Bamus Betawi usul revisi Perda Pelestarian Budaya kepada Pramono
Category: Antaranews.com Nasional
-
Aksi demo di DPR sisakan 18,72 ton sampah
sampah-sampah itu didominasi bahan anorganik
Jakarta (ANTARA) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mencatat aksi demonstrasi di kawasan Gedung DPR/MPR dan Medan Merdeka, Jakarta pada Senin (25/8) menyisakan 18,72 ton sampah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto di Jakarta, Selasa mengatakan sampah-sampah itu didominasi bahan anorganik, seperti banner, botol plastik, dan sisa-sisa poster.
Adapun para petugas yang dikerahkan yakni 150 personel petugas kebersihan Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Pusat dan 100 personel Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dari Kelurahan Gelora dan Kelurahan Bendungan Hilir.
Kemudian didukung 12 road sweeper atau penyapu jalan mekanis, tiga mini dump truk, dan 10 truk angkut sampah anorganik.
“Operasi pembersihan yang dilakukan sejak Senin (25/8) malam hingga Selasa dini hari. Prinsip kami sederhana, hak demonstrasi boleh, tapi hak warga atas lingkungan bersih juga harus dipenuhi,” kata Asep.
Operasi pembersihan terkonsentrasi di dua lokasi, yakni di sekitar Gedung DPR/MPR yang meliputi Jalan Pemuda Senayan, Jalan Pejompongan, hingga Tanah Abang, serta kawasan Gambir di Jalan Medan Merdeka Barat dan Timur.
Petugas mulai menyisir area sejak pukul 20.00 WIB. Pembersihan berat dilakukan pukul 23.00 WIB hingga dini hari dengan memanfaatkan lalu lintas yang sepi.
Asep mengatakan Pemprov DKI melakukan operasi pasca-demonstrasi sejak 2023 dengan protokol standar yakni pemantauan lokasi, penyiapan armada, dan peluncuran tim begitu massa bubar.
”Kami punya timeline ketat. Maksimal pukul 05.00 pagi, semua harus sudah bersih. Alhamdulillah pagi tadi kondisi sudah normal,” ujarnya.
Asep berharap ada kesadaran bersama dari semua pihak untuk tidak meninggalkan sampah.
”Berkumpul itu wajar, tapi tinggalkan tempat sebagaimana adanya. Kami siap menampung sampah dengan penyediaan tempat sampah,” katanya.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
KPAI minta anak di bawah umur tak dilibatkan dalam aksi politik
Anak-anak jangan lagi dilibatkan dalam aksi-aksi politik dan agenda politik orang dewasa karena bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak
Jakarta (ANTARA) – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar anak di bawah umur tidak dilibatkan dalam aksi-aksi politik seperti demonstrasi menyusul adanya 196 anak yang ditangkap aparat saat aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, pada Senin (25/8).
“Anak-anak jangan lagi dilibatkan dalam aksi-aksi politik dan agenda politik orang dewasa karena bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak,” kata Komisioner KPAI Sylvana Maria kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Selasa.
Berdasarkan hasil penelusurannya, anak-anak yang terlibat aksi itu ternyata diajak serta diprovokasi lewat media sosial, terutama TikTok.
“Anak-anak ini diajak baik oleh teman sebaya, oleh kakak kelas, bahkan oleh alumni. Mereka mengatakan, kakak kelas yang sudah lulus mengajak mereka. Dan memang ada berita-berita atau informasi yang mendorong mereka untuk ikut asalnya dari media sosial,” kata Sylvana.
Provokasi atau ajakan semacam itu, lanjut dia, perlu diusut lebih jauh lantaran terlibatnya anak-anak dalam aksi demonstrasi bisa mengganggu proses belajar serta tumbuh kembang anak.
“Kita semua tahu bahwa hal seperti ini dampaknya cukup serius untuk anak-anak. Minimal mereka kehilangan waktu-waktu berharga untuk bertumbuh kembang sesuai dengan minat, bakat, dan keinginan mereka,” ujarnya.
