Xcloud.id

Category: Antaranews.com Nasional

  • Pemkot Jakut gelar sosialisasi Kredit Program Perumahan

    Pemkot Jakut gelar sosialisasi Kredit Program Perumahan

    Jakarta (ANTARA) –

    Pemerintah Kota Jakarta Utara menggelar sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerah itu dapat memiliki hunian layak dan terjangkau.

    “Program kredit ini diharapkan bisa menjadi solusi nyata agar masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja informal hingga keluarga muda dapat memiliki hunian layak dengan mudah dan terjangkau,’ kata Sekretaris Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan saat membuka sosialisasi agenda itu, di Jakarta, Kamis.

    Pemkot ingin program ini tepat sasaran, bermanfaat dan mampu menjawab kebutuhan warga.

    “Kredit perumahan ini bukan hanya untuk membangun atau merenovasi rumah, tetapi juga menggerakkan UMKM serta membuka lapangan kerja lokal,” kata dia.

    Ia mengakui Jakarta Utara memiliki tantangan besar di bidang perumahan, mulai dari keterbatasan lahan, permukiman padat, hingga wilayah yang rawan banjir dan rob.

    “Kami ingin program ini tepat sasaran dan menjawab kebutuhan warga,” kata dia.

    Kegiatan sosialisasi ini juga diisi dengan paparan teknis mengenai skema pembiayaan, diskusi bersama pelaku usaha, hingga rencana tindak lanjut agar program benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta Utara.

    Sementara itu, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Hartati menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki dampak besar bagi perekonomian nasional.

    Melalui KPP ini, katanya, pemerintah ingin memperkuat akses pembiayaan, mendukung UMKM sektor perumahan, serta mendorong terciptanya hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

    Ia menambahkan rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi juga sumber harapan dan kebahagiaan keluarga dan dengan program ini.

    “Kami ingin memastikan semakin banyak warga Jakarta Utara bisa mewujudkan impian punya rumah sendiri,” kata dia.

    Sebelumnya, Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kriteria Penerima dan Ekosistem Kredit Program Perumahan, pelaksanaan KPP bertujuan untuk mendukung UMKM berupa pengembang, kontraktor dan pedagang bahan bangunan dalam rangka penyediaan rumah.

    KUR Perumahan dibagi untuk dua penerima manfaat, yang dilihat dari sisi penyediaan (supply) dan permintaan (demand).

    Sisi supply meliputi mereka yang berada di bidang usaha pengembang (developer), kontraktor, serta pengusaha material bangunan.

    KPP sisi penyediaan rumah diberikan kepada Penerima Kredit Program Perumahan dengan jumlah plafon pinjaman di atas Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar.

    Kredit ini dapat dilakukan penarikan pinjaman secara sekaligus, bertahap atau bergulir (revolving) sesuai kesepakatan.

    Sementara, sisi permintaan adalah UMKM, yang kreditnya digunakan untuk mendukung usahanya seperti untuk membeli rumah, untuk menyewa gudang dan sebagainya.

    Jumlah plafon pinjaman untuk sisi permintaan di atas Rp10 juta sampai dengan Rp500 juta.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini model penyamaran penjual narkoba di Jaksel

    Ini model penyamaran penjual narkoba di Jaksel

    Jakarta (ANTARA) – Modus peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) di Jakarta Selatan (Jaksel) antara lain disamarkan dengan menjual kopi dan kosmetik untuk mengelabui warga sekitar.

    “Jadi, dari dua titik ini dari tempat warung kopi (warkop) kontainer, kita temukan ada beberapa jenis narkoba,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    Murodih mengatakan dalam warkop itu ditemukan tujuh butir psikotropika jenis sabu-sabu dengan berat satu miligram (mg), tujuh butir sabu-sabu dua mg dan satu telepon seluler.

    Kemudian, pihaknya juga menemukan peredaran narkoba di toko kosmetik dengan menyamarkan 12 butir obat-obatan yang dibungkus plastik bening.

    “Sehingga kita tangkap termasuk dua penjaga toko,” ucapnya.

    Dalam peredarannya, narkoba tersebut diperjualbelikan dengan harga Rp15 ribu hingga Rp30 ribu per butirnya.

