Xcloud.id

Category: Antaranews.com Nasional

  • Polda Metro Jaya masih buru pelaku pembakaran kios di Kalibata

    Polda Metro Jaya masih buru pelaku pembakaran kios di Kalibata

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya masih memburu pelaku pembakaran sejumlah kios yang terjadi di Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis (11/12), akibat pengeroyokan yang mengakibatkan dua penagih utang (debt collector) tewas.

    “Ini masih didalami. Kami sampaikan beri ruang kepada teman-teman penyelidik untuk mendalami peristiwa ini,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Polisi pun telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk yang menjadi korban pembakaran kiosnya, baik kios maupun kendaraan yang juga ikut terbakar.

    “Untuk kejadian Kalibata, kita sudah memeriksa 20 saksi ya lebih kurang, termasuk itu adalah orang-orang yang menjadi korban pembakaran, baik kios, sepeda motor, maupun kendaraan roda empat, dengan estimasi total kerugian itu lebih kurang Rp1,2 Miliar lebih,” katanya.

    Budi menjelaskan tidak ada kendala dalam mengungkap kasus itu. Namun, pengungkapan kasus ini harus ada penyesuaian antara kejadian, barang bukti, dan orang yang bersangkutan atau saksi-saksi pendukung lainnya.

    “Ini kan harus sambung-menyambung. Jadi tidak ada orang yang diamankan hanya berada di TKP, tapi peran serta masing-masing ini kan harus terdukung oleh alat bukti dan keterangan saksi. Kita mohon waktu pada rekan-rekan, pasti akan segera kita lakukan upaya paksa dan pasti akan kami rilis pada rekan-rekan sekalian,” kata Budi.

    Kerugian akibat kericuhan yang menewaskan dua orang penagih utang (debt collector) di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, mencapai sekitar Rp1,2 miliar.

    “Secara umum sudah dilakukan estimasi penghitungan lebih kurang hampir Rp1,2 miliar dari total kerugian warung, sepeda motor, mobil serta kaca rumah warga,” kata Budi pada Sabtu (13/12).

    Kerugian tersebut meliputi warung tenda milik warga, sepeda motor, satu unit mobil serta kerusakan rumah warga seperti kaca dan bangunan yang dirusak massa.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia isi 20 persen dari 350.000 peluang kerja migran pada 2025

    Indonesia isi 20 persen dari 350.000 peluang kerja migran pada 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengungkapkan bahwa Indonesia baru mengisi sebanyak 20 persen dari 350.000 peluang kerja migran pada 2025.

    “Pemetaan tahun 2025 itu 350.000 pekerja migran berpeluang kerja luar negeri dan profesional semua. Kita baru bisa mengisi 20 persen sehingga masih 80 persen kita belum bisa mengisinya,” kata Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin.

    Hal itu disampaikan dalam acara pelepasan perdana PMI skema visa E7 ke Korea Aerospace Industries (KAI) oleh PT Prima Duta Sejati di Jakarta Selatan, Jumat.

    Sebanyak 20 persen dari 350.000 itu dalam arti sudah terisi 70.000. Sedangkan yang belum terisi sekitar 280.000 pekerja migran sehingga masih ada permintaan yang belum dipenuhi.

    Dia menilai salah satu faktornya, yakni adanya kesenjangan pendidikan seperti SMK maupun perguruan tinggi terhadap kebutuhan kompetensi bekerja di luar negeri.

    Karena itu, Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan program vokasi pada tahun 2026 yang diharapkan mampu menghasilkan lulusan berkompeten.

    “Inilah yang harus kita jembatani melalui pelatihan dan vokasi agar peluang kerja tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin,” katanya.

    Dia juga menyoroti Hari Migran Internasional sebagai momentum bagi Indonesia untuk memastikan para pekerja migran terlindungi, mulai dari sebelum keberangkatan hingga mereka kembali ke tanah air.

    KP2MI memulai upaya untuk mencapai target penempatan 500.000 pekerja migran terampil pada 2026 dengan melepas secara resmi 1.035 pekerja ke luar negeri.

    Pekerja migran profesional itu dilepas ke beberapa negara seperti Korea, Hong Kong, Taiwan dan Jepang.

    Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelayanan, Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), jumlah penempatan pekerja migran hingga 15 Desember 2025 mencapai 286.422 atau 110,5 persen dari target 259.144.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 12 pekerja Indonesia siap berkarya di industri pesawat Korea Selatan

    12 pekerja Indonesia siap berkarya di industri pesawat Korea Selatan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) melepas sebanyak 12 pekerja migran yang siap berkarya di industri pesawat di Korea Selatan melalui skema visa E7.

