Xcloud.id

Category: Antaranews.com Nasional

  • Ini kronologi kasus penculikan kacab bank Jakarta

    Ini kronologi kasus penculikan kacab bank Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya membeberkan kronologi kasus penculikan pada kepala cabang pembantu (KCP) salah satu bank di Jakarta Pusat berinisial MIP (37).

    “Penculikan oleh 18 orang tersangka, termasuk dua orang oknum TNI itu ternyata telah direncanakan sejak Juni 2025,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Wira Satya Triputra dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan bahwa awalnya para tersangka berencana melakukan pemindahan uang dari rekening pasif (dormant) ke rekening yang telah disiapkan.

    “Salah satu tersangka, yakni C alias Ken yang memiliki data rekening ‘dormant’ di sejumlah bank, pada Juni 2025, menghubungi tersangka motivator Dwi Hartono (DH) untuk menyiasati pemindahan dana dari rekening itu,” katanya.

    Tersangka C pun telah menyiapkan tim IT untuk mengurus pemindahan dana tersebut. Namun demikian, pemindahan dana dari rekening pasif itu membutuhkan otoritas sekelas KCP bank.

    “Sehingga pelaku atas nama C mengajak DH unjuk mencari kepala cabang atau cabang pembantu yang bisa diajak bekerja sama dalam rangka pemindahan uang tersebut ke rekening yang sudah disiapkan atau rekening penampungan,” kata Wira.

    Dalam menjalankan rencana itu, dua tersangka lain, yakni DH dan AAM, yang juga menjadi otak penculikan bersama C dan DH, diajak dalam perundingan siasat pada 30 Juli 2025.

    “Kemudian pada 30 Juli 2025, C alias K bersama dengan pelaku DH dan AAM melakukan pertemuan. Hal tersebut dikarenakan C alias K memiliki informasi terkait data rekening pasif di Bank BRI,” kata Wira.

    Berdasarkan pengakuan tersangka C, kata Wira, buntut sejumlah upaya pendekatan KCP bank gagal untuk melakukan pemindahan dana dari rekening pasif itu lalu mereka berniat menempuh cara kekerasan, yakni penculikan.

    Cara itu juga dipilih para tersangka, menyusul kartu nama korban Ilham Pradipta juga sudah mereka kantongi.

    “Kemudian, pada tanggal 12 Agustus 2025, C alias K bersama dengan DH berkomunikasi melalui WhatsApp dan di dalam komunikasi tersebut, mereka memutuskan untuk memilih untuk melakukan pemaksaan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Setelah itu, korban dilepaskan,” kata Wira.

    Selanjutnya pada 16 Agustus 2025, DH bertemu tersangka bernama JP di Cibubur, untuk mencari orang-orang yang bisa menculik.

    “Menindaklanjuti permintaan DH, tersangka JP kemudian bertemu oknum TNI, yakni Sersan Kepala (Serka) N, pada 17 Agustus 2025, tepatnya pukul 09.00 WIB,” kata Wira.

    Selanjutnya, pada 18 Agustus 2025, DH, JP, Serka N dan AAM kembali bertemu di salah satu kafe di kota wisata daerah Cibubur untuk membahas persiapan penculikan.

    “Di dalam pertemuan tersebut, DH dan AAM bertugas untuk menyiapkan tim yang akan mencari alamat korban, serta mengikuti korban dan tim tersebut terdiri dari tiga orang, yang pertama adalah saudara R, saudara E dan saudara B,” kata Wira.

    Selanjutnya, kata Wira, JP menghubungi tersangka AW untuk menyiapkan tim yang akan membuntuti atau mengintai korban.

    “Setelah itu, saudara N menghubungi saudara (Kopda) FH, yang bertugas atau pun yang disiapkan untuk tim yang akan melakukan penculikan terhadap korban,” kata Wira.

    Kemudian, pada 19 Agustus 2025 sekitar pukul 10.00 WIB, FH bertemu tersangka E, B, R dan A di daerah Cijantung.

    “Saudara F menunjukkan foto (korban) kepada tim saudara E, lalu memberitahukan untuk menjemput paksa korban dan mengantarkan kepada tim yang disiapkan oleh JP,” kata Wira.