    Sebelumnya, polisi menangkap dua pelaku berinisial A dan AA terduga pengedar narkoba di Jagakarsa dan Pasar Minggu Jakarta Selatan.

    Keduanya ditangkap pada Kamis (18/9) yang berawal dari pengaduan masyarakat pada hari itu juga.

    BNN RI mencatat Jakarta menjadi titik episentrum peredaran gelap narkoba dengan tingkat prevalensi penyalahguna mencapai 3,3 persen atau setara dengan 132 ribu jiwa hingga awal 2025.

    Berdasarkan data dan pemetaan yang dilakukan, terdapat 112 kawasan rawan narkoba di Provinsi DKI Jakarta.

    Sebagai bentuk penanganan, BNN Provinsi menyampaikan saat ini terdapat empat klinik yang diketahui telah memberikan layanan rehabilitasi kepada 1.150 penyalahguna di DKI Jakarta.

    Kemiskinan dimanfaatkan oleh para bandar untuk membentuk patron-patron sosial baru.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi bekuk dua pengedar narkoba di Jaksel

    Polisi bekuk dua pengedar narkoba di Jaksel

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian membekuk dua pria terduga pengedar narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) berinisial AA dan A di Jagakarsa dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Jaksel).

    “Dari hasil penyidikan, ada dua tempat ditemukan dan barang itu disalahgunakan dalam artian menjual psikotropika tanpa izin,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    Murodih mengatakan penangkapan itu terjadi pada Kamis (18/9), setelah adanya pengaduan masyarakat pada hari itu juga.

    Kemudian, dari informasi masyarakat pula target pembeli narkoba tersebut yakni anak sekolah hingga orang dewasa.

    Saat polisi mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), pihaknya mendapatkan sejumlah barang bukti, namun tidak melihat adanya kegiatan jual beli barang haram tersebut.

    “Memang informasi dari masyarakat itu diperjualbelikan. Namun pada saat kita datang ke TKP, di sana tidak kita temukan jual beli. Namun ada barang yang kita dapatkan,” ucapnya.

    Nantinya, polisi akan terus mengembangkan kasus tersebut hingga diharapkan bukti terkumpul untuk menjadikan pelaku berstatus tersangka.

    Sementara, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Prasetyo Noegroho mengatakan pihaknya rutin menggencarkan sosialisasi pencegahan penggunaan narkoba.

    “Kami terus menggencarkan sosialisasi bahaya terkait narkoba, salah satunya di Kampung Tangguh, Pondok Labu, Cilandak,” ucap Prasetyo.

    Dikatakan sosialisasi itu ditujukan kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Kesehatan (Stikes Fatmawati), Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan.

    BNN RI mencatat Jakarta menjadi titik episentrum peredaran gelap narkoba dengan tingkat prevalensi penyalahguna mencapai 3,3 persen atau setara dengan 132 ribu jiwa hingga awal 2025.

    Berdasarkan data dan pemetaan yang dilakukan, terdapat 112 kawasan rawan narkoba di Provinsi DKI Jakarta.

    Sebagai bentuk penanganan, BNN Provinsi menyampaikan saat ini terdapat empat klinik yang diketahui telah memberikan layanan rehabilitasi kepada 1.150 penyalahguna di DKI Jakarta.

    Kemiskinan dimanfaatkan oleh para bandar untuk membentuk patron-patron sosial baru.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi ringkus dua pemuda pengendali situs judol di Jakbar

    Polisi ringkus dua pemuda pengendali situs judol di Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Barat berhasil meringkus dua orang pemuda berinisial NA (27) dan Rl (25), terduga pengendali dan pengelola situs judi daring (online/judol) di Rawa Lele, Pegadungan, Kalideres.

    “Ditangkap pada Rabu (17/9) malam ketika kedua tersangka tengah mengoperasikan situs judol di sebuah rumah toko (ruko) yang mereka sewa,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.

    Dijelaskan, dalam penangkapan itu, petugas menyita sejumlah barang bukti yakni tiga unit monitor, tiga unit CPU, tiga unit keyboard, tiga unit mouse, empat unit telepon genggam, dua lembar kartu ATM Bank BNI, dua lembar kartu ATM BCA, satu lembar kartu ATM BRI.