    “Kita berkumpul untuk mensyukuri penempatan pekerja migran Indonesia ke Korea Aerospace Industries melalui skema visa E7,” kata Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin.

    Hal itu disampaikan dalam acara pelepasan perdana Pekerja Migran Indonesia (PMI) skema visa E7 ke Korea Aerospace Industries (KAI) oleh PT Prima Duta Sejati di Jakarta Selatan, Jumat.

    Mukhtarudin menjelaskan bahwa visa E7 adalah visa bagi jenis pekerjaan yang memiliki keterampilan dan keahlian menengah.

    Dia menilai momen ini merupakan sebuah tonggak sejarah baru lantaran pertama kali penempatan PMI di area kedirgantaraan Korea Selatan.

    Di industri pertahanan ini baru pertama kali pihaknya mengirim pekerja migran untuk industri pertahanan

    Nantinya, 12 PMI ini turut terlibat dalam perakitan dan pembuatan pesawat jet tempur KF-21, helikopter, pesawat komersil dan pesawat tanpa awak (drone) di KAI.

    “Sebuah kolaborasi penting dengan adanya otomatis “transfer of knowledge” yang dapat digunakan untuk kemajuan pembangunan kedirgantaraan Indonesia,” katanya.

    Diharapkan para PMI yang akan ditempatkan untuk bekerja di Korea Selatan tersebut tidak lupa untuk kembali ke tanah air guna membantu mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    KP2MI juga menjamin hak perlindungan bagi pekerja migran menjadi prioritas utama. “Dan tentu ini merupakan sebuah kerja sama lebih maju lagi karena Indonesia sama Korea hubungannya sudah sangat panjang,” katanya.

    Direktur PT Prima Duta Sejati, Maxixe Mantofa menambahkan, perusahaan ini merupakan satu-satunya perusahaan P3MI di Indonesia yang bekerjasama dengan Korea Aerospace Industries.

    Maxixe mengatakan, proses seleksi berlangsung lima bulan dengan pelaksanaan ketat lantaran juga memperhatikan kepandaian, keahlian dan mental para pekerja migran.

    Proses seleksi itu meliputi standar kesehatan, edukasi, pengalaman kerja hingga tes kemampuan untuk menyesuaikan standar kerja di luar negeri.

    “Mereka harus punya mental baja karena adanya perubahan cuaca, kultur, budaya dan bahasa,” katanya.

    PT Prima Duta Sejati telah berpengalaman melakukan penempatan ratusan PMI ke Korea Selatan di sektor pembuatan kapal laut canggih sejak tahun 2023 yang juga dengan skema visa E7.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indeks budaya literasi warga Jakarta meningkat

    Indeks budaya literasi warga Jakarta meningkat

    Jakarta (ANTARA) – Hasil pengukuran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta yang bekerjasama dengan Universitas Indonesia (UI) menunjukkan indeks budaya literasi warga Jakarta tahun ini mencapai 78,76 atau meningkat 6,67 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Ini menjadi indikator penting bahwa ekosistem literasi kita bergerak ke arah yang lebih inklusif dan partisipatif,” ujar Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Sarjono di Jakarta, Jumat.

    Peningkatan ini ditopang oleh lonjakan kunjungan perpustakaan yang mencapai 58,55 persen, naik signifikan dari 44,7 persen pada 2024 serta aktivitas membaca masyarakat yang tercatat tinggi, yakni 82,49 persen.

    “Peningkatan kunjungan perpustakaan menunjukkan masyarakat Jakarta semakin menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar, ruang interaksi dan ruang pengembangan kreativitas,” katanya.

    Dia menjelaskan, Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat DKI Jakarta pada 2025 mencapai skor 73,26 dan berada pada kategori sedang.

    ​​​​​​Nilai TKM ini menunjukkan kualitas proses membaca masyarakat yang semakin baik, seiring penerapan metode pengukuran baru yang menitikberatkan pada kemampuan memahami dan merefleksikan informasi.

    Sementara itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) DKI Jakarta kembali mempertahankan kategori tinggi dengan skor 95,03.

    Capaian ini mencerminkan semakin mapannya layanan perpustakaan di seluruh wilayah Jakarta, mulai dari pemerataan akses, ketercukupan koleksi dan tenaga perpustakaan, hingga meningkatnya keterlibatan masyarakat.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan terus memperkuat kebijakan literasi berbasis data serta memperluas kolaborasi lintas sektor.

