Xcloud.id

Category: Antaranews.com Nasional

  • Polisi pastikan belum ada pelapor WNI terkait kasus WNA nyamar polisi

    Polisi pastikan belum ada pelapor WNI terkait kasus WNA nyamar polisi

    Jakarta (ANTARA) – Polisi memastikan hingga saat ini belum ada pelapor warga negara Indonesia (WNI) terkait kasus 11 warga negara asing (WNA) asal China menyamar seolah-olah polisi di Distrik Wuhan.

    “Belum ada korban dari WNI yang melapor ke Polri atas tindakan penipuan ‘online’ dari ke-11 WNA asal China tersebut,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Polisi Nicolas Ary Lilipaly kepada wartawan di Jakarta, Senin.

    Nicolas mengatakan sampai saat ini pihaknya juga belum menerima laporan atas dugaan penipuan tersebut.

    Adapun dua orang WNI yang bekerja di rumah tempat mereka beraksi merupakan asisten rumah tangga (ART) sehingga dipastikan tidak terlibat.

    “Belum terindikasi adanya keterlibatan dua orang WNI dalam kasus penipuan tersebut karena mereka berdua hanya sebagai ART,” ucapnya.

    Hingga kini, 11 WNA itu belum ditetapkan sebagai tersangka lantaran masih dalam tahap penyelidikan.

    Kemudian, 11 WNA asal China tersebut telah diserahkan kepada Imigrasi Jakarta Selatan dan telah melakukan koordinasi dengan pihak Kedutaan Besar China dan Interpol.

    Sebelumnya, Polisi menangkap 11 warga negara asing (WNA) asal China yang menjadikan rumah di Jalan Pertanian Raya, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai tempat penyamaran seolah-olah polisi Distrik Wuhan lewat media daring.

    Peristiwa ini terungkap pada Kamis (24/7) sekitar pukul 18.30 WIB yang berawal dari adanya kecurigaan masyarakat dengan melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan.

    Adapun barang bukti yang telah disita, yakni satu setel pakaian Kepolisian RRC, dokumen berbahasa Mandarin, 27 telepon seluler (ponsel), 10 iPad berbagai tipe dan satu laptop.

    Atas perbuatannya, para pelaku disangkakan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan/atau Pasal 78 tentang melebihi izin tinggal (overstay).

    Pasal 113 tentang masuk wilayah Indonesia tanpa visa, Pasal 116 karena tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian, serta Pasal 122 terkait penyalahgunaan izin tinggal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua DPRD sebut percepatan APBD-P beri waktu gubernur layani warga

    Ketua DPRD sebut percepatan APBD-P beri waktu gubernur layani warga

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan bahwa percepatan pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) 2025 untuk memberikan keleluasaan waktu kepada Gubernur Pramono dalam melayani warga Ibu Kota.

    “Ini istimewa karena APBD perubahan diselesaikan pada Juli dan awal Agustus, kita sudah melaksanakan paripurna,” kata Khoirudin di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, dengan dipercepatnya pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang telah resmi ditetapkan sebagai Perda merupakan bentuk dukungan dari DPRD kepada Gubernur DKI.

    Khoirudin mengatakan bahwa pembahasan dan pengesahan APBD perubahan kali ini merupakan hal yang istimewa karena hal itu untuk memberikan waktu lebih kepada gubernur dalam menjalankan tugasnya.

    “Dengan demikian dapat memberikan ruang cukup luas kepada gubernur untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas,” ujarnya.

    Khoirudin memastikan bahwa dalam APBD Perubahan 2025, sejumlah program strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat mengalami peningkatan alokasi anggaran.

    Seperti halnya, Kartu Jakarta Pintar (KJP Plus) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang naik, begitu juga anggaran untuk kesehatan dan pendidikan, termasuk sektor transportasi, baik untuk mobilitas warga ke luar masuk Jakarta maupun dalam kota.

    “Semua ini bagian dari komitmen kita untuk melayani warga Jakarta dengan lebih baik,” kata dia.