KPAI juga telah mengedukasi anak-anak yang terlibat terkait cara menyampaikan pendapat yang baik dan benar di depan umum.
“Bahwa kalian anak-anak punya hak untuk menyampaikan aspirasi kalian, menyampaikan pendapat kalian tetapi ada caranya, ada aturannya. Kami kemudian menjelaskan pada mereka apa cara terbaik untuk menyampaikan aspirasi,” kata Sylvana.
Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya akhirnya memulangkan sebanyak 196 anak di bawah umur yang ditangkap saat aksi di depan Gedung DPR/MPR RI pada Senin (25/8), kepada orang tuanya.
“Anak-anak yang ditangkap kemarin, sudah kita pulangkan hari ini,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary.
Menurut dia, mereka terlibat perusakan fasilitas umum serta tidak termasuk klaster massa yang menyampaikan pendapat di depan DPR.
“Mereka datang karena ajakan dari media sosial. Kemarin, di jam pelajaran kejadiannya, anak-anak pelajar ini berasal dari Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, ada juga dari Sukabumi,” katanya.
Untuk menangani anak-anak itu, Polda Metro Jaya menugaskan Sub Direktorat Remaja, Anak dam Wanita (Renakta).
“Selain itu, karena ini pembinaan spesifik anak, kita libatkan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta dan Dinas Sosial,” katanya.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Pemkot Jaksel perkuat perlindungan aparat kelurahan pasca demo di DPR
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) memperkuat perlindungan aparat kelurahan pasca demo di Jalan KS Tubun, Slipi, Jakarta Barat, pada Senin (25/8) malam pukul 18.30 WIB.
“Kami sangat menyesalkan peristiwa ini. Aparat kelurahan adalah pelayan masyarakat yang menjalankan tugasnya untuk warga. Kami memastikan pendampingan medis dan psikologis bagi korban,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar di Jakarta, Selasa.
Anwar menyampaikan rasa prihatin sekaligus dukungan penuh kepada para korban.
Dia juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan terhadap aparat kelurahan pasca insiden tersebut.
“Kami juga mengapresiasi lurah dan petugas PPSU yang tetap menjalankan tugas meski menghadapi situasi berbahaya,” ucapnya.
Terkait kronologi, dia menjelaskan kejadian bermula ketika mobil dinas Kelurahan Manggarai Selatan dengan nomor polisi B 1590 TQN dalam perjalanan pulang di kawasan Jalan KS Tubun, Slipi, sekitar pukul 18.30 WIB.
Kendaraan tersebut dihadang oleh sekelompok demonstran yang tidak terkendali, lalu dirusak dengan cara dipukul dan dilempari hingga kaca mobil pecah.
“Akibat insiden ini, Lurah Muhammad Sidik dan sopirnya Asep Yudiana yang juga merupakan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) DKI Jakarta mengalami luka di bagian wajah dan tangan,” ucapnya.
Dari kejadian itu, dua telepon genggam dan sebuah dompet hilang, sementara kendaraan dinas mengalami kerusakan berat.
Dengan demikian, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan jajaran Polri dan TNI untuk menjamin keamanan aparat pemerintah, khususnya yang bekerja langsung di tengah masyarakat.
Diharapkan masyarakat tetap menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi.
“Perlindungan terhadap aparat di lapangan menjadi prioritas kami. Pemprov DKI akan memperkuat koordinasi dengan keamanan agar peristiwa serupa tidak terulang,” ucapnya.
Lurah Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, Muhammad Sidik dan sopirnya, Asep Yudiana menjadi korban amuk massa pendemo di Jalan KS Tubun, Slipi, Jakarta Barat, pada Senin (25/8) malam pukul 18.30 WIB.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Ini kata Legislator terkait diskon pajak restoran-hotel di Jakarta
Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Justin Adrian mengatakan bahwa insentif pajak berupa diskon 50 persen bagi sektor perhotelan serta 20 persen untuk restoran merupakan kebijakan tepat.