    “Kami akan fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan literasi, memperluas program hingga ke komunitas akar rumput serta memastikan perpustakaan hadir sebagai bagian dari solusi pembangunan sumber daya manusia Jakarta,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rano instruksikan jajaran rampungkan penyusunan DTSEN tahun ini

    Rano instruksikan jajaran rampungkan penyusunan DTSEN tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menginstruksikan jajarannya merampungkan penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tahun ini agar bisa dimanfaatkan tahun 2026 sehingga penyaluran bantuan sosial hingga perlindungan sosial lebih efektif dan akurat.

    “Penyusunan tata kelola DTSEN dan kewajiban penggunaanya oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah) harus diselesaikan tahun ini,” kata dia dalam Rapat Kerja Daerah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta Triwulan IV 2025 di Jakarta, Jumat.

    DTSEN merupakan hasil transformasi dari tiga sumber data, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang diwujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial RI.

    Basis data ini akan menjadi sumber data utama penyelenggaraan program pembangunan nasional, terutama dalam program penanggulangan kemiskinan, seperti pemberian bantuan sosial (bansos) dan pemberdayaan sosial.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPRD DKI usulkan tunda dan tinjau Raperda KTR

    Anggota DPRD DKI usulkan tunda dan tinjau Raperda KTR

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Panitia Khusus Rancangan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD DKI Jakarta Ali Lubis mengusulkan agar pengesahan draf regulasi tersebut ditunda dan ditinjau ulang.

    Ali di Jakarta, Jumat, menilai masih ada substansi pasal-pasal yang berdampak negatif pada unsur masyarakat di antaranya para pedagang kecil, warung tradisional, pedagang kelontong, UMKM dan lainnya.

    “Sebagai anggota pansus, ini harus ditunda pengesahannya. Dalam proses pembahasan kemarin, saya sebagai anggota Pansus mengakui belum semua stakeholder diundang untuk menyampaikan aspirasinya termasuk soal dampak ekonomi,” katanya.

    Ali memandang, suara masyarakat yang bergelut di sektor UMKM ini harus diakomodir sehingga perlu ditunda pengesahannya.

    Menurut Ali, dalam pembuatan regulasi, tidak boleh ada pihak-pihak yang tidak diajak bicara padahal mereka adalah bagian dari pihak terdampak.

    Apalagi mengingat ada pihak yang lupa diajak bicara sehingga ini menjadi alasan logis agar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) KTR ini ditunda pengesahannya.

    “Kalau bisa jangan buru-buru. Kepada teman-teman lain di DPRD semoga juga dapat mendukung saran saya ini karena memang masih ada hal-hal lain yang luput,” ujar Ali.

    Di sisi lain, pengamat hukum tata negara Ali Rido menyambut baik usulan penundaan ranperda tersebut untuk ditinjau ulang.

    Menurut dia, ada dua catatan penting terkait penyusunan Ranperda KTR ini. Salah satunya terkait naskah akademik (NA).

    “NA ini sebagai ‘primary identity’ dari peraturan perundang-undangan. NA ini perlu disusun ulang karena masih memasukkan peraturan yang secara prinsip sudah tidak berlaku,” katanya.

    Contohnya, masih ada narasi UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan berbagai aturan lain yang secara prinsip pokok sudah tidak berlaku.

    Ali Rido juga menyoroti, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), ada 11 putusan yang menyangkut ekosistem pertembakauan.

    Putusan MK tersebut semuanya menegaskan bahwa tembakau adalah produk legal. Karena itu berdasarkan perintah MK, regulasi yang berkaitan dengan ekosistem pertembakauan, fokusnya adalah pengaturan. Bukannya pelarangan ataupun pelarangan total.

    Kemudian jika diturunkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, secara kronologis regulasi, sebenarnya yang dikehendaki adalah mengatur aktivitas, bukan produknya. “Karena produknya jelas adalah entitas yang legal,” ujar Rido.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI targetkan 167 ribu warga keluar dari garis kemiskinan pada 2030

    DKI targetkan 167 ribu warga keluar dari garis kemiskinan pada 2030

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi menargetkan bisa mengeluarkan 69,51 ribu-167,27 ribu warga dari garis kemiskinan pada 2030 dan ini dinilai bisa tercapai karena kapasitas fiskal daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memadai.

