Category: Antaranews.com Nasional

  • Sepuluh hotel bintang lima di Jakarta wajib tampilkan budaya Betawi

    Sepuluh hotel bintang lima di Jakarta wajib tampilkan budaya Betawi

    mau tidak mau, suka tidak suka, maka sebagai kota global yang saat ini masih menjadi ibu kota negara, salah satu identitas simbol utama Jakarta adalah Betawi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan 10 hotel bintang lima di ibu kota untuk menampilkan budaya Betawi dalam program “Balairung Sedaya”.

    Program ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan identitas Jakarta sebagai kota global.

    “Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, mau tidak mau, suka tidak suka, maka sebagai kota global yang saat ini masih menjadi ibu kota negara, salah satu identitas simbol utama Jakarta adalah Betawi,” kata Pramono di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu.

    Program “Balairung Sedaya” merupakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 10 hotel berbintang lima dalam pengembangan ruang seni dan budaya.

    Melalui program ini, hotel-hotel tersebut diwajibkan menampilkan unsur budaya Betawi secara nyata, mulai dari dekorasi, pelayanan, hingga kuliner.

    Pramono pun berpesan agar program tersebut benar-benar dijalankan dan dibina dengan baik.

    “Begitu orang dari mana saja datang ke hotel-hotel, ada 10 Hotel berbintang lima, maka warna budaya Betawinya nampak sekali, bahkan makanannya pun akan menjadi makanan khas Betawi,” kata Pramono.

    Khusus di Hotel Borobudur, makanan khas Betawi akan disajikan penuh selama dua bulan. Sementara penyambutan dan tampilan budaya Betawi akan diterapkan sepanjang waktu.

    Saat Pramono hadir dalam acara Seremonial Penandatanganan Kesepakatan bersama dan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi di Hotel Borobudur, tampak beberapa ornamen khas Betawi seperti Kembang Kelapa pun sudah terpajang.

    Bahkan, staf hotel juga tampak mengenakan pakaian khas budaya Betawi.

    Diketahui, kerja sama antara Pemprov dan hotel-hotel ini akan berlangsung selama lima tahun ke depan. Adapun sepuluh hotel bintang lima yang terlibat dalam program ini, yakni Hotel Borobudur Jakarta, Grand Sahid Jaya Jakarta, Hotel Pullman Jakarta, The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Kebayoran Park Hotel.

    Selain itu, Hptel JS Luwansa, Hotel Discovery Ancol, Hotel Bellezza, Hotel Ciputra Jakarta, dan Artotel Mangkuluhur Jakarta

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Jakbar sosialisasikan tata cara pemotongan hewan kurban

    Pemkot Jakbar sosialisasikan tata cara pemotongan hewan kurban

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat melalui Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) menyosialisasikan tata cara pemotongan hewan kurban di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Rabu.

    “Tidak semua pelaku penyembelihan hewan kurban itu paham benar pentingnya kesehatan hewan dan daging. Perlu penanganan daging yang baik dan benar, sehingga akan menghasilkan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH),” kata Kepala Bagian Perekonomian Pemkot Jakbar Febriandri Suharto di Jakarta, Rabu.

    Pada umumnya, lanjut dia, penyembelihan hewan kurban dilakukan di sejumlah tempat seperti, halaman masjid, rumah, mushala dan kantor.

    “Untuk mendapat daging hasil pemotongan hewan kurban, perlu pemeriksaan hewan sebelum dipotong (ante mortem) dan daging (setelah dipotong/post mortem) oleh Suku Dinas KPKP Jakbar,” kata dia.

    Melalui kegiatan sosialisasi ini, lanjut Febriandri, diharapkan pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan hewan dan daging kurban meningkat.

    “Jadi, setelah ikut kegiatan ini bisa melakukan pemeriksaan sendiri kesehatan hewan dan daging kurbannya apabila tidak terjangkau petugas. Tetapi, tetap perhatikan protokol kesehatan,” kata dia.

    Dalam kegiatan ini, Sudin KPKP Jakarta Barat memberikan bantuan terpal kepada 50 peserta panitia pemotongan hewan kurban.

    Hingga kini, Sudin KPKP Jakbar telah melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di 51 lokasi penampungan hewan kurban yang tersebar di delapan kecamatan di Jakarta Barat.

