Xcloud.id

Category: Antaranews.com Nasional

  • Pengendara motor tewas terlindas bus Transjakarta di Jaktim

    Pengendara motor tewas terlindas bus Transjakarta di Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah terlindas bus Transjakarta di Jalan Raya Bogor arah Utara, tepatnya di seberang Astra 2000, Jakarta Timur, Selasa siang.

    Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani di Jakarta, Selasa, mengatakan, kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 12.15 WIB itu melibatkan bus Transjakarta dengan nomor polisi B 7870 TGC yang dikemudikan Prisandi Adi Prima (30), dan sepeda motor Suzuki Skywave B 6481 PQF yang dikendarai Suryani (40).

    Bus Transjakarta itu melaju dari arah Ciracas menuju Kramat Jati, namun sesampainya di lokasi kejadian, bus tersebut berserempetan dengan sepeda motor yang dikendarai korban Suryani.

    “Saat melintas di lokasi, bus Transjakarta berserempetan dengan sepeda motor. Motor oleng ke kanan, sedangkan pengendaranya terjatuh ke kiri. Kepala korban terlindas roda belakang kanan bus,” kata Ruslani.

    Akibat insiden tersebut, Suryani yang merupakan warga Ciracas, Jakarta Timur, meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazah kemudian dibawa ke RS Bhayangkara TK I Pusdokkes Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sekaligus menjalani penanganan medis dan visum et repertum.

    Sementara itu, bus Transjakarta mengalami kerusakan pada bodi kanan depan, dan sepeda motor lecet bagian stang kiri dan bodi kanan.

    Polisi telah meminta keterangan saksi bernama Purwadi warga Jatinegara Kaum dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan.

    “Dugaan sementara penyebab kecelakaan, masih dalam proses penyelidikan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya,” ucap Ruslani.

    Peristiwa kecelakaan di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur sempat viral di media sosial. Kecelakaan tersebut menewaskan seorang pengendara motor perempuan.

    Unggahan akun Instagram @infocibubur menyebutkan, kecelakaan terjadi di tengah ruas Jalan Raya Bogor dari arah Ciracas menuju Kramat Jati.

    Dalam video yang beredar, korban tampak terjatuh dan kemudian tubuhnya terlindas bus yang berada di belakangnya.

    “Korban seorang pemotor wanita dari arah Cijantung mau menyalip tanpa melihat spion. Dari tengah langsung masuk kiri ingin ke Pasar Induk dan tertabrak bus hingga terlindas,” tulis keterangan dalam unggahan @infocibubur._

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Muhaimin temui Pramono bahas pengelolaan hewan kurban

    Muhaimin temui Pramono bahas pengelolaan hewan kurban

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta, Selasa, untuk membahas rencana pengelolaan hewan kurban yang berstandar secara nasional.

    “Pengelolaan hewan kurban secara nasional memprihatinkan, tidak memiliki standar kualitas penanganan yang berstandar kesehatan, berstandar hewani, dan berstandar kualitas daging yang memadai,” kata Muhaimin di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Oleh karena itu, dia mendorong agar Jakarta menjadi contoh dalam pembenahan tata kelola hewan kurban.

    Dengan jumlah penduduk Muslim yang besar, dia menilai Jakarta memiliki potensi besar untuk menerapkan standar internasional dalam pemotongan hewan kurban.

    Pria yang biasa disapa Cak Imin ini pun mendorong pemerintah daerah memperbanyak rumah potong hewan (RPH) serta memperbaiki fasilitas yang ada.

    Selain itu, melakukan pendampingan bagi masjid-masjid agar dapat menerapkan tata kelola pemotongan yang sehat dan sesuai kaidah halal.

    “Kemudian kita berharap pemda membuat sebanyak-banyaknya rumah pemotongan hewan dan membantu masjid-masjid menggunakan tata kelola pemotongan hewan kurban halal yang sehat,” kata Cak Imin.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, kata dia, menyambut positif gagasan tersebut. Cak Imin mengklaim bahwa Pramono menyatakan bahwa Jakarta siap menjadi model tata kelola hewan kurban modern dan sehat tanpa harus membebani keuangan daerah terlalu besar.