    Rumah aman

    Tersangka JP, AAM dan D telah menyiapkan rumah aman (safe house), tempat untuk memaksa korban melakukan pemindahan dana dari rekening pasif ke rekening yang sudah disiapkan.

    “Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2025, setelah dilakukan pembuntutan terhadap korban, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB di parkiran Lotte Mart Pasar Rebo, Jaktim, korban berhasil diculik oleh tim yang terdiri dari pelaku E, R, B, R dan A,” kata Wira.

    Dalam penculikan itu, lima orang tersangka terekam CCTV menggunakan mobil Avanza berwarna putih.

    “Setelah melakukan penculikan dibawa pergi untuk diserahkan kepada tim lain, yaitu pelaku JP, N, U dan D. Korban yang tadinya di Avanza warna putih digeser ke mobil Fortuner warna hitam, tepatnya di Kemayoran, Jakpus sekitar pukul 21.00 WIB,” kata Wira.

    Kemudian di Kemayoran, Tim JP, N, U, dan D menunggu tim penjemput yang sudah disiapkan oleh C alias K dan korban rencananya akan dibawa ke rumah aman (safe house).

    “Namun karena tim penjemput tidak kunjung datang, sedangkan korban kondisinya korban sudah agak lemas, akhirnya korban dibuang di daerah Serang Baru dalam keadaan kondisi kaki dan tangan masih terikat dan mulut dalam kondisi terlakban,” kata Wira.

    Sehari kemudian, pada 21 Agustus 2025 sekitar pukul 05.30 WIB, Polsek Cikarang mendapatkan laporan dari warga terkait adanya temuan mayat di sebuah area persawahan wilayah Serang Baru.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPBD percepat penanganan banjir di Jaksel

    BPBD percepat penanganan banjir di Jaksel

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mempercepat penanganan banjir di Jakarta Selatan sehingga kini tinggal empat rukun tetangga (RT) yang masih terendam.

    “Kami mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan berkoordinasi dengan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Selasa.

    Yohan mengatakan bahwa banjir sempat merendam 18 RT di enam kelurahan yang berada di Jakarta Selatan yaitu di Kelurahan Pela Mampang, Pesanggrahan, Pancoran, Bintaro, Petukangan Utara dan Kelurahan Ulujami.

    Ia menjelaskan, saat ini 14 RT sudah surut, yakni 12 RT di Kelurahan Pela Mampang, satu RT di Kelurahan Pesanggrahan dan satu RT di Kelurahan Pancoran.

    “Kami targetkan genangan dapat surut dalam waktu cepat,” ujarnya.

    Kemudian, kata Yohan, masih terdapat empat RT di tiga kelurahan yang masih terendam banjir yaitu satu RT di Kelurahan Bintaro dengan ketinggian 30 cm, satu RT di Kelurahan Petukangan Utara ketinggian 30 cm, dan dua RT di Kelurahan Ulujami dengan ketinggian 50 cm.

    BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan.

    Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini janji Ketua Pansus Ranperda KTR

    Ini janji Ketua Pansus Ranperda KTR

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR) DKI Jakarta Farah Savira memastikan regulasi tersebut tetap mempertimbangkan dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat.

    “Makanya, penerapan utamanya di sini adalah kawasan. Sehingga kawasan itu mengatur lebih ke ‘behavior’ (tingkah laku). Bukan serta merta hanya karena penjualan ataupun iklan. Itu nanti dibahas berikutnya,” kata Farah di Jakarta, Selasa.

    Farah juga memaparkan bahwa Ranperda KTR ini bisa lahir menjadi peraturan yang menyeluruh atau komprehensif untuk diterapkan.

    Sehingga, lanjutnya, secara teknis, ke depannya akan lahir Peraturan Gubernur (Pergub) untuk memaksimalkan implementasi rancangan regulasi ini.

    Terkait lanjutan pembahasan yang tengah berlangsung, ia menjelaskan, pihaknya menekankan pada peran pemerintah daerah dalam menjalankan Ranperda KTR ini nantinya.

    Farah juga berharap dapat terjalin kerja sama yang baik dengan pihak eksekutif sehingga penyelarasan Ranperda KTR ini sejalan dengan apa yang menjadi visi misi awal regulasi tersebut.

