Xcloud.id

Category: Antaranews.com Nasional

  • Daftar KAJJ yang berhenti di Stasiun Jatinegara pada Jumat dan HUT TNI

    Daftar KAJJ yang berhenti di Stasiun Jatinegara pada Jumat dan HUT TNI

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta memberlakukan Berhenti Luar Biasa (BLB) perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) di Stasiun Jatinegara saat kegiatan perayaan HUT ke-80 TNI pada Jumat dan Minggu, 5 Oktober 2025.

    “Penyesuaian pola operasi berupa BLB ini ditetapkan untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi kepadatan penumpang dan lalu lintas di sekitar Stasiun Gambir,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Jumat.

    Seperti diketahui, kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Jumat dan Minggu, 5 Oktober 2025.

    Oleh karena itu, sambung dia, dengan adanya pemberhentian luar biasa di Stasiun Jatinegara, maka penumpang memiliki alternatif yang lebih mudah untuk naik dan turun KA.

    KAJJ yang berhenti di Stasiun Jatinegara terdiri dari yang yang berangkat dan datang. Untuk KAJJ yang berangkat pada Jumat, yakni KA Argo Semeru (nomor 6), KA Purwojaya (50F), KA Parahyangan (132), KA Taksaka (46),KA Argo Bromo Anggrek (2), dan KA Argo Dwipangga (16).

    Lalu, KA Gunungjati (118), PLB Batavia (7006), KA Sembrani (40), KA Manahan (62), KA Cakrabuana (122),KA Purwojaya (58F),KA Taksaka (44), KA Brawijaya (38), dan KA Bima (8).

    Sementara KAJJ yang datang pada Jumat, yaitu KA Purwojaya (53F), KA Parahyangan Fakultatif (141F), KA Taksaka (43), KA Argo Lawu (13), dan KA Argo Bromo Anggrek (1).

    Selanjutnya, KAJJ yang berangkat pada 5 Oktober 2025, antara lain KA Argo Semeru (6), KA Purwojaya (50F), KA Purwojaya (58F), KA Purwojaya (54), KA Parahyangan (132), KA Taksaka (46), KA Taksaka (44),KA Taksaka (48) dan KA Argo Bromo Anggrek (2).

    Kemudian, KA Argo Bromo Anggrek (4), KA Argo Dwipangga (16), KA Gunungjati (118), KA Gunungjati (120), PLB Batavia (7006),KA Sembrani (40),KA Sembrani (42),KA Manahan (62), KA Manahan (64), KA Cakrabuana (122), KA Cakrabuana (124),KA Brawijaya (38), KA Bima (8), KA Gajayana (36), KA Pandalungan (32), KA Argo Lawu (14) dan KA Argo Anjasmoro (30F).

    Berikutnya, KAJJ yang datang pada 5 Oktober 2025, yaitu KA Purwojaya (53F),KA Parahyangan Fakultatif (141F), KA Taksaka (43), KA Argo Lawu (13), KA Argo Bromo Anggrek (1), KA Cakrabuana (123), dan KA Taksaka (47)

    KAI Daop 1 Jakarta mengimbau seluruh calon penumpang agar memperhatikan kembali jadwal keberangkatan KA serta menyesuaikan titik naik atau turun penumpang dengan adanya pemberlakuan BLB di Stasiun Jatinegara.

    “Kami harapkan pengguna jasa kereta api dapat memanfaatkan pemberhentian luar biasa di Stasiun Jatinegara agar perjalanan menuju atau dari Jakarta menjadi lebih lancar, khususnya di tengah adanya kegiatan besar perayaan HUT TNI ke-80,” imbau Ixfan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratusan pengusaha UMKM ikut sosialisasi kredit program perumahan

    Ratusan pengusaha UMKM ikut sosialisasi kredit program perumahan

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 500 pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 10 kecamatan di wilayah Jakarta Selatan dan pengusaha material serta penyedia jasa konstruksi mengikuti Sosialiasasi Kredit Program Perumahan.