    Sebelumnya, APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,3 triliun lebih dan dalam APBD Perubahan 2025 yang baru saja disahkan terdapat kenaikan menjadi Rp91,8 triliun lebih.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono sebut pelamar Damkar dan PPSU didominasi warga luar DKI

    Pramono sebut pelamar Damkar dan PPSU didominasi warga luar DKI

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan pelamar petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) didominasi oleh masyarakat dari luar Jakarta.

    “Jadi Jakarta ini sebagai kota yang terbuka, memang harus saya akui apa adanya bahwa sekarang ini berbagai pembukaan lowongan itu yang mendaftar banyak sekali. Dan rata-rata bukan warga Jakarta, karena kan KTP-nya dilihat,” kata Pramono saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Senin.

    Hal itu merupakan bukti bahwa Jakarta merupakan kota terbuka yang menyambut baik siapa saja masyarakat yang ingin mengadu nasib di ibu kota.

    Oleh karena itu, meski pelamar lowongan Damkar dan PPSU membludak, Pramono berjanji akan tetap melaksanakan perekrutan lowongan tersebut secara transparan.

    “Saya tetap akan menjalankan secara terbuka, walaupun kemudian ini menjadi beban bagi kota Jakarta,” kata Pramono.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan akan membuka lowongan untuk Damkar sebanyak 1000 anggota. Penerimaan anggota damkar baru ini dilakukan karena kuotanya sangat kurang di Jakarta.

    Diketahui, dari total 267 kelurahan di Jakarta, saat ini hanya terdapat 170 pos pemadam kebakaran. Saat ini Jakarta memiliki sekitar 4.000 personel, padahal kebutuhan idealnya mencapai 10.000 hingga 11.000 orang.

    Sementara untuk PPSU yang dibutuhkan sebanyak 1.023 orang yang tersebar di 239 kelurahan di Jakarta. Jumlah tersebut untuk mengisi kekosongan akibat adanya batas usia, petugas yang mengundurkan diri, dan sebagainya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono akan tindaklanjuti laporan anak putus sekolah di Jakarta

    Pramono akan tindaklanjuti laporan anak putus sekolah di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan menindaklanjuti laporan terkait masih adanya anak-anak Jakarta yang mengalami putus sekolah.

    Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

    “Kalau putus sekolah nanti kami dalami. Karena di Jakarta ini semuanya hampir warga yang tidak mampu kan sudah masuk di Kartu Jakarta Pintar. Kami sudah membagi 707.622 siswa,” kata Pramono saat dijumpai di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

    Bahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah melakukan program pemutihan ijazah sebagai salah satu upaya untuk menunjang pendidikan masyarakat Jakarta.

    Kendati demikian, jika memang masih terdapat temuan anak yang putus sekolah, Pramono mengatakan pihaknya akan mencari tahu lebih lanjut mengenai hal tersebut.

    “Tapi kalau tetap ada yang putus sekolah, apakah itu putus karena memang tidak mau sekolah atau tidak mampu biayanya, kami akan selesaikan,” kata Pramono.

    Dalam Rapat Paripurna, Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menyesalkan masih adanya anak putus sekolah di Jakarta.

    Pasalnya, Jakarta merupakan kota yang sangat fokus dalam bidang pendidikan. Terlihat dari porsi anggaran mencapai 25,20 persen dari total APBD 2025.

    “Saya baru turun ke Dapil 9 dan saya mendapatkan laporan ada 15 anak di satu RW sekolahnya putus Pak Gubernur, masih ada putus sekolah di Jakarta,” kata Lukmanul.

    Dia mengklaim, beberapa anak putus sekolah dengan alasan tak punya biaya. Padahal, Pemprov DKI telah menyiapkan sekolah negeri gratis.

    “Saya meminta khusus lewat ketua DPRD dan juga Pak Gubernur agar pendataannya itu betul-betul yang tepat sasaran karena masih banyak anak-anak yang masih butuh lingkungan sekolah,” katanya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Empat orang alami luka akibat kebakaran di Mangga Dua Square

    Empat orang alami luka akibat kebakaran di Mangga Dua Square

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat empat orang warga mengalami luka ringan akibat kebakaran yang melanda pusat komputer di Gedung Agres ID, Mangga Dua Square, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Senin.