    “Maka, dari itu ada banyak masukan dan tambahan dari teman-teman, supaya DPRD juga berperan untuk bisa menjadi pengawas dalam pelaksanaan dan implementasi perda ini ke depan,” kata Farah.

    Selain itu, Farah juga optimistis pembahasan regulasi ini berjalan sesuai target yakni pada bulan ini.

    Adapun pada pekan lalu, Pansus Ranperda KTR telah melanjutkan pembahasan hingga 15 pasal.

    “Ini kebetulan amanah yang diberikan ke kami untuk bisa diselesaikan di periode ini, sehingga menjadi tanggung jawab bersama. Ini sesuatu yang diperlukan masyarakat Jakarta,” kata Farah.

    Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga telah menyatakan bahwa nantinya Ranperda KTR tak akan membuat omzet pedagang turun seperti yang dikhawatirkan.

    “Pasti perda itu tidak akan membuat UMKM menurun (omzetnya). Saya ketika menyampaikan ke DPRD, salah satu konsen saya itu. Jadi, pembatasan yang dilakukan tanpa rokok itu hanya di tempat-tempat yang tertutup, atau tempat UMKM nggak pernah jualan di situ,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI siapkan kompensasi untuk nelayan terdampak pagar beton Cilincing

    DKI siapkan kompensasi untuk nelayan terdampak pagar beton Cilincing

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) akan memberikan kompensasi untuk nelayan yang terkena dampak pembangunan pembangunan pagar beton di pesisir perairan Cilincing, Jakarta Utara.

    Untuk itu, Dinas KPKP DKI Jakarta akan memanggil pihak nelayan yang terdampak untuk berdiskusi secara langsung.

    “Kami akan memanggil pelaku usaha untuk segera memformulasikan kompensasi dari dampak pembangunan tersebut kepada nelayan,” kata Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok di Jakarta, Selasa.

    Hasudungan mengatakan, salah satu upaya Pemprov Jakarta dalam membantu nelayan yang terdampak adalah mendekatkan daerah penangkapan ikan (fishing ground) dengan perbaikan lingkungan perairan dan pemberian rumpon (rumah buatan bagi ikan di laut) untuk mendekatkan ikan.

    “Kami pastikan nelayan terdampak akan terdata dengan baik, serta mendata juga kebutuhan nelayan agar kompensasi yang diberikan tepat sasaran dan tepat guna,” kata Hasudungan.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan memperhatikan nasib para nelayan yang terdampak pembangunan pagar laut tersebut.

    Pramono menyebut nelayan di pesisir Cilincing, Jakarta Utara diberi keleluasaan beraktifitas di perairan sekitar tanggul laut yang dibangun oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN).

    Pramono juga meminta pihak KCN untuk memberikan hibah dana CSR untuk nelayan terdampak.

    Hal itu disampaikan Pramono usai mengadakan pertemuan dengan PT Karya Citra Nusantara dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) terkait pembangunan tembok beton di laut Cilincing, Jakarta Utara.

    Pramono berharap, dengan kesepakatan ini bisa saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Apalagi, menurutnya, pembangunan ini bakal menjadi pusat ekonomi baru di Jakarta.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono tegaskan komitmen Jakarta bangun ekonomi biru berkelanjutan

    Pramono tegaskan komitmen Jakarta bangun ekonomi biru berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menekankan komitmen Jakarta sebagai kota megapolitan untuk membangun ekonomi biru yang berkelanjutan.

    Menurut Pramono, Jakarta berperan penting dalam mengembangkan model ekonomi biru yang bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut dan pesisir.

    “Wilayah laut Jakarta seluas 6.977,5 km² dengan garis pantai sepanjang 120 km dan 113 pulau adalah harta karun yang akan menentukan wajah baru Jakarta,” ujar Pramono saat membuka “Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Government (PNLG) Forum 2025” di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa.

    Mengusung tema “Towards a Sustainable and Inclusive Blue Economy: Linking Climate, Nature and Energy”, Pramono mengatakan, tema tersebut sejalan dengan arah pembangunan Jakarta sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menempatkan lingkungan hidup dan ekonomi biru sebagai arus utama transformasi menuju kota global berkelanjutan.

