Category: Antaranews.com Nasional

  • Bulog salurkan bantuan beras kepada 218.921 penerima di Jakarta

    Bulog salurkan bantuan beras kepada 218.921 penerima di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten menyalurkan bantuan beras dalam Program Bantuan Pangan kepada 218.921 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Jakarta.

    “Untuk DKI Jakarta ada 218.921 PBP. Tonasenya 2.189.210 kilogram (kg),” kata Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten Rizky Puspitasari saat ditemui di Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis.

    Rizky mengatakan, penyaluran ini dilaksanakan dalam dua bulan alokasi. Adapun sejumlah 4.378 ton yang disalurkan untuk wilayah DKI Jakarta.

    Angka ini mengejar target nasional, yakni sebanyak 18.277.083 PBP. “Kalau di Setiabudi itu 44 PBP yang menerima pada hari ini,” katanya.

    Pihaknya menargetkan penyaluran bantuan beras di Jakarta rampung pada akhir Juli 2025. Diharapkan semua penerima mendapatkan bantuan secara merata.

    Dia mengatakan, PBP ini adalah kepedulian pemerintah kepada seluruh rakyat terutama kepada yang membutuhkan.

    Pemerintah melalui Perum Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan berupa 20 kg beras per penerima yang merupakan bagian dari distribusi 4.378 ton beras untuk 218.921 penerima bantuan pangan (PBP) di wilayah DKI Jakarta sebagai bentuk kepedulian negara terhadap rakyat kecil.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakaian terbuka bukan jadi pemicu utama kekerasan seksual

    Pakaian terbuka bukan jadi pemicu utama kekerasan seksual

    Jakarta (ANTARA) – Psikolog klinis dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) DKI Jakarta, Noridha Weningsari mengemukakan, pakaian terbuka bukan menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan seksual pada perempuan.

    Dia dalam kegiatan “Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan” di Jakarta, Kamis, mengatakan, dalam sebuah pameran yang memperlihatkan pakaian-pakaian korban kekerasan seksual, ternyata sebagian besar justru pakaian tertutup.

    “Bahkan kami yang menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak, banyak korban kekerasan seksual itu, bahkan pakai kerudung, pakai jilbab, pakai seragam,” ujar Noridha.

    Karena itu, kata dia, kekerasan seksual bukan sesuatu yang terjadi karena pakaian. “Tetapi adanya di persepsi atau dalam pikiran yang mengobjektifikasi perempuan,” katanya.

    Noridha mencontohkan, di negara-negara Barat, sebagian perempuan mengenakan pakaian terbuka dan tidak pernah mengalami kekerasan seksual.

    “Mau perempuannya pakai hijab, mau pakai cadar bahkan, atau pakaian terbuka sekalipun, kalau pikirannya itu tidak ke arah seksualitas, maka sebenarnya tidak akan terjadi kekerasan seksual,” katanya.

    Dengan kata lain, menurut dia, cara berpakaian sebenarnya tidak mempengaruhi atau tidak meningkatkan risiko seseorang mengalami kekerasan seksual.

    “Ini soal persepsi, apalagi yang terjadi kebanyakan kekerasan seksual, itu 80 persen pelakunya adalah orang yang dikenal,” kata Ketua Bidang I Pengembangan Profesi dan Standardisasi Praktik Psikologi Forensik, Pengurus Pusat Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (APSIFOR) itu.

    Ini yang kemudian menguatkan bahwa cara berpakaian tidak sepenuhnya berpengaruh, kata dia.

    Adapun merujuk Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah (SPHAD) tahun 2024, diketahui angka kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap anak dan remaja tahun 2024 tercatat sebesar 13,56 persen, turun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 39,64 persen.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi tangkap puluhan remaja yang hendak tawuran

    Polisi tangkap puluhan remaja yang hendak tawuran

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian menangkap puluhan remaja yang membawa senjata tajam dan hendak melakukan tawuran di kawasan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (16/7) sekitar pukul 03.30 WIB.

    “Kami telah mengamankan sebanyak 36 remaja, pemuda, yang akan melakukan tawuran,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly saat konferensi pers di Mapolsek Cipayung, Jakarta Timur, Kamis.

