Category: Antaranews.com Nasional

  • DKI kemarin, pencairan KJP Plus hingga tanggul beton di Cilincing

    DKI kemarin, pencairan KJP Plus hingga tanggul beton di Cilincing

    Jakarta (ANTARA) –

    Beberapa peristiwa menghiasi Kota Jakarta pada Kamis (11/9), mulai dari pencairan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus periode Juli 2025 mulai 10 September hingga tanggul beton di Cilincing yang dianggap bukan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Berikut sejumlah berita yang menarik untuk dibaca kembali.

    1. Dana KJP Plus bulan Juli 2025 mulai cair 10 September

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan dana bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap II Tahun 2025 bulan Juli secara bertahap mulai 10 September 2025.

    Jumlah penerima dana bantuan kali ini sebanyak 707.513 peserta didik, lebih sedikit dibandingkan penerima pada Juni lalu, yakni 707.622 peserta didik.

    Berita selengkapnya di sini

    2. Pram tegaskan tanggul beton di Cilincing bukan wewenang DKI

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa pembangunan tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara, bukan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    “Perlu kami sampaikan bahwa pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Ini merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada swasta PT. Karya Citra Nusantara (KCN),” kata Pramono saat ditemui di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis.

    Berita selengkapnya di sini

    3. 17 truk yang gagal uji emisi terancam denda Rp50 Juta

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 17 kendaraan berat, terutama truk pengangkut barang, terjaring dalam operasi uji emisi di kawasan industri PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), Cakung, Jakarta Timur, Rabu (10/9).

    Pengemudi dan pemilik kendaraan yang gagal uji tersebut terancam sanksi pidana kurungan hingga enam bulan atau denda maksimal Rp 50 juta.

    Berita selengkapnya di sini

    4. 60 pasar tradisional di Jakarta dalam kondisi kumuh dan rawan banjir

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 60 dari 153 pasar tradisional yang dikelola Perumda Pasar Jaya di Jakarta dalam kondisi kumuh dan rawan banjir.

    “Dari 153 pasar tradisional yang dikelola Perumda Pasar Jaya tersebut, 40 persen diantaranya dalam keadaan sangat memprihatinkan, kumuh, becek, bocor, rawan kebanjiran dan kebakaran,” kata Ketua Umum Pusat Koperasi Pedagang Pasar (Puskoppas) DKI Jakarta, Gusnal saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya di sini

    5. Rekayasa lalu lintas selama pembangunan saluran di Jalan DI Panjaitan

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta memberlakukan rekayasa lalu lintas selama pekerjaan konstruksi pembangunan saluran “jacking” dan “crossing” di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur.

    “Sehubungan dengan pembangunan saluran ‘jacking’ dan ‘crossing’ di Jalan DI Panjaitan Jakarta Timur, maka diberlakukan rekayasa lalu lintas di sekitar jalur yang terdampak,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya di sini

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BMKG prakirakan sebagian wilayah Jakarta diguyur hujan Jumat sore

    BMKG prakirakan sebagian wilayah Jakarta diguyur hujan Jumat sore

    Jakarta (ANTARA) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan pada Jumat sore.

    Hujan ringan diperkirakan terjadi di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Sementara di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan diprediksi hujan sedang dan di Kabupaten Kepulauan Seribu diperkirakan akan diselimuti awan tebal pada sore hari.

    Pada pagi hari, seluruh wilayah Jakarta berawan, tebal kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu yang diprediksi hujan petir.

    Kemudian pada siang hari, Jakarta diperkirakan berawan tebal, kecuali Jakarta Pusat dan Jakarta Barat yang diprediksi cerah berawan

    Selanjutnya pada malam hari, hujan ringan diperkirakan terjadi di Jakarta Barat, dan sementara awan tebal menyelimuti Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu.

    Untuk wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara diprediksi cerah berawan pada Jumat malam.

    Suhu di DKI Jakarta diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. BMKG juga memperkirakan kecepatan angin berkisar 1-12 kilometer (Km) per jam.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Baguna PDIP DKI gelar simulasi mitigasi bencana alam

    Baguna PDIP DKI gelar simulasi mitigasi bencana alam

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan simulasi mitigasi bencana alam, seperti penanganan situasi darurat, evakuasi, dan penyelamatan korban bencana.

