Category: Antaranews.com Nasional

  • Lampu lalu lintas di Jatinegara kembali normal usai kericuhan

    Lampu lalu lintas di Jatinegara kembali normal usai kericuhan

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memastikan lampu lalu lintas di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur (Jaktim), kembali normal setelah mengalami gangguan akibat kericuhan dalam beberapa hari terakhir.

    “Lampu lalu lintas di simpang Jatinegara, Alhamdulillah, sudah berfungsi kembali setelah rusak akibat aksi,” kata Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Saat ini, perbaikan di kawasan tersebut telah selesai sehingga arus lalu lintas terpantau lebih tertib.

    Dia menjelaskan lampu lalu lintas di sekitar simpang Jatinegara hingga Senen sempat tidak berfungsi setelah dirusak massa saat kericuhan.

    Akibatnya, pengendara yang melintas terpaksa harus saling bergantian agar bisa melewati jalan tersebut

    “Saat ini, secara bertahap kami sedang melakukan perbaikan di Simpang Senen, terus kami lakukan proses perbaikan,” ujar Syafrin.

    Selain Simpang Jatinegara dan Senen, kerusakan juga terjadi di lampu merah sekitar Matraman, Otista, dan Cawang.

    “Semoga dengan proses perbaikan ini, lalu lintas di Jakarta kembali normal dan lancar,” ucap Syafrin.

    Sebelumnya, lampu lalu lintas di Jalan Otista, Jakarta Timur, tidak berfungsi setelah dirusak massa saat kericuhan yang terjadi pada Jumat (29/8) pagi.

    Peristiwa itu membuat arus kendaraan di kawasan tersebut menjadi semrawut karena tidak ada pengaturan lalu lintas.

    Sejumlah warga mengaku kesulitan melintas karena kendaraan dari berbagai arah berjalan tanpa aturan yang jelas.

    “Macet banget, semua orang mau jalan duluan, lampunya mati soalnya karena katanya dirusak masyarakat pas lagi demo,” kata salah seorang pengendara motor, Dannan (33), di Jakarta, Jumat.

    Kerusakan lampu lalu lintas itu menambah panjang dampak dari kericuhan yang sebelumnya terjadi di kawasan Otista.

    Gelombang aksi yang dimulai sejak Senin (25/8) di Gedung DPR berawal dari keinginan massa membubarkan parlemen terkait sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.

    Kelompok massa, mulai dari masyarakat di kalangan buruh, pekerja kantoran, hingga pelajar dan mahasiswa berbondong-bondong meramaikan gedung DPR dan beberapa titik di Jakarta.

    Unjuk rasa tersebut berujung ricuh ketika polisi membubarkan massa dengan menyemprotkan gas air mata. Mereka terpencar ke berbagai ruas jalan di Jakarta.

    Demonstrasi berikutnya datang dari ribuan buruh pada Kamis (28/8) di Gedung DPR sejak pagi hingga siang hari. Namun pada sore harinya, kericuhan pecah di sejumlah titik, salah satunya di Pejompongan dan Jalan Asia Afrika.

    Saat itu bersamaan dengan terjadinya insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob yang melindas pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan (21) hingga tewas di kawasan Pejompongan.

    Rangkaian demonstrasi pun kian meluas ke beberapa titik di Jakarta. Sejumlah oknum tak bertanggung jawab bahkan merusak fasilitas umum, mulai dari pos polisi, rambu lalu lintas, hingga pembatas jalan. Tak hanya itu, kendaraan yang berada di gedung rawan turut menjadi korban amukan massa karena dibakar.

    Kemarahan lalu berujung pada penjarahan yang terjadi di beberapa rumah politisi, mulai dari Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Surya Utama alias Uya Kuya, Nafa Urbach, hingga kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Barang-barang di rumah tersebut digasak habis dan tembok kediaman mereka dicoret-coret.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakarta alami deflasi 0,05 persen pada Agustus 2025

    Jakarta alami deflasi 0,05 persen pada Agustus 2025

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik DKI Jakarta mencatat deflasi 0,05 persen secara bulanan pada Agustus 2025, yang tercermin dari penurunan indeks harga konsumen dari 107,40 pada Juli 2025 menjadi 107,35 pada Agustus tahun ini.

    Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin di Jakarta, Senin, mengatakan kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar, yakni makanan, minuman dan tembakau dengan andil 0,14 persen.

    Selain itu, kelompok pakaian dan alas kaki juga turut mendorong deflasi DKI Jakarta pada Agustus 2025 dengan andil 0,01 persen.

    Selanjutnya, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan pada Agustus tahun ini juga memberikan andil deflasi meskipun tergolong sangat kecil, yaitu kurang dari 0,01 persen.

    Sementara itu, berdasarkan komoditasnya, deflasi bulan Agustus 2025 utamanya didorong deflasi komoditas pada kelompok makanan, minuman dan tembakau.

    Menurut Hasanudin, komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah tomat, cabai rawit, cabai merah, bawang putih dan daging ayam ras.

    Selain itu, terdapat pula komoditas dari kelompok transportasi yang memberikan andil deflasi cukup signifikan, yaitu bensin.

    Meski demikian, bensin tidak menyebabkan deflasi pada kelompok transportasi karena terdapat komoditas lain, seperti tarif jalan tol, angkutan laut dan angkutan kereta api yang mengalami inflasi sehingga meredam laju deflasi bensin pada kelompok tersebut.

    “Berakhirnya diskon tarif tol, angkutan laut dan kereta api menyebabkan komoditas tersebut mengalami inflasi pada Agustus 2025,” kata Hasanudin.

    Sementara itu, secara tahunan, DKI Jakarta mengalami inflasi sebesar 2,16 persen pada Agustus 2025.

    Inflasi tahunan terjadi karena peningkatan harga komoditas yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga sejumlah kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,52 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,85 persen; serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,38 persen.

    Kemudian, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,01 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,24 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,59 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,78 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,30 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,35 persen.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polda Metro Jaya tangkap 1.240 pendemo anarkis di Jakarta

    Polda Metro Jaya tangkap 1.240 pendemo anarkis di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menangkap 1.240 orang yang melakukan tindakan anarki selama berlangsungnya demonstrasi di Jakarta sejak Senin (25/8) hingga Jumat (29/8).

    “Polda Metro Jaya dari mulai awal kejadian sampai saat ini sudah menangkap sekitar 1.240 orang, mereka berasal dari wilayah luar Jakarta, ada yang dari Jawa Barat, Banten,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri di Balai Kota DKI Jakarta, Senin.

    Sementara pelaku perusakan atau penjarahan fasilitas umum, kata Asep, telah diidentifikasi dan segera ditangkap. Namun, dia belum dapat menyebutkan jumlah mereka.

    “Untuk yang melakukan perusakan atau penjarahan, kami sudah mendeteksi, sudah, tinggal tunggu saja, kita melakukan tindakan tegas untuk penangkapan. Untuk jumlah, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut karena itu teknis. Tim kami masih bekerja,” ujar Asep.

    Lebih lanjut, dia pun mengaku sudah mendapatkan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas segala tindakan anarkis, termasuk perusakan fasilitas umum.

    Namun bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat secara damai, pihaknya tetap mempersilakan.

    Senada dengan Kapolda, Pangdam Jayakarta Mayor Jenderal TNI Deddy Suryadi juga memastikan menindak tegas oknum yang melakukan tindakan anarkis selama berlangsungnya unjuk rasa.

    “Kalau menyampaikan pendapat, saran, sesuai dengan konstitusi (tidak masalah), namun ketika melakukan tindakan anarki itu akan kami tindak tegas,” ungkap Deddy.

    Dia menambahkan TNI bersama Polisi berkomitmen kuat untuk selalu menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

    Seperti diketahui, unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta, termasuk di depan gedung DPR/MPR pada pekan lalu berujung ricuh. Bahkan, oknum tak bertanggung jawab merusak fasilitas umum, seperti Halte Transjakarta dan Stasiun MRT Jakarta.

    Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat kerugian akibat kerusakan infrastruktur pascademonstrasi di sejumlah wilayah di Kota Jakarta mencapai Rp55 miliar.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aktivitas pedagang Matraman normal usai kericuhan di Mapolres Jaktim

    Aktivitas pedagang Matraman normal usai kericuhan di Mapolres Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Aktivitas pedagang di kawasan Matraman, Jakarta Timur (Jaktim), berangsur normal setelah kericuhan yang terjadi di sekitar Markas Polres (Mapolres) Metro Jaktim, Sabtu (30/8) dini hari.

    Sejumlah pedagang yang sebelumnya sempat menutup lapak mereka kini sudah kembali berjualan seperti biasa. Kios makanan, pakaian, warung kelontong, dan pedagang kaki lima tampak menjajakan dagangan mereka.

    Salah satu pedagang kaos kaki dan pakaian, Arman (59), mengaku lega dapat membuka kiosnya kembali tanpa khawatir.

    “Toko ini buka setiap hari, dari pagi sampai jam 17.00 WIB. Tapi pas ricuh sampai besoknya saya tutup, kemarin Minggu (31/8) sudah mulai buka, sekarang juga buka. Tutupnya hanya sehari aja,” kata Arman saat ditemui di kiosnya di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin.

    Dia mengaku sempat khawatir saat terjadi kericuhan di sekitar Mapolres Metro Jaktim, namun kemudian berusaha untuk tetap tenang dan tidak terbawa suasana.

    “Khawatir, ya, ada, tapi kan kita tahu sasarannya di polres. Saya tau ricuh juga dari media sosial, berita juga kan ramai, keliatan massa mengarah ke Polres Jakarta Timur,” ujar Arman.

    Kekhawatiran Arman muncul ketika massa, mulai dari pelajar hingga warga, mengarah ke polres. Namun, menurut dia, kekhawatiran itu tidak boleh berlebihan.

    Di sisi lain, dia mengakui pendapatan dari hasil jualannya menjadi berkurang karena harus menutup kios saat kericuhan itu terjadi.

    “Pasti berkurang (penghasilan). Makanya kita sebagai warga sudah seharusnya tidak gampang menerima informasi, tidak mudah terprovokasi, harus tau dulu arahnya kemana,” jelas Arman.

    Apalagi, pengalamannya menghadapi kerusuhan pada 1998 membuatnya lebih siap menghadapi situasi seperti ini.

    “Kalau dibandingkan 1998, jauh lebih parah. Sekarang yang asli menyampaikan pendapat dan yang tidak benar juga sudah tidak kelihatan, jadi kita harus hati-hati,” tegas Arman.

    Hal serupa dikatakan pedagang kopi di Matraman, Raka (42). Kericuhan di Mapolres Metro Jaktim itu membuat dia terpaksa libur berdagang demi keselamatan diri.

    “Kalau dipaksain bahaya juga, ngeri saya jadi kena sasaran, malah bikin saya kenapa-kenapa, gak aman nanti dagangan rusak kena lempar batu,” tutur Raka.

    Dia pun berharap masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka dengan cara-cara yang lebih damai, tanpa merusak gedung ataupun hal-hal yang merugikan sesama manusia.

    “Kalau semua rusak, ricuh dimana-mana, kita juga sesama warga jadinya yang rugi. Semoga tidak ada lagi ricuh-ricuhnya,” ucap Raka.

    Seperti diketahui, ratusan massa menyerang Mapolres Metro Jaktim sehingga puluhan kendaraan berupa mobil dan sepeda motor yang terparkir di depan gedung tersebut hangus terbakar pada Sabtu (30/8) dini hari.

    Saat itu, massa datang berbondong-bondong dan langsung melempari gedung polres dengan batu serta benda keras lainnya.

    Tindakan anarkis itu membuat situasi di sekitar Mapolres Metro Jaktim mencekam. Massa disebut melemparkan molotov berkali-kali ke area dalam Polres Metro Jaktim.

