Xcloud.id

Category: Antaranews.com Nasional

  • DPRD DKI: Status PJLP harus diperjelas dalam rekrutmen petugas damkar

    DPRD DKI: Status PJLP harus diperjelas dalam rekrutmen petugas damkar

    Jakarta (ANTARA) – Komisi A DPRD DKI Jakarta menyatakan bahwa Pemprov DKI harus lebih mengintensifkan sosialisasi terkait status Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) kepada rekrutmen 1.000 petugas pemadam kebakaran agar mereka tidak berekspektasi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    “Sosialisasi status kerja itu penting agar tidak menimbulkan ekspektasi yang keliru bagi masyarakat,” kata Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan bahwa status pekerja bagi rekrutmen 1.000 petugas damkar sejak awal perlu dijelaskan sebagai PJLP, sehingga pendaftar tidak ada harapan otomatis untuk diangkat menjadi PNS di kemudian hari.

    Mujiyono memastikan bahwa Komisi A DPRD mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta yang akan merekrut 1.000 petugas damkar baru.

    Namun, pihaknya telah bersepakat agar Pemprov DKI memprioritaskan warga yang ber KTP DKI Jakarta untuk mengurangi warga Jakarta yang menganggur.

    “Komisi A mendukung penuh rekrutmen 1.000 petugas damkar sebagai langkah memperkuat pelayanan keselamatan warga. Meskipun dilakukan secara terbuka, menurut kami tetap warga Jakarta sebaiknya menjadi prioritas,” ujarnya.

    Mujiyono menekankan proses seleksi harus transparan, adil, dan bebas pungli, dengan penempatan personel yang tepat sasaran sesuai kompetensi dan kebutuhan setiap wilayah.

    “Mengingat pendaftar diperkirakan membludak, sistem pendaftaran harus siap, dilakukan secara online, dilengkapi layanan pengaduan dan mekanisme banding yang cepat,” katanya.

    Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka rekrutmen 1.000 petugas pemadam kebakaran (damkar) pada 12-14 Agustus mendatang.

    “Akan dimulai hari Selasa ini. Selasa depan ini, Selasa Rabu-Kamis selama tiga hari, kuotanya ada seribu,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, Jumat (8/8).

    Seribu personel damkar tersebut nantinya diperuntukkan bertugas di wilayah Jakarta Barat sebanyak 202 orang, Jakarta Pusat (187), Jakarta Selatan (211), Jakarta Timur (219) dan Jakarta Utara (181).

    “Untuk Pulau Seribu sementara masih dalam penanganan dan kemudian akan dikoordinasikan oleh Bupati Pulau Seribu,” kata Pram.

    Pram menjelaskan, perekrutan anggota damkar ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 dan juga peraturan gubernur (pergub) yang ada.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Jakut minta ASN jaga capaian Kota Layak Anak

    Pemkot Jakut minta ASN jaga capaian Kota Layak Anak

    ANTARA (ANTARA) –

    Pemerintah Kota Jakarta Utara meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga capaian Kota Layak Anak (KLA) kategori utama yang didapatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

    “Kami apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mempertahankan peringkat Utama KLA 2025,” kata Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Jakarta Utara, Iyan Sopian Hadi di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, tim yang solid dan selalu menjaga kekompakan adalah sebuah pencapaian dalam suatu organisasi.

    Selain itu, dalam setiap langkah dan tindakan, melekat tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik, bersikap profesional, dan menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat.

    Dia juga mengajak ASN di Pemkot Jakut untuk memiliki komitmen yang kuat, dan tekad yang sama dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya di Jakarta Utara .

    “Mari kita jaga semangat pelayanan, semangat pengabdian, dan semangat perubahan,” katanya.

    Sebelumnya, Pemkot Jakut meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Utama 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI.

    “Alhamdulillah, Jakarta Utara kembali mempertahankan penghargaan KLA 2025 dengan tingkat Utama,” kata Asisten Kesejahteraan Rakyat (Asminra) Sekretaris Kota Jakarta Utara, Muhammad Andri di Jakarta, Sabtu.