    Polres Jakarta Timur juga menyita sebanyak 27 senjata tajam jenis corbet dan celurit.

    Penangkapan dilakukan saat tim gabungan melakukan patroli siber dan langsung memantau akun sosial media. Lalu, dalam patroli tersebut ditemukan adanya peristiwa saling ejek antarkelompok remaja yang mengarah pada rencana tawuran.

    “Awalnya kami monitor akan melakukan tawuran di sekitar Condet wilayah Kramat Jati, tapi dilakukan patroli ke arah sana tidak ditemukan. Akhirnya mereka melakukan patroli ke arah Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur,” ujar Nicolas.

    Sesampainya di lapangan sepak bola di kawasan Lubang Buaya, polisi menemukan sekelompok remaja sedang berkumpul.

    “Kami temukan sekitar 100 orang berkumpul dengan membawa sepeda motor yang kita amankan sebanyak 60 dan dua mobil. Kami melakukan penangkapan terhadap 36 orang, sisanya melarikan diri,” katanya.

    Penggagalan aksi ini merupakan hasil kerja tim gabungan dari Tim Presisi Direktorat (Dit) Samapta Polda Metro Jaya, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Timur,m dan Polsek Cipayung.

    Sebanyak 36 orang tersebut dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang larangan memasukkan, membuat, memiliki, membawa atau menggunakan senjata tajam tanpa hak.

    Pasal ini berkaitan dengan sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar aturan tersebut dengan ancaman hukuman penjara paling lama sepuluh tahun.

    Sedangkan Pasal 55, 56, dan 53 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau turut serta, serta delik aduan.

    “Mereka akan melakukan tawuran tapi tidak terjadi karena faktor dari eksternal. Untuk itu kami mengenakan dia pasal percobaan melakukan tindak pidana,” katanya.

    Polres Metro Jakarta Timur bersama Polda Metro Jaya juga secara rutin melakukan pemantauan terhadap akun-akun yang terindikasi berhubungan dengan tawuran.

    “Setiap hari memonitor akun-akun yang terkait dengan yang berbau tawuran. Kami selalu aktif memonitor pergerakan kelompok-kelompok tawuran ini khususnya yang ada di Jakarta Timur,” ujar Nicolas.

    Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, jumlah kasus tawuran di Jakarta Timur (Jaktim) mengalami peningkatan signifikan sepanjang 2024.

    Data dari Polres Metro Jakarta Timur bahkan mencatat tujuh kasus pada Juni, 12 kasus pada Juli dan meningkat menjadi 16 kasus pada Agustus 2024. Total mencapai 35 kasus dalam tiga bulan tersebut.

    Kawasan Duren Sawit menjadi salah satu titik rawan, dengan lima insiden tawuran terjadi antara November hingga awal Desember 2024. Adapun wilayah yang rawan tawuran antara lain Cakung, Pasar Rebo dan Jatinegara.

    Data itu juga menegaskan, seluruh kecamatan di Jaktim dapat dikategorikan sebagai zona merah tawuran karena tidak ada kecamatan yang bebas dari insiden tersebut. Namun, selama libur Lebaran 2025, terjadi penurunan kasus tawuran di wilayah tersebut.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zaki Iskandar siap calonkan lagi sebagai Ketua DPD Golkar DKI

    Zaki Iskandar siap calonkan lagi sebagai Ketua DPD Golkar DKI

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar menyatakan kesiapannya untuk kembali mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Golkar Jakarta periode 2025-2030 dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI yang digelar pada 23-24 Juli 2025.

    “Insya Allah saya akan mendaftar dan maju lagi sebagai bakal calon Ketua DPD Golkar Jakarta 2025-2030 untuk yang kedua kalinya,” kata Zaki dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, pemilihan ketua tidak ditentukan oleh pengurus Golkar Provinsi, tetapi ditentukan oleh pemilik suara yang terdiri dari DPD kabupaten/kota, organisasi sayap, organisasi pendiri, organisasi yang didirikan, demisioner dan DPP Partai Golkar.