    Ia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah mengadopsi pendekatan “Integrated Coastal Management” (ICM) melalui skema “Sustainable Development Strategy” (SDS) untuk menyinergikan tata ruang, pengendalian banjir rob, dan pengelolaan pulau kecil.

    Menurut Pramono, Jakarta memiliki potensi wisata bahari berstandar internasional, seperti kawasan Ancol, wisata pulau dengan konsep resort, dan “inclusive tourism” berbasis masyarakat.

    Restorasi ekosistem dijalankan melalui penanaman mangrove, transplantasi karang, dan konservasi habitat laut yang juga berperan sebagai solusi mitigasi iklim berbasis “blue carbon”.

    Selain itu, masyarakat Kepulauan Seribu diberdayakan melalui perikanan berkelanjutan, ekowisata bahari, budidaya perikanan, dan pengembangan UMKM berbasis kelautan dan perikanan.

    Dalam forum ini, sebagai bentuk komitmen, akuntabilitas, dan langkah strategis ke depan, Pramono juga meluncurkan “State of The Coast (SoC) Jakarta 2025”.

    Hal tersebut menjadi bukti komitmen Pemprov DKI untuk melindungi kawasan pesisir, memberdayakan warga, serta mendorong pembangunan laut yang berkelanjutan.

    “Kami ingin menunjukkan bahwa kota besar tidak harus menjadi beban lingkungan, melainkan bisa menjadi pelopor solusi global. PNLG Forum ini adalah momentum untuk membuktikan komitmen itu,” kata Pramono.

    Pramono berharap, forum ini tidak hanya berhenti pada diskusi kebijakan, tetapi juga menghadirkan aksi nyata.

    Para peserta akan berkunjung ke Kepulauan Seribu guna melakukan penanaman mangrove dan karang, restocking ikan, serta bertemu langsung dengan komunitas lokal yang mengelola lingkungan dan produk UMKM.

    PNLG adalah jejaring pemerintah lokal di Asia Timur yang berkomitmen pada pengelolaan pesisir dan laut berkelanjutan. Forum tahunannya menjadi wadah berbagi praktik terbaik, memperkuat kolaborasi, serta mendorong aksi nyata di tingkat lokal untuk menjawab tantangan global.

    PNLG Forum 2025 diikuti oleh 200 peserta dari 24 kota di 9 negara anggota PNLG, perwakilan kementerian, pakar kelautan dan perubahan iklim, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil dari berbagai kawasan Asia Timur.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pansus DPRD DKI: Peserta didik, sekolah dan guru dapat bantuan

    Pansus DPRD DKI: Peserta didik, sekolah dan guru dapat bantuan

    Jakarta (ANTARA) – Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta menyebutkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Pendidikan yang tengah disusun itu menetapkan peserta didik, sekolah, dan guru di daerah itu akan menerima bantuan dari pemerintah.

    Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta Muhammad Subki di Jakarta, Selasa, mengatakan, dalam pembahasan Raperda itu disepakati bahwa mencantumkan subsidi bantuan bagi peserta didik, sekolah, dan guru di semua jenjang baik negeri maupun swasta serta di luar dinas pendidikan.

    “Poin yang pertama semua peserta didik di Jakarta yang mengenyam pendidikan di mana pun selagi memenuhi kriteria, maka akan mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan lain sebagainya,” katanya.

    Selanjutnya, kata Subki, bagi sekolah atau satuan pendidikan yang berada di bawah langsung Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama juga mendapat subsidi dengan proporsional.

    Jadi nanti Pemprov DKI bisa dan boleh sesuai kemampuan keuangan daerah memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah yang di luar jalur dinas pendidikan. Walaupun nanti skemanya hibah,” ujarnya.

    Subki menambahkan, untuk poin ketiga yaitu garansi atau jaminan kesejahteraan tenaga pendidik baik honorer di sekolah swasta termasuk madrasah dan pesantren juga akan diperhatikan lebih baik lagi.

    “Ini semua diupayakan, pada prinsipnya kita DPRD dan Dinas Pendidikan sama-sama ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat Jakarta,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI catat 1.500 perempuan dan anak jadi korban kekerasan pada 2025

    DKI catat 1.500 perempuan dan anak jadi korban kekerasan pada 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat lebih dari 1.500 perempuan dan anak menjadi korban kekerasan yang sudah ditangani Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPPA) sejak Januari hingga pertengahan September 2025.

