Xcloud.id

Category: Antaranews.com Nasional

  • Gulkarmat Jaktim bentuk manajemen keselamatan kebakaran gedung

    Gulkarmat Jaktim bentuk manajemen keselamatan kebakaran gedung

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) di Kantor Kecamatan Kramat Jati.

    “Dalam kegiatan ini, kita lakukan pembentukan MKKG, pembagian tugas, serta simulasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan,” kata Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur, Muchtar Zakaria saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Pembentukan MKKG bertujuan meminimalkan risiko kebakaran, memastikan keselamatan jiwa dan mengoptimalkan fungsi instalasi proteksi kebakaran di setiap gedung.

    Struktur MKKG di Kantor Kecamatan Kramat Jati terdiri atas Kepala MKKG, Regu Pemadaman, Regu Pemandu Evakuasi, Regu Komunikasi, Regu Pengamanan Barang Berharga/Dokumen, Regu P3K, Regu Keamanan dan Regu Teknisi.

    Muchtar menjelaskan, setiap gedung diharapkan memiliki tim tanggap darurat kebakaran maupun bencana lainnya.

    Petugas yang ditunjuk nantinya akan memiliki peran masing-masing, seperti tim pemadaman, tim evakuasi, tim P3K dan tim pengamanan dokumen.

    “Melalui adanya pembagian tugas yang jelas dan tindakan saat kondisi darurat yang tidak tumpang tindih diharapkan dapat meminimalisir adanya korban jiwa maupun luka,” katanya.

    Selain membentuk MKKG, Suku Dinas (Sudin) Gulkarmat Jakarta Timur juga terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan maupun penanggulangan dini kebakaran kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah setempat.

    “Sebanyak 30 Aparatur Sipil Negara (ASN) sektoral, ASN kecamatan, dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) kami berikan sosialisasi dan edukasi,” ujar Muchtar.

    Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pencegahan Sudin Gulkarmat Jakarta Timur (Jaktim) Edi Parwoko mengatakan, pembentukan MKKG juga disertai pembekalan materi teori dan praktik.

    Seperti pengenalan perilaku api, cara pencegahan kebakaran, praktik langsung memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) dan karung basah.

    “MKKG sangat berperan saat kebakaran agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan efektif,” kata Edi.

    Berdasarkan data Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, sekitar 922 kasus kebakaran terjadi di Jakarta sejak Januari 2025 hingga pertengahan Juli 2025.

    Jakarta Barat (Jakbar) menjadi wilayah dengan jumlah kebakaran tertinggi, mencapai 260 kasus. Lalu disusul oleh Jaktim sebanyak 242 kasus.

    Objek terbakar dengan intensitas paling tinggi yakni bangunan perumahan 345 kejadian, bangunan umum dan perdagangan 197 kejadian dan kendaraan 42 kejadian.

    Sebanyak 61 persen diduga karena masalah listrik, baik komponen listrik yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), pemasangan yang kurang memenuhi standar operasi maupun kelalaian masyarakat mengelola listrik pada saat di rumah dan kantor.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemangkasan TKD berpotensi lemahkan pelaksanaan otonomi daerah

    Pemangkasan TKD berpotensi lemahkan pelaksanaan otonomi daerah

    Jakarta (ANTARA) – Aktivis dari Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto berpendapat kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 berpotensi melemahkan pelaksanaan otonomi daerah.

    Menurut dia, komposisi ideal pembagian belanja negara antara pemerintah pusat dan daerah adalah 75 persen untuk pusat dan 25 persen untuk daerah, sebagaimana yang telah berjalan dalam tiga tahun terakhir.

    “Rasio 75:25 antara belanja pusat dan daerah terbukti logis, realistis dan berkeadilan. Ini merupakan bentuk keseimbangan fiskal antara efisiensi nasional dan kebutuhan fiskal daerah yang harus dijaga,” kata Sugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dikatakannya, berdasarkan data APBN 2023, belanja negara ditargetkan sebesar Rp3.041,7 triliun dengan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp811,7 triliun atau sekitar 26,58 persen dari total belanja negara.

    Angka tersebut menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah.