    “Melalui kegiatan simulasi ini, kami berharap para peserta dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi dan pertolongan kepada masyarakat bila terjadi bencana di lingkungan masing-masing,” kata Kepala Baguna DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth di Jakarta, Kamis (11/9).

    Dia menjelaskan simulasi itu sebagai tindak lanjut Instruksi DPP PDI Perjuangan Nomor 23/IN/DPP/VIII/2025. Simulasi digelar di Gelanggang Remaja Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan diikuti 100 peserta, perwakilan dari seluruh DPC PDI Perjuangan se-DKI Jakarta.

    Ia mengatakan acara tersebut menghadirkan materi serta praktik langsung dari narasumber perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

    Dalam simulasi ini, peserta melakukan praktik langsung penanganan situasi darurat, evakuasi, dan penyelamatan korban bencana, sehingga para peserta dapat memperkuat kapasitas diri dalam menghadapi bencana alam.

    Kenneth mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas kader partai dan masyarakat, sekaligus membangun sinergi dengan pemerintah provinsi dalam upaya mitigasi dan penyelamatan.

    Dia menjelaskan kegiatan ini menjadi salah satu upaya Baguna DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta dalam memastikan kesiapsiagaan masyarakat dan kader partai menghadapi segala bentuk bencana alam.

    “Latihan ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bekal nyata yang bisa diterapkan dalam situasi darurat,” ujarnya.

    Kegiatan tersebut, katanya, juga salah satu wujud nyata bahwa PDI Perjuangan hadir bukan hanya dalam ranah politik, tetapi juga sebagai partai pelopor dalam hal mitigasi dan penyelamatan kehidupan masyarakat.

    Ia mengharapkan melalui simulasi ini, setiap peserta mampu mengimplementasikan ilmu dan praktik yang diberikan.

    Dengan demikian, katanya, ketika bencana terjadi, para kader tidak panik melainkan mampu bertindak dengan cepat dan tepat.

    “Semoga kegiatan ini dapat memperkuat kapasitas kita semua, membangun sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu siap menghadapi bencana,” kata Hardiyanto Kenneth yang juga Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perubahan badan hukum PAM Jaya jangan disangkutkan dengan IPO

    Perubahan badan hukum PAM Jaya jangan disangkutkan dengan IPO

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya mengatakan, perubahan status badan hukum PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) ke Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) jangan disangkutkan dengan penawaran saham perdana atau IPO terlebih dahulu.

    “Sekarang kita fokus saja ke perubahan dari Perumda ke Perseroda,” kata Dimaz di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, untuk menuju ke penawaran saham perdana butuh waktu yang tidak sebentar karena banyak persyaratan perlu dilengkapi oleh perusahaan.

    Ia mengatakan bahwa setelah mendengarkan penjelasan dari Perumda PAM Jaya terkait perubahan badan hukum yang sudah menjadi kekhawatiran masyarakat salah satunya kenaikan tarif.

    “Dengan perubahan ini, sebenarnya tidak juga serta-merta menjadi PAM Jaya bisa diintervensi oleh pihak lain untuk bisa menjadi komersil,” ujarnya.

    Dimaz menambahkan, PAM Jaya perlu sosialisasi lebih masif lagi terkait perubahan status badan hukum agar masyarakat tahu tujuannya.

    “Mungkin minim sosialisasi karena memang tadi saya bilang juga teman-teman sampaikan jangan langsung teriak-teriak IPO. Karena IPO itu proses ending pada saat nanti setelah Perseroda. Sebenarnya banyak cara-cara menarik pembiayaan untuk bisa mengembangkan perusahaan selain IPO,” kata dia.

    Sebelumnya, Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, perubahan badan hukum dari Perumda ke Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) merupakan cara untuk mempermudah gerak perusahaan air minum milik Pemprov DKI itu.

    “Kami membutuhkan perubahan badan hukum agar bisa lebih elastis bergerak,” kata Arief saat rapat kerja dengan Komisi C DPRD DKI Jakarta.

    Menurut dia, perubahan badan hukum dari Perumda ke Perseroda untuk perusahaan air minum daerah sudah banyak contohnya, seperti di Bandung, Semarang, Depok dan lainnya.