    Zaki meyakini Partai Golkar Provinsi Jakarta memiliki peluang besar untuk meningkatkan perolehan suara dan simpati masyarakat pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

    “Apa yang sudah dilakukan pada periode pertama ini bisa kita tingkatkan lagi sesuai dengan pengalaman di awal. Masih ada tugas yang harus kita selesaikan bersama, yang tentu saja demi kebesaran Golkar,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, Zaki juga mematok target tinggi untuk masa kepemimpinannya jika terpilih kembali. “Target saya nanti 15 kursi di DPRD DKI Jakarta dan tiga kursi DPR RI,” kata dia.

    Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Golkar DKI Jakarta, Bambang Waluyo Djojohadikusumo menyatakan dukungan penuh kepada Ahmed Zaki Iskandar untuk kembali memimpin DPD Golkar DKI Jakarta.

    Dukungan tersebut diputuskan dalam rapat pleno Wantim Golkar DKI Jakarta yang digelar pada Rabu (16/7).

    “Kami dari Wantim Golkar DKI Jakarta sudah melakukan rapat pleno dan kami semua sepakat mendukung Ahmed Zaki Iskandar,” katanya.

    Beberapa pertimbangan menjadi dasar keputusan ini. Pertama, pada periode kepemimpinan Zaki Iskandar, Partai Golkar berhasil menambah perolehan kursi di DPRD DKI Jakarta menjadi 10 kursi.

    Kedua, Golkar juga sukses menempatkan kadernya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

    Periode pertama Zaki Iskandar berhasil mengkonsolidasikan pengurus dan kader dari tingkat DPD I sampai RT/RW dan terjadi harmonisasi.

    “Hal ini menjadi faktor penting yang meyakinkan Wantim untuk kembali memberikan dukungan,” kata pria yang biasa disapa Jojo itu.

    Dukungan kepada Zaki juga didasari kesepakatan mayoritas anggota Wantim. Bahkan, dalam surat dukungan yang ditandatanganinya itu diparaf oleh mayoritas, hanya dua yang tidak hadir dari pengurus Wantim.

    Dengan prestasi yang telah diraih di masa kepemimpinan Zaki, maka dia meyakini bahwa Zaki akan terpilih lagi sebagai Ketua Golkar Jakarta di musda mendatang.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI tekankan pentingnya ciptakan sekolah jadi ruang aman

    DKI tekankan pentingnya ciptakan sekolah jadi ruang aman

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali menekankan pentingnya menciptakan sekolah sebagai ruang aman dan nyaman bagi siswa dalam mengembangkan potensi diri.

    Kondisi tersebut dapat terwujud melalui kerja sama dan kolaborasi antara siswa dan para pendidik,” kata dia saat meninjau SMP Negeri 85 Jakarta dan SMA Negeri 34 Jakarta yang sedang melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Kamis.

    Sekretaris daerah (sekda) mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen dalam menyediakan pendidikan berkualitas di seluruh jenjang.

    Dia berharap MPLS menjadi langkah awal yang positif bagi siswa untuk beradaptasi dan membentuk karakter yang tangguh selama masa belajar.

    “Semoga dalam lima hari MPLS ini, seluruh siswa dapat mengikuti dengan baik, lulus dan siap menjalani pendidikan dengan semangat hingga kelulusan nanti,” kata dia.

    Dia juga mengajak siswa untuk membangun hubungan yang baik dengan seluruh warga sekolah, mulai dari guru, sesama siswa hingga tenaga kependidikan dan lingkungan sekitar.

    “Di sini kalian akan berkolaborasi, bekerja sama, dan menjalin hubungan. Semua itu membutuhkan kolaborasi dengan bapak dan ibu guru untuk dirangkai menjadi kekuatan bersama,” katanya.

    Sekda didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana. Dalam kunjungannya, dia menyampaikan ucapan selamat kepada para siswa baru dan mendorong mereka agar bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan

    “Niatkan dengan tulus, karena selain ilmu dan wawasan, kalian juga akan mendapatkan persahabatan dan teman-teman baru,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab pasang alat pemantau udara di empat pulau Kepulauan Seribu

    Pemkab pasang alat pemantau udara di empat pulau Kepulauan Seribu

    Jakarta (ANTARA) –

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Suku Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kepulauan Seribu memasang alat pemantau udara di empat pulau berpenduduk untuk memantau kualitas udara di daerah itu.