    “Ini sangat senang, untuk dibuktikan bahwa kita punya manajemen potensi yang luar biasa secara ekonomi, secara kesehatan, secara easy, tapi pemerintah tidak terlalu banyak keluar uang dalam hal ini,” katanya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bamus Betawi usul revisi Perda Pelestarian Budaya kepada Pramono

    Bamus Betawi usul revisi Perda Pelestarian Budaya kepada Pramono

    Bamus Betawi usul revisi Perda Pelestarian Budaya kepada Pramono

  • Aksi demo di DPR sisakan 18,72 ton sampah 

    Aksi demo di DPR sisakan 18,72 ton sampah 

    sampah-sampah itu didominasi bahan anorganik

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mencatat aksi demonstrasi di kawasan Gedung DPR/MPR dan Medan Merdeka, Jakarta pada Senin (25/8) menyisakan 18,72 ton sampah.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto di Jakarta, Selasa mengatakan sampah-sampah itu didominasi bahan anorganik, seperti banner, botol plastik, dan sisa-sisa poster.

    Adapun para petugas yang dikerahkan yakni 150 personel petugas kebersihan Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Pusat dan 100 personel Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dari Kelurahan Gelora dan Kelurahan Bendungan Hilir.

    Kemudian didukung 12 road sweeper atau penyapu jalan mekanis, tiga mini dump truk, dan 10 truk angkut sampah anorganik.

    “Operasi pembersihan yang dilakukan sejak Senin (25/8) malam hingga Selasa dini hari. Prinsip kami sederhana, hak demonstrasi boleh, tapi hak warga atas lingkungan bersih juga harus dipenuhi,” kata Asep.

    Operasi pembersihan terkonsentrasi di dua lokasi, yakni di sekitar Gedung DPR/MPR yang meliputi Jalan Pemuda Senayan, Jalan Pejompongan, hingga Tanah Abang, serta kawasan Gambir di Jalan Medan Merdeka Barat dan Timur.

    Petugas mulai menyisir area sejak pukul 20.00 WIB. Pembersihan berat dilakukan pukul 23.00 WIB hingga dini hari dengan memanfaatkan lalu lintas yang sepi.

    Asep mengatakan Pemprov DKI melakukan operasi pasca-demonstrasi sejak 2023 dengan protokol standar yakni pemantauan lokasi, penyiapan armada, dan peluncuran tim begitu massa bubar.

    ”Kami punya timeline ketat. Maksimal pukul 05.00 pagi, semua harus sudah bersih. Alhamdulillah pagi tadi kondisi sudah normal,” ujarnya.

    Asep berharap ada kesadaran bersama dari semua pihak untuk tidak meninggalkan sampah.

    ”Berkumpul itu wajar, tapi tinggalkan tempat sebagaimana adanya. Kami siap menampung sampah dengan penyediaan tempat sampah,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPAI minta anak di bawah umur tak dilibatkan dalam aksi politik

    KPAI minta anak di bawah umur tak dilibatkan dalam aksi politik

    Anak-anak jangan lagi dilibatkan dalam aksi-aksi politik dan agenda politik orang dewasa karena bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar anak di bawah umur tidak dilibatkan dalam aksi-aksi politik seperti demonstrasi menyusul adanya 196 anak yang ditangkap aparat saat aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, pada Senin (25/8).

    “Anak-anak jangan lagi dilibatkan dalam aksi-aksi politik dan agenda politik orang dewasa karena bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak,” kata Komisioner KPAI Sylvana Maria kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Selasa.

    Berdasarkan hasil penelusurannya, anak-anak yang terlibat aksi itu ternyata diajak serta diprovokasi lewat media sosial, terutama TikTok.

    “Anak-anak ini diajak baik oleh teman sebaya, oleh kakak kelas, bahkan oleh alumni. Mereka mengatakan, kakak kelas yang sudah lulus mengajak mereka. Dan memang ada berita-berita atau informasi yang mendorong mereka untuk ikut asalnya dari media sosial,” kata Sylvana.

    Provokasi atau ajakan semacam itu, lanjut dia, perlu diusut lebih jauh lantaran terlibatnya anak-anak dalam aksi demonstrasi bisa mengganggu proses belajar serta tumbuh kembang anak.