    Penghargaan tersebut merujuk pada 24 indikator antara lain kelembagaan, hak sipil kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Kemudian indikator kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kejari Jaksel jadwalkan periksa saksi kasus korupsi dana TaniHub

    Kejari Jaksel jadwalkan periksa saksi kasus korupsi dana TaniHub

    Jakarta (ANTARA) – Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan memeriksa saksi kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pengelolaan dana investasi oleh PT Metra Digital Investama (MDI Ventures) pada PT Tani Group Indonesia (TaniHub) beserta afiliasinya periode 2019–2023 pada minggu ini.

    “Minggu ini dijadwalkan saksi-saksi diantaranya Presiden Komisaris (Pres Com) MDI Ventures an. MFR,” kata Kasipidsus Kejari Jakarta Selatan, Suyanto Reksa Sumarta kepada wartawan di Jakarta, Senin.

    Anak perusahaan Telkom Indonesia, MDI Ventures, terseret kasus fraud PT Tani Group Indonesia (TaniHub) senilai Rp407 miliar.

    Reksa mengatakan selain MFR, saksi lainnya yakni RANR (OVP Group Digital Strategi Telkom), DH (Sekretaris Komite Investasi MDI), EY (VP Finance MDI), dan ASE (VP Bisnis Development MDI).

    Lalu, AN (Strategic Invesment Telkom), HS (BRI Ventures), INSY (Kom BRI Ventures), YS (Dir. BRI Ventures), dan ADN (Istri IAS).

    Adapun salah satu tersangka dalam kasus fraud PT Tani Group Indonesia (TaniHub) senilai Rp 407 miliar yakni IAS selaku mantan Direktur Utama PT. TGI.

    Hingga kini, Kejari Jaksel terus melaksanakan pelacakan dan penyitaan aset atas kasus tersebut.

    “Penyitaan sedang jalan yang bukti elektronik dan aset, tim terus melaksanakan pelacakan aset,” ucapnya.

    Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tiga orang atas nama DSW selaku Direktur PT. MDI (MDI Venture), IAS selaku mantan Direktur Utama PT. TGI, ETPLT selaku mantan Direktur PT. TGI pada Senin (28/7).

    Penahanan ini dilakukan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengelolaan dana investasi PT. MDI (MDI Venture) dan BVI/BRI Ventures) pada PT. TGI startup bidang pertanian tanihub dan afiliasinya tahun 2019-2023 dengan total pencairan investasi sebesar USD 25.000.000.

    Peran dari DSW selaku Direktur PT. MDI (MDI Venture) menyetujui investasi secara melawan hukum.

    Sedangkan peran IAS dan ETPLT adalah memanipulasi data perusahaan dalam rangka mendapatkan investasi dari MDI dan BRI Venture serta menggunakan dana investasi untuk kepentingan pribadi.

    Penahanan dimulai sejak Senin (28/7) sampai Sabtu (16/8) dimana DSW ditahan di Rutan Salemba, IAS di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sedangkan ETPLT dilakukan penahanan di Rutan Cipinang.

    Dalam penanganan perkara ini penyidik telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat di Jabodetabek, melakukan penyitaan dan memeriksa lebih dari 20 saksi serta memeriksa ahli di bidang investasi serta dilakukan beberapa kegiatan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti tambahan atas perkara tersebut.

    Dalam kegiatan tersebut ditemukan beberapa bukti elektronik, buku rekening, ATM dan lain sebagainya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI diminta ambil langkah berani dan bijak tertibkan truk ODOL

    DKI diminta ambil langkah berani dan bijak tertibkan truk ODOL

    Jakarta (ANTARA) – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah pusat dan daerah, termasuk DKI Jakarta ikut mengambil langkah berani dan bijak untuk menertibkan kendaraan truk dengan dimensi dan muatan melebihi ketentuan (Over Dimension and Over Load/ODOL).