    “Korban empat orang luka ringan,” kata Kepala Pusdatin BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan penyebab kebakaran diduga akibat adanya korsleting listrik dan objek terdampak kebakaran adalah toko elektronik Agres ID di lantai 4 hingga lantai 5.

    Sebelumnya, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu menyatakan kebakaran ruko Mangga Dua Square dapat dipadamkan dalam waktu tiga jam lebih.

    “Alhamdulillah situasi saat ini api telah padam,” kata Kasiops Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatota Sulaeman.

    Menurut dia, 100 personel dengan 17 unit mobil pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang menghanguskan gedung AGRES ID yang berada di lantai 4 dan lantai 5 Mangga Dua Square dengan objek yang terbakar seluas 3.000 meter persegi.

    “Kami memulai pemadaman sekitar pukul 10.16 WIB dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 13.30 WIB,” kata dia.

    Gulkarmat Jakut pun menaksir kerugian akibat kebakaran di Mangga Dua Square itu mencapai Rp20 miliar.

    Dia menduga terjadi akibat fenomena kelistrikan yang terjadi di lantai 4 bangunan tersebut.

    “Dari keterangan saksi di lantai 4 ada keluar bunyi percikan api dan di lokasi kejadian banyak kardus yang mudah terbakar. Karyawan berusaha memadamkan menggunakan alat pemadam api ringan tapi tidak berhasil,” kata Gatot

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD DKI setujui Raperda Perubahan APBD 2025 jadi Perda

    DPRD DKI setujui Raperda Perubahan APBD 2025 jadi Perda

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2025 menjadi peraturan daerah (Perda) dan diharapkan dapat memberikan dampak kepada masyarakat secepatnya.

    “Harapannya Gubernur (Pramono Anung) memperhatikan saran dan harapan yang disebutkan oleh DPRD,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, Raperda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 telah resmi ditetapkan sebagai Perda.

    Hal itu setelah dilakukan Rapat Paripurna yang dihadiri oleh 78 anggota dewan, sehingga sesuai peraturan yang berlaku maka pengambilan keputusan menjadi sah.

    Khoirudin juga menanyakan secara lisan kepada anggota dewan yang hadir terkait pengesahan Raperda Perubahan APBD 2025 menjadi Perda dan semua anggota setuju.

    “Jumlah anggota yang hadir sebanyak 78 orang dan ini sudah kourum,” ujarnya.

    Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama DPRD DKI Jakarta dapat menumbuhkan perekonomian Jakarta di tahun ini.

    “Dengan adanya persetujuan rapat dewan terhadap Perubahan APBD, eksekutif berharap perekonomian Jakarta di tahun 2025 akan terus meningkat dan seluruh program serta kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana,” kata Pramono.

    Total Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,86 triliun atau naik sebesar 0,57 persen dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,34 triliun.

    Pramono pun menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran DPRD DKI Jakarta yang telah memberikan persetujuan terhadap peraturan daerah tentang Perubahan APBD.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono harap perubahan APBD dongkrak ekonomi Jakarta 2025

    Pramono harap perubahan APBD dongkrak ekonomi Jakarta 2025

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama DPRD DKI Jakarta dapat menumbuhkan perekonomian Jakarta di tahun ini.

    “Dengan adanya persetujuan rapat dewan terhadap Perubahan APBD, eksekutif berharap perekonomian Jakarta di tahun 2025 akan terus meningkat dan seluruh program serta kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana,” kata Pramono dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

    Total Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,86 triliun atau naik sebesar 0,57 persen dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,34 triliun.

    Pramono pun menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran DPRD DKI Jakarta yang telah memberikan persetujuan terhadap peraturan daerah tentang Perubahan APBD.

    Menurut dia, berbagai saran, komentar dan rekomendasi dari dewan yang disampaikan selama proses pembahasan penyelesaian dan persetujuan peraturan daerah tersebut, menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh jajarannya.

    “Semangat kemitraan dan sinergi yang telah terjalin baik antara eksekutif dan legislatif, kiranya dapat terus berjalan dan diperkuat, dioptimalkan untuk menghasilkan berbagai program kerja yang strategis dan bermanfaat bagi warga Jakarta,” kata Pramono.