    Pada APBN 2024, belanja negara mencapai Rp3.325,1 triliun. Dari jumlah tersebut, TKDD dialokasikan sebesar Rp857,6 triliun atau 25,79 persen, sementara belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,5 triliun atau 74,21 persen.

    “Komposisi ini relatif seimbang dan konsisten dengan pola fiskal tahun sebelumnya,” ujarnya.

    Begitu pula pada APBN 2025, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat dan TKDD. Alokasi TKDD mencapai Rp919,9 triliun atau sekitar 25,40 persen, sedangkan belanja pemerintah pusat dialokasikan sebesar Rp2.701,4 triliun atau sekitar 74,59 persen.

    Namun, keseimbangan tersebut berubah drastis pada APBN 2026. Berdasarkan Undang-Undang APBN 2026 yang disahkan DPR pada 23 September 2025, alokasi TKD hanya sekitar Rp693 triliun atau 18,03 persen dari total belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun.

    Sebaliknya, belanja pemerintah pusat meningkat tajam menjadi Rp3.149,7 triliun atau 81,95 persen.

    “Artinya, terjadi penurunan alokasi dana transfer sebesar sekitar Rp267 triliun dari tahun sebelumnya. Ini pemangkasan hingga 29,34 persen yang jelas akan berdampak luas bagi daerah,” katanya.

    Sugiyanto menjelaskan, TKD bukanlah bentuk subsidi dari pemerintah pusat, melainkan perwujudan nyata dari keadilan fiskal dan desentralisasi sebagaimana diamanatkan UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

    Menurut dia, pemotongan dana transfer dalam jumlah besar akan menurunkan kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, membayar gaji pegawai serta membiayai infrastruktur dasar.

    Dia pun mengingatkan bahwa banyak daerah masih memiliki kapasitas fiskal rendah sehingga sangat bergantung pada dana transfer pusat.

    Kalau dana transfer dipangkas sedalam itu, daerah akan kesulitan menjaga keberlanjutan pelayanan publik. “Ini berisiko menambah ketimpangan fiskal antarwilayah dan bertentangan dengan semangat pemerataan pembangunan,” katanya.

    Sugiyanto menambahkan, pemerintah pusat memang membutuhkan anggaran besar untuk agenda prioritas nasional seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan dan program makan bergizi gratis, namun.kebijakan tersebut seharusnya tidak mengorbankan kemampuan fiskal daerah.

    “Menjaga komposisi 75 persen untuk pusat dan 25 persen untuk daerah adalah bentuk keadilan fiskal yang sehat. Kalau porsi untuk daerah turun hanya 18 persen, itu jelas tidak seimbang dan bisa melemahkan semangat otonomi daerah,” kata dia.

    Ia juga mendukung langkah sejumlah gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk mengajukan permintaan peninjauan ulang kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar alokasi TKD 2026 tidak dipangkas terlalu drastis.

    “Kami berharap pemerintah pusat mendengarkan aspirasi daerah. Jangan pangkas TKD karena menjaga rasio 75:25 berarti menjaga amanat konstitusi, memperkuat otonomi daerah, dan menjamin pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia,” kata Sugiyanto.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kerugian akibat kebakaran restoran di Mal Klender capai Rp50 juta

    Kerugian akibat kebakaran restoran di Mal Klender capai Rp50 juta

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur mengungkapkan, kerugian akibat kebakaran salah satu restoran Mal Ciplaz Klender, Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Duren Sawit, mencapai Rp50 juta.

    “Objek yang terbakar dapur restoran Solaria dengan luas area terbakar 50 meter persegi, penanggung jawab Ibu Erna Sari. Total kerugian sebesar Rp50 juta,” kata Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Abdul Wahid saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Kebakaran terjadi akibat korsleting listrik pada mesin pendingin (chiller). Informasi kebakaran disampaikan oleh salah satu warga sekitar melalui pusat panggilan (call center) Dinas Gulkarmat Jakarta pada pukul 08.20 WIB.

    Pihak Solaria dihubungi oleh pihak manajemen gedung, bahwa di Solaria terlihat asap di bagian belakang ruangan.

    Lalu, pihak manajemen ke lokasi dan mengoperasikan sistem penyiraman air (sprinkler) gedung yang berfungsi baik.

    Petugas Suku Dinas (Sudin) Gulkarmat Jakarta Timur langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) bersama satu unit pemadam kebakaran untuk pengerahan awal.