    Ia mengatakan bahwa perubahan badan hukum ini akan memberikan dampak yang baik untuk perusahaan, terutama dalam hal pembiayaan, karena perusahaan tidak lagi bergantung pada pemerintah daerah.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PA Jakbar kabulkan gugatan pembatalan perkawinan WNI dengan WNA Arab

    PA Jakbar kabulkan gugatan pembatalan perkawinan WNI dengan WNA Arab

    Jakarta (ANTARA) – Majelis Hakim Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat mengabulkan gugatan yang diajukan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Jakarta Barat ihwal pembatalan perkawinan seorang WNI dengan warga negara Arab Saudi.

    Pengabulan gugatan tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim PA Jakarta Barat, Aminuddin dengan nomor 1175/Pdt.G/2025/PA.JB di Kantor PA Jakarta Barat, Kamis.

    Kepala Kejari Jakarta Barat, Hendri Antoro, menyampaikan rasa syukur atas putusan tersebut meski belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

    “Kami masih menunggu 14 hari lagi apakah ada upaya banding dari tergugat. Andaikan tidak tentu nanti akan kami melakukan satu langkah hukum, langkah administrasi selanjutnya,” katanya.

    Hendri menjelaskan, proses persidangan berjalan lancar meski sempat menghadapi tantangan administrasi karena tergugat berada di luar negeri.

    “Tidak ada kendala, hanya tantangan karena harus melalui proses rogatori yang memang SOP dari Mahkamah Agung,” kata dia.

    Menurut Hendri, langkah hukum ini ditempuh setelah pihaknya mendapat arahan dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) untuk melakukan gugatan pembatalan perkawinan.

    Setelah melakukan telaah dan klarifikasi dengan berbagai pihak, termasuk KUA, Kemenag, hingga keluarga, JPN akhirnya mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama.

    “Ketika (putusan) ini nanti sudah inkrah, kami akan melakukan satu langkah administratif. Memastikan bahwa perkawinannya akan dibatalkan,” ujarnya.

    Sementara mengenai kondisi korban, Hendri mengatakan sudah berada di rumah aman (safe house) KBRI Riyadh sejak Februari 2025 dan dalam kondisi terlindungi.

    “Dan kalau tidak salah setiap minggu sekali orang tuanya masih bisa telepon,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tengah berupaya untuk memulangkan seorang warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Arab Saudi dengan mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

    Pendaftaran gugatan telah dilakukan pada Rabu (30/4).

    “Gugatan diajukan atas dasar informasi dari Atase Hukum di KBRI Riyadh yang menerangkan bahwa telah terjadi KDRT terhadap WNI perempuan,” kata Hendri pada Jumat (2/5).

    Hendri mengatakan bahwa sebelum tinggal di Arab Saudi, korban menikah dengan warga negara Arab Saudi di wilayah Jakarta Barat.​​​​​​​

    Setelah didalami, kata Hendri, didapati bukti awal bahwa perkawinan antara WNI dan WNA tersebut tidak sesuai prosedur dengan alasan sebagaimana Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Berdasarkan pasal 22 yang menyebutkan “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

    Selain itu dalam pasal 26 ayat (1) juga menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

    “Gugatan pembatalan perkawinan ini sebagai wujud nyata kehadiran Negara dalam melindungi hak-hak warga negara untuk hidup aman dan tentram,” ujar Hendri.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI tekankan pelaku usaha wajib penuhi persetujuan lingkungan

    DKI tekankan pelaku usaha wajib penuhi persetujuan lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekankan setiap pelaku usaha, dari skala besar hingga kecil, wajib memenuhi kewajiban penyusunan persetujuan lingkungan (Perling), persetujuan teknis (Pertek), dan Surat Kelayakan Operasi (SLO) sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan Ibu Kota.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menegaskan persetujuan lingkungan sebagai prasyarat terbitnya perizinan berusaha, bukan sekadar urusan administratif, melainkan bentuk komitmen nyata setiap usaha untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan kebersihan.

    “Dokumen ini jangan dilihat sebagai beban, tapi justru sebagai panduan agar pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan bisa berjalan bersama di Jakarta,” ujar Asep di Jakarta, Kamis.

    Dalam kesempatan itu, Koordinator Pokja Pengendalian Pencemaran Wilayah Pesisir dan Laut Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Djurit Teguh Prakoso menyampaikan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah, emisi, B3, dan berpotensi mengganggu lalu lintas perlu menyusun persetujuan teknis.

