Xcloud.id

Category: Antaranews.com Nasional

  • Kuliner halal sektor paling mendominasi ekonomi syariah Jakarta

    Kuliner halal sektor paling mendominasi ekonomi syariah Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat kuliner halal sebagai sektor yang paling mendominasi perekonomian syariah di Kota Jakarta dengan besaran sekitar 60 persen.

    “Di Jakarta, klaster yang paling dominan, yang pertama, 60 persen itu adalah kuliner halal. Sektor-sektor ini meliputi restoran, kafe, bahkan sampai kepada katering dan juga para pedagang UMKM,” kata Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Mochamad Abbas di Jakarta, Rabu.

    Sektor berikutnya, sambung dia, yaitu ekonomi kreatif, seperti desain, kriya, seni pertunjukan, dan konten digital dengan besaran sekitar 13,4 persen.

    Kemudian disusul sektor pariwisata ramah muslim dengan besaran sekitar enam persen.

    “Ini porsinya masih relatif kecil, tetapi jangan dilihat dari porsinya. Kegiatan wisata akan membangkitkan kegiatan-kegiatan yang lain-lainnya. Misal ada sebuah pertunjukan, pasti di situ ada panggung, kostum, makanan, dan lainnya,” ujar Abbas.

    Secara umum, berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy, terdapat enam sektor yang menjanjikan tren bisnis dalam ekonomi syariah, yakni makanan dan pariwisata halal, media dan hiburan, fesyen, farmasi, kosmetik, dan keuangan.

    Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta memproyeksikan ekonomi dan keuangan syariah menyumbang lebih dari Rp100 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta pada 2030.

    Untuk mewujudkan skenario yang optimistis itu, menurut dia, harus didukung dengan program-program kerja yang melibatkan para pemangku kepentingan.

    “Pemangku kebijakan tersebut difasilitasi dengan naungan KDEKS (Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah), yang berfungsi sebagai wadah koordinasi untuk pengembangan ekonomi syariah di DKI Jakarta,” pungkas Abbas.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab ajak pelaku usaha tingkatkan kualitas produk lewat pelatihan

    Pemkab ajak pelaku usaha tingkatkan kualitas produk lewat pelatihan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu mengajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bidang kuliner di daerah setempat untuk meningkatkan kualitas produk mereka melalui program pelatihan yang diberikan.

    “Kami mendorong pelaku UMKM bidang kuliner ini terus tumbuh dan mengembangkan produk usaha mereka melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan,” kata Kepala Seksi Industri Suku Dinas (Sudin) Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) Kepulauan Seribu Deny Listiantoro di Jakarta, Rabu.

    Seperti diketahui, Sudin PPKUKM telah menggelar pelatihan kegiatan Penumbuhan Wirausaha Industri Terpadu di Kepulauan Seribu pada 12-13 Agustus, yang diikuti 25 pelaku usaha dari berbagai kelurahan di Kepulauan Seribu.

    Kegiatan tersebut berfokus pada pelatihan keterampilan kuliner dan pengembangan produk UMKM.

    Menurut Deny, pelatihan itu bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam bidang kuliner sehingga dapat berkontribusi terhadap perekonomian keluarga dan juga wilayah mereka.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan dalam kegiatan pelatihan tersebut, peserta diajarkan membuat makanan dan minuman yang layak untuk dijual, baik kepada masyarakat maupun wisatawan yang datang ke daerah setempat.

    Sementara itu, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Pulau Panggang Abdul Salam menilai kegiatan itu bersifat positif sehingga peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk mengembangkan usaha mereka..

    “Kami mendukung penuh pelatihan kewirausahaan ini, dan semoga produk-produk UMKM di Kepulauan Seribu semakin dikenal luas dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Abdul.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jaksel gelar bazaar di enam lokasi meriahkan HUT RI

    Jaksel gelar bazaar di enam lokasi meriahkan HUT RI

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas (Sudin) Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Kota Administrasi Jakarta Selatan menggelar bazaar di enam lokasi pada Agustus 2025 untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI.