“Sudah semestinya, Pemprov DKI memberikan dukungan sekuat-kuatnya kepada sektor perhotelan dan restoran karena industri tersebut termasuk yang cukup banyak menyerap tenaga kerja,” kata Justin di Jakarta, Selasa.
Justin mengatakan, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang akan memberikan insentif pajak berupa diskon 50 persen bagi sektor perhotelan serta 20 persen untuk restoran patut untuk didukung.
Justin menilai, kebijakan insentif pajak ini tepat untuk membantu sektor perhotelan dan restoran pulih kembali setelah mengalami kesulitan ekonomi beberapa waktu ke belakang ini.
“Kebijakan insentif ini datang pada waktu yang tepat, kita masih mengingat bahwa sektor perhotelan sempat terpukul dengan berkurangnya tingkat okupansi terutama di hotel berbintang yang terus menurun, bahkan mencapai angka 38 persen di Maret 2025,” ujarnya.
Bahkan pada Juni 2025, kata dia, dari data yang ada bahwa tingkat okupansinya mulai kembali meningkat meskipun belum menyentuh angka ideal, sehingga kebijakan strategis berupa pemotongan pajak dari Pemerintah Provinsi diharapkan dapat membawa dampak yang positif.
Justin juga berharap bahwa kebijakan diskon pajak ini bisa mendorong sektor-sektor tersebut untuk menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja di Jakarta.
“Selain dapat meringankan kewajiban pajak, insentif ini juga dapat menjadi stimulan industri perhotelan dan restoran di Jakarta untuk tetap bergeliat dan menyerap tenaga kerja,” kata dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan kebijakan pemberian insentif pajak bagi sektor perhotelan dan restoran di Jakarta, kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 722 Tahun 2025 yang telah diteken pada Senin (25/8).
Menurut Pramono, insentif pajak diberikan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Jakarta.
“Hari ini saya menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 722 Tahun 2025 tentang menjaga kesinambungan usaha wajib pajak di sektor perhotelan, restoran guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di Jakarta,” ujar Pramono di Jakarta, Senin (25/8).
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
DKI tingkatkan validasi data agar penyaluran bansos tepat sasaran
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan validasi data agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan transparan.
“Pemprov DKI Jakarta juga mengajak masyarakat, lembaga masyarakat (RT/RW) perangkat wilayah untuk berpartisipasi aktif melaporkan apabila terdapat warga yang berhak namun belum mendapatkan bantuan sosial,” kata Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin.
Dia di Jakarta, Selasa, menjelaskan, penerima bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD), yaitu Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ) dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
DTKS kini sudah bertransformasi menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terbit tanggal 10 Juni 2025.
Apabila ditemukan warga yang desil pada DTSEN-nya tidak sesuai dengan kondisi faktual atau belum ada pada DTSEN ataupun tidak ada desil pada DTSEN, akan dilakukan pemutakhiran data menunggu kebijakan lebih lanjut dari Kementerian Sosial RI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Adapun sumber data penerima bansos KAJ, KLJ dan KPDJ yang telah ada sebelumnya (eksisting) 2024 bersumber dari DTKS September 2024. Sementara untuk penerima baru bersumber dari DTKS sampai penetapan Januari 2025.
Untuk bulan ini, Pemprov DKI Jakarta telah menyalurkan bansos PKD pada Senin (25/8) kepada 165.375 orang penerima manfaat dengan besaran dana masing-masing Rp300 ribu.
Dari total penerima, sebanyak 148.109 adalah penerima eksisting terdiri dari penerima KLJ 121.491 orang, KAJ 11.605 orang dan KPDJ 15.013 orang.
Lalu, penerima manfaat baru sebanyak 17.226 orang terdiri dari KLJ 2.661 orang, KAJ 11.025 orang dan KPDJ 3.540 orang.
Selain itu eksisting yang ditangguhkan namun lolos hasil pemadanan dan pembaruan data sebanyak 40 orang dengan rincian penerima KLJ 36 orang, KAJ 2 orang dan KPDJ 2 orang.