    Persetujuan teknis merupakan persyaratan penerbitan dan diintegrasikan dalam persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha.

    “Contohnya, usaha di Kepulauan Seribu yang membuang limbah ke laut wajib memiliki Pertek pembuangan air limbah ke laut,” kata Djurit.

    Kemudian, setelah instalasi pengolahan air limbah (IPAL) selesai dibangun, pemerintah akan melakukan verifikasi lapangan dan menerbitkan Surat Kelayakan Operasional (SLO) jika kualitas air limbahnya memenuhi baku mutu sebagai bukti bahwa fasilitas tersebut layak beroperasi.

    “Langkah ini krusial untuk mencegah pencemaran laut,” kata Djurit.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI bongkar 15 bangunan liar di kawasan Rangkasbitung

    KAI bongkar 15 bangunan liar di kawasan Rangkasbitung

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta membongkar 15 bangunan liar di bawah jembatan Bangunan Hikmat (BH) 304 Km 80+361 serta di sepanjang jalur kereta api petak jalan antara Stasiun Rangkasbitung (Lebak) – Stasiun Jambu Baru (Serang), Banten.

    Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko dalam keterangan di Jakarta, Kamis, menyampaikan 15 bangunan liar yang dibongkar tersebut terdiri dari empat bangunan permanen dan 11 bangunan semi permanen, dengan luas area terdampak mencapai 2.850 meter persegi (m2) dan panjang lahan sekitar 200 meter.

    Pembongkaran dilakukan untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api, sekaligus melindungi aset negara dari penggunaan yang tidak semestinya.

    “Lahan jalur kereta api merupakan aset vital yang harus steril dari bangunan liar. Keberadaan bangunan liar di sepanjang jalur kereta api sangat membahayakan operasional perjalanan KA sekaligus melanggar aturan perundangan,” kata Ixfan.

    Adapun pembongkaran bangunan liar di sepanjang jalur rel tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan KA.

    Dengan demikian, jalur kereta api dapat kembali berfungsi dengan aman dan optimal, serta mencegah terjadinya risiko gangguan perjalanan maupun potensi kecelakaan.

    Ixfan menyampaikan, pembongkaran dilakukan bersama pemerintah daerah dan aparat keamanan dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan.

    Kegiatan tersebut dilakukan oleh 88 personel internal KAI Daop 1 Jakarta, dari pihak Pemerintah Kabupaten Lebak, disaksikan Asisten Daerah I Kabupaten Lebak Alkadri, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Dinas Sosial, Camat, dan Lurah Cijoro Lebak beserta jajaran terkait.

    Kegiatan juga mendapat dukungan personel gabungan dari Polri, Koramil, Marinir, Satpol PP, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan unsur kewilayahan lainnya.

    KAI Daop 1 Jakarta mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api dengan tidak mendirikan bangunan liar maupun beraktivitas di sekitar jalur rel.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Motif batik di Jakarta mulai berkembang setelah 2009

    Motif batik di Jakarta mulai berkembang setelah 2009

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengemukakan motif batik di wilayah Jakarta mulai berkembang setelah 2009 dengan menambahkan motif ondel-ondel dan Monas.

    “Batik pengembangan seperti motif ondel-ondel, motif Monas, landmark yang lain, ataupun ciri khas kebudayaan di masing-masing daerah itu. Pengembangannya setelah 2009 ketika UNESCO menetapkan (batik) warisan budaya tak benda,” kata Ketua Satuan Pelaksana Koleksi, Informasi, dan Edukasi Unit Pengelola Museum Seni Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Ardi Hariyadi.

    Ardi dalam acara Komunitas Pembelajar Membatik bertema “Pengenalan Motif dan Ragam Hias Batik” di Jakarta, Kamis mengatakan awal kain batik berkembang pesat di Jakarta yakni saat bangsa Eropa datang ke Jakarta (dulu bernama Batavia).

    Kain batik kala itu menjadi diperdagangkan dan di Batavia dengan konsumennya adalah orang-orang Eropa.

    “Batik menjadi salah satu hal yang menarik untuk mereka (orang Eropa). None-none Belanda itu selalu memasangkan batik dengan kebaya. Motif-motif yang Buketan terus yang berkaitan dengan Eropa itu dibuatnya untuk pasar di Batavia,” jelas Ardi.