    Twedi menyebut, kedua pelaku menjalankan bisnis ilegal ini dengan cara menyebarkan pesan spam berisi promosi situs judi ke berbagai nomor acak melalui aplikasi Telegram.

    “Situs-situs itu antara lain Harta77, Mwin, Jiwa4D, Gudang Toto, Mega88, hingga Ares77,” kata Twedi.

    Dalam praktiknya, NA bertindak sebagai pemilik situs sekaligus penerima aliran dana, sementara RL berperan sebagai operator dan administrator.

    “Keuntungan dari judi ‘online’ ini dibagi rata. Selama tiga bulan beroperasi, para pelaku mengaku sudah mengantongi sekitar Rp100 juta, dengan rata-rata pemasukan Rp1,5 juta per hari,” kata Twedi.

    Uang hasil judi tersebut ditampung melalui rekening bank, lalu dialihkan ke aplikasi dompet digital.

    “Mereka melakukannya atas dasar keinginan pribadi dan ekonomi, tanpa ada jaringan lain yang membantu,” katanya menambahkan.

    Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan Sipayung menambahkan, kasus ini terbongkar melalui patroli siber.

    “Jadi, kami mengecek dari TKP di Rawa Lele atau di Kalideres, mereka memiliki server sendiri,” katanya.

    Keuntungan yang didapat dari bisnis gelap itu pun dibagi dua oleh para tersangka.

    Atas perbuatannya, keduanya pelaku disangkakan dengan Pasal 303 KUHP tentang perjudian, serta Pasal 45 Ayat 1 juncto Pasal 27 Ayat 2 UU ITE, dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pulau Seribu optimalkan zakat ASN untuk bantu warga miskin

    Pulau Seribu optimalkan zakat ASN untuk bantu warga miskin

    Jakarta (ANTARA) –

    Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak dan sedekah (ZIS) dari aparatur sipil negara (ASN) untuk membantu warga miskin di daerah tersebut.

    “Pengumpulan ZIS ini berdampak baik untuk keberkahan kita semua, sehingga bisa dirasakan pihak lain yang membutuhkan,” kata Wakil Bupati Kepulauan Seribu Aceng Zaini di Jakarta, Kamis.

    Ia menilai zakat itu merupakan pembersih harta dan hati yang telah diperoleh dari pemasukan tiap bulan.

    “Mari kita tuntaskan pengumpulan ZIS ini untuk membantu pihak lain,” tambahnya.

    Sementara itu, Koordinator Baznas Bazis Kepulauan Seribu, Lukman Hakim mengutarakan, pendapatan zakat dari seluruh ASN Kabupaten Kepulauan Seribu pada September 2025 sudah terkumpul 65 persen.

    “Kami berharap pengumpulan ini bisa mencapai seratus persen dengan dukungan seluruh ASN Kabupaten Kepulauan Seribu,” kata dia.

    Ia mengatakan pada tahun ini target pengumpulan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar Rp5,5 miliar.

    Sementara, pada 2024 capaian pengumpulan zakat, infak, dan sedekah mencapai Rp3,5 miliar dari target Rp5,5 miliar.

    Ia mengakui kendala yang dialami dalam pengumpulan zakat adalah keengganan oknum pengusaha biro perjalanan wisata maupun pengusaha lainnya yang masih enggan dalam menunaikan zakat maupun infak dan sedekah.

    “Untuk capaian zakat di tahun ini akan dirilis di akhir tahun nanti oleh Baznas Bazis DKI Jakarta,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI diminta gelar pelatihan sanitasi dapur untuk keamanan MBG

    Pemprov DKI diminta gelar pelatihan sanitasi dapur untuk keamanan MBG

    Jakarta (ANTARA) – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menggelar pelatihan sanitasi dapur untuk keamanan penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kami mendesak perlu ada pelatihan, standar dan jaminan baik dari higienis sanitasi sarana prasarana dapur,” kata Ketua YLKI Niti Emiliana di Jakarta, Kamis.