    Selain Mapolres Metro Jaktim, ada lima Polsek di Jaktim yang juga diserang massa, yakni Polsek Matraman, Makasar, Ciracas, Jatinegara dan Cipayung.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Situasi di sekitar Mako Brimob Kwitang kondusif pada Minggu malam

    Situasi di sekitar Mako Brimob Kwitang kondusif pada Minggu malam

    Jakarta (ANTARA) – Kondisi di sekitar Markas Brimob Kwitang, Jakarta Pusat, pada Minggu malam kondusif dengan arus lalu lintas yang kembali lancar dan penerangan jalan menyala normal.

    Pada pukul 22.00 WIB, sejumlah personel TNI masih berjaga di sejumlah titik dari kawasan Simpang Senen hingga Tugu Tani. Aparat juga berpatroli menggunakan sepeda motor dan truk pengangkut personel.

    Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Asep Edi Suheri mengatakan, pihaknya menggelar patroli skala besar untuk menjaga keamanan di tengah maraknya demonstrasi dalam sepekan terakhir.

    Sebanyak 324 personel dikerahkan ke 13 wilayah hukum dengan pembagian tiga kelompok. Kelompok pertama menyasar Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat.

    Kelompok kedua bertugas di Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Sedangkan kelompok ketiga menjangkau wilayah Jakarta Selatan hingga Depok.

    “Jajaran Polda Metro Jaya tadi siang sudah melaksanakan kegiatan patroli dan malam ini akan melaksanakan kegiatan kembali,” kata Asep Edi.

    Ia menegaskan, aparat akan menindak tegas namun tetap terukur apabila menemukan tindakan anarkis di lapangan. Arahan tersebut sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    “Tadi siang Bapak Presiden sudah menginstruksikan agar TNI dan Polri melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku anarkis yang merusak fasilitas umum,” kata Asep Edi.

    Sebelumnya, pada Sabtu (30/8), jalanan di sekitar Mako Brimob sempat gelap gulita setelah bentrok antara massa aksi dan aparat Kepolisian.

    Selain itu, sejumlah rumah anggota legislator hingga menteri menjadi sasaran penjarahan, antara lain rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbach dan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Pewarta: Muhammad Ramdan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jumlah pengunjung Kota Tua Jakbar merosot drastis hari ini

    Jumlah pengunjung Kota Tua Jakbar merosot drastis hari ini

    Jakarta (ANTARA) – Jumlah pengunjung Kota Tua, Jakarta Barat, merosot drastis pada Minggu buntut aksi unjuk rasa di Jakarta dalam beberapa hari terakhir.

    Dari data Unit Pengelola Kawasan (UPK), hanya ada 569 pengunjung yang mendatangi kawasan cagar budaya itu dengan 535 wisatawan domestik dan 34 wisatawan mancanegara. Mereka mengunjungi lokasi tersebut pada pukul 08.00-18.00 WIB.

    Jumlah itu berkurang drastis dibandingkan pada Minggu (24/8), sebanyak 7.480 orang yang mengunjungi Kota Tua, dengan 7.180 wisatawan lokal dan 270 wisatawan mancanegara.

    Sejumlah museum di Kota Tua pun telah ditutup untuk sementara, menyusul eskalasi aksi demonstrasi di wilayah Jakarta.

    Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyatakan, seluruh lokasi yang terdampak unjuk rasa telah dibersihkan dengan pengerahan sebanyak 1.325 personel kebersihan.

    “Seluruh lokasi sudah kita bersihkan secara tuntas. Meski demikian, petugas kami masih tetap siaga untuk mengantisipasi adanya sampah susulan,” kata Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto.

    Dalam operasi pembersihan tersebut, DLH mengerahkan 1.325 personel, lebih banyak dari rencana awal 1.150 petugas. Mereka didukung dengan 51 unit penyapu jalan (road sweeper), 70 truk sampah dan 49 mobil lintas pengangkut sampah.

    Pembersihan dilakukan secara menyeluruh di lima wilayah administrasi Jakarta dengan fokus pada lokasi dan jalan protokol yang menjadi pusat unjuk rasa.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Begini kata polisi soal penggunaan peluru karet

    Begini kata polisi soal penggunaan peluru karet

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya buka suara soal ramainya isu penggunaan peluru karet dalam mengamankan unjuk rasa di Jakarta dalam sepekan terakhir.