    Adapun, aspek batik sendiri terbagi dua yakni pedalaman dan pesisiran. Keduanya berbeda mulai dari sisi asal daerah, pengaruh budaya, motif, warna, teknik, makna filosofis, penggunaan awal hingga fungsi.

    “Batik pedalaman dan batik pesisiran ini dapat memudahkan untuk identifikasi motif-motif yang berkembang di Indonesia. Tapi untuk saat ini memang untuk batik pengembangan, sangat terbuka luas sekali untuk motif-motifnya,” kata Ardi.

    Lalu, seiring waktu dan hingga kini, batik dikembangkan motifnya. Bahkan, sambung Ardi, lima wilayah Kota Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki motif batiknya masing-masing.

    “Jadi memang diperbolehkan untuk memakai motif-motif yang terjadi di perkembangannya. Tapi memang, ketika kita bicara batik, memang prosesnya harus menggunakan lilin malam dan juga canting ataupun cap. Saya menggunakan batik, berarti memang batiknya harus batik tulis atau batik cap,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wagub Rano ingin siaran di radio milik Transjakarta

    Wagub Rano ingin siaran di radio milik Transjakarta

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengaku ingin untuk melakukan siaran di radio milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bergerak di bidang transportasi publik, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Teman Jakarta (TJ) Radio setiap malam Jumat.

    “Saya bilang, tolong dibuatkan jadwal. Saya mau siaran, kalau Gubernur (Pramono Anung) mau siaran setiap hari Rabu, kalau saya bisa malam Jumat sebagai penyiar tamu,” kata Rano saat mengunjungi studio Teman Jakarta (TJ) Radio di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis.

    Adapun TJ Radio diluncurkan bertepatan dengan Hari Radio Nasional yakni 11 September ini.

    Rano menyampaikan, kehadiran TJ Radio tidak hanya menjadi teman perjalanan pengguna Transjakarta, tetapi juga menjadi sumber informasi bagi warga Jakarta.

    Menurutnya, kehadiran TJ Radio merupakan langkah maju dalam meningkatkan kualitas layanan publik di sektor transportasi. Rano mengatakan, gagasan menghadirkan TJ Radio merupakan hasil pembahasan bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

    Dengan jumlah pelanggan Transjakarta yang terus meningkat, kata dia, ketersediaan media komunikasi yang cepat dan efektif sangat dibutuhkan.

    Lebih lanjut, ia mengingatkan peran penting radio dalam menyebarkan informasi secara cepat, luas, dan mudah diakses.

    “Radio itu sifatnya mobile, bisa didengarkan di HP, di bus, atau di halte. Dengan TJ Radio, informasi bisa lebih cepat sampai ke masyarakat. Fungsi utamanya adalah memberikan informasi, bukan sekadar hiburan, tapi menjadi teman perjalanan warga Jakarta,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Direktur Pelayanan dan Bisnis PT Transjakarta, Fadly Hasan, mengatakan, TJ Radio bisa didengarkan melalui aplikasi TJ: Transjakarta serta disiarkan di seluruh halte dan armada selama 24 jam sesuai dengan waktu operasional.

    “Area layanan kami sudah meng-cover 92 wilayah Jakarta. Jadi, banyak sekali informasi yang bisa kita sampaikan,” ujar dia.

    Informasi yang disampaikan termasuk spesifik berhubungan dengan Transjakarta, misalnya ketika ada aksi penyampaian aspirasi, ada perubahan dan perpindahan halte serta hal lainnya untuk membantu masyarakat.

    Fadly menambahkan hadirnya TJ Radio menandai komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus menghadirkan inovasi layanan transportasi yang terintegrasi dengan teknologi informasi.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Litao, anggota DPRD tersangka pembunuhan, dipanggil lagi oleh polisi

    Litao, anggota DPRD tersangka pembunuhan, dipanggil lagi oleh polisi

    ANTARA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wakatobi Litao alias La Lita dari Partai Hanura ternyata berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus pembunuhan 11 tahun lalu. Ditreskrimum Polda Sulawesi Tenggara sudah melayangkan surat panggilan kepada Litao untuk  pemeriksaan lebih lanjut. (Saharudin/Andi Bagasela/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.