    Total hewan kurban yang diperiksa mencapai 3.628 ekor yang terdiri dari sapi, kambing, dan domba.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Relawan Solmet datangi Polres Jaksel terkait ijazah palsu Jokowi

    Relawan Solmet datangi Polres Jaksel terkait ijazah palsu Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Relawan pendukung Jokowi dan Prabowo-Gibran, Solidaritas Merah Putih (Solmet) mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    “Ini saya dipanggil untuk melakukan klarifikasi atas pelaporan dari Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo CS dalam hal ijazah palsu yang dituduhkan kepada Jokowi,” kata Ketua Umum Solmet, Silvester Matutina kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu.

    Silvester mengatakan dalam pemanggilan ini selain memberikan klarifikasi juga memberikan bukti-bukti untuk dilengkapi.

    Adapun pihaknya menyoroti 26 tangkap layar video (video screenshot) yang telah dilaporkan oleh pihak Peradi Bersatu.

    “Memang waktu itu ada di acara TV ya, kalau gak salah saya jadi narasumber termasuk saudara Roy Suryo dan kebetulan abang-abang dari Peradi Bersatu ini ikut nonton acara itu langsung live di studionya,” jelasnya.

    Dalam keterangan Peradi Bersatu, kata dia, Roy Suryo tidak punya bukti kapan ijazah dipalsukan, tahun berapa terbit dan siapa yang melakukan. Maka hal ini dinilainya dapat membunuh karakter Jokowi.

    “Dengan seenaknya menuduh orang dan membunuh karakter Pak Jokowi,” ucapnya.

    Didampingi Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan yang berstatus sebagai pelapor, Silvester tiba di Polres Metro Jakarta Selatan sekitar pukul 13.00 WIB.

    Sebelumnya, pihak pelapor dari Advocate Public Defender yang tergabung dalam Peradi Bersatu menduga Roy Suryo Cs telah melakukan penghasutan dengan menuding ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo palsu pada Selasa (13/5).

    Para advokat itu pun melaporkan Roy Suryo Cs ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPKP Jakbar periksa hewan kurban yang dijual di trotoar

    KPKP Jakbar periksa hewan kurban yang dijual di trotoar

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang dijual di pinggir jalan atau trotoar.

    “Pasti kita lakukan pemeriksaan. Kita melakukan teknis pemeriksaan hewannya saja,” kata Kasudin KPKP Jakbar Novy C. Palit saat dikonfirmasi, Rabu.

    Novy mengatakan bahwa pihaknya hanya bertugas secara teknis untuk melakukan pemeriksaan, namun tidak tidak berwenang dalam menentukan titik-titik lokasi penjualan hewan kurban.

    “Kalau untuk lokasinya itu sudah ada SK (Surat Keterangan) Wali Kota. Kalau untuk penentuan lokasi, kita tidak ada wewenang di situ. Cuma kita hanya melakukan pemeriksaan secara teknisnya, saja pasti kita lakukan,” ujar Novy.

    Novy mengatakan hal itu menyusul merebaknya lokasi-lokasi penjualan atau penampungan hewan kurban yang berada di pinggir jalan atau trotoar di Jakarta Barat, salah satunya di wilayah Tawakal, Grogol Petamburan.

    Hingga kini, kata dia, pihaknya telah melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di 51 lokasi penampungan hewan kurban yang tersebar di delapan kecamatan di Jakarta Barat.

    Total hewan kurban yang diperiksa mencapai 3.628 ekor yang terdiri dari sapi kambing dan domba.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) menjamin tempat pemotongan hewan kurban di wilayah setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Insya Allah tidak ada penampungan hewan kurban di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan,” kata Wali Kota Jakbar Uus Kuswanto saat dihubungi ANTARA di Jakarta pada Kamis (1/5).

    Adapun ketentuan tempat pemotongan hewan kurban di Jakarta masih berpatokan pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pemotongan hewan kurban di Jakarta.

    “Kita masih menunggu Pergub baru ya terkait ketentuannya. Tapi sementara kita masih berpegangan pada ketentuan di Pergub 10 tahun 2022 itu,” kata Uus.

    Dalam Pergub tersebut, persyaratan teknis utama yang mesti dipenuhi adalah memadainya fasilitas pemotongan, lahan pemotongan, akses air bersih, penampungan limbah, tempat perebusan, badan dan peralatan disinfeksi, kondisi kesehatan panitia, penyediaan kandang isolasi dan karantina, lokasi yang tidak rawan banjir dan tidak mengganggu ketertiban umum.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Maman luncurkan Holding UMKM Klaster Kelautan dan Perikanan

    Menteri Maman luncurkan Holding UMKM Klaster Kelautan dan Perikanan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meluncurkan Holding UMKM pertama di klaster Kelautan dan Perikanan, yang melakukan ekspor produk hasil perikanan ke China.