    “Sosialisasi ini adalah untuk para pelaku usaha atau UMKM agar bisa mengajukan kredit perumahan dengan memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tomy Fudihartono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan kegiatan yang mengangkat tema “Membangun Hunian, Menggerakkan Usaha, Memajukan Indonesia” tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    “Selama ini, KUR itu hanya digunakan untuk permodalan, tetapi sekarang bisa menjadi sarana dan prasarana permodalan, seperti meningkatkan tempat usahanya dan lain-lain,” ujar Tomy.

    Menurut dia, terdapat empat bank pendukung dalam program kredit tersebut, yaitu Bank Mandiri, BTN, BNI dan BSI. Keempat bank itu mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat sekitar 1-5 persen terhadap kebijakan peningkatan KUR atau Kredit Program Perumahan (KPP) itu sendiri.

    Dia pun berharap program tersebut dapat membantu pelaku usaha di Jakarta Selatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana mereka sehingga hasil usahanya lebih baik lagi.

    “Contohnya, yang tadinya tempat masaknya terbatas, dengan adanya atau mengikuti KUR ini otomatis bisa lebih meningkat lagi,” tutur Tomy.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Sri Haryati mengungkapkan program KUR khusus sektor perumahan itu baru pertama kali diadakan.

    Dalam sosialisasi program tersebut, dia menuturkan jika ada peserta yang tertarik, maka akan dilakukan pendataan sehingga dapat mengambil kredit tersebut.

    “Jadi, bila bapak ibu para pelaku UMKM mau merenovasi rumah atau tempat usahanya, mau beli rumah lagi, itu bisa dengan kredit program perumahan ini dengan bunga 6 persen saja,” ungkap Sri.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI gelar pemutihan ijazah tahap 4 untuk 1.238 peserta didik

    Pemprov DKI gelar pemutihan ijazah tahap 4 untuk 1.238 peserta didik

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menggelar program pemutihan ijazah tahap ke-4 gelombang ke-2 kepada 1.238 peserta didik dari seluruh wilayah Jakarta dengan nilai total bantuan sebesar Rp4.130.546.250.

    “Harapan saya secara pribadi sebagai Gubernur Jakarta, mudah-mudahan bantuan pemutihan ijazah ini akan bermanfaat bagi saudara dan keluarga di masa depan, bukan hanya di hari ini, tetapi di masa depan,” kata Pramono saat membuka acara Penyerahan Bantuan Pemutihan Ijazah Tahap IV di SMP Strada Santo Fransiskus Xaverius, Jakarta Utara, Jumat.

    Meski mengaku sedang dalam kondisi kurang sehat, Pramono sengaja meluangkan waktunya untuk tetap menghadiri acara tersebut.

    Bagi dia, acara penyerahan bantuan pemutihan ijazah itu adalah momen yang sudah ditunggu-tunggu. Ia pun mengaku senang bertemu dengan para peserta didik dan mendengarkan cerita mereka.

    “Program ini adalah program yang memang benar-benar saya secara langsung memperhatikan. Walau hari ini saya terus terang demam, tetapi saya bela-belain untuk datang karena memang ini adalah program yang membuat saya menjadi lebih semangat,” ujar Pramono.

    Pada kesempatan yang sama, Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menjelaskan bantuan pemutihan ijazah pada hari ini disalurkan kepada 1.238 peserta didik dengan nilai bantuan mencapai Rp4.130.546.250.

    Dia merinci penerima bantuan itu terdiri dari 45 siswa SD, 266 siswa SMP, 147 siswa SMA, 759 siswa SMK, dan 21 siswa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

    Dengan demikian, sambung dia, program pemutihan ijazah telah terealisasi dari tahap satu hingga empat dengan total keseluruhan penerima 3.297 peserta didik dan jumlah bantuan sebesar Rp12.088.614.021.

    “Program ini terselenggara melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Baznas Bazis DKI Jakarta,” terang Nahdiana.

    Seperti diketahui, Pemprov DKI menargetkan sebanyak 6.654 ijazah diputihkan melalui program pemutihan ijazah pada 2025.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Progres MRT Fase 2A lampui setengah jalan

    Progres MRT Fase 2A lampui setengah jalan

    Pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta Fase 2A jalur utara-selatan mencapai lebih dari 50 persen di tiap paket pengerjaan. Proyek ini ditargetkan selesai pada 2029.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI tampung aspirasi pedagang soal Raperda KTR

    Pemprov DKI tampung aspirasi pedagang soal Raperda KTR

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Sub Kelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Rakyat Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Afifi mengatakan pihaknya masih terus menampung aspirasi pedagang kecil hingga pelaku UMKM terkait Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR).