    “Harus ada langkah berani dan bijak dari pemerintah untuk menertibkan truk berdimensi dan bermuatan lebih. Tentunya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masalah kemanusiaan, sosial dan ekonomi,” kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan keberadaan ODOL ini tidak hanya memberikan kerugian materi yang tinggi akibat fatalitas yang tinggi, akan tetapi keberadaan ODOL juga memberikan dampak yang tidak sedikit terhadap kondisi infrastruktur jalan Indonesia

    Merujuk data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2025, dia mengatakan indikasi pemborosan keuangan negara akibat kerusakan pada jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp 47,43 triliun setiap tahun.

    Selain itu, data dari Polri yang diolah Bappenas (2025), menunjukkan, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang sebesar 10,5 persen merupakan kedua tertinggi secara nasional.

    “Peringkat pertama sepeda motor 77,4 persen. Selanjutnya, angkutan orang 8 persen, mobil penumpang 2,4 persen, kendaraan tidak bermotor 1,5 persen dan kendaraan listrik 0,2 persen,” kata Djoko.

    Dari sisi ekonomi, ODOL selain tidak memenuhi standar kawasan perdagangan bebas ASEAN, juga membuat lemahnya daya saing nasional, termasuk salah satu penyebab menurunnya daya saing infrastruktur.

    Adapun hasil diskusi sejumlah kementerian/lembaga dan kelompok komunitas masyarakat peduli keselamatan termasuk MTI, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah mengemukakan tiga agenda yang akan dilakukan.

    Tiga agenda itu yakni pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) pada ekosistem angkutan barang, pengaturan peningkatan kesejahteraan pengemudi kendaraan angkutan barang, dan deregulasi dan sinkronisasi peraturan terkait angkutan barang.

    Lalu, terdapat sembilan Rencana Aksi Nasional terkait implementasi zero (nol) ODOL dalam Rencana Peraturan Presiden Penguatan Logistik Nasional, yaitu integrasi penguatan angkutan barang menggunakan sistem elektronik, pengawasan, pencatatan, dan penindakan kendaraan angkutan barang.

    Selanjutnya, penetapan dan pengaturan kelas jalan provinsi dan kabupaten/kota, serta penguatan penyelenggaraan jalan khusus logistik, peningkatan daya saing distribusi logistik melalui multimoda angkutan barang.

    Kemudian, pemberian insentif dan disentif untuk badan usaha angkutan barang dan pengelola kawasan industri yang masing-masing menerapkan atau melanggar zero ODOL; kajian pengukuran dampak penerapan kebijakan zero ODOL terhadap perekonomian, biaya logistik, dan inflasi.

    Penguatan aspek ketenagakerjaan dengan standar kerja yang layak bagi pengemudi, terutama mengenai upah, jaminan sosial, dan perlindungan hukum; deregulasi dan harmonisasi peraturan untuk meningkatkan efektivitas penegakan zero ODOL.

    Serta, kelembagaan pembentukan komite kerja untuk mendorong percepatan pengembangan konektivitas nasional untuk percepatan pengembangan konektivitas dan logistik di seluruh moda transportasi.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PPKD Jaksel buka peluang pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas

    PPKD Jaksel buka peluang pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Selatan membuka peluang pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas yang berpotensi dan terampil.

    “Kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas harus didukung,” kata Kepala PPKD Jakarta Selatan, Budi Karlia Setiyanto di Jakarta, Senin.

    Budi mengatakan upaya ini diwujudkan dengan menjajaki kerja sama dengan Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia (YASDI) dalam memberdayakan penyandang disabilitas di Jakarta.

    Bersama perwakilan dari FKLPID, Rastiti Yulinda dan perwakilan dari Yayasan Plan Internasional Indonesia, pihaknya berdiskusi mengenai peluang dan potensi pemberdayaan penyandang disabilitas di Jakarta yang mencakup pelatihan kerja, pengembangan keterampilan, dan perluasan kesempatan kerja yang inklusif.