    “Kita semua tahu bahwa hal seperti ini dampaknya cukup serius untuk anak-anak. Minimal mereka kehilangan waktu-waktu berharga untuk bertumbuh kembang sesuai dengan minat, bakat, dan keinginan mereka,” ujarnya.

    KPAI juga telah mengedukasi anak-anak yang terlibat terkait cara menyampaikan pendapat yang baik dan benar di depan umum.

    “Bahwa kalian anak-anak punya hak untuk menyampaikan aspirasi kalian, menyampaikan pendapat kalian tetapi ada caranya, ada aturannya. Kami kemudian menjelaskan pada mereka apa cara terbaik untuk menyampaikan aspirasi,” kata Sylvana.

    Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya akhirnya memulangkan sebanyak 196 anak di bawah umur yang ditangkap saat aksi di depan Gedung DPR/MPR RI pada Senin (25/8), kepada orang tuanya.

    “Anak-anak yang ditangkap kemarin, sudah kita pulangkan hari ini,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary.

    Menurut dia, mereka terlibat perusakan fasilitas umum serta tidak termasuk klaster massa yang menyampaikan pendapat di depan DPR.

    “Mereka datang karena ajakan dari media sosial. Kemarin, di jam pelajaran kejadiannya, anak-anak pelajar ini berasal dari Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, ada juga dari Sukabumi,” katanya.

    Untuk menangani anak-anak itu, Polda Metro Jaya menugaskan Sub Direktorat Remaja, Anak dam Wanita (Renakta).

    “Selain itu, karena ini pembinaan spesifik anak, kita libatkan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta dan Dinas Sosial,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Jaksel perkuat perlindungan aparat kelurahan pasca demo di DPR

    Pemkot Jaksel perkuat perlindungan aparat kelurahan pasca demo di DPR

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) memperkuat perlindungan aparat kelurahan pasca demo di Jalan KS Tubun, Slipi, Jakarta Barat, pada Senin (25/8) malam pukul 18.30 WIB.

    “Kami sangat menyesalkan peristiwa ini. Aparat kelurahan adalah pelayan masyarakat yang menjalankan tugasnya untuk warga. Kami memastikan pendampingan medis dan psikologis bagi korban,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar di Jakarta, Selasa.

    Anwar menyampaikan rasa prihatin sekaligus dukungan penuh kepada para korban.

    Dia juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan terhadap aparat kelurahan pasca insiden tersebut.

    “Kami juga mengapresiasi lurah dan petugas PPSU yang tetap menjalankan tugas meski menghadapi situasi berbahaya,” ucapnya.

    Terkait kronologi, dia menjelaskan kejadian bermula ketika mobil dinas Kelurahan Manggarai Selatan dengan nomor polisi B 1590 TQN dalam perjalanan pulang di kawasan Jalan KS Tubun, Slipi, sekitar pukul 18.30 WIB.

    Kendaraan tersebut dihadang oleh sekelompok demonstran yang tidak terkendali, lalu dirusak dengan cara dipukul dan dilempari hingga kaca mobil pecah.

    “Akibat insiden ini, Lurah Muhammad Sidik dan sopirnya Asep Yudiana yang juga merupakan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) DKI Jakarta mengalami luka di bagian wajah dan tangan,” ucapnya.

    Dari kejadian itu, dua telepon genggam dan sebuah dompet hilang, sementara kendaraan dinas mengalami kerusakan berat.

    Dengan demikian, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan jajaran Polri dan TNI untuk menjamin keamanan aparat pemerintah, khususnya yang bekerja langsung di tengah masyarakat.

    Diharapkan masyarakat tetap menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi.

    “Perlindungan terhadap aparat di lapangan menjadi prioritas kami. Pemprov DKI akan memperkuat koordinasi dengan keamanan agar peristiwa serupa tidak terulang,” ucapnya.

    Lurah Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, Muhammad Sidik dan sopirnya, Asep Yudiana menjadi korban amuk massa pendemo di Jalan KS Tubun, Slipi, Jakarta Barat, pada Senin (25/8) malam pukul 18.30 WIB.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini kata Legislator terkait diskon pajak restoran-hotel di Jakarta

    Ini kata Legislator terkait diskon pajak restoran-hotel di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Justin Adrian mengatakan bahwa insentif pajak berupa diskon 50 persen bagi sektor perhotelan serta 20 persen untuk restoran merupakan kebijakan tepat.