“Dengan adanya penyaluran ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat serta tercipta kota yang kuat, aman dan sejahtera bagi seluruh warganya,” kata Iqbal.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
CCTV di Pejompongan rusak akibat ulah pengunjuk rasa
Jakarta (ANTARA) – Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta menyayangkan insiden perusakan kamera pengawas (CCTV) di Pejompongan, Jakarta, akibat ulah pengunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI pada Senin (25/8).
“Aksi perusakan diduga dilakukan untuk menghindari identifikasi massa,” kata Kepala Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin di Jakarta, Selasa.
Dia menegaskan, tindakan perusakan fasilitas publik tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun. “Kami sangat menyayangkan adanya perusakan CCTV yang merupakan fasilitas publik,” katanya.
Pihaknya menghormati hak warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari demokrasi. “Namun, kebebasan tersebut harus diiringi rasa tanggung jawab,” ujar Budi.
Dia menekankan pentingnya keberadaan CCTV dalam menjaga keamanan kota dan mendukung penegakan hukum. CCTV berperan krusial untuk memantau kondisi lapangan, terutama saat terjadi insiden.
Merusak fasilitas tersebut, kata dia, sama saja menghalangi upaya penegakan hukum serta berpotensi menimbulkan situasi yang tidak kondusif.
Perusakan fasilitas umum, termasuk CCTV, merupakan tindak pidana sesuai Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja merusak, menghancurkan atau membuat suatu barang tidak dapat dipakai, dapat dipidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau dikenai denda.
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik(Diskominfotik) DKI Jakarta menyatakan akan menindaklanjuti kasus ini dengan serius.
“Kami akan mengusut tuntas insiden perusakan CCTV di Pejompongan dengan berkoordinasi bersama Kepolisian. Pelaku harus diproses sesuai hukum agar menjadi pembelajaran bersama,” kata Budi.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
DKI salurkan bansos PKD bulan Agustus 2025
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyalurkan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) untuk bulan Agustus 2025 kepada 165.375 orang penerima manfaat pada Senin (25/8).
Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin di Jakarta, Selasa, menjelaskan, dari total penerima, sebanyak 148.109 adalah penerima yang ada sebelumnya (eksisting).
Mereka terdiri dari penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) 121.491 orang, Kartu Anak Jakarta (KAJ) 11.605 orang dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) 15.013 orang.
Lalu, penerima manfaat baru sebanyak 17.226 orang terdiri dari KLJ 2.661 orang, KAJ 11.025 orang dan KPDJ 3.540 orang.
Selain itu penerima eksisting ditangguhkan namun lolos hasil pemadanan dan pembaruan data sebanyak 40 orang dengan rincian penerima KLJ 36 orang, KAJ 2 orang dan KPDJ 2 orang.
Bantuan sosial (bansos) PKD tersebut disalurkan secara bertahap mulai 25 Agustus 2025 senilai Rp300.000 per bulan. “Kami berharap bantuan ini dapat meringankan kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat,” kata Iqbal.
Dia menyampaikan tahapan pencairan penerima bansos PKD Tahun 2025 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 541 Tahun 2025, yakni penerima manfaat eksisting dan penerima manfaat baru hasil distribusi kartu ATM sampai dengan 19 Agustus 2025 yang telah lolos dilakukan pemadanan data dengan berbagai sumber.
Adapun bagi penerima manfaat baru tahun 2025 , saat ini masih berproses pembukaan rekening dan pendistribusian kartu ATM sebanyak 38.958 orang sampai dengan tanggal 30 Agustus 2025.
Pemanggilan untuk pembukaan rekening dan distribusi kartu penerima baru dilakukan dua kali, undangan yang pertama dimulai 8-30 Agustus 2025.
Lalu, undangan kedua pada bulan September 2025 dan berlaku bagi penerima manfaat yang tidak hadir pada undangan pertama.
Penerima bansos KLJ, KAJ dan KPDJ harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah bertransformasi menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terbit tanggal 10 Juni 2025.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Kualitas tenaga kerja ditingkatkan lewat pelatihan produktivitas
Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta bersama Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui Pelatihan Pengukuran Produktivitas Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi BNSP 2025.