    “Kami percaya bahwa perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas harus didukung melalui peningkatan kompetensi agar mereka dapat berdaya dan setara di dunia kerja,” ucapnya.

    Lalu, Budi menyampaikan membangun jejaring dengan mitra industri menjadi kunci untuk membuka peluang kerja yang setara dan berkelanjutan bagi mereka.

    Oleh karena itu, pada kesempatan tersebut kedua belah pihak juga melakukan diskusi kelompok (brainstorming) ide-ide kolaboratif demi menciptakan ruang yang lebih inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.

    “Semoga sinergi ini menjadi langkah nyata menuju Jakarta yang inklusif, setara, dan memberdayakan,” ucapnya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI tingkatkan kesadaraan berkendara aman lewat “Abdi Yasa Teladan”

    DKI tingkatkan kesadaraan berkendara aman lewat “Abdi Yasa Teladan”

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya meningkatkan kesadaran berkendaraan yang berkeselamatan salah satunya melalui kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Teladan 2025 yang resmi diadakan pada Senin ini hingga 15 Agustus 2025.

    “Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tahun 2025, menjadi sarana sosialisasi dan membentuk pramudi angkutan umum dan angkutan barang yang berkeselamatan,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo di Balai Kota Jakarta, Senin.

    Sebanyak 100 pramudi yang merupakan perwakilan operator angkutan umum dan perusahaan angkutan barang di wilayah Provinsi DKI Jakarta mengikuti kegiatan pemilihan tersebut tahun ini.

    Tiga peserta terbaik nantinya mendapatkan hadiah berupa piagam penghargaan dari Gubernur Jakarta, trofi tingkat provinsi, satu sepeda lipat, serta hadiah Tabanas untuk pemenang pertama Rp3,5 juta; pemenang kedua Rp3 juta; dan pemenang ketiga Rp2,5 juta.

    “Untuk pemenang akan dikirimkan ke tingkat pusat, mewakili Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilihan Abdi Yasa tingkat nasional,” ujar Syafrin.

    Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memandang penting kegiatan pemilihan tersebut karena dapat memotivasi para seluruh pengemudi agar selalu berkendara dengan tertib dan bertanggung jawab.

    “Ini juga menjadi bentuk penghargaan kepada para pengemudi yang telah menunjukkan dedikasi dan perilaku teladan dalam menjalankan tugasnya, sekaligus bukti pentingnya peran pengemudi dalam membangun budaya berlalu lintas yang aman tertib dan beretika di Jakarta,” kata dia.

    Rano berharap melalui pemilihan Abdi Yasa Teladan Provinsi DKI Jakarta, dapat terpilih para pengemudi yang kompeten, untuk nantinya mewakili Provinsi DKI Jakarta pada ajang tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada bulan September 2025.

    “Saya juga ingin berpesan kepada seluruh pengemudi yang mengikuti pemilihan agar memanfaatkan ajang ini untuk menambah wawasan saling bertukar pengalaman dan memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para penumpang,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jelang HUT RI, Polda Metro Jaya gelar Gerakan Pangan Murah

    Jelang HUT RI, Polda Metro Jaya gelar Gerakan Pangan Murah

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia untuk membantu menstabilkan harga beras.

    “Kegiatan ini bertujuan membantu pemerintah menjaga stabilitas harga beras dan memastikan ketersediaan pasokan pangan menjelang perayaan kemerdekaan,” kata Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy saat ditemui di Jakarta, Senin.

    Djati menjelaskan pada Gerakan Pangan Murah ini, petugas menjual beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) seharga Rp11 ribu per kilogram atau Rp55 ribu per kemasan 5 kg atau lebih rendah dari harga eceran tertinggi (HET) pemerintah yang sebesar Rp62 ribu.

    “Program ini akan berlangsung selama enam hari (11–16 Agustus 2025) pukul 08.00–16.00 WIB, dengan target penjualan 40 ton beras atau sekitar 6–7 ton per hari,” katanya.