    “Kami terima kabar pukul 08.20 WIB, terus tiba di lokasi sekitar pukul 08.22 WIB. Awal pemadaman kami lakukan pukul 08.30 WIB,” ujar Abdul.

    Sebanyak tujuh unit mobil pemadam kebakaran dengan 35 personel Sudin Gulkarmat Jakarta Timur (Jaktim) dikerahkan untuk memadamkan kebakaran tersebut.

    “Salah satu unit yang di luncurkan adalah unit penyedot asap (smoke removal) untuk operasi ventilasi yang salah satu hasilnya adalah mengurangi atau mengusir asap di lokasi kejadian kebakaran,” katanya.

    Status kebakaran saat ini proses pendinginan, api berhasil dilokalisir pukul 08.40 WIB dan sudah masuk proses pendinginan pukul 08.43 WIB.

    Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut karena restoran masih tutup alias belum masuk jam operasional.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Restoran di Mal Ciplaz Klender terbakar

    Restoran di Mal Ciplaz Klender terbakar

    Jakarta (ANTARA) – Kebakaran terjadi di salah satu restoran di Mal Ciplaz Klender, Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Duren Sawit, Jakarta Timur, diduga akibat arus pendek listrik (korsleting) pada mesin pendingin (chiller).

    “Objek yang terbakar dapur restoran Solaria yang berada di Mal Ciplaz Klender, Jakarta Timur akibat korsleting mesin chiller yang berada di dapur,” kata Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Abdul Wahid saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Informasi kebakaran disampaikan oleh salah satu warga sekitar melalui pusat panggilan (call center) Dinas Gulkarmat Jakarta pada pukul 08.20 WIB.

    “Pihak Solaria dihubungi oleh pihak manajemen gedung bahwa di Solaria terlihat asap di bagian belakang ruangan, lalu manajemen ke lokasi, sprinkler gedung berfungsi baik namun asap terlihat sangat pekat lalu menghubungi damkar,” katanya.

    Sprinkler merupakan sistem penyiraman air otomatis yang terdiri dari jaringan perpipaan berisi air bertekanan dan bekerja dengan menyemprotkan air ketika terdeteksi suhu tinggi seperti saat kebakaran.

    Lalu, petugas Suku Dinas (Sudin) Gulkarmat Jakarta Timur langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) bersama satu unit pemadam kebakaran untuk pengerahan awal.

    “Kami terima kabar pukul 08.20 WIB, terus tiba di lokasi sekitar pukul 08.22 WIB. Awal pemadaman kami lakukan pukul 08.30 WIB,” ujar Abdul.

    Abdul menyebutkan, upaya pemadaman difokuskan agar api tak semakin merambat ke restoran lainnya, sekaligus meminimalkan kerugian. Sebanyak tujuh unit pemadam kebakaran dengan 35 personel dikerahkan untuk memadamkan api.

    “Status kebakaran saat ini proses pendinginan, api dilokalisir pukul 08.40 WIB, sudah proses pendinginan pukul 08.43 WIB,” katanya.

    Hingga saat ini, petugas masih melakukan pengamanan, menghitung total kerugian, dan berupaya mengurai asap akibat kebakaran tersebut.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • APPSI keberatan dengan pasal larangan berjualan rokok pada Raperda KTR

    APPSI keberatan dengan pasal larangan berjualan rokok pada Raperda KTR

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) keberatan dengan pasal pelarangan penjualan rokok pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

    Menurut Sekretaris Jenderal APPSI Mujiburohman, pemerintah seharusnya fokus pada pengaturan kawasan tanpa rokok, bukan pada pelarangan, misalnya, larangan berjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

    “Bagaimana mungkin aturan seperti itu diterapkan? Kami tidak setuju. Pemerintah seharusnya fokus pada pengaturan, bukan pelarangan,” kata Mujiburohman di Jakarta, Kamis.

    Ia menekankan, pemerintah seharusnya mengatur tempat merokok seadil mungkin.

    Sebab, jika menerapkan aturan pelarangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, Mujiburohman khawatir hal ini dapat mempengaruhi pendapatan para pedagang.

    “Ini menyangkut penghidupan pedagang dan keluarganya,” kata Mujiburohman.