    Saat ditemui wartawan di kawasan Monas, Jakarta, Minggu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi tak merespon secara detail pertanyaan wartawan terkait hal tersebut.

    Dia hanya menegaskan bahwa pihaknya selalu mengambil tindakan sesuai standar operasi prosedur (SOP).

    “Ada tahapan-tahapannya. Jadi saya tidak merespon itu, tapi upaya-upaya itu ada tahapan-tahapannya. Ada SOP-nya,” kata Ade.

    Ade menambahkan bahwa fokus utama pihaknya sekarang adalah memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat.

    Dalam mengatasi situasi anarkis, Polda Metro Jaya akan melakukan tindakan tegas, namun tetap terukur sesuai SOP (Standard Operating Procedure).

    “Yang jelas tujuan utama Polda Metro Jaya beserta jajaran saat ini fokusnya adalah memberikan perlindungan. Yang kedua memberikan rasa aman kepada masyarakat. SOP-nya sudah ada semua,” kata Ade.

    “Dasar aturannya sudah ada, siapa berbuat apa, bertanggung jawab pada siapa. Apa yang harus dilakukan tahapannya. Hal yang tidak kita inginkan sekalipun anarkis itu ada SOP-nya. Tegas namun terukur dan ada SOP-nya,” katanya.

    Sebelumnya, mencuat penyataan viral dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang tersebar luas di media sosial pada Sabtu (30/8).

    Dalam penyataannya itu, secara tegas Listyo memerintahkan jajarannya untuk menembak dengan peluru karet apabila ada massa yang menyerang ke Mako Brimob.

    “Kalau sampai masuk ke asrama tembak dulu. Kalian punya peluru karet, tembak. Paling tidak kakinya, tidak usah ragu-ragu,” kata Listyo dalam penyataannya yang viral tersebut.

    Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cek fakta, pemerintah larang media untuk meliput aksi demo DPR

    Cek fakta, pemerintah larang media untuk meliput aksi demo DPR

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di X menampilkan foto surat dengan kop Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta tertanggal 28 Agustus 2025 ditujukan kepada 66 lembaga penyiaran radio dan televisi di Jakarta sebagai imbauan terkait peliputan aksi demonstrasi massa yang dipicu isu tunjangan rumah anggota DPR RI.

    Dalam narasi unggahan tersebut, media seperti televisi dan radio dilarang untuk menyiarkan liputan aksi demonstrasi.

    Namun, benarkah pemerintah melarang media untuk meliput aksi demonstrasi DPR?

    Unggahan yang menarasikan pemerintah larang media untuk meliput aksi demo DPR. Faktanya, Menkomdigi menyatakan informasi tersebut hoaks. Ia juga menyatakan pemerintah tidak pernah melarang peliputan. (X)

    Penjelasan:

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan melalui akun media sosialnya bahwa isu pelarangan liputan demonstrasi oleh media nasional adalah hoaks. Ia menyatakan pemerintah tidak pernah melarang peliputan.

    Ia juga menyatakan, saat ini seluruh stasiun televisi nasional dan radio tetap menayangkan liputan panjang terkait demonstrasi di berbagai lokasi.

    Hal senada juga ditegaskan oleh Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria. Ia memastikan tidak ada pembatasan bagi media untuk meliput aksi demonstrasi.

    Menurutnya, siaran langsung tetap berjalan seperti biasa. Namun, pemerintah hanya mengimbau agar media menayangkan liputan yang tidak memprovokasi, tidak memperluas kemarahan publik, dan tidak menampilkan konten yang memperburuk situasi.

    “Selebihnya bebas, tidak ada sensor, bisa dilihat, ya, semuanya berjalan seperti yang bisa disaksikan oleh semua orang, cuma kita memberikan semacam pandangan agar mempraktikkan suatu jurnalisme yang berkualitas,” ujarnya, dilansir dari ANTARA.

    Selain itu, Ketua KPID DKI Jakarta, Puji Hartoyo, juga membantah pihaknya pernah mengeluarkan surat edaran yang melarang liputan demonstrasi. Ia menegaskan surat yang beredar di media sosial tersebut bukan berasal dari KPID DKI Jakarta.