    Niti mengatakan YLKI mendorong perombakan sistem secara menyeluruh dari hulu hingga hilir (safe from fram to table) demi memastikan keamanan pangan.

    Kemudian, dia juga mendesak adanya audit standar dapur dan standar makanan MBG, sehingga dipastikan aman dan terjamin saat dikonsumsi oleh penerima.

    “Pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab terhadap setiap kasus atau kerugian yang dialami oleh penerima manfaat,” ucapnya.

    Terlebih, dia juga menyarankan agar untuk dilakukan penghentian sementara program MBG untuk menjamin evaluasi perbaikan secara sempurna dan menyeluruh.

    Menurut dia, jika tidak dilakukan evaluasi perbaikan secara serius dan komprehensif maka, MBG akan menjadi bom waktu bagi penerima manfaat lainnya dalam peningkatan angka pada kasus dugaan keracunan.

    “Konsumen penerima manfaat MBG berhak mendapat keamanan, kenyamanan dan keselamatan,” ucapnya.

    Diharapkan Badan Gizi Nasional (BGN) maupun pemerintah mampu menangani berbagai macam polemik untuk membuktikan indikator kesiapan pelaksanaan MBG.

    Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat beberapa kali kejadian dugaan keracunan akibat konsumsi menu program MBG di Jakarta.

    Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap dan mendoakan agar kasus keracunan MBG tak terjadi kembali ke depannya.

    Rincian kejadian dugaan keracunan tersebut antara lain kasus pertama terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran Kalibata, Jakarta Selatan, pada 29 Agustus 2025.

    Tiga orang dilaporkan mengalami gejala ringan. Dari hasil uji laboratorium, makanan MBG positif mengandung mikrobiologi.

    Lalu, kasus kedua tercatat di SPPG Khusus Koja, Jakarta Utara, pada 8 September 2025. Sebanyak 14 orang terdampak, namun hingga kini belum ada hasil uji laboratorium yang memastikan penyebab keracunan.

    Terbarunya, tujuh siswa SMAN 15 Jakarta mengalami mual setelah menyantap MBG pada Selasa (23/9). Tiga di antaranya sempat dibawa ke rumah sakit.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tujuh siswa yang mual usai menyantap MBG sudah pulang dari rumah sakit

    Tujuh siswa yang mual usai menyantap MBG sudah pulang dari rumah sakit

    Jakarta (ANTARA) – Tujuh siswa SMAN 15, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang mengalami mual usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (23/9), sudah pulang dari rumah sakit dan beraktivitas kembali seperti biasa.

    “Benar kemarin itu kami mendapatkan informasi ada tujuh pelajar yang diduga keracunan dan kami langsung mengarahkan untuk membawanya ke RSUD Tanjung Priok untuk mendapatkan pengobatan,” kata Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Jakarta Utara, Muhammad Andri di Jakarta, Kamis.

    Pemkot Jakut pun langsung melakukan penanganan, sementara untuk hasil pemeriksaan dari ketujuh anak tersebut diserahkan ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti.

    Dari informasi yang diterima dari sekolah, dari 641 porsi makanan yang disediakan SPPG di kawasan Sunter, hanya tujuh siswa mengalami mual usai menyantap makanan tersebut.

    “Kami hanya fokus melakukan penanganan dan anak-anak tersebut saat ini sudah pulang ke rumah. Terkait hasil pemeriksaan itu nanti ke Badan Gizi Nasional (BGN) saja,” kata dia.

    Sebelumnya Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan ada tujuh siswa yang terdampak usai menyantap makanan MBG di SMAN 15 Sunter Tanjung Priok.

    Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11.00 WIB ketika ketujuh siswa tersebut mendapat MBG dengan menu mie ayam suwir.

    Ketika kejadian, SMAN 15 mendapat 641 porsi MBG dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Sunter. Pada hari itu, SPPG tersebut mempersiapkan 3.499 menu MBG untuk beberapa sekolah.

    Namun, selang dua jam ketika tujuh siswa SMAN 15 makan MBG tersebut, mereka mengeluhkan mual.

