Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan penajaman prioritas belanja modal, khususnya untuk pembangunan infrastruktur, mulai dari sarana dan prasarana transportasi, permukiman, hingga pengendalian banjir.
Hal itu disampaikan menyusul realisasi belanja modal pada tahun 2024 sebesar Rp11 triliun atau 84,72 persen dari total anggaran Rp12,98 triliun.
“Pemprov DKI Jakarta telah dan terus melakukan penajaman prioritas belanja modal,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin.
Di sektor transportasi, kata Rano, DKI tengah membangun sarana dan prasarana MRT fase 2A rute Bundaran HI-Kota yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2029. Sementara itu, LRT Jakarta rute Velodrome-Manggarai juga ditargetkan beroperasi pada tahun 2026.
Selanjutnya di bidang pengendalian banjir, Pemprov DKI akan melakukan inventarisasi aset untuk menciptakan ruang terbuka hijau (RTH), khususnya di kawasan permukiman padat.
“Agar lokasi RTH dirasakan manfaatnya serta selaras dengan strategi adaptasi perubahan iklim,” katanya.
Pemprov DKI, lanjut Rano, juga telah melakukan program peningkatan kualitas permukiman sebagai upaya revitalisasi kawasan kumuh.
Pada tahun 2024, program tersebut telah terealisasi sebesar 92,34 persen atau setara Rp342,39 miliar di 63 RW seluruh kota/kabupaten administrasi.
“Untuk memperkuat layanan publik dan akuntabilitas, anggaran integrasi layanan satu pintu ditingkatkan melalui platform Jak Evo dan super app JAKI serta penguatan infrastruktur TIK sebagai fondasi smart city,” katanya.
Capaian realisasi belanja modal Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2024 sebesar 84,72 persen menjadi perhatian sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta.
Fraksi Partai Gerindra menilai capaian belanja modal 2024 belum maksimal. Padahal, belanja modal berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan publik.
Fraksi Partai Golkar menilai serapan belanja modal itu menunjukkan bahwa proses penganggaran dan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya efektif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.
Fraksi PKB menilai bahwa dominasi belanja operasional yang mencapai lebih dari 70 persen dari total belanja mencerminkan tingginya ketergantungan APBD pada pembiayaan birokrasi, dibanding belanja yang bersifat produktif dan berdampak langsung pada masyarakat.
Fraksi PKS menilai capaian tersebut disebabkan oleh masih terdapatnya sejumlah pengelolaan belanja yang lemah dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengeluaran.
Sementara itu, Fraksi PAN menekankan pentingnya peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek-proyek pemerintah untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan dapat terserap secara maksimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