    “Data PPPA hingga 12 September 2025 mencatat lebih dari 1.500 korban kekerasan yang kami sudah tangani. Anak itu tidak hanya laki-laki saja, itu juga anak perempuan,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta, Iin Mutmainah di Jakarta, Selasa.

    Iin saat menjadi pembicara pada acara Bicara Kota Series #18 bertema “Feminist Urbanism: Mewujudkan Kota yang Adil Gender” mengatakan, tren kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat setiap tahun.

    Pada tahun 2024, terdapat 2.041 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, atau naik dari tahun 2023 yakni sebanyak 1.682 kasus.

    Dia berpendapat, tren kenaikan ini salah satunya menunjukkan bahwa masyarakat sudah berani melapor pada pihak berwenang karena edukasi terkait perlunya melapor bila menjadi korban kekerasan.

    “Warga sudah berani speak up (bicara). Jadi, pengetahuan sudah menyampaikan ke mereka, edukasi dari Dinas DPAPP DKI, dan semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang lain yang terkait untuk menyuarakan secara masif (terkait kekerasan),” kata dia.

    Di sisi lain, Pemprov DKI menyediakan kanal-kanal pengaduan yang memudahkan masyarakat, diantaranya melalui aplikasi JAKI, Siaga 112, hingga pos pengaduan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

    Khusus untuk pos pengaduan, kata Iin, saat ini jumlahnya sudah mencapai 44 pos dan tersebar di setiap kecamatan se-Jakarta.

    Dia menambahkan, Pemprov DKI pun bekerja sama dengan seluruh komponen pentahelix untuk terus meningkatkan konsep layanan publik yang semakin dekat dan cepat, transparan, akuntabel, dan secara integrasi.

    “Kami melakukan sosialisasi, menjalin komunikasi dengan berbagai LSM dan LBH, setiap pemerhati perempuan dan anak, termasuk pengelola moda transportasi untuk memberikan sosialisasi kepada penumpang, dan kemudian juga dengan tempat-tempat yang di ruang publik, yang kita harapkan ruang ini menjadi aman dan nyaman buat perempuan,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI kembali hadirkan tarif transportasi publik Rp1

    Pemprov DKI kembali hadirkan tarif transportasi publik Rp1

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menghadirkan program tarif transportasi publik Rp1 dalam memperingati Hari Perhubungan Nasional 2025 yang jatuh pada 17 September 2025.

    “Program ini berlaku selama dua hari, tepatnya pada 17 September 2025 dan 19 September 2025, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, program itu juga dilakukan dalam rangka Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional yang jatuh pada 19 September 2025.

    Syafrin menjelaskan, tarif Rp1 dapat dinikmati oleh seluruh pengguna layanan Transjakarta (BRT, non-BRT, Transjabodetabek), LRT Jakarta, dan MRT Jakarta.

    Selama periode ini, kata Syafrin, penumpang tetap perlu melakukan “tap in” dan “tap out” menggunakan kartu elektronik atau aplikasi yang didukung, namun saldo yang terpotong hanya Rp1.

    Adapun metode pembayaran yang bisa digunakan meliputi Kartu Uang Elektronik (KUE) seperti Mandiri E-Money, BCA Flazz, BNI TapCash, BRI Brizzi, serta Kartu JakLingko, KMT, dan Jakcard.

    Syafrin menjelaskan, pengguna juga dapat memanfaatkan aplikasi JakLingko dan MyMRTJ untuk melakukan pembayaran.

    “Kami mengajak masyarakat untuk terus menggunakan layanan transportasi massal Jakarta,” katanya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Uji coba jalur tambahan di Tol Fatmawati 2 efektif di hari pertama

    Uji coba jalur tambahan di Tol Fatmawati 2 efektif di hari pertama

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan uji coba penggunaan tambahan satu lajur di gerbang Tol Fatmawati 2 sebagai upaya mengatasi kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, cukup efektif di hari pertama.

    Kendati demikian, Pramono belum mau memutuskan apakah kebijakan ini sudah berhasil dan akan dilanjutkan hingga akhir Oktober mendatang.