    “Jam 11.00 WIB makanan itu dimakan, selang dua jam SPPG diberi kabar ada yang sakit mual-mual tapi enggak ada yang sampai muntah katanya ada tiga orang,” katanya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tiga anak yang alami gejala usai santap MBG di Jaksel membaik

    Tiga anak yang alami gejala usai santap MBG di Jaksel membaik

    Jakarta (ANTARA) – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tiga anak yang mengalami gejala ringan usai menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran, Kalibata, pada Jumat (29/8), dipastikan membaik.

    “Pada saat kejadian, ketiga anak tersebut langsung kami bawa ke Puskesmas terdekat,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Nanik mengatakan kejadian tersebut terjadi pada Jumat (29/8) lalu dan langsung ditangani oleh pihak puskesmas dan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

    Dalam waktu dua jam, petugas kesehatan mampu menangani gejala yang dialami ketiga anak tersebut.

    “Mereka dirawat di puskesmas saat itu dan selama dua jam perawatan kondisi mereka sudah kembali membaik,” ucapnya.

    Terkait penjelasan gejala ringan yang dialami, pihaknya menyerahkan keterangan tersebut kepada Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Selatan.

    “Penyelidikan atau analisa lab itu hasilnya 14 hari, mohon bisa ke Dinkes Jaksel,” ucapnya.

    Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat beberapa kali kejadian dugaan keracunan akibat konsumsi menu program MBG di Jakarta.

    Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap dan mendoakan agar kasus keracunan MBG tak terjadi kembali ke depannya.

    Rincian kejadian dugaan keracunan tersebut antara lain kasus pertama terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran Kalibata, Jakarta Selatan, pada 29 Agustus 2025.

    Tiga orang dilaporkan mengalami gejala ringan. Dari hasil uji laboratorium, makanan MBG positif mengandung mikrobiologi.

    Lalu, kasus kedua tercatat di SPPG Khusus Koja, Jakarta Utara, pada 8 September 2025. Sebanyak 14 orang terdampak, namun hingga kini belum ada hasil uji laboratorium yang memastikan penyebab keracunan.

    Terbarunya, tujuh siswa SMAN 15 Jakarta mengalami mual setelah menyantap MBG pada Selasa (23/9). Tiga di antaranya sempat dibawa ke rumah sakit.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Keluarga korban tabrak lari adukan kinerja JPU ke Aswas Kejati DKI

    Keluarga korban tabrak lari adukan kinerja JPU ke Aswas Kejati DKI

    Jakarta (ANTARA) – Keluarga korban tabrak lari berinisial S (82) akan mengadukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Asisten Pengawasan (Aswas) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta karena dinilai memberikan tuntutan ringan kepada terdakwa Ivon Setia Anggara (65) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.

    Tak hanya itu, keluarga korban juga akan mengadukan JPU ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung.

    “Kami menilai tuntutan satu tahun enam bulan yang diajukan JPU tidak sejalan dengan fakta persidangan maupun rasa keadilan,” kata kuasa hukum keluarga korban tabrak lari, Madsanih Manong di Jakarta, Kamis.

    Ia menilai sejak awal proses hukum terhadap perkara ini sudah mengecewakan keluarga korban. Mulai, dari tahap penyidikan polisi yang hanya memberikan status tahanan kota kepada Ivon Setia Anggara (65) hingga jaksa yang kembali memberikan tahanan kota yang diakhiri dengan tuntutan ringan kepada terdakwa.

    “Semua itu melukai keluarga,” kata Madsanih.

    Atas kejanggalan tersebut, tim kuasa hukum bersama keluarga korban akan mengadukan ini secara resmi ke Bidang Pengawasan Jaksa (Aswas) Kejati DKI Jakarta dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk meminta dibentuknya tim khusus yang mengusut kinerja JPU maupun atasannya yang menangani perkara ini.

    Dia berpendapat hal itu bukan hanya soal tuntutan ringan semata, tapi juga soal integritas proses hukum. “Kami ingin ada pengawasan internal agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum,” kata dia.

    Ia menegaskan satu-satunya harapan keadilan kini berada di palu majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

    Menurut dia dari fakta persidangan sudah jelas menunjukkan adanya kelalaian serius dari terdakwa. Bahkan. keterangan saksi dan bukti rekaman dari kamera pemantau (CCTV) memperkuat bahwa terdakwa Ivon Setia Anggara lalai hingga menyebabkan nyawa orang lain hilang.