    Menurut dia, sebelum disahkan dalam Rapat Paripurna, pihaknya masih bersikap dinamis terkait Raperda KTR agar tidak merugikan pedagang, sesuai dengan komitmen Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    “Setelah selesai pembahasan di Pansus (Panitia Khusus), akan kami sampaikan ke Pak Gubernur, dan kalau memungkinkan akan dirapimkan agar masukan semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait itu bisa kita serap,” ujar Afifi di Jakarta, Jumat.

    Pada prinsipnya, lanjut dia, draft raperda tersebut masih terbuka sehingga masih dapat menampung segala masukan dari masyarakat.

    Setelah itu, eksekutif kemudian memetakan seluruh masukan tersebut dan dirapatkan bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Pendapatan Daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya.

    Sebelumnya, terlihat sejumlah pedagang membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap finalisasi Raperda KTR di depan kantor DPRD DKI Jakarta .

    Spanduk itu di antaranya bertuliskan “DPRD DKI Jakarta Anak Tirikan Pedagang Kecil Ibu Kota, Perda KTR Nihil Keadilan, Suara Pedagang Diabaikan” dan “Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, Turut Berdukacita atas Matinya Hati Nurani dan Kepedulin DPRD DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan kepada Nasib Pedagang Kecil”.

    Aspirasi itu disampaikan oleh pedagang terkait hasil finalisasi Panitia Khusus Raperda KTR yang tetap meloloskan pasal-pasal larangan penjualan yang dinilai memberatkan mereka.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono gelar rapat khusus bahas pemotongan dana transfer ke Jakarta

    Pramono gelar rapat khusus bahas pemotongan dana transfer ke Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menggelar rapat khusus bersama jajaran untuk membahas pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta.

    “Kebetulan nanti jam 16.00 WIB rapat khusus mengenai ini. Saya ingin mendapatkan laporan terlebih dahulu dari Kepala BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) dan juga tentunya dari Sekda (Sekretaris Daerah) untuk bagaimana kita menghadapi ini,” ujar Pramono saat dijumpai di Jakarta Utara, Jumat.

    Dia mengaku sudah mendengar informasi dari Badan Anggaran DPR terkait pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke Jakarta.

    Untuk itu, dia beserta jajarannya segera memperhitungkan perencanaan anggaran Jakarta ke depannya.

    Namun meskipun pemerintah pusat memotong DBH untuk Jakarta, Pramono mengatakan pihaknya akan melakukan sejumlah terobosan agar pembangunan Jakarta tetap berlangsung tanpa terlalu bergantung pada anggaran.

    Salah satu terobosan itu, kata dia, yakni kebijakan terkait Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang berlarut-larut hingga 12 tahun, kini urusan birokrasi terkait kebijakan tersebut dapat diselesaikan maksimal dalam 15 hari.

    Dengan demikian, terobosan itu dapat menjadi peluang baru untuk memperkuat pendapatan daerah dan menarik para investor.

    “Menurut saya, ini akan menjadi penyemangat bagi para pengusaha yang ada di Jakarta untuk memanfaatkan fasilitas itu, dan sekarang betul-betul transparan, terbuka, 15 hari harus selesai,” ungkap Pramono.

    Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengungkapkan nilai APBD DKI 2026 berpotensi turun karena rencana pemangkasan dana transfer ke DKI Jakarta oleh pemerintah pusat.

    Padahal, DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

    Dari kebijakan itu, diproyeksikan penerimaan transfer dari pusat, seperti dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) mencapai Rp26 triliun.

    “DBH kita akan berubah sekitar Rp15 triliun, yang tersisa Rp11 triliun. Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan perubahannya, sementara kita sudah MoU KUA-PPAS, sudah (menyusun) RKA (rencana kerja anggaran),” tutur Khoirudin.