    “Sudah semestinya, Pemprov DKI memberikan dukungan sekuat-kuatnya kepada sektor perhotelan dan restoran karena industri tersebut termasuk yang cukup banyak menyerap tenaga kerja,” kata Justin di Jakarta, Selasa.

    Justin mengatakan, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang akan memberikan insentif pajak berupa diskon 50 persen bagi sektor perhotelan serta 20 persen untuk restoran patut untuk didukung.

    Justin menilai, kebijakan insentif pajak ini tepat untuk membantu sektor perhotelan dan restoran pulih kembali setelah mengalami kesulitan ekonomi beberapa waktu ke belakang ini.

    “Kebijakan insentif ini datang pada waktu yang tepat, kita masih mengingat bahwa sektor perhotelan sempat terpukul dengan berkurangnya tingkat okupansi terutama di hotel berbintang yang terus menurun, bahkan mencapai angka 38 persen di Maret 2025,” ujarnya.

    Bahkan pada Juni 2025, kata dia, dari data yang ada bahwa tingkat okupansinya mulai kembali meningkat meskipun belum menyentuh angka ideal, sehingga kebijakan strategis berupa pemotongan pajak dari Pemerintah Provinsi diharapkan dapat membawa dampak yang positif.

    Justin juga berharap bahwa kebijakan diskon pajak ini bisa mendorong sektor-sektor tersebut untuk menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja di Jakarta.

    “Selain dapat meringankan kewajiban pajak, insentif ini juga dapat menjadi stimulan industri perhotelan dan restoran di Jakarta untuk tetap bergeliat dan menyerap tenaga kerja,” kata dia.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan kebijakan pemberian insentif pajak bagi sektor perhotelan dan restoran di Jakarta, kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 722 Tahun 2025 yang telah diteken pada Senin (25/8).

    Menurut Pramono, insentif pajak diberikan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Jakarta.

    “Hari ini saya menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 722 Tahun 2025 tentang menjaga kesinambungan usaha wajib pajak di sektor perhotelan, restoran guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di Jakarta,” ujar Pramono di Jakarta, Senin (25/8).

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI tingkatkan validasi data agar penyaluran bansos tepat sasaran 

    DKI tingkatkan validasi data agar penyaluran bansos tepat sasaran 

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan validasi data agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan transparan.

    “Pemprov DKI Jakarta juga mengajak masyarakat, lembaga masyarakat (RT/RW) perangkat wilayah untuk berpartisipasi aktif melaporkan apabila terdapat warga yang berhak namun belum mendapatkan bantuan sosial,” kata Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin.

    Dia di Jakarta, Selasa, menjelaskan, penerima bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD), yaitu Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ) dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    DTKS kini sudah bertransformasi menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terbit tanggal 10 Juni 2025.

    Apabila ditemukan warga yang desil pada DTSEN-nya tidak sesuai dengan kondisi faktual atau belum ada pada DTSEN ataupun tidak ada desil pada DTSEN, akan dilakukan pemutakhiran data menunggu kebijakan lebih lanjut dari Kementerian Sosial RI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Adapun sumber data penerima bansos KAJ, KLJ dan KPDJ yang telah ada sebelumnya (eksisting) 2024 bersumber dari DTKS September 2024. Sementara untuk penerima baru bersumber dari DTKS sampai penetapan Januari 2025.

    Untuk bulan ini, Pemprov DKI Jakarta telah menyalurkan bansos PKD pada Senin (25/8) kepada 165.375 orang penerima manfaat dengan besaran dana masing-masing Rp300 ribu.

    Dari total penerima, sebanyak 148.109 adalah penerima eksisting terdiri dari penerima KLJ 121.491 orang, KAJ 11.605 orang dan KPDJ 15.013 orang.

    Lalu, penerima manfaat baru sebanyak 17.226 orang terdiri dari KLJ 2.661 orang, KAJ 11.025 orang dan KPDJ 3.540 orang.

    Selain itu eksisting yang ditangguhkan namun lolos hasil pemadanan dan pembaruan data sebanyak 40 orang dengan rincian penerima KLJ 36 orang, KAJ 2 orang dan KPDJ 2 orang.