    “Sosialisasi ini kan akan kita adakan selama lima hari. Dari jam 17.00 sampai dengan jam 20.00 WIB. Kemarin dari malam, tambah malam tambah ramai dan mengurangi (kemacetan). Tetapi ini kan baru satu hari,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Timur, Selasa.

    Dirinya baru akan menyimpulkan dan membuat keputusan setelah masa uji coba selesai yakni pada 19 September 2025.

    “Tetapi intinya sangat menolong kemacetan yang ada di TB Simatupang,” kata Pramono.

    Pada Senin (15/9) sore, Pramono beserta jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meninjau uji coba penggunaan tambahan satu lajur di gerbang Tol Fatmawati 2.

    Diketahui, uji coba itu mulai dilakukan pada Senin (15/9) sore, di mana kebijakan tersebut cukup membantu memperlancar lalu lintas di kawasan tersebut. Bahkan, bila uji coba itu berhasil mengurangi kemacetan di kawasan itu, maka akan diperpanjang.

    “Kalau itu bisa dilakukan, maka saya tadi sudah meminta kepada asisten pembangunan bersama dengan Dinas Perhubungan dan BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) untuk ini sampai dengan akhir Oktober,” kata Pramono.

    Alasan ditentukannya batas akhir kebijakan hingga Oktober adalah karena dirinya memberikan batas waktu kepada proyek-proyek di kawasan itu untuk selesai hingga Oktober 2025.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Keluarga desak polisi ungkap motif pembunuhan kacab bank di Jakarta

    Keluarga desak polisi ungkap motif pembunuhan kacab bank di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Keluarga kepala cabang (kacab) sebuah bank di Jakarta yakni MIP (37) mendesak pihak kepolisian untuk cepat mengungkap motif penculikan hingga pembunuhan terhadap korban MIP.

    “Belum menyampaikan motif, (kita berharap) segera (diungkap), karena untuk kita tentukan langkah dan advokasi yang dibutuhkan,” kata pengacara keluarga MIP, Boyamin Saiman saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Boyamin menyebut, pengungkapan motif kasus oleh Polda Metro Jaya dapat membantu pihak keluarga memikirkan langkah selanjutnya.

    Pihak keluarga dalam waktu dekat berencana meminta keterangan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya, dan Pomdam Jaya terkait kasus ini.

    “Belum (dimintai keterangan) karena kita masih berduka, masih diatur waktu yang pas minggu ini atau minggu depan,” ucap Boyamin.

    Sebelumnya, kepolisian telah meringkus sebanyak 15 orang terkait kasus dugaan penculikan dan pembunuhan terhadap kepala cabang (kacab) sebuah bank di Jakarta.

    Empat aktor utama penculikan dan pembunuhan kepala cabang (kacab) sebuah bank di Jakarta berinisial MIP yang jasadnya ditemukan di Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (21/8) tersebut, yakni C, DH, YJ dan AA. Mereka ditangkap di lokasi dan waktu yang berbeda-beda.

    Pelaku berinisial DH, YJ dan AA ditangkap pada Sabtu, 23 Agustus 2025, pukul 20.15 WIB di daerah Solo, Jawa Tengah.

    Sedangkan pelaku berinisial C ditangkap di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, pukul 15.30 WIB pada Minggu (24/8).

    Polisi Militer Kodam Jayakarta (Pomdam Jaya) juga telah menetapkan Kopda FH sebagai tersangka dalam kasus penculikan dan pembunuhan tersebut. Tersangka Kopda FH telah dilakukan penahanan di Pomdam Jaya

    Tersangka Kopda FH dalam kasus pembunuhan kacab sebuah bank di Jakarta ini sebagai perantara penjemputan paksa.

    Diketahui, seorang Kepala kantor cabang pembantu (KCP) sebuah bank di Jakarta berinisial MIP diduga menjadi korban penculikan dan pembunuhan di salah satu pusat perbelanjaan di Ciracas, Jakarta Timur.

    Jenazah ditemukan di Kampung Karangsambung RT 8/RW 4, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sekitar pukul 05.30 WIB.

    Seorang warga di area persawahan itu pertama kali menemukan jenazah dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Sedangkan mata terlilit lakban.

    Jenazah langsung dilarikan ke RS Polri Kramat Jati untuk proses autopsi sebagai rangkaian dari penyelidikan.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.