    “Alokasi APBD dinilai memadai untuk mendukung pencapaian target tersebut,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno dalam Rapat Kerja Daerah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta Triwulan IV 2025 di Balai Kota Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan, jangan ragu untuk membuat rencana asalkan terukur dan terarah serta dijalankan secara tepat sasaran dan terkoordinasi. “Jangan ragu melakukan tender di tahun ini,” katanya.

    Dia mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) DKI Jakarta tahun ini bisa mencapai Rp7 triliun dan dana ini bisa digunakan sebagian untuk membantu warga keluarga dari kemiskinan.

    Per Maret 2025, tingkat kemiskinan di Jakarta berada pada angka 4,28 persen, lebih tinggi dibandingkan September 2024, yakni sebesar 4,14 persen. Angka ini masih relatif jauh dari target Pemprov DKI Jakarta yang bisa menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 1,82-2,91 persen pada tahun 2030.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI terapkan WFA di akhir tahun 2025

    DKI terapkan WFA di akhir tahun 2025

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan mengikuti imbauan pemerintah pusat terkait penerapan kebijakan “Work From Anywhere” (WFA) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelang akhir tahun 2025.

    Kendati demikian, Pramono di Jakarta Utara, Jumat, memastikan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu kualitas pelayanan publik di kantor-kantor pemerintahan, terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

    “Jadi kalau untuk pelayanan yang secara langsung harus berhubungan dengan orang, tetap harus bekerja di lapangan. Nggak bisa diwakilkan dengan WFA kalau yang seperti itu. Jadi pelayanan tetap harus jalan,” ujar Pramono.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan efisiensi kerja melalui skema WFA pada posisi tertentu yang memungkinkan dilakukan secara daring. Penerapan WFA ini sebenarnya bukan hal baru bagi Pemprov DKI.

    Pemerintah pusat memberikan kebijakan WFA bagi ASN selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) yang berlaku pada 29-31 Desember 2025.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menjelaskan, penerapan WFA ini bertujuan untuk mendorong pergerakan aktivitas ekonomi masyarakat.

    Pihaknya ingin mendorong pergerakan aktivitas ekonomi masyarakat yang ingin melakukan pekerjaan tugas kedinasan secara fleksibel. “Jadi ‘Flexible Working Arrangement’, kerja di kantor boleh, mau kerja di mana saja boleh,” ujar Rini.

    “Flexible Working Arrangement” (FWA) merupakan sistem kerja fleksibel yang memberi keleluasaan kepada pegawai untuk menentukan waktu dan lokasi kerja tanpa mengurangi produktivitas.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terminal Kampung Rambutan antisipasi puncak arus penumpang Nataru

    Terminal Kampung Rambutan antisipasi puncak arus penumpang Nataru

    Jakarta (ANTARA) – Pengelola Terminal Bus Kampung Rambutan di Jakarta Timur mengantisipasi lonjakan arus penumpang yang diprediksi dua kali selama masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Kami memprediksi untuk masa puncak Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 itu ada dua puncak,” kata Kepala Terminal Bus Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Jumat.

    Revi menyebutkan, puncak pertama arus penumpang diprediksi terjadi pada dua hari sebelum (H-2) hingga hari sebelum (H-1) Natal.

    Pada periode tersebut, masyarakat diperkirakan mulai melakukan perjalanan mudik maupun liburan ke berbagai daerah tujuan.

    “Untuk masa puncak Natal dan Tahun Baru itu ada dua puncak. Puncak pertama pada masa Natal, yaitu H-2 atau H-1, sekitar tanggal 23 atau 24 Desember,” ujar Revi.

    Selain itu, lonjakan arus penumpang juga diprediksi kembali terjadi menjelang malam pergantian tahun. Puncak kedua diperkirakan berlangsung pada H-2 dan H-1 malam Tahun Baru.

    “Puncak kedua itu terjadi menjelang malam Tahun Baru 2026, yaitu tanggal 29 dan 30 Desember,” katanya.

    Terkait sistem pembelian tiket, Revi menjelaskan, saat ini terdapat dua mekanisme yang bisa digunakan oleh penumpang, yakni pembelian secara daring (online) dan pembelian langsung di loket (go show).

    Untuk sejumlah jurusan jarak jauh, sebagian besar telah menerapkan sistem tiket online. “Kebanyakan untuk jurusan Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Padang dan Palembang itu sudah menggunakan tiket online,” katanya.

    Sementara itu, untuk rute jarak dekat seperti tujuan Jawa Barat dan Banten, pembelian tiket masih banyak dilakukan secara langsung di loket yang tersedia di dalam terminal.