    “Kami terus memperkuat pengawasan kualitas udara di wilayah Kepulauan Seribu, dengan memasang alat pemantau udara ambien di empat pulau berpenduduk,” kata Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu Sri Hayyu di Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan empat lokasi yang menjadi titik pengukuran mencerminkan karakter aktivitas khas wilayah masing-masing. Mulai dari aktivitas transportasi di Pulau Tidung, industri di Pulau Kelapa, permukiman padat di Pulau Panggang dan pusat pemerintahan di Pulau Pramuka.

    “Pengukuran ini penting sebagai data dasar untuk menilai dampak aktivitas lokal terhadap kualitas udara. Meskipun, Kepulauan Seribu dikenal memiliki udara yang relatif bersih, pemantauan tetap harus dilakukan secara rutin dan ilmiah,” kata dia.

    Ia mengatakan alat yang dipasang merupakan “passive sampler” untuk parameter gas pencemar utama yaitu nitrogen dioksida dan sulfur dioksida. Masing-masing lima unit per parameter, lengkap dengan shelter dan satu blangko sebagai kontrol.

    “Perangkat ini dikirimkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara,” kata dia.

    Nantinya, setelah alat terpasang selama empat belas hari, sampel udara akan dikirim ke laboratorium yang telah ditunjuk untuk dianalisis dan hasil uji diperkirakan keluar dalam satu hingga dua bulan.

    “Sementara itu, Tahap II pengukuran kualitas udara di Kepulauan Seribu dijadwalkan berlangsung pada September 2025,” kata dia.

    Data dari dua tahap pengukuran ini akan dihimpun sebagai dasar perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) yang menjadi bagian dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) DKI Jakarta.

    Pada 2024, Kepulauan Seribu mencatat nilai IKU tertinggi di Jakarta yakni 92,83 dari skala 100 menandakan kualitas udara yang sangat baik dibanding lima kota administrasi lainnya.

    Meski metode “passive sampler” memerlukan waktu analisis laboratorium, namun masyarakat tetap dapat memantau kondisi udara secara real-time melalui Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKU) milik Pemprov DKI Jakarta.

    Saat ini, SPKU reference grade berada di Pulau Panggang, dan “low-cost” sensor tersedia di Pulau Pramuka. Informasi kualitas udara dapat diakses melalui situs udara.jakarta.go.id atau aplikasi JAKI,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waketum Projo dipanggil Polda Metro Jaya soal laporan ijazah Jokowi

    Waketum Projo dipanggil Polda Metro Jaya soal laporan ijazah Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Organisasi Masyarakat (Ormas) pendukung Joko Widodo (Projo), Freddy Damanik mengaku dipanggil Polda Metro Jaya terkait laporan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    “Saya hari ini dipanggil sebagai saksi atas laporan Pak Jokowi ini. Tapi, yang saya lihat panggilan yang sekarang ini perkaranya ini sudah disatukan semua, LP-nya sudah disatukan dengan laporan lainnya penghasutan dan lain-lain,” kata Freddy saat ditemui di Jakarta, Kamis.

    Freddy menjelaskan bahwa pemanggilannya sebelumnya telah dilakukan dengan dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus tersebut.

    “Maka konsekuensinya saya harus memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini,” katanya.

    Saat dikonfirmasi apa saja yang dibawa pada pemanggilannya kali ini, Freddy mengaku tidak membawa bukti apapun, dia hanya memberikan keterangan saja.

    “Saya lebih memberikan keterangan yang sudah ada misalnya di video-video di media-media, saya hanya butuh konfirmasi aja apakah itu benar saya, apakah peristiwanya seperti itu, apa benar itu Roy Suryo mengatakan itu, apakah benar Dokter Tifa mengatakan, itu saja,” ucapnya.