    DPRD dan Pemprov DKI telah merencanakan APBD DKI Jakarta pada 2026 sebesar Rp95,35 triliun. Angka ini naik 3,8 persen dibandingkan nilai APBD pada tahun anggaran 2025 yang hanya Rp91,86 triliun.

    Dengan adanya pemangkasan, maka dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta menjadi hanya Rp11 triliun, dan nilai APBD DKI 2026 berpotensi turun.

    “Karena kita sudah MoU dengan angka Rp95,3 triliun. Kalau kita melihat DBH hari ini, (APBD 2026) kita sekitar Rp78 triliun atau Rp79 triliun. Jadi, sangat jauh perubahannya,” jelas Khoirudin.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dana transfer dipangkas, Pramono pastikan program masyarakat aman

    Dana transfer dipangkas, Pramono pastikan program masyarakat aman

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan program-program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk masyarakat tetap berjalan meskipun dilakukan pemangkasan dana transfer oleh pemerintah pusat.

    Dia mengatakan program tersebut, di antaranya Kartu Jakarta Pinter (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan pemutihan ijazah.

    “Tentunya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk KJP, KJMU, Pemutihan Ijazah, program-program yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, tidak terganggu,” ujar Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Utara, Jumat.

    Dia menuturkan apabila nantinya dilakukan pemotongan dana bagi hasil (DBH) oleh pemerintah pusat, maka Pemprov DKI harus siap berinovasi untuk pembiayaan ke depannya.

    “Ya, intinya Jakarta dalam kondisi apapun, DBH dipotong tentunya kita harus siap,” kata Pramono.

    Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengungkapkan nilai APBD DKI 2026 berpotensi turun karena rencana pemangkasan dana transfer ke DKI Jakarta oleh pemerintah pusat.

    Padahal, DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

    Dari kebijakan itu, diproyeksikan penerimaan transfer dari pusat, seperti dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) mencapai Rp26 triliun.

    “DBH kita akan berubah sekitar Rp15 triliun, yang tersisa Rp11 triliun. Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan perubahannya, sementara kita sudah MoU KUA-PPAS, sudah (menyusun) RKA (rencana kerja anggaran),” tutur Khoirudin.

    DPRD dan Pemprov DKI telah merencanakan APBD DKI Jakarta pada 2026 sebesar Rp95,35 triliun. Angka ini naik 3,8 persen dibandingkan nilai APBD pada tahun anggaran 2025 yang hanya Rp91,86 triliun.

    Dengan adanya pemangkasan, maka dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta menjadi hanya Rp11 triliun, dan nilai APBD DKI 2026 berpotensi turun.

    “Karena kita sudah MoU dengan angka Rp95,3 triliun. Kalau kita melihat DBH hari ini, (APBD 2026) kita sekitar Rp78 triliun atau Rp79 triliun. Jadi, sangat jauh perubahannya,” jelas Khoirudin.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI Jakarta tutup 36 perlintasan liar hingga Oktober 2025 

    KAI Jakarta tutup 36 perlintasan liar hingga Oktober 2025 

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta menutup 36 perlintasan liar yang tersebar di berbagai lintas pelayanan sepanjang Januari hingga awal Oktober 2025 sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

    “Penutupan perlintasan liar ini merupakan upaya nyata KAI untuk mengurangi potensi terjadinya kecelakaan, baik yang melibatkan perjalanan kereta api maupun masyarakat pengguna jalan,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, keberadaan perlintasan liar sangat berbahaya karena tidak memiliki sistem pengamanan sesuai standar.

    Dia menuturkan penutupan perlintasan liar yang terakhir dilakukan, yaitu pada Kamis (2/10) di dua titik perlintasan Cicurug-Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, antara lain di KM 28+6/7 petak jalan Cicurug-Parungkuda dan KM 28+7/8 petak jalan Cicurug-Parungkuda.

    KAI Daop 1 Jakarta melarang pembangunan gedung, tembok, pagar, tanggul maupun bangunan lainnya, serta menanam jenis pohon yang tinggi atau menempatkan barang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.

    Larangan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 178.