    Pada masa libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025-2026, Terminal Kampung Rambutan juga memperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah penumpang seiring dengan libur sekolah yang berlangsung cukup panjang.

    Libur anak sekolah diperkirakan berlangsung hingga 12 Januari 2026 sehingga berpotensi mendorong mobilitas masyarakat.

    “Biasanya pada libur panjang seperti Natal dan Tahun Baru, apalagi ini berbarengan dengan libur anak sekolah, kemungkinan penumpang akan meningkat,” katanya.

    Untuk mengantisipasi potensi lonjakan tersebut, pengelola Terminal Kampung Rambutan menyatakan kesiapan dalam melayani penumpang selama masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    “Kami di Terminal Kampung Rambutan bersiap untuk menampung penumpang apabila terjadi lonjakan pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2025-2026,” kata Revi.

    Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memperkirakan puncak arus mudik masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 jatuh pada 19 dan 20 Desember 2025.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan bersama Kepolisian dan TNI juga menyiapkan Posko Nataru di terminal-terminal keberangkatan bus.

    Selain empat terminal utama, yaitu Pulo Gebang, Kalideres, Kampung Rambutan dan Tanjung Priok, Dishub DKI turut menyiapkan tiga terminal bantuan.

    Yakni Terminal Muara Angke, Terminal Grogol dan Terminal Lebak Bulus untuk melayani masyarakat pada masa angkutan Nataru.

    Sementara terkait jumlah petugas yang disiagakan, secara keseluruhan mencapai 2.500 personel dari Dishub DKI Jakarta yang nantinya bertugas melakukan pengaturan di terminal dan pengawasan lalu lintas selama masa angkutan Nataru.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi selidiki kebakaran yang sebabkan lima orang meninggal

    Polisi selidiki kebakaran yang sebabkan lima orang meninggal

    Jakarta (ANTARA) –

    Kepolisian menyelidiki kebakaran rumah dan gudang produksi aksesoris di Jalan Lindung, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Kamis (18/12) malam yang menyebabkan lima orang meninggal dunia.

    “Petugas masih dilakukan proses identifikasi dengan pengenalan ante mortem dan post mortem oleh tim identifikasi terhadap lima jasad dan yang dikolaborasikan dengan hasil pemeriksaan tim autopsi di RSCM,” kata Kapolsek Metro Penjaringan, AKBP Agus Ady Wijaya di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan, kelima jenazah telah dievakuasi dan diberangkatkan ke Rumah Sakit Ciptomangunkusumo (RSCM) untuk proses autopsi.

    Petugas sudah memeriksa lima orang saksi untuk pendataan dan diarahkan ke Polsek Metro Penjaringan untuk dilakukan pemeriksaan serta pengambilan keterangan.

    Menurut dia, Tim Identifikasi Polres Metro Jakarta Utara yang sudah ada di lokasi sejak jam 03.00 WIB akhirnya bisa melaksanakan olah tempat kejadian perkara (TKP) pada Jumat pagi.

    Petugas melakukan pencarian dan pemeriksaan lima sosok diduga jenazah korban yang meninggal dunia. Para korban ada di kamar paling belakang, berdasarkan laporan dari petugas pemadam kebakaran (damkar).

    Sampai pukul 08.00 WIB, Tim Identifikasi Polrestro Jakarta Utara (Jakut) masih melakukan olah TKP hingga akhirnya pukul 08.30 WIB bisa dilakukan proses evakuasi lima jenazah.

    “Pukul 08.45 WIB, 5 jenazah yang dievakuasi, diberangkatkan ke RSCM untuk proses autopsi,” kata dia.

    Sebelumnya, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu menduga kebakaran rumah dan gudang aksesoris di Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, yang menewaskan lima orang berasal dari pengecasan mobil listrik.

    “Api diduga berasal dari pengecasan mobil listrik di halaman rumah dan meluas membakar bangunan,” kata Kepala Seksi Operasi (Kasiops) Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Gatot Sulaeman di Jakarta, Jumat.

    Kemudian petugas damkar terdekat dari Pos Damkar Pejagalan berangkat ke lokasi pukul 20.14 WIB lalu unit sampai di lokasi pukul 20.19 WIB. Selanjutnya melakukan proses pemadaman didukung oleh 21 unit lainnya.

    Proses pendingin di lokasi kebakaran terhambat karena terdapat bahan B3 berupa minyak cat, cat, biji plastik dan kertas yang mudah terbakar.

    “Selain itu akses masuk ke lokasi juga sempit dan bersekat yang menjadi kendala dalam pendinginan,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.