    “Holding UMKM ini akan mempertemukan pengusaha mikro dengan pengusaha besarnya sehingga rantai pasok produksi dan pasar penjualan yang jelas,” kata Menteri UMKM Maman Abdurahman dalam kegiatan Kick off Program Holding UMKM klaster Kelautan dan Perikanan di Muara Baru Penjaringan Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan Holding UMKM merupakan instrumen yang akan dibangun untuk memperkuat sektor UMKM di Indonesia dan pihaknya menargetkan ada 10 sektor yang akan dikembangkan.

    “Nanti kami akan akan dilebarkan lagi dan evaluasi program ini agar UMKM naik kelas,” kata dia.

    Namun, akan dilakukan secara bertahap dan akan dievaluasi bersama agar terbangun sistem ekonomi yang baik.

    Menurut dia, struktur perekonomian didominasi usaha mikro dengan jumlahnya 30 juta pelaku UMKM dan 99 persen bergerak di sektor mikro.

    Kementerian UMKM mencatat ada 57 juta usaha mikro kecil menengah yang tersebar di Indonesia dan semua belum terhubung dengan baik antara pengusaha kecil dan menengah.

    Ia mencontohkan Holding UMKM yang pertama di klaster perikanan dan kelautan adalah PT Satya Komira Trinadi Perkasa yang mengekspor satu kontainer ikan layur seberat 27 ton dengan nilai Rp1,2 miliar ke China pada hari ini.

    Menurut Maman, perusahaan itu bekerja sama dengan pelaku usaha mikro yakni nelayan dan pemindang ikan yang jumlahnya 500 orang lebih untuk menyukseskan kegiatan ekspor ini.

    Perusahaan ini dengan mitranya akan memberikan dorongan modal kepada pelaku mikro untuk memproduksi dan hasil produksi diolah perusahaan untuk diekspor ke luar negeri.

    “Kalau pelaku ekonomi mikro ini ditinggal, maka mereka akan kesulitan untuk tumbuh. Kami hadir melalui program ini untuk mempertemukan mereka,” ujarnya.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman meresmikan Holding UMKM dan pengiriman 27 ikan layur ke China dari kawasan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (28/5/2025). ANTARA/Mario Sofia Nasution

    Sementara itu, Direktur Utama PT Satya Komira Trinadi Perkasa Emil Arifin mengaku usaha yang dijalankannya ini dulunya merupakan perusahaan mikro dan secara perlahan dapat tumbuh mendapatkan bantuan dana dari berbagai pihak.

    “Kami bekerja sama nelayan di hulu hingga pemindang di hilir ini untuk memperkuat sektor perikanan dan kelautan,” ujarnya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI rutin adakan pelatihan keamanan pangan untuk pelaku usaha

    KAI rutin adakan pelatihan keamanan pangan untuk pelaku usaha

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta rutin mengadakan pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji (KPSS) pada pemilik usaha makanan dan minuman di area stasiun operasional Daop 1 untuk memastikan keamanan produk yang mereka jual.

    “Dengan pelatihan ini, KAI ingin menjamin bahwa makanan dan minuman yang dijual di area stasiun aman dikonsumsi serta memenuhi standar kesehatan. Ini juga sebagai upaya meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan kami,” ujar Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, di Jakarta, Rabu.

    Adapun kegiatan pelatihan melibatkan perwakilan KAI Services dan tim dari Unit Kesehatan Daop 1, tim suku dinas kesehatan serta puskesmas. Materi pelatihan mencakup higiene perorangan, sanitasi lingkungan, potensi cemaran pangan, serta prosedur penyajian makanan yang memenuhi standar kesehatan.

    Peserta yang dinyatakan lulus akan memperoleh Sertifikat Pelatihan KPSS yang dapat diverifikasi secara daring melalui situs resmi Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

    Pelatihan semacam ini diselenggarakan secara rutin dan gratis sebagai bentuk kolaborasi antara KAI dan instansi terkait untuk meningkatkan kualitas layanan di lingkungan stasiun.

    Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji (KPSS) Batch II Tahun 2025 diadakan di Ruang Rapat Jayakarta, Kantor Daop 1 Jakarta pada Selasa (27/5), diikuti para tenant di bidang usaha makanan dan minuman di wilayah operasional Daop 1.

    Dalam sambutannya, Plt. Manajer Kesehatan Daop 1 Jakarta, Muhammad Wahyu Santoso, mengatakan pelatihan ini menjadi langkah penting dalam mencegah penyebaran penyakit bawaan makanan serta mendukung ekosistem makanan yang aman dan sehat di stasiun.