    “Dengan adanya penyaluran ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat serta tercipta kota yang kuat, aman dan sejahtera bagi seluruh warganya,” kata Iqbal.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • CCTV di Pejompongan rusak akibat ulah pengunjuk rasa

    CCTV di Pejompongan rusak akibat ulah pengunjuk rasa

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta menyayangkan insiden perusakan kamera pengawas (CCTV) di Pejompongan, Jakarta, akibat ulah pengunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI pada Senin (25/8).

    “Aksi perusakan diduga dilakukan untuk menghindari identifikasi massa,” kata Kepala Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin di Jakarta, Selasa.

    Dia menegaskan, tindakan perusakan fasilitas publik tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun. “Kami sangat menyayangkan adanya perusakan CCTV yang merupakan fasilitas publik,” katanya.

    Pihaknya menghormati hak warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari demokrasi. “Namun, kebebasan tersebut harus diiringi rasa tanggung jawab,” ujar Budi.

    Dia menekankan pentingnya keberadaan CCTV dalam menjaga keamanan kota dan mendukung penegakan hukum. CCTV berperan krusial untuk memantau kondisi lapangan, terutama saat terjadi insiden.

    Merusak fasilitas tersebut, kata dia, sama saja menghalangi upaya penegakan hukum serta berpotensi menimbulkan situasi yang tidak kondusif.

    Perusakan fasilitas umum, termasuk CCTV, merupakan tindak pidana sesuai Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja merusak, menghancurkan atau membuat suatu barang tidak dapat dipakai, dapat dipidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau dikenai denda.

    Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik​​​​​​​(Diskominfotik) DKI Jakarta menyatakan akan menindaklanjuti kasus ini dengan serius.

    “Kami akan mengusut tuntas insiden perusakan CCTV di Pejompongan dengan berkoordinasi bersama Kepolisian. Pelaku harus diproses sesuai hukum agar menjadi pembelajaran bersama,” kata Budi.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI salurkan bansos PKD bulan Agustus 2025

    DKI salurkan bansos PKD bulan Agustus 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyalurkan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) untuk bulan Agustus 2025 kepada 165.375 orang penerima manfaat pada Senin (25/8).

    Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin di Jakarta, Selasa, menjelaskan, dari total penerima, sebanyak 148.109 adalah penerima yang ada sebelumnya (eksisting).

    Mereka terdiri dari penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) 121.491 orang, Kartu Anak Jakarta (KAJ) 11.605 orang dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) 15.013 orang.

    Lalu, penerima manfaat baru sebanyak 17.226 orang terdiri dari KLJ 2.661 orang, KAJ 11.025 orang dan KPDJ 3.540 orang.

    Selain itu penerima eksisting ditangguhkan namun lolos hasil pemadanan dan pembaruan data sebanyak 40 orang dengan rincian penerima KLJ 36 orang, KAJ 2 orang dan KPDJ 2 orang.

    Bantuan sosial (bansos) PKD tersebut disalurkan secara bertahap mulai 25 Agustus 2025 senilai Rp300.000 per bulan. “Kami berharap bantuan ini dapat meringankan kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat,” kata Iqbal.

    Dia menyampaikan tahapan pencairan penerima bansos PKD Tahun 2025 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 541 Tahun 2025, yakni penerima manfaat eksisting dan penerima manfaat baru hasil distribusi kartu ATM sampai dengan 19 Agustus 2025 yang telah lolos dilakukan pemadanan data dengan berbagai sumber.

    Adapun bagi penerima manfaat baru tahun 2025 , saat ini masih berproses pembukaan rekening dan pendistribusian kartu ATM sebanyak 38.958 orang sampai dengan tanggal 30 Agustus 2025.

    Pemanggilan untuk pembukaan rekening dan distribusi kartu penerima baru dilakukan dua kali, undangan yang pertama dimulai 8-30 Agustus 2025.

    Lalu, undangan kedua pada bulan September 2025 dan berlaku bagi penerima manfaat yang tidak hadir pada undangan pertama.

    Penerima bansos KLJ, KAJ dan KPDJ harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah bertransformasi menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

    Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terbit tanggal 10 Juni 2025.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.