“Program pelatihan produktivitas akan dilaksanakan secara berkala dengan beragam tema,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi di Jakarta, Selasa.
Diana mengatakan tema itu mulai dari metode “5S Kaizen” yang terdiri atas “Seiri” (Ringkas), “Seiton” (Rapi), “Seiso” (Resik), “Seiketsu” (Rawat) dan “Shitsuke” (Rajin).
Lalu, terkait pelayanan (service excellence), produktifitas hijau (green productivity) dan Pemindahbukuan (Pbk) pengukuran.
Diana menekankan bahwa program ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan langkah konkret untuk menjawab tantangan daya saing tenaga kerja Indonesia.
Produktivitas adalah kunci. “Negara-negara maju bisa melesat karena tenaga kerjanya produktif,” katanya.
Indonesia masih tertinggal dibanding Malaysia dan Thailand. “Inilah pekerjaan rumah kita bersama dan pelatihan ini adalah salah satu jalan untuk mengejar ketertinggalan itu,” katanya.
Sebagai contoh, di sebuah pabrik otomotif di Jepang, seorang karyawan mengusulkan perubahan kecil, yakni memindahkan alat agar lebih dekat dengan jalurnya.
Terlihat sederhana, namun hasilnya mampu menghemat waktu dan biaya besar sehingga kekuatan mampu memberikan dampak luar biasa.
Dengan demikian, tujuan akhir dari pelatihan ini adalah menjadikan tenaga kerja Jakarta lebih siap menghadapi persaingan global.
Kepala Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah (P3D) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Tsani Annafar mengajak seluruh peserta untuk menjadikan pelatihan ini bukan sekadar formalitas, melainkan titik awal perubahan cara bekerja.
“Mari hadir dengan pikiran terbuka, semangat besar, dan tekad kuat. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dari diri kita sendiri,” katanya.
Rangkaian pelatihan ini dijadwalkan berlangsung pada 25 Agustus hingga 9 November 2025.
Hingga saat ini tercatat hampir 500 peserta dari lebih dari 200 perusahaan telah mendaftar dan siap berpartisipasi aktif dalam program ini.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Agar penumpang tak lompat pagar, JPO bakal dibangun di Stasiun Cikini
Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait akan membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Stasiun Cikini, Jakarta, untuk mencegah aksi penumpang melompati pagar pembatas stasiun.
“JPO yang terkoneksi langsung dengan stasiun juga akan dilengkapi dengan ‘signage’ (visual informasi) yang jelas, fasilitas ramah pejalan kaki, dan penataan area transportasi daring,” kata Manager Humas PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Selasa.
PT Kereta Api Indonesia (KAI) Group bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kementerian Perhubungan telah melakukan peninjauan lapangan serta membahas rencana pembangunan pada Senin (25/8).
Adapun terkait lokasi tepatnya masih dalam tahap perencanaan. Begitu juga dengan desainnya.
“Pembangunan JPO di Stasiun Cikini akan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan serta integrasi dengan moda transportasi lainnya,” kata Ixfan.
KAI berharap hadirnya JPO menjadi solusi jangka panjang bagi mobilitas penumpang sekaligus memperkuat integrasi transportasi publik di kawasan pusat kota Jakarta.
Sementara itu, sebagai upaya pencegahan penumpang melompati pagar pembatas stasiun, KAI Jakarta telah meninggikan pagar sekitar 70 centimeter (cm). Dengan begitu, tinggi pagar yang semula satu meter, kini menjadi 1,7 meter
KAI Jakarta juga berencana memasang kanopi di sepanjang jalur pedestrian untuk kenyamanan penumpang serta membangun trotoar ramah disabilitas di sisi selatan Stasiun Cikini dan penyediaan area penyeberangan (zebra cross) di Halte Pegangsaan Timur.
“Dengan hadirnya JPO, trotoar ramah disabilitas, serta kanopi pejalan kaki, KAI bersama pemerintah turut mewujudkan kota Jakarta yang lebih tertata, aman dan berkelanjutan demi peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Ixfan.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.