    Untuk itu, ia meminta perlindungan kepada pemerintah agar aturan tersebut tak mengancam nasib para pedagang kecil, penjual keliling dan warung-warung.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak memastikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) KTR tak akan bebani pedagang.

    Johnny menyatakan bahwa saat ini proses pembahasan Raperda KTR memang telah selesai di Pansus KTR namun masih bergulir di Bapemperda.

    “Kami memahami kondisi ekonomi saat ini berat buat teman-teman di lapangan. Kami berupaya mencari jalan tengah yang win-win solution,” kata Jhonny.

    Dalam hal ini, Johnny menegaskan bahwa Bapemperda menjunjung tinggi partisipasi publik yang inklusif, adil dan berimbang. Karena itu, aspirasi dari pedagang akan diserap sebaik-baiknya dalam rancangan peraturan tersebut.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hewan penular rabies divaksinasi rabies di Kramat Jati

    Hewan penular rabies divaksinasi rabies di Kramat Jati

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Pelaksana Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, melakukan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan warga di wilayah tersebut.

    “Layanan ini dilakukan dengan sistem jemput bola untuk memudahkan masyarakat memperoleh layanan vaksinasi rabies bagi hewan penular rabies (HPR) peliharaan secara gratis,” kata Kepala Satuan Pelaksana (Satpel) KPKP Kecamatan Kramat Jati, Norman saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Sebanyak 37 HPR mendapatkan layanan vaksinasi rabies gratis di aula Kantor Sekretariat RW 04, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati.

    “Total ada 37 HPR yang divaksin, seluruhnya adalah kucing milik warga RW 04, Kelurahan Balekambang,” ujar Norman.

    Norman menjelaskan, layanan vaksinasi ini bertujuan menekan penyebaran penyakit rabies, terutama pada kucing yang banyak dipelihara masyarakat.

    Layanan vaksinasi ini gratis untuk warga Jakarta. “Kami mengimbau warga yang belum mengetahui jadwal vaksinasi dapat memantau melalui akun Instagram @sudinkpkp.jaktim, khusus bagi warga yang ber-KTP DKI dan sesuai domisilinya,” katanya.

    Layanan jemput bola vaksinasi rabies ini melibatkan empat petugas kesehatan hewan, dibantu unsur kelurahan, kecamatan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), RT, RW, Bhabinkamtibmas serta kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

    Kegiatan vaksinasi rabies gratis yang diselenggarakan Satpel KPKP Kecamatan Kramat Jati ini mendapat sambutan positif dari warga.

    “Kami berharap kegiatan seperti ini bisa dilakukan secara rutin dengan lokasi yang berpindah-pindah agar semakin banyak hewan peliharaan yang terjangkau vaksin rabies,” kata Lurah Balekambang, Herman Triono.

    Sebelumnya, Suku Dinas (Sudin) KPKP Jakarta Timur menggencarkan layanan jemput bola vaksinasi rabies gratis bagi HPR peliharaan warga.

    “Layanan vaksinasi lebih banyak dilakukan dengan sistem jemput bola, secara gratis bagi warga yang punya peliharaan hewan penular rabies di Jakarta Timur,” kata Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Timur, Taufik Yulianto saat dihubungi di Jakarta, Rabu (8/10).

    Taufik menyebutkan, vaksinasi itu sangat penting untuk mencegah penyakit rabies yang dapat menjangkiti hewan maupun manusia.

    Karena itu, dia mengajak seluruh warga pemilik HPR agar membawa hewan peliharaan mereka ke lokasi layanan vaksinasi dengan sistem jemput bola yang diadakan secara berkala, khususnya di lingkungan permukiman.

    Sudin KPKP Jakarta Timur (Jaktim) menargetkan vaksinasi rabies terhadap 13.112 ekor HPR sepanjang 2025.

    Sepanjang 2024, Sudin KPKP Jaktim telah memberikan layanan vaksinasi rabies terhadap 14.645 ekor HPR yang merupakan hewan peliharaan warga.