    Pihaknya percaya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan dan suara hati nurani masyarakat.

    “Bukan sekedar mengikuti tuntutan ringan jaksa,” kata dia.

    Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa tabrak lari Ivon Setia Anggara (65) yang menabrak korban berinisial S (82) luka parah dan berujung meninggal dunia beberapa hari setelah kejadian dengan tuntutan satu tahun enam bulan penjara dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

    “Menuntut Ivon Setia Anggara berupa pidana penjara selama satu tahun enam bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda Rp10 juta subsider enam bulan kurungan,” kata Jaksa Penuntut Umum Rakhmat saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis (18/9).

    Jaksa mengatakan Ivon Setia Anggara secara sah dan meyakinkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    “Terdakwa juga dibebankan biaya persidangan Rp5 ribu,” kata dia.

    Korban berinisial S (82) meninggal dunia setelah beberapa hari menjalani perawatan di ICU RS Pantai Indah Kapuk (PIK) usai ditabrak terdakwa Ivon Setia Anggara (65) saat olahraga pagi di Perumahan Taman Grisenda Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara pada Jumat (9/5).

    Korban yang berusia 82 tahun menjalani aktivitas jalan pagi yang rutin dilakukan di komplek perumahan. Lalu, tiba-tiba datang mobil putih dari belakang dan menabrak sang ayah. Kejadian ini terekam sejumlah kamera pengintai yang ada di kawasan tersebut. Mobil sempat berhenti dan langsung melanjutkan perjalanan.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fakta gelar aksi di kawasan Patung Kuda desak cukai MBDK diterapkan

    Fakta gelar aksi di kawasan Patung Kuda desak cukai MBDK diterapkan

    Jakarta (ANTARA) – Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, dengan meminta pemerintah segera menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) karena membahayakan generasi penerus bangsa.

    “Ini merupakan misi kemanusiaan untuk menyelamatkan generasi bangsa,” kata Ketua Fakta Indonesia Ari Subagyo Wibowo di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, peserta aksi damai hari ini tak hanya berasal dari Jakarta, namun dari sejumlah kota yang telah mendeklarasikan sebagai “Kampung Sehat Siaga Diabetes dan Obesitas”.

    Menurut dia, dengan adanya aksi ini pemerintah dapat segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk menerapkan cukai MBDK karena peraturan cukai MBDK sejak tahun 2016 sudah dirancang, namun hingga kini belum juga diimplementasikan.

    Dia menilai Indonesia kalah dengan sejumlah negara tetangga di ASEAN, termasuk Timor Leste yang telah menerapkan cukai MBDK.

    “Harapan kami PP ini segera keluar. Jangan hanya janji. Ini kan dirancang tahun 2016. Tahun 2024 dijanjikan, 2025 dijanjikan. Makanya, kita menagih janji itu,” ujarnya.

    Jika tidak kunjung diterapkan juga, maka pihaknya akan membawa hal ini ke ranah hukum karena ini sudah mendesak dan telah memakan banyak korban.

    Dia menengarai, selama ini ada intervensi dari industri agar penerapan cukai terhadap MBDK tak kunjung berlaku. “Ini jelas ada intervensi industri. Dia tidak mau untuk diatur,” kata Ari.

    Sementara itu, salah seorang peserta aksi damai dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Tutik Istiyani mengungkapkan pentingnya penerapan cukai MBDK sebagai bentuk perlindungan pemerintah kepada rakyatnya, khususnya anak-anak yang menjadi generasi emas.

    Akademisi dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada ini mengakui angka prevalensi kasus diabetes dan obesitas di Yogyakarta terus meningkat setiap tahunnya.

    “Kami selaku pendamping Kampung Sehat Siaga Diabetes dan Obesitas di Yogyakarta sangat mendukung penerapan cukai MBDK,” katanya.

    Aksi damai yang digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan itu juga menampilkan sebuah teatrikal terkait ajakan berhenti mengkonsumsi MBDK.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.