    Dia mengatakan seluruh beras berasal dari pasokan Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten. Jika antusiasme masyarakat tinggi, Polda Metro Jaya akan menambah stok melalui koordinasi dengan Bulog.

    “Selain di Polda Metro Jaya, kegiatan serupa juga akan digelar di seluruh Polres jajaran mulai Rabu (13/8) hingga 16 Agustus 2025. Khusus, di wilayah Polres Metro Jakarta Utara, kegiatan akan dibuka langsung oleh Kapolri,” kata Djati.

    Sementara itu, perwakilan Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Bambang Prihatmoko, menyampaikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya.

    “Ini bukti negara hadir di tengah kesulitan masyarakat. Polri memberikan kemudahan dan keterjangkauan akses pangan murah, sehingga warga bisa memperoleh beras berkualitas dengan harga terjangkau,” ucapnya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kunker ke Kuala Lumpur, Pramono jadi pembicara di forum regional ASEAN

    Kunker ke Kuala Lumpur, Pramono jadi pembicara di forum regional ASEAN

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan menjadi pembicara di tiga forum regional ASEAN dalam kunjungan kerjanya ke Kuala Lumpur, Malaysia, selama tiga hari mulai 11–13 Agustus 2025.

    “Agenda ini atas undangan Sekjen Kementerian Perumahan dan Pemerintahan Daerah Malaysia, Wali Kota Kuala Lumpur, dan Sekjen United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC),” ujar Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Chico Hakim ketika dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, Pramono berangkat dari Jakarta pada Minggu (10/8) dan akan kembali pada Rabu (13/8).

    Chico menjelaskan, Pramono akan hadir sebagai pembicara di ASEAN Sustainable Urbanization Forum (ASUF), Meeting of Governors and Mayors of ASEAN Capitals (MGMAC), dan ASEAN Governors and Mayors Forum (AGMF) 2025.

    “Tiga forum ini diselenggarakan Kementerian Pembangunan Pemerintah Daerah Malaysia (KPKT) bersama URBANICE Malaysia, UCLG ASPAC, UN-Habitat, serta Sekretariat ASEAN, yang mengusung tema ‘ASEAN Future Cities and Regions: Inclusivity and Sustainability’,” kata Chico.

    Dalam kegiatan itu akan membahas pembangunan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh menghadapi tantangan masa depan.

    Pramono dijadwalkan menjadi pembicara kunci (keynote speaker) di beberapa sesi, di antaranya Sambutan utama di Workshop on Digital Twins for Deep Sustainability dan pertemuan bilateral dengan Wali Kota Kuala Lumpur Dato’ Seri Tpr (Dr.) Maimunah binti Mohd Sharif pada Senin (11/8).

    Kemudian, pada Selasa (12/8) menjadi pembicara di sesi High Level 2 Charting the Local Path to ASEAN 2045 pada ASUF 2025, serta pada Rabu (13/8) menjadi pembicara di sesi ASEAN Future Cities and Regions: Inclusivity and Sustainability pada MGMAC 2025 dan memberi sambutan pada sidang AGMF 2025.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tekan kecelakaan, Rano dorong pengemudi angkutan tingkatkan kompetensi

    Tekan kecelakaan, Rano dorong pengemudi angkutan tingkatkan kompetensi

    Ini untuk membantu menjaga keselamatan pengguna jalan serta mendukung terwujudnya ketertiban dan keamanan lalu lintas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mendorong para pengemudi angkutan baik umum maupun barang untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme untuk menekan tingkat kecelakaan lalu lintas.

    “Ini untuk membantu menjaga keselamatan pengguna jalan serta mendukung terwujudnya ketertiban dan keamanan lalu lintas di Jakarta,” kata Rano dalam sambutannya pada Acara Pembukaan Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 di Jakarta, Senin.

    Dia juga mengingatkan bahwa pengemudi angkutan umum dan barang memiliki peran untuk mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas melalui keterampilan mengemudi mereka.