    “Kita bergabung dengan kegiatan masyarakat agar lebih ramai, berupa kolaborasi dengan bazaar yang dilakukan selama enam kali di bulan Agustus,” kata Kepala Sudin PPKUKM Jakarta Selatan Parulian Tampubolon saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan setiap bazaar melibatkan 30 hingga 40 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menggerakkan roda perekonomian, khususnya kecamatan yang ada di Jakarta Selatan.

    Bazaar tersebut diselenggarakan pada waktu yang berbeda di enam lokasi di Jakarta Selatan, yaitu Kebayoran Baru (7-8 Agustus), Tebet (14-15 Agustus), Jagakarsa (16-17 Agustus), Mampang Prapatan (21-22 Agustus), Kebayoran Lama (23-24 Agustus), dan Tebet (30-31 Agustus).

    Dalam kegiatan itu, pihaknya juga berencana mengundang Perum Bulog untuk menghadirkan sejumlah produk bahan pangan, seperti beras, gula, dan daging sehingga dapat menarik lebih banyak pengunjung.

    “Kami berharap mendapat dukungan dari unit kerja perangkat daerah (UKPD) lain sehingga bazaar ini terlihat lebih semarak,” ujar Parulian.

    Di samping itu, dia pun berharap acara tersebut mampu menumbuhkan semangat para pelaku UMKM dalam menghadapi setiap tantangan demi mengembangkan usaha mereka.

    Pada 2024, diketahui sebanyak 385.079 pelaku UMKM telah mengikuti program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan usaha mereka.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonomi syariah berpotensi sumbang Rp100 triliun terhadap PDRB Jakarta

    Ekonomi syariah berpotensi sumbang Rp100 triliun terhadap PDRB Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memproyeksikan ekonomi dan keuangan syariah menyumbang lebih dari Rp100 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta pada 2030.

    “Sampai dengan tahun 2030, kurang lebih ekonomi dan keuangan syariah bisa menyumbang lebih dari Rp100 triliun terhadap PDRB Jakarta. Ini skenario yang optimis,” ujar Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Mochamad Abbas dalam acara bertema “Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah” di Jakarta, Rabu.

    Untuk mewujudkan skenario yang optimistis itu, menurut dia, harus didukung dengan program-program kerja yang melibatkan para pemangku kepentingan.

    “Ada KDEKS (Komite Daerah dan Keuangan Syariah), yang perlu lebih dioptimalkan. Tidak hanya pemerintah (daerah), tidak hanya pemerintah pusat, tidak hanya pelaku usaha, juga termasuk NGO (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan masyarakat, itu ada di dalam KDEKS,” kata Abbas.

    Lebih lanjut, dia mengatakan ekonomi dan keuangan syariah merupakan sistem perekonomian yang berlandaskan prinsip saling menguntungkan. Tidak ada riba dan tidak ada bunga dalam sistem itu, sehingga mendorong dan memastikan kegiatan ekonomi bermanfaat bagi semua pihak.

    Selain itu, sistem ekonomi dan keuangan syariah juga mengedepankan keadilan, transparansi, dan transaksi yang berbasis riil.

    Dia menilai kondisi atau format tersebut sangat relevan untuk kawasan urban, seperti Jakarta. Oleh karena itu, Pemprov DKI menggiatkan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Kota Jakarta.

    Sementara itu, berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2024, literasi keuangan syariah di Indonesia baru sebesar 39,11 persen, dengan tingkat inklusi 12,88 persen.

    Dia menjelaskan hal tersebut berarti ada 39 persen orang paham tentang ekonomi dan keuangan syariah, tetapi belum menerapkannya.

    “Delta selisih itu menurut saya peluang untuk lebih dikembangkan lagi. Karena saya melihat trennya mengarah positif, sehingga orang bisa lebih mengembangkan lagi selain tabungan syariah, asuransi juga, penggadaian syariah dan cakupan pada sektor riil, UMKM, dan wisata halal,” terang Abbas.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab tingkatkan kapasitas pelaku industri wisata Kepulauan Seribu

    Pemkab tingkatkan kapasitas pelaku industri wisata Kepulauan Seribu

    Jakarta (ANTARA) –

    Suku Dinas (Sudin) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Kepulauan Seribu meningkatkan kapasitas pelaku industri pariwisata setempat melalui bimbingan teknis (bimtek) sehingga daerah tersebut menjadi destinasi yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi wisatawan.