    Diketahui pada Senin siang ini, DPRD DKI Jakarta telah menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Pakta Integritas Pengesahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta.

    Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyampaikan, penandatanganan pakta integritas ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk komitmen bersama antara DPRD dan Pemprov DKI untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

    Khoirudin menekankan, pakta integritas ini menjadi pengingat bahwa amanah rakyat tidak boleh disia-siakan.

    “DPRD dan Pemprov DKI tidak bekerja untuk pencitraan, tetapi untuk hasil nyata baik dalam pembangunan fisik, pelayanan sosial, maupun penguatan tata kelola,” kata Khoirudin.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI sebut kemiskinan bukan satu-satunya faktor fenomena “childfree”

    DKI sebut kemiskinan bukan satu-satunya faktor fenomena “childfree”

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta menyebutkan peningkatan angka kemiskinan bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keputusan individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak atau childfree.

    “Meskipun peningkatan angka kemiskinan dapat menjadi salah satu latar belakang keputusan sebagian warga, kami melihatnya sebagai bagian dari dinamika multifaktor, bukan satu-satunya penyebab,” kata Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Iin Mutmainnah saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menunjukkan, angka kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 sebesar 4,28 persen, naik sebesar 0,14 persen dibandingkan September 2024 yang sebesar 4,14 persen.

    Sedangkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Maret 2024), angka kemiskinan pada Maret 2025 turun 0,02 persen poin yakni dari 4,3 persen menjadi 4,28 persen.

    Berkaca pada data kemiskinan di Jakarta, Iin mengakui kondisi ekonomi memang menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan individu atau pasangan dalam merencanakan membangun keluarga. Ini termasuk memilih untuk menunda atau tidak memiliki anak.

    Di wilayah urban seperti Jakarta, beban biaya hidup, akses terhadap layanan dasar, serta tuntutan pekerjaan sering kali menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut.

    Namun, lanjut dia, fenomena childfree tidak semata-mata ditentukan oleh faktor ekonomi. Keputusan ini juga dipengaruhi oleh aspek lain seperti gaya hidup, nilai personal, perencanaan karir, dan kesadaran terhadap tanggung jawab pengasuhan.

    Kaitannya dengan upaya Jakarta menjadi kota global, Iin menyampaikan hal itu bukan semata dari pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga dari upaya kota membina sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan adaptif terhadap perubahan sosial.

    Oleh karena itu, kata Iin, edukasi mengenai perencanaan keluarga, kesiapan menjadi orang tua, dan penguatan institusi keluarga tetap menjadi prioritas dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

    Dia mengatakan, Dinas PPAPP DKI terus berupaya mendorong pemanfaatan bonus demografi dalam mendukung Jakarta sebagai kota global.

    Bonus demografi, kata dia, hanya dapat dimanfaatkan secara optimal jika generasi mudanya sehat, terdidik, produktif, dan memiliki akses terhadap kesempatan kerja, sehingga peran generasi muda menjadi sangat strategis dalam menentukan arah masa depan kota dan bangsa.

    Iin menambahkan, fenomena childfree yang terjadi di negara-negara maju menyebabkan terjadinya penurunan angka kelahiran secara terus-menerus, menyebabkan komposisi penduduk menjadi tidak seimbang, dengan jumlah lansia yang jauh lebih besar dibandingkan penduduk usia produktif.

    Kondisi ini berdampak pada kemunduran ekonomi, menurunnya produktivitas, serta meningkatnya beban sosial dan fiskal negara.

    Karena itu, imbuh dia, untuk menjaga angka kelahiran tetap stabil, dan memastikan kesinambungan pembangunan jangka panjang menjadi sangat penting dilakukan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gulkarmat: Kebakaran di Mangga Dua Square dapat dipadamkan

    Gulkarmat: Kebakaran di Mangga Dua Square dapat dipadamkan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu menyatakan kebakaran ruko Mangga Dua Square di Jalan Gunung Sahari, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, dapat dipadamkan dalam waktu tiga jam lebih.