    “Pengemudi angkutan umum maupun angkutan barang perlu memiliki keterampilan mengemudi yang handal serta sikap yang baik untuk mengurangi tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.

    Rano mengatakan, permasalahan di sektor transportasi disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah faktor manusia. Human error atau kesalahan manusia kerap menjadi penyebab terbesar terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

    Salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong kompetensi ini yakni melalui kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi DKI Jakarta.

    Dia menilai kegiatan tersebut penting karena dapat memotivasi para seluruh pengemudi agar selalu berkendara dengan tertib dan bertanggung jawab.

    “Ini juga menjadi bentuk penghargaan kepada para pengemudi yang telah menunjukkan dedikasi dan perilaku teladan dalam menjalankan tugasnya, sekaligus bukti pentingnya peran pengemudi dalam membangun budaya berlalu lintas yang aman tertib dan beretika di Jakarta,” kata dia.

    Melalui pemilihan Abdi Yasa Teladan Provinsi DKI Jakarta, dia berharap dapat terpilih para pengemudi yang kompeten untuk nantinya mewakili Provinsi DKI Jakarta pada ajang tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada bulan September 2025.

    “Saya juga ingin berpesan kepada seluruh pengemudi yang mengikuti pemilihan agar memanfaatkan ajang ini untuk menambah wawasan saling bertukar pengalaman dan memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para penumpang,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI Jakarta tinggikan pagar pedestrian Stasiun Cikini

    KAI Jakarta tinggikan pagar pedestrian Stasiun Cikini

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta (Daop 1) bersama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) meninggikan pagar pedestrian Stasiun Cikini, Jakarta untuk mencegah penumpang kereta rel listrik (KRL) kembali melompati pagar tersebut.

    “Sebelumnya (tinggi pagar) satu meter, sesudah (ditinggikan) menjadi 1,7 meter,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Adapun pekerjaan peninggian pagar pedestrian dilakukan pada Sabtu (9/8) dan sudah terealisasi sementara sepanjang 35 gawang atau kurang lebih 70 meter.

    Ixfan berharap langkah ini dapat mengurangi pelanggaran akses keluar-masuk yang tidak semestinya dan meningkatkan keselamatan serta ketertiban di lingkungan stasiun.

    “Kami mengimbau kepada seluruh pengguna KRL untuk senantiasa mematuhi aturan yang berlaku, menggunakan akses resmi yang telah disediakan, dan mengutamakan keselamatan bersama,” kata dia.

    Ixfan menyampaikan, pemasangan pagar pembatas di area pedestrian Stasiun Cikini sejak awal bertujuan menjaga ketertiban dan keselamatan, sekaligus mencegah pengendara maupun pedagang kaki lima mangkal di area tersebut.

    “Jika area ini dibiarkan terbuka, akan berdampak pada terganggunya arus lalu lintas dan potensi risiko keselamatan, baik bagi pengguna jalan maupun penumpang kereta rel listrik (KRL),” ujar dia.

    Berdasarkan data, volume pengguna KRL di Stasiun Cikini mencapai 25.000–30.000 orang per hari pada hari kerja (Senin–Jumat), dan 11.000–15.000 orang per hari pada akhir pekan (Sabtu–Minggu).

    Ixfan mengatakan, tingginya mobilitas ini membuat penataan akses penumpang menjadi sangat penting untuk mencegah potensi insiden serta memastikan kelancaran layanan.

    Sebelumnya, marak perilaku tidak tertib sebagian penumpang kereta rel listrik (KRL) yang melompati pagar pembatas, padahal telah disediakan akses resmi melalui pintu utara dan pintu selatan stasiun yang terhubung dengan Halte Transjakarta.

    Ixfan mengingatkan aksi melompati pagar bukan hanya melanggar aturan, namun juga berpotensi membahayakan keselamatan penumpang itu sendiri serta mengganggu kelancaran operasional di area stasiun.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.