    “Kegiatan ini (bimtek) diadakan sebagai bentuk peningkatan kapasitas 150 pelaku industri pariwisata di Pulau Tidung dalam hal pelayanan prima berbasis hospitality,” kata Kepala Sudin Parekraf Kepulauan Seribu Sonti Pangaribuan di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, kegiatan yang digelar pada 12-13 Agustus 2025 itu merupakan tindak lanjut usulan warga melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun ini.

    Sebanyak sembilan narasumber profesional dihadirkan dalam bimtek tersebut guna memberikan pemahaman dasar tentang hospitality, di antaranya Ketua Tim Pokja Pariwisata Berkelanjutan dari Kementerian Pariwisata Undhan Sevisari, Wakil Ketua Bidang Hotel Bintang (PHRI) Mei Suryatiningsih, Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan (PUTRI) Dotty Lilipaly, dan Dewan Kabupaten Kepulauan Seribu Munawar Salagau.

    Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan citra Pulau Tidung sebagai destinasi wisata yang nyaman dan menyenangkan.

    “Ini tentu diharapkan memberikan dampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat lokal,” ujar Sonti.

    Sementara itu, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pulau Tidung Saifullah mengaku senang dengan pelatihan yang kaya akan wawasan dan tidak berbayar itu.

    Ia memaparkan pelaku usaha di Pulau Tidung masih kurang wawasan terkait komunikasi yang baik dan benar dengan wisatawan.

    “Senang sekali bisa ikut dalam pelatihan ini. Bimtek ini sangat penting, khususnya bagi kami selaku pelaku wisata,” tutur Saifullah.

    Dia menambahkan materi yang diberikan dalam bimtek tersebut juga bagus dan tersampaikan dengan baik kepada peserta.​​​​​​, di antaranya mulai dari cara penyambutan wisatawan saat penjemputan di pelabuhan hingga cara menyikapi komplain dari wisatawan.

    “Kami berharap pelatihan seperti bisa diadakan rutin, misalnya dua bulan sekali, agar para pelaku usaha wisata bertambah wawasan di bidang kepariwisataan,” harap Saifullah.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kebakaran melanda rumah dan konveksi di Tambora Jakbar

    Kebakaran melanda rumah dan konveksi di Tambora Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Kebakaran kembali melanda empat rumah tinggal dan satu tempat konveksi di Jalan Jembatan Besi, RT 04 RW 06 Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat pada Rabu.

    Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat Syarifudin menyebut awalnya petugas Damkar Jembatan Besi melihat asap tebal dari arah lokasi kebakaran tersebut.

    “Petugas kita langsung meluncur ke TKP dan melapor ke satuan. Dilanjutkan oleh perwira piket meluncurkan unit dari seluruh sektor Cengkareng, dibantu dari Dinas dan Sudin Gulkarmat Jakbar,” kata Syarif di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya menerjunkan total 90 personel dengan 18 unit armada pemadam, dan sampai dengan saat ini masih dilakukan proses pendinginan.

    “Pemadaman mulai pukul 10.22 WIB dan sekarang masih tahap pendinginan,” ujar Syarif.

    Akibat kebakaran tersebut, diketahui secara total terdapat sembilan kepala keluarga dengan 53 orang kehilangan tempat tinggal.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Omset sejumlah pedagang bendera merah putih menurun jelang HUT RI

    Omset sejumlah pedagang bendera merah putih menurun jelang HUT RI

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pedagang bendera merah putih di Jakarta Selatan mengakui omsetnya menurun menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia.

    “Pendapatan berkurang, semenjak ada online. Di TikTok banting-banting harga,” kata pedagang bernama Andi Waluyo saat ditemui di Gandaria, Jakarta Selatan, Rabu.

    Dia menceritakan pendapatannya menurun sejak Juli 2025, padahal sebelumnya permintaan tidak pernah sepi.

    Menurut dia, pada masa COVID-19 pembeli masih terbilang banyak dan menghasilkan keuntungan per harinya.

    “Hari-hari begini mulai sepi. Sehari omsetnya sekarang Rp200-300 ribu, waktu sebelum-sebelumnya lebih, bisa dapat Rp2 juta,” ucap Andi.