    Sebanyak 14.645 ekor hewan yang divaksin itu terdiri dari 2.363 ekor anjing, 12.126 ekor kucing, 104 ekor kera dan 52 ekor musang.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi masih selidiki penyebab ledakan di Tangerang Selatan

    Polisi masih selidiki penyebab ledakan di Tangerang Selatan

    Jakarta (ANTARA) – Polres Tangerang Selatan masih menyelidiki penyebab ledakan yang terjadi di Tangerang Selatan, tepatnya di Gedung Nucleus Farma di Jalan Jombang Raya Nomor 18 B, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan, Pondok Aren, pada Rabu (8/10) malam.

    “Awalnya Polsek Pondok Aren mendapatkan laporan dari masyarakat adanya kejadian dugaan ledakan ini pada pukul 20.30 WIB,” kata Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Victor DH Inkiriwang dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Setelah mendapatkan laporan tersebut, Victor pihaknya langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan pengamanan.

    “Mengamankan sekitar TKP untuk memastikan bahwa di sekitaran TKP steril, kemudian melakukan pengamanan bahwa masyarakat juga dipastikan aman,” katanya.

    Victor juga telah berkoordinasi dengan Tim Penjinak Bom (Jibom) Gegana Brimob Polda Metro Jaya untuk memeriksa dan melakukan sterilisasi sekitar TKP.

    “Kemudian hasilnya setelah dilakukan pemeriksaan dan sterilisasi terhadap tempat kejadian perkara ini, tidak ditemukan adanya bom atau residu bahan peledak di tempat kejadian perkara,” katanya.

    Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Victor D.H Inkiriwang saat memeriksa TKP ledakan di Gedung Nucleus Farma di Jalan Jombang Raya No. 18B, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan, Pondok Aren, pada Rabu (8/10/2025). (ANTARA/HO-Humas Polres Tangerang Selatan)

    Untuk penyebab terjadinya ledakan, pihaknya juga akan melakukan penyelidikan dan pendalaman bersama ahli dari Puslabfor Bareskrim Polri.

    “Kami juga perlu terangkan bahwa dari kejadian ini tidak ditemukan adanya korban meninggal dunia dan juga tidak ditemukan adanya korban luka-luka,” katanya.

    Victor menyampaikan sampai saat ini sudah ada sekitar sembilan orang saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan secara intensif di Polres Pondok Aren maupun di Polres Tangerang Selatan (Tangsel).

    “Tentunya kami akan menangani ini secara profesional. Kemudian kami akan melakukan penyelidikan supaya dapat menyimpulkan apa yang menjadi penyebab ledakan ini,” kata Victor.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pansus nilai masukan Koalisi Jakarta Sehat dapat sukseskan KTR di DKI

    Pansus nilai masukan Koalisi Jakarta Sehat dapat sukseskan KTR di DKI

    Jakarta (ANTARA) – Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD DKI Jakarta menilai masukan dari Koalisi Jakarta Sehat yang beberapa waktu lalu menyuarakan aspirasi bisa menjadi dasar untuk semakin menyukseskan peraturan tersebut.

    Masukannya terkait hal-hal teknis seperti tidak adanya ruang merokok serta beberapa masukan lainnya.

    “Ini bisa menjadi dasar yang kuat untuk menyukseskan dan menjalankan Perda KTR,” ujar Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) KTR DPRD DKI Jakarta, Farah Savira Farah di Jakarta, Kamis.

    Sebelumnya, pada Senin (6/10), Koalisi Jakarta Sehat mendesak Pansus DPRD DKI Jakarta untuk mempertahankan seluruh ketentuan, isi dan pasal-pasal yang telah ditetapkan di dalam Raperda KTR yang merupakan rangkuman dan praktik terbaik dari KTR.

    Termasuk mempertahankan tiga butir kebijakan yang merupakan inti dari KTR, yaitu larangan merokok dan tidak ada ruang khusus merokok. Kegiatan merokok dilakukan di luar gedung, tidak dekat dengan pintu keluar-masuk dan di udara terbuka.

    Menanggapi hal tersebut Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburohman menyampaikan keberatan atas rencana perluasan KTR yang mencakup pasar tradisional.

    “Dari sisi pedagang, anggota kami keberatan jika pasar tradisional dimasukkan dalam perluasan KTR. Ini jelas akan mengurangi pendapatan pedagang,” kata Mujiburohman.

    Ia juga mengeluhkan sampai saat ini pihaknya belum diundang untuk berdiskusi dan dimintai masukan oleh anggota legislatif dan eksekutif.