    Dia berpendapat penetapan tersangka dalam kasus ini tidak akan lama lagi berdasarkan mekanisme dan proses penyidikannya.

    Polda Metro Jaya telah menaikkan kasus laporan tuduhan ijazah palsu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari penyelidikan ke penyidikan.

    “Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam maka terhadap laporan polisi yang pertama pelapornya adalah saudara Insinyur HJW disimpulkan ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Jumat (11/7).

    Kemudian untuk laporan dari sejumlah Polres yang telah ditarik oleh Polda Metro Jaya dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan.

    “Jadi ada dua peristiwa besar. Yang pertama pencemaran nama baik itu ada pelapornya naik ke penyidikan. Kelompok kedua, penghasutan dan UU ITE tiga laporan naik penyidikan,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga di Jakarta Selatan resah adanya peredaran beras oplosan

    Warga di Jakarta Selatan resah adanya peredaran beras oplosan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah warga di Jakarta Selatan resah dengan adanya peredaran beras oplosan yang diduga dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan DKI Jakarta.

    “Ya kalau dirugikan sih ada, berdampak juga kira-kira ada 10 sampai 15 persen lah pembeli yang komplain atau jadi mikir-mikir beli,” kata pedagang Pasar Kebayoran Lama bernama Nisa kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    Nisa mengatakan sebagai pedagang, pihaknya hanya memesan dan diantar dari distributor.

    Dia menyayangkan seharusnya pemerintah sebagai penegak hukum yang mengawasi adanya beras oplosan lantaran berdampak pada rakyat yang dirugikan.

    “Harusnya pemerintah yang awasi, jangan sampai rakyat yang dirugikan,” ujarnya.

    Seorang warga bernama Budi juga merasa dirugikan dengan adanya peredaran beras oplosan lantaran kualitasnya yang patut dipertanyakan.

    “Kadang beli beras di pasar, ternyata masaknya beda, rasanya juga aneh. Kita inginnya ada tindakan tegas aja, biar enggak makin banyak yang main curang,” ucap Budi.

    Sementara, pedagang warung nasi bernama Ira Suwito juga mengaku mengonsumsi beras oplosan bisa berdampak pada kesehatan.

    “Harusnya sih ada sanksi tegas, karena kalau sampai beras oplosan itu campur sama bahan kimia, bisa bahaya buat kesehatan,” ujar Ira.

    Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta menggunakan beras merek SP dan SR yang diproduksi FS untuk kegiatan “Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu” atau yang biasa dikenal “Program Pangan Bersubsidi Beras” dengan kelas mutu premium.

    Terhadap kedua merek tersebut, Dinas KPKP DKI Jakarta secara periodik, yakni sedikitnya 3 kali dalam setahun melakukan pengambilan sampel beras di gudang FS dan melakukan pengujian di laboratorium terakreditasi untuk memastikan kesesuaian mutunya.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok menanggapi tentang indikasi pelanggaran kualitas beras di ritel modern, FS.

    Kini, BUMD pangan DKI itu telah memenuhi panggilan Bareskrim Polri.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Transjakarta kembangkan tiga teknologi AI untuk sistem layanan

    Transjakarta kembangkan tiga teknologi AI untuk sistem layanan

    Jakarta (ANTARA) – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengembangkan tiga teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang untuk mentransformasi sistem layanan dan operasional agar efisien, dan responsif terhadap kebutuhan penumpang.

    “Teknologi ini akan menjadi fondasi penting menuju transportasi publik masa depan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan,” kata Direktur Sistem Teknologi Informasi dan Pelayanan Transjakarta, Raditya Maulana Rusdi di Jakarta, Kamis.

    Tiga teknologi AI yang sedang dikembangkan yakni AI Agent berbasis generative AI yang mampu berinteraksi langsung dengan pelanggan secara natural melalui chatbot dan text-to-speech (teks ke suara).

    “Agent ini tidak sekadar menjawab pertanyaan, tapi didesain menjadi agentic AI mampu memahami konteks, mengambil keputusan, dan memberikan informasi secara aktif untuk kebutuhan seperti info rute, bus datang, atau barang hilang,” jelas Raditya.

