem pengolahan air limbah dengan kapasitas 400 meter kubik (m3) per hari, sehingga diharapkan seluruh warga ikut mendukung agar limbah domestik disambungkan ke jaringan yang sudah disiapkan.

    Di Pulau Panggang, kata dia, ada dua pembangunan di tahun ini. Untuk zona pertama, berada di samping Kantor Kelurahan Pulau Panggang dan zona kedua berada di samping rumah panggung milik Suku Dinas Perumahan Kepulauan Seribu.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025