    “Alhamdulillah situasi saat ini api telah padam,” kata Kasiops Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatota Sulaeman di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, 100 personel dengan 17 unit mobil pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang menghanguskan gedung AGRES ID yang berada di lantai 4 dan lantai 5 Mangga Dua Square dengan objek yang terbakar seluas 3.000 meter persegi.

    “Kami memulai pemadaman sekitar pukul 10.16 WIB dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 13.30 WIB,” kata dia.

    Gulkarmat Jakut pun menaksir kerugian akibat kebakaran di Mangga Dua Square itu mencapai Rp20 miliar.

    Dia menduga terjadi akibat fenomena kelistrikan yang terjadi di lantai 4 bangunan tersebut.

    “Dari keterangan saksi di lantai 4 ada keluar bunyi percikan api dan di lokasi kejadian banyak kardus yang mudah terbakar. Karyawan berusaha memadamkan menggunakan alat pemadam api ringan tapi tidak berhasil,” kata Gatot.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Jaktim lakukan Monev terkait kepemilikan APAR

    Pemkot Jaktim lakukan Monev terkait kepemilikan APAR

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terkait alat pemadam api ringan (APAR) yang dimiliki oleh warga.

    “Nanti kita adakan monev supaya bisa didata dan dilist kepala keluarga (KK) mana saja yang belum memiliki APAR,” kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Walikota Jakarta Timur, Senin.

    Menurut Munjirin, monev kepemilikan APAR ini bertujuan memastikan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran.

    “Jadi, nanti terlihat siapa saja warga yang belum memiliki APAR di rumahnya buat antisipasi,” ujar Munjirin.

    Selain itu, langkah ini penting untuk mendukung upaya pencegahan kebakaran di wilayah permukiman padat penduduk.

    Pemerintah Kota Jakarta Timur juga akan berkoordinasi dengan lurah dan camat setempat guna memastikan hasil pendataan akurat dan dapat ditindaklanjuti.

    Selain itu, Munjirin juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program pengurangan risiko bencana, termasuk melalui kepemilikan sarana penanggulangan kebakaran skala rumah tangga seperti APAR.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Timur telah melakukan sosialisasi kepemilikan APAR sebagai mitigasi risiko kebakaran di wilayah setempat pada Senin (30/6) lalu.

    Munjirin juga mengajak, agar setiap lingkungan memiliki APAR sebagai upaya penanganan dini kebakaran.

    Menurutnya, jika setiap rumah memiliki satu APAR, maka dapat mengurangi potensi penyebaran api sekaligus meminimalisir kerugian dampak kebakaran.

    “Untuk ASN sudah sekitar 90 persen yang memiliki APAR di rumahnya masing-masing. Sekarang tinggal masyarakat yang mengikuti juga untuk memiliki APAR,” ucapnya.

    Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, tercatat sebanyak 1.653 kasus kebakaran terjadi di Jakarta sepanjang tahun 2023 hingga 2024.

    Data tersebut menunjukkan Jakarta Timur menjadi wilayah dengan jumlah kebakaran terbanyak yakni 440 kejadian dengan rincian 223 kasus pada 2023 dan 217 kasus pada 2024. Lalu, Jakarta Barat menyusul di posisi kedua dengan total 407 kasus kebakaran selama periode yang sama.

    Kebakaran yang terjadi umumnya disebabkan oleh korsleting listrik, tabung gas bocor, pembakaran sampah, dan penggunaan lilin.

    Berikut sebaran kasus kebakaran di DKI Jakarta selama periode 2023–2024:

    Tahun 2023:

    Jakarta Timur: 223 kasus

    Jakarta Barat: 205 kasus

    Jakarta Selatan: 164 kasus

    Jakarta Utara: 157 kasus

    Jakarta Pusat: 110 kasus

    Kepulauan Seribu: 5 kasus

    Tahun 2024:

    Jakarta Timur: 217 kasus

    Jakarta Barat: 202 kasus

    Jakarta Selatan: 143 kasus

    Jakarta Utara: 130 kasus

    Jakarta Pusat: 96 kasus

    Kepulauan Seribu: 1 kasus

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.