Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Komisi XI DPR: Redenominasi perlu transisi bertahap guna cegah risiko

    Komisi XI DPR: Redenominasi perlu transisi bertahap guna cegah risiko

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan redenominasi mata uang rupiah perlu dilakukan dengan transisi secara bertahap untuk menghindari risiko terhadap stabilitas perekonomian.

    Misbakhun mengatakan pemerintah perlu menyusun peta jalan yang jelas, termasuk tahap transisi dari uang lama ke uang baru serta strategi sosialisasinya.

    “Kami ingin kebijakan ini berjalan hati-hati dan tidak menimbulkan gangguan di lapangan. Fokus utamanya adalah kejelasan tahapan dan kesiapan masyarakat,” kata Misbakhun di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, dia menekankan perlunya edukasi publik, terutama bagi pelaku UMKM yang akan merasakan dampak langsung dari perubahan nominal harga.

    Untuk memastikan kelancaran implementasi, Misbakhun juga mengusulkan agar pemerintah melalui Bank Indonesia nantinya terlebih dahulu melakukan uji coba terbatas (pilot project) sebelum redenominasi diberlakukan secara penuh.

    “Yang paling penting, Bank Indonesia harus memastikan stabilitas inflasi dan sistem pembayaran tetap terjaga selama proses perubahan,” katanya.

    Ia pun memastikan DPR siap membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah yang nantinya akan menyederhanakan nominal uang, dari Rp1.000 menjadi Rp1, sebagai bagian dari modernisasi sistem keuangan nasional.

    “Pada prinsipnya, kami menyambut baik rencana redenominasi ini. Kami siap membahasnya sepanjang seluruh aspek teknis, transisi, dan kesiapan publik telah dipertimbangkan dan dipersiapkan secara matang,” katanya.

    Ia menjelaskan redenominasi berpotensi mempermudah transaksi dan pencatatan keuangan, namun tetap memerlukan perencanaan yang komprehensif agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

    Menurut Misbakhun, DPR berkomitmen untuk mengawal pembahasan RUU ini agar redenominasi dapat diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.

    “DPR siap bekerja bersama pemerintah agar kebijakan ini tidak menimbulkan beban baru bagi rakyat,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR nilai industri asuransi hadapi tantangan tata kelola data

    Anggota DPR nilai industri asuransi hadapi tantangan tata kelola data

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai industri asuransi menghadapi tantangan membangun kepercayaan publik dan kerentanan tata kelola data.

    “Pertama, tata kelolanya itu sendiri. Jadi, diperlukan harmonisasi akan standar keamanan dan transparansi antarpelaku industri agar tercipta ekosistem data yang konsisten dan akuntabel sebagai dasar kepercayaan publik. Pengelolaan itu harus dibarengi juga dengan SDM (sumber daya manusia) dan infrastruktur yang mapan,” ucapnya dalam acara iLearn Conference & Seminar 2025 yang diadakan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re di Jakarta, Selasa.

    Saat ini, jumlah data protection officer (DPO) dan ahli tata kelola data masih terbatas, sementara sebagian besar pelaku industri masih menggunakan sistem lama yang masih rawan bocor karena tak disesuaikan dengan teknologi terkini.

    Kesenjangan tersebut dinilai memperlambat penerapan prinsip security by design (keamanan menjadi bagian inti proses desain dan pengembangan sistem) dan privacy compliance (kepatuhan terhadap hukum yang dirancang untuk melindungi informasi pribadi) di dalam bisnis asuransi Tanah Air.

    Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2024, ketergantungan tinggi terhadap sistem digital meningkatkan attack surface (seluruh titik masuk potensial yang dapat dieksploitasi penyerang untuk merusak atau mengakses sistem, data, atau jaringan).

    Ancaman siber lainnya adalah kasus pelanggaran data/data breach (insiden keamanan yang melakukan akses ke data personal secara tidak sah oleh pihak lain), khususnya di sektor keuangan. Kondisi ini menegaskan perlunya sinergi antara tata kelola data dan ketahanan siber nasional.