    Kemudian pada Pasal 192, disebutkan bahwa setiap orang yang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, dan bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api, yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

    “Kami berharap dukungan masyarakat untuk tidak membuka atau melintas di jalur yang sudah ditutup demi keselamatan bersama,” ujar Ixfan.

    Selain melakukan penutupan perlintasan liar, KAI Daop 1 Jakarta juga menggelar sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya melintas sembarangan di jalur kereta api.

    KAI mengimbau agar masyarakat hanya melintas melalui perlintasan resmi yang dijaga atau dilengkapi dengan pintu perlintasan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI Jakarta raih nilai tertinggi IMDI 2025

    Pemprov DKI Jakarta raih nilai tertinggi IMDI 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih nilai tertinggi Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025 secara nasional yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, dengan skor 56,97.

    Posisi kedua ditempati oleh Bangka Belitung dengan skor 52,15 dan posisi ketiga diduduki Jawa Barat dengan skor 52,05.

    “Penghargaan ini adalah hasil kerja bersama seluruh pihak, baik pemerintah, pelaku industri, maupun masyarakat yang aktif memanfaatkan teknologi digital,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan Pemprov DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kualitas layanan serta pemanfaatan teknologi digital untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta.

    IMDI mengukur percepatan transformasi digital Indonesia dan kecakapan masyarakat dalam mengadopsi teknologi digital.

    Selain itu, indeks tersebut juga mengukur tingkat perkembangan masyarakat digital melalui empat pilar utama, yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, serta Pekerjaan.

    Survei dilakukan pada Juli-Agustus 2025 dengan melibatkan lebih dari 18 ribu responden individu dan 11 ribu responden industri, serta mengintegrasikan indikator Indeks Literasi Digital (ILD) untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang perkembangan masyarakat digital di Indonesia.

    Penghargaan tahun ini diserahkan secara langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid dalam acara Anugerah IMDI 2025 yang digelar di Ganara Art Space, FX Sudirman, Jakarta, pada Kamis (2/9).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terpopuler, hacker Bjorka ditangkap hingga jadwal MotoGP Indonesia

    Terpopuler, hacker Bjorka ditangkap hingga jadwal MotoGP Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan pada Jumat menarik untuk disimak, mulai dari penangkapan hacker “Bjorka” oleh Polda Metro Jaya terkait kasus peretasan data nasabah bank hingga jadwal lengkap MotoGP Indonesia yang dimulai Jumat.

    Berikut berita-berita unggulan yang dapat disimak:

    1.⁠ ⁠Polda Metro tangkap hacker “Bjorka” terkait kasus peretasan data nasabah bank

    Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus ilegal akses dan manipulasi data seolah-olah data otentik dengan modus mengunggah tampilan database nasabah sebuah bank. Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Kemenkes akan buat laporan rutin keracunan MBG seperti saat COVID-19

    Kementerian Kesehatan menyebutkan, pihaknya akan membuat laporan berkala terkait keracunan akibat Makan Bergizi Gratis (MBG), sama seperti pelaporan kasus saat pandemi COVID-19.

    Dia menjelaskan bahwa nantinya, data akan dikonsolidasikan antara Kementerian Kesehatan dan Badan Gizi Nasional (BGN). Budi menyebutkan bahwa akan ada data harian dan mingguan. Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠Mahkamah PPP tegaskan tak ada dualisme, Agus Suparmanto sah jadi ketua umum

    Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan tidak ada dualisme usai pelaksanaan Muktamar X yang diselenggarakan pada akhir September 2025 dan mengesahkan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP. Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠223 aktivis ditahan Israel di armada Sumud Flotilla

    Sebanyak 223 aktivis internasional yang berada di dalam konvoi bantuan menuju Gaza ditahan oleh pasukan Israel, menurut penyelenggara kegiatan pada Kamis.

    Global Sumud Flotilla melalui akun X, menyatakan bahwa 15 kapal telah dipastikan diserang oleh pasukan Israel sejak Rabu malam (1/10), sementara delapan kapal lainnya kemungkinan sedang diserang. Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠Berikut ini jadwal lengkap MotoGP Indonesia yang dimulai Jumat

    MotoGP Indonesia edisi keempat akan segera dimulai pada akhir pekan ini, tepatnya mulai Jumat (3/10) di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.