    Teknologi kedua, yakni penglihatan mesin untuk operasional yang memanfaatkan computer vision dari aliran data CCTV untuk mendeteksi jumlah pelanggan di halte, memantau pergerakan armada, serta mendukung efisiensi operasional berbasis data.

    Raditya mengatakan, sebagai bagian dari sistem keselamatan, Transjakarta juga telah mulai menerapkan Driver Monitoring System (DMS) yang mendeteksi perilaku pengemudi secara real-time untuk memastikan standar keamanan tinggi.

    Teknologi ketiga yakni recommendation engine yakni sistem yang dirancang untuk menganalisis big data layanan dan pola perjalanan penumpang guna memberikan rekomendasi strategis. Ini mulai dari usulan rute baru, peningkatan frekuensi armada, hingga potensi kemitraan berbasis data.

    Raditya menyampaikan inisiatif pengembangan AI merupakan bagian dari roadmap besar digitalisasi Transjakarta yang menempatkan teknologi sebagai penggerak utama evolusi layanan transportasi publik.

    Selain aspek teknologi, transformasi ini juga menyasar perubahan pola pikir dan kemampuan internal.

    “Kami percaya adopsi AI tidak hanya soal sistem, tapi juga kesiapan manusia di dalamnya. Kami sedang membentuk budaya kerja baru, di mana seluruh SDM memahami peran data dan AI dalam menciptakan layanan publik yang jauh lebih baik,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI perkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak

    Pemprov DKI perkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap anak. salah satunya melalui penyediaan kanal pengaduan yang tersebar di 44 pos pengaduan di seluruh kecamatan.

    Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Iin Mutmainah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis menyampaikan, berbagai upaya pencegahan lainnya yang terus digencarkan untuk menekan angka kekerasan anak, yakni integrasi dengan aplikasi seperti Jakarta Aman, SAPA 129, dan Jakarta Siaga 112.

    Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas PPAPP DKI Jakarta juga menjalankan layanan terpadu melalui regulasi yang mencakup pendampingan psikologis, layanan hukum, penampungan sementara, serta koordinasi dengan rumah sakit untuk layanan korban.

    Selain itu, Pemprov DKI mendorong pencegahan berbasis regulasi dan kampanye publik, antara lain Perda Nomor 8/2011 tentang Perlindungan Anak, Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pencegahan perkawinan usia anak (Pergub Nomor 5/2020).

    Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta mengadakan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, penyediaan rumah aman, serta penyuluhan dan diseminasi informasi melalui sekolah, BUMD, dan masyarakat.

    “Upaya ini tak hanya fokus pada penanganan, tapi juga pada edukasi dan pelibatan aktif masyarakat. Harapannya, kita bisa membentuk lingkungan Jakarta yang lebih aman dan layak bagi anak-anak,” kata Iin.

    Dia mengatakan, pihaknya juga melakukan pendampingan kepada korban secara komprehensif, mulai dari penerimaan pengaduan, asesmen masalah, hingga rujukan lanjutan sesuai kebutuhan korban. Upaya ini meliputi memfasilitasi korban ke Rumah Perlindungan Sementara, pendampingan, layanan kesehatan, serta pemenuhan hak korban lainnya.

    Dinas PPAPP DKI Jakarta mencatat, terdapat 641 kasus kekerasan anak yang telah dilaporkan selama periode 1 Januari hingga 11 Juli 2025.

    Wilayah dengan jumlah kasus tertinggi adalah Jakarta Timur dengan 168 kasus, disusul oleh Jakarta Utara (163 kasus), Jakarta Barat (126 kasus), Jakarta Selatan (112 kasus), dan Jakarta Pusat (75 kasus).

    Jenis kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan seksual sebanyak 398 kasus, disusul kekerasan psikis sebanyak 178 kasus, dan kekerasan fisik sebanyak 154 kasus.

    “Untuk penyebab utama sulit dipastikan karena banyak faktor yang memengaruhi, mulai dari masalah ekonomi, ketidakpuasan terhadap korban, hingga tindakan tanpa alasan yang jelas,” ujar Iin.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.