    Dia pun mengaku sedih dengan penurunan omset itu, terlebih mengingat ia masih membutuhkan dana untuk biaya sekolah anak-anaknya.

    Senada dengan Andi, pedagang bendera merah putih lainnya bernama Robi juga mengaku mengalami kerugian setelah masa COVID-19.

    “Ini aja baru laku satu, dari jam 05.00 WIB. Lebih enak musim corona, itu rame seharinya bisa laku empat sampai lima bendera,” tutur Robi yang menjual benderanya sekitar Rp20 ribu sampai Rp30 ribu per buah.

    Dengan kondisi seperti itu, baik Andi maupun Robi sama-sama berharap agar Presiden Prabowo Subianto membenahi penjualan daring maupun luring sehingga perekonomian rakyat, terutama menengah ke bawah, terus tumbuh secara merata.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri minta Ranperda KTR jaga hubungan industri-pemerintah

    Kemendagri minta Ranperda KTR jaga hubungan industri-pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Imelda mengingatkan agar seluruh muatan peraturan daerah, termasuk Ranperda KTR bisa memastikan hubungan antara industri dan pemerintah berjalan beriringan.

    “Sudah menjadi tugas kami memastikan semua peraturan daerah harus sesuai dengan peraturan di atasnya. Ini menjadi penting, bukan hanya Perda KTR, tapi semua Perda memang banyak masukan untuk memperkuat pengayaan substansi hukum,” kata Imelda di Jakarta, Rabu.

    Ke depan, kata Imelda, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melakukan evaluasi atas seluruh Perda, termasuk Perda KTR.

    “Prinsipnya, kami mendukung segala inisiasi untuk penguatan produk hukum daerah termasuk Perda KTR,” kata Imelda.

    Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD DKI Jakarta Farah Savira juga menyampaikan dukungan penuh terhadap pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan peraturan tersebut.

    “Kami berupaya mendengar dari berbagai sisi atas kebijakan yang berkepanjangan ini. Terkait pembahasan pasal per pasal, termasuk soal pelarangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter satuan pendidikan, pemisahan rokok elektrik dan rokok konvensional, ada beberapa masukan yang akan kami ‘review,’” kata Farah.

    Tak hanya itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga telah mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memang harus bersikap adil dalam menentukan KTR.

    Rano menyebutkan bahwa perlakuan adil ini perlu diterapkan menimbang terdapat beberapa masyarakat yang merokok dan beberapa yang juga tidak. Rano juga menekankan bahwa setiap warga Jakarta memiliki hak, baik mereka yang perokok maupun bukan.

    Sehingga dengan demikian, kata Rano, adanya aturan ini bukanlah untuk melarang seluruh masyarakat merokok.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI sebut MBG perkuat program kesehatan di sekolah

    Pemprov DKI sebut MBG perkuat program kesehatan di sekolah

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengatakan Makan Bergizi Gratis (MBG) turut memperkuat program peningkatan kesehatan peserta didik di sekolah, salah satunya kantin sehat.

    “MBG ini akan memberikan penguatan yang luar biasa terhadap keseluruhan program. Kita tidak bicara bagaimana makanan yang diberikan, tetapi juga bagaimana kantinnya, bagaimana program-program aktivitas fisiknya,” ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, Rabu.

    Program kantin sehat di sekolah sudah dimulai sejak 2013 melalui Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 140 tentang Penyelenggaraan Kantin Sehat dan masih berlangsung sampai dengan saat ini. Program tersebut merupakan upaya pemerintah mencegah terjadinya penyakit tidak menular pada usia muda, seperti diabetes, hipertensi, gagal ginjal, dan lainnya.

    Dalam program itu, Ani mengatakan pengelola kantin memperoleh pendampingan agar pangan yang dijual kepada peserta didik terjaga keamanannya. Di sisi lain, peserta didik mendapatkan edukasi terkait makanan sehat, termasuk batas maksimal kadar gula, garam, dan lemak harian.

    “Anak-anak ini kami edukasi makanan sehat seperti apa, kandungan kadar gula, garamnya. Kemudian, di kantin kami beri labelisasi terhadap makanan yang dijual, supaya mereka terbiasa melihat informasi gizi yang ada di setiap makanan yang dimakan,” jelas Ani.