    Sementara itu, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, Novita Suprapto Wati menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari Standar Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan pembekalan menyeluruh kepada para penjamah pangan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Uji emisi kendaraan hanya butuh waktu 5-10 menit

    Uji emisi kendaraan hanya butuh waktu 5-10 menit

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyatakan kegiatan uji emisi kendaraan bermotor hanya membutuhkan waktu lima hingga 10 menit dan gratis, khususnya bagi warga Jakarta.

    “Pemilik kendaraan bermotor yang ingin melakukan uji emisi kendaraannya di bengkel-bengkel, langsung memberikan fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan),” ujar Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH DKI Jakarta, Erni Pelita Fitratunnisa, dalam Podcast Rabu Belajar bertema “Uji Emisi untuk Kebaikan Udara di DKI Jakarta” di Jakarta, Rabu.

    STNK dibutuhkan untuk memasukkan data terkait jenis kendaraan, jenis bahan bakar minyak (BBM), tipe mesin, dan lainnya. Setelahnya, petugas melakukan pemeriksaan dengan memasukkan alat ke dalam knalpot.

    “Dari sana itu akan terlihat hasilnya, bagaimana kondisi-kondisi mesin dan lain sebagainya yang ditandai dengan misalnya parameter yang keluar ada karbonmonoksida, karbondioksida, hidrokarbon, dan oksigen,” kata Erni.

    Adapun kendaraan yang ternyata tak lulus uji, harus menjalani perawatan di bengkel. Erni mengatakan, penyebab kendaraan tak lulus antara lain karena pembakaran tidak sempurna akibat dari kondisi mesin, karburator, lalu bahan bakar yang tersumbat, fungsi knalpot yang rusak, dan faktor lainnya.

    Hasil uji emisi berlaku satu tahun, sehingga pemilik kendaraan dapat mengikutsertakan kendaraannya untuk uji emisi di tahun berikutnya.

    Selain di bengkel-bengkel, uji emisi bisa dilakukan di kantor DLH DKI pada hari Senin hingga Jumat mulai pukul 08.00 -15.00 WIB atau kantor suku dinas lingkungan hidup di lima kota administrasi Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ada sanksi sosial terhadap kendaraan belum diuji emisi

    Ada sanksi sosial terhadap kendaraan belum diuji emisi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan sanksi sosial bagi kendaraan bermotor yang belum diuji emisi sebagai upaya meningkatkan kepatuhan warga melakukan uji emisi kendaraannya.

    “Di Pasar Mayestik (Jaksel), saat masuk parkir itu langsung ada sounding (pemberitahuan melalui suara bahwa) kendaraan dengan nomor polisi belum dilakukan uji emisi. Dan itu menjadi efek kepada masyarakat. Malu juga dibacakan,” kata Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Erni Pelita Fitratunnisa di Jakarta, Rabu.

    Erni dalam Podcast Rabu Belajar bertema “Uji Emisi untuk Kebaikan Udara di DKI Jakarta” mengatakan, Pemprov DKI berupaya memperluas lagi lokasi-lokasi parkir untuk diterapkan sanksi sosial seperti di Pasar Mayestik.

    Sanksi sosial ini, kata Erni, merupakan salah satu dari tiga kebijakan besar yang mendukung suksesnya implementasi uji emisi di Jakarta.

    Kebijakan lain yang diterapkan yakni sanksi tilang. Erni menyampaikan, sanksi uji emisi kendaraan bermotor sudah tiga kali dilaksanakan.

    “Itu grafiknya langsung melonjak naik. Artinya tingkat kepatuhan masyarakat langsung tinggi. Tapi, ternyata penerapan itu hanya berlaku satu hari. Jadi, ada pertimbangan dari tim untuk ditunda dulu pelaksanaan sanksi tilang,” kata dia.

    Kebijakan lainnya yakni memasukkan koefisien (faktor) terkait dengan uji emisi ke dalam penerapan tarif pajak kendaraan bermotor.

    Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sudah menetapkan koefisien ini, namun Pemprov DKI masih melakukan kajian secara lebih mendetail untuk menerapkannya.

    Adapun uji emisi dilakukan guna mengukur kepatuhan masyarakat khususnya pemilik kendaraan bermotor terkait kelayakan efisiensi pembakaran mesin kendaraan dan kadar polutan yang dihasilkan. Di sisi lain, pemerintah ingin membangun kesadaran warga tentang andil mereka terhadap kondisi kualitas udara.

    Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan uji emisi secara gratis terhadap sebanyak 1.692.618 kendaraan roda empat maupun roda dua sejak tahun 2020 hingga 2024. Dari jumlah ini sebanyak 1.544.773 merupakan kendaraan roda empat. Sedangkan sisanya, yakni 147.845 adalah kendaraan roda dua

    Tingkat kelulusan untuk kendaraan roda empat yang diuji mencapai 98,2 persen, sementara kendaraan roda dua sebesar 82,3 persen.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kader PSI bawa bukti tambahan dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi

    Kader PSI bawa bukti tambahan dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi kembali menyambangi Polda Metro Jaya dengan membawa sejumlah bukti tambahan terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    “Kenapa saya hadir? Pertama, menambahkan bukti-bukti kemarin, kedua pemeriksaan pengembangan,” kata Dian saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu.

    Saat dikonfirmasi mengenai bukti tambahan apa yang dibawa olehnya, dia menjelaskan membawa banyak bukti tambahan salah satunya diska lepas (flashdisk).

    “Di dalam flashdisk ada video, ada foto, ada screenshot dan lain-lainlah,” ucap Dian.

    Dian sendiri tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 13.30 WIB untuk memenuhi undangan klarifikasi terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Sebelumnya, Dian Sandi pun dicecar 25 pertanyaan soal dugaan ijazah palsu Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) saat memenuhi undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya pada Senin (19/5).

    Dia menyebutkan pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik seputar soal apakah dirinya mengenal Jokowi secara personal.

    Polda Metro Jaya menyebutkan proses penyelidikan terhadap laporan polisi tentang kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi masih berjalan.

    “Laporan polisi yang ditangani oleh Subdit Kamneg itu masih berjalan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Jumat (23/5).

    Hingga saat ini, lanjut dia, pihaknya telah mengambil keterangan dari 29 saksi terkait peristiwa ini.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Jakbar sosialisasikan tata cara pemotongan hewan kurban

    Pedagang hewan kurban di Kebon Jeruk tak masalah diperiksa Sudin KPKP

    Jakarta (ANTARA) – Pedagang hewan kurban Putra Jakarta Farm yang berada di Jalan Meruya Ilir, RT 01/RW 01, Kebon Jeruk, Syaiful Anwar mengaku tidak ada masalah bila petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat melakukan pemeriksaan.

    Dia juga tidak khawatir jika ditemukan penyakit pada hewan kurbannya saat pemeriksaan yang dilakukan Sudin KPKP Jakbar.

    “Saya dukung ada kontrol dari pemerintah, terutama dari Sudin KPKP untuk melakukan pengecekan. Itu kan untuk menjamin kesehatan hewan kurbannya juga,” kata dia di Jakarta, Rabu.

    Melalui pemeriksaan itu, penyakit-penyakit yang ditemukan dalam tubuh hewan kurbannya dapat segera diberikan obat, sehingga tidak menularkan ke hewan lainnya.

    “Saya juga disuruh laporan kalau ada apa-apa, dan itu tidak masalah. Senang malah kalau ada,” kata Syaiful.

    Menurut dia, penyakit yang rawan muncul pada hewan kurban terutama saat musim hujan adalah sakit mata, pilek dan batuk (ISPA) dan sebagainya.

    “Kalau hari-hari kayak gini paling pilek, sakit mata. Nah untuk mengatasinya lewat suntik imun, vitamin gitu. Makanya, perlu pemeriksaan,” katanya.

    Jumlah hewan kurban yang dimilikinya saat ini mencapai 100 ekor, 50 ekor sapi dan 50 ekor kambing. Sebagian dari hewan-hewan tersebut sudah dipesan pembelinya.

    Untuk harganya sendiri, kata Syaiful, harga sapi dijual dengan harga Rp23 juta hingga Rp75 juta/ekor. Sementara, kambing dijual dengan harga Rp3 juta hingga Rp8 juta/ekor.

    Sebelumnya, Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Barat Novy C. Palit meminta warga untuk memperhatikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan stiker hewan sehat sebelum membeli hewan kurban.

    Novy menegaskan bahwa SKKH dan stiker adalah bukti bahwa hewan kurban bersangkutan sudah diperiksa oleh Dinas KPKP dan dinyatakan sehat.

    “Imbauan kita, beli hewan kurban yang sudah diperiksa oleh petugas dari Dinas KPKP DKI Jakarta. Cara tau hewan itu sudah diperiksa, ada surat-suratnya. Ada SKKH dari Jakarta, kemudian kita beri stiker juga,” kata Novy kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/5).

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.