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolda Metro Jaya mengimbau masyarakat tetap tenang

    Kapolda Metro Jaya mengimbau masyarakat tetap tenang

    Jakarta (ANTARA) – Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Asep Edi Suheri mengimbau seluruh masyarakat di Jakarta dan sekitarnya untuk tetap tenang di tengah situasi adanya unjuk rasa yang berlangsung sepekan terakhir.

    “Kepada seluruh masyarakat kami mengimbau agar tetap tenang, tidak perlu khawatir. Kami hadir di lapangan, kami ada di tengah masyarakat dan kami siap berikan perlindungan serta rasa aman,” kata Asep pada apel personel di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Minggu malam.

    Dalam apel malam tersebut, Asep juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga situasi kondusif.

    “Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif, salah satunya dengan segera melaporkan jika ada potensi gangguan kamtibmas kepada Babin atau ke kapolsek atau ke kapolres setempat,” kata dia.

    Pada hari ini, Polda Metro Jaya menggelar patroli skala besar untuk mengamankan Jakarta di tengah gelombang demonstrasi yang terjadi dalam satu pekan terakhir.

    Patroli ini melibatkan 324 personel yang nantinya dibagi ke tiga wilayah sasaran. Tiga wilayah sasaran patroli. Kelompok pertama bergerak ke arah Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat.

    Untuk kelompok kedua, bergerak ke arah Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan serta kelompok ketiga menyasar Jakarta Selatan hingga Depok. Patroli skala besar ini dilakukan Polda Metro Jaya di 13 wilayah hukum.

    “Jajaran Polda Metro Jaya tadi siang sudah melaksanakan kegiatan patroli dan malam ini akan melaksanakan kegiatan kembali,” kata Asep.

    Apabila ditemukan tindakan anarkis, pihaknya akan menindak tegas, namun terukur. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    “Tadi siang Bapak Presiden sudah menginstruksikan bahwa untuk TNI dan Polri agar melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku anarkis yang merusak fasilitas umum,” katanya.

    Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gerak Jakarta harap DPR lebih serius dengar aspirasi rakyat

    Gerak Jakarta harap DPR lebih serius dengar aspirasi rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Gerak Jakarta, Dhini M, meminta DPR RI lebih serius mendengar dan menindaklanjuti aspirasi rakyat serta menghentikan kebijakan tak pro-rakyat.

    “Kami menuntut DPR RI untuk menghentikan kebijakan yang tidak pro-rakyat, menolak kenaikan tunjangan anggota dewan, serta lebih serius mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat,” kata dia di Jakarta, Minggu.

    Hal ini Dhini sampaikan sebagai respon atas unjuk rasa yang dilakukan berbagai elemen selama beberapa hari terakhir di sejumlah titik termasuk kawasan gedung DPR/MPR RI, dan berujung ricuh.

    Kericuhan pun memakan korban jiwa, seorang pengemudi ojek daring yaitu Affan Kurniawan. Dia menjadi korban penabrakan oleh polisi (Brimob) pada aksi demonstrasi pada hari Kamis, 28/8).

    Dhini menyampaikan gerakan yang dia pimpin mengecam keras tindakan represif aparat yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, serta mendesak investigasi yang transparan dan akuntabel agar keadilan bagi almarhum segera ditegakkan.

    “Tragedi ini menjadi peringatan serius agar Negara mengutamakan keselamatan warga sipil dan menghormati hak rakyat untuk menyampaikan pendapat secara damai,” kata Dhini.

    Dhini lalu mengajak masyarakat bersatu dengan peran dan cara yang kita bisa, menyebarkan penguatan untuk satu sama lain, memberi dukungan sebesar-besarnya untuk siapapun yang saat ini berperan menjadi garda depan, melakukan apa yang kita bisa untuk untuk membuat situasi menjadi lebih baik.

    “Kami mendorong Presiden segera melakukan tindakan nyata agar konflik sosial ini tidak semakin meluas dampaknya,” katanya.

    “Semua yang hari ini sudah digariskan untuk terjadi sebagai bangkitnya Indonesia atas kesadaran yang baru,” kata dia.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.