    Selain makanan sehat, Pemprov DKI juga mengedukasi peserta didik agar beraktivitas fisik secara rutin melalui program JakStar. Dalam program itu, siswa diajak menjalani pola hidup sehat, seperti rutin berolahraga dan menjaga pola makan, kemudian mereka mendapatkan poin dari setiap aktivitas sehat yang dilakukan.

    “Nanti kami adakan satu acara untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang sudah menerapkan gaya hidup sehat,” tutur Ani.

    Lebih lanjut, dia menambahkan melalui program MBG, masalah kesehatan yang menjadi perhatian serius di kalangan remaja, salah satunya anemia, diharapkan dapat diantisipasi sejak dini.

    “Jadi sampai hari ini, anemia pada remaja putri masih menjadi masalah yang cukup serius di kesehatan. Mungkin dikombinasikan antara tablet tambah darah dengan makanan yang sehat akan memberikan kontribusi yang positif terhadap penurunan angka anemia pada remaja putri,” kata Ani.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • CLGS dan ICLD soroti penyusunan Ranperda KTR DKI

    CLGS dan ICLD soroti penyusunan Ranperda KTR DKI

    Jakarta (ANTARA) – “Center for Law and Good Governance Studies” (CLGS) dan “Indonesia Center for Legislative Drafting” (ICLD) menyoroti proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok DKI Jakarta.

    Melalui siaran resminya, Rabu, Direktur ICLD Fitriani Ahlan Sjarif memaparkan, sebagai produk hukum yang lahir dari delegasi UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, Ranperda KTR ini wajib mengakomodir partisipasi bermakna (meaningful participation).

    Fitri mengatakan, partisipasi bermakna pada dasarnya dilaksanakan dengan menghadirkan pihak-pihak yang terdampak untuk mewujudkan perolehan atas hak untuk didengar, dipertimbangkan dan dijelaskan.

    Kemudian secara substansi, perlu dilakukan harmonisasi. Artinya, Ranperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya.

    “Yang juga tidak kalah penting adalah pendekatan holistik seperti yang tertuang dalam penjelasan Pasal 151 Ayat 2 UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023,” ujar Fitri.

    Dari aspek hukum (legalitas), kajian ICLD menunjukkan masih ada norma yang belum sesuai antara pasal dalam Ranperda KTR DKI Jakarta dengan peraturan di atasnya atau UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024.

    Sebagai delegasi dari aturan di atasnya, ICLD menilai perlu adanya pemisahan rokok elektronik dengan rokok konvensional dalam Ranperda KTR DKI Jakarta.

    Masih dengan persoalan kesesuaian norma, Fitri juga menyoroti dalam Pasal 5 Ayat (2) Ranperda KTR DKI Jakarta memuat rumusan batasan KTR yang tidak diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 serta aspek perizinan usaha dalam Pasal 17 Ayat (3).

    “Maka, sekali lagi, perlu kita mempertimbangkan seluruh pasal-pasal dalam Ranperda KTR ini secara holistik dan proporsional. Karena sesuai delegasi Pasal 151 Ayat (2) UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 bahwa kewenangan pemerintah daerah harus mempertimbangkan secara keseluruhan dampak,” katanya.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD DKI Jakarta, Farah Savira menyampaikan dukungan penuh terhadap pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan peraturan tersebut.

    “Kami berupaya mendengar dari berbagai sisi atas kebijakan yang berkepanjangan ini. Terkait pembahasan pasal per pasal, termasuk soal pelarangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter satuan pendidikan, pemisahan rokok elektrik dan rokok konvensional, ada beberapa masukan yang akan kami ‘review’,” katanya.

    Salah satunya adalah masukan dari “Indonesia Center for Legislative Drafting” (ICLD) yang turut menyoroti proses penyusunan peraturan tersebut.

    Farah menyampaikan bahwa pihaknya akan memastikan bahwa keseimbangan aspek ekonomi dan kesehatan turut dijaga dalam proses penyusunan.

    “Kami menekankan juga terkait ‘meaningful participation’ dan ini adalah wajib. Harapan dan gagasan berbagai pihak pasti kami dengarkan dan mendapatkan gambaran secara utuh,” katanya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.