    APPSI juga menyoroti pasal penerapan zonasi pelarangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

    Menurut Mujiburohman, aturan tersebut berpotensi mengancam mata pencaharian 12 juta pedagang yang tersebar di 38 provinsi.

    Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu berpikir komprehensif dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang dan membuka lapangan kerja, bukan justru mematikan mata pencaharian.

    “Tolong lindungi pedagang kecil, penjual keliling, dan warung-warung. Raperda KTR jangan mempersulit aturan berjualan karena ini berdampak langsung pada omzet,” kata Mujiburohman.

    Meski demikian, APPSI menegaskan komitmennya untuk tidak menjual rokok kepada anak di bawah umur.

    Mujiburohman berharap pemerintah lebih fokus pada edukasi dan kampanye positif kepada anak usia sekolah. “Mari bersama-sama kita tingkatkan edukasi, bukan fokus pada pelarangan penjualan produk legal yang bercukai,” katanya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Biaya perpanjangan masa berlaku SIM di Gerai SIM Keliling

    Biaya perpanjangan masa berlaku SIM di Gerai SIM Keliling

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka lokasi layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling bagi masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku syarat legal berkendara tersebut di Jakarta pada Kamis.

    Melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, diinformasikan layanan ini buka pukul 08.00-14.00 WIB.

    Jaktim : Lobby depan Mall Grand Cakung

    Jakut : Lobby Utama LTC Glodok

    Jaksel : Area parkir samping Universitas Trilogi

    Jakbar : Lobby Selatan Mall Ciputra

    Jakpus : Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

    Adapun dokumen yang harus dibawa ke SIM Keliling antara lain KTP dan SIM asli beserta fotokopi, formulir permohonan dan mengikuti tes kesehatan di lokasi gerai.

    Layanan ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Bagi pemegang SIM yang masa berlakunya habis harus mengajukan permohonan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

    Untuk biaya perpanjangan, sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A dan Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Setelah Kemenkeu, DKI tunggu restu Kemendagri soal Jakarta Fund

    Setelah Kemenkeu, DKI tunggu restu Kemendagri soal Jakarta Fund

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan pihaknya masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dapat menjalankan Jakarta Collaboration Fund.

    Pramono menjelaskan, Jakarta Fund disiapkan guna menambah sumber pendapatan daerah setelah Dana Bagi Hasil (DBH) DKI Jakarta dari pemerintah pusat dipangkas hingga Rp15 triliun.

    “Untuk itu kami memerlukan persetujuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kemendagri,” jelas Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Sebelumnya pada saat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi Balai Kota pada Selasa (7/10), ia telah menyatakan dukungannya terhadap Jakarta Fund.

    Menurut Pramono, Jakarta Collaboration Fund tidak hanya diperuntukkan bagi investasi di ibu kota, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk daerah lain.

    Pramono menekankan, pemangkasan DBH harus dijadikan momentum untuk mencari sumber pembiayaan kreatif atau Alternative financing.

    Selain Jakarta Fund, Pemprov juga menyiapkan skema lain seperti Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SP3L).

    “Alternative financing itu akan menjadi salah satu kata kunci untuk membangun Jakarta. Banyak instrumen yang selama ini belum terkelola secara baik akan kita gunakan,” ujarnya.

    Meski APBD Jakarta menurun, Pramono menegaskan program prioritas masyarakat seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan program pemutihan ijazah tidak akan dipangkas meski ruang fiskal semakin terbatas.

    Sebelumnya, Jakarta Collaboration Fund merupakan program yang direncanakan oleh pasangan Pramo Anung-Rano Karno sejak kampanye Pilkada Jakarta 2024.

    Pramono menjelaskan Jakarta Collaboration Fund adalah gagasan atau inisiatif pembiayaan inovatif yang dirancang oleh Pemprov DKI Jakarta agar kota bisa mengurangi ketergantungan pada sumber dana tradisional (pajak, retribusi, dividen, dana transfer pusat) untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

    Itu artinya, berbagai pihak bisa turut serta mendanai pembangunan Jakarta. Pendekatan ini juga membuka ruang kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam pembiayaan proyek strategis di ibu kota.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.