    Indonesia sendiri memiliki dua undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data maupun penggunaan digitalisasi, yakni Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).

    Walaupun sudah ada UU-nya, insiden ancaman siber disebut masih berjalan terus, perangkat hukum masih kurang, sumber daya manusia di bidang terkait masih perlu ditingkatkan, hingga masalah dalam hal infrastruktur hingga pengaplikasiannya.

    “Ini semua bukan hanya PR (pekerjaan rumah). Ini perlu menjadi sebuah tanggung jawab yang applicable (berlaku) kepada semua pihak,” ujar Dave.

    Per tahun 2025 hingga bulan Oktober, kejahatan siber global diperkirakan memberikan kerugian hingga 10,5 triliun dolar Amerika Serikat (AS), naik 1 triliun dolar AS dibandingkan tahun lalu dengan periode yang sama.

    Serangan siber dianggap semakin kompleks seiring pemanfaatan artificial intelligence (AI), machine learning, dan komputasi kuantum. Pada tahun 2024, insiden ransomware meningkat 81 persen dibandingkan tahun lalu, begitu pula phishing yang naik 58 persen, lalu deepfake meningkat 550 persen sejak 2019 dan diproyeksikan mencapai 8 juta kasus pada tahun ini.

    Walaupun AI sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, mulai kebutuhan presentasi hingga komersial, tetapi juga menimbulkan banyak kerugian karena dipakai untuk menjadi kriminal.

    Sebagaimana perubahan zaman dan kemajuan teknologi, bila tak dibarengi dengan peraturan dan pendidikan, maka kemajuan peradaban justru tak memberikan manfaat terhadap masyarakat. Karena itu, dia menekankan bahwa pemerintah dan rakyat penting untuk memahami secara detail sehingga bisa menggunakan semua teknolog yang telah diciptakan untuk kepentingan bersama.

    Lebih lanjut, Dave mengungkapkan sejumlah strategi untuk penguatan tata kelola dan kepercayaan publik di industri asuransi.

    Pertama adalah penguatan kolaborasi lintas sektor antar-regulator, industri, lembaga keamanan siber, serta akademisi untuk menjadi kunci membangun ekosistem data yang aman dan terpadu.

    Kedua yaitu penguatan SDM dan etika digital melalui pelatihan literasi keamanan, serta membangun infrastruktur teknologi nasional yang berdaulat, termasuk encryption system (sistem enkripsi) dan cloud (komputasi awan) dibuat oleh pihak domestik, agar tak selalu harus bergantung komputasi awan dari Huawei, Amazon, maupun Google.

    Strategi selanjutnya ialah peningkatan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sejalan sesuai undang-undang. Terakhir yakni kebutuhan adanya perubahan paradigma bahwa data merupakan aset strategis nasional, sumber inovasi, dan menjadi elemen penting untuk mendukung kemajuan ekonomi.

    “Tata kelola data yang kuat menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan publik dan menjaga keberlanjutan industri asuransi. Data pribadi tidak hanya menjaga hak individu, tetapi memperkuat reputasi lembaga dan martabat bangsa di ruang digital, serta industri asuransi harus menjadi teladan dalam penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan etika data,” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ada tantangan trust, Aftech fokus pada penguatan tata kelola dan etika

    Ada tantangan trust, Aftech fokus pada penguatan tata kelola dan etika

    Dengan adanya trust, kita bisa ada confidence. Dengan adanya confidence, baru kita bisa menumbuhkan investasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Tanpa kepercayaan itu, fintech hanya suatu teknologi. Dengan kepercayaan, fintech ini menjadi kekuatan b

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menyatakan bahwa asosiasi menempatkan penguatan tata kelola dan etika industri sebagai prioritas utama, merespons tantangan kepercayaan (trust) publik belakangan ini karena fraud, scam, dan praktik ilegal yang menurunkan citra fintech.

    “Tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan (compliance) anggota, memperkuat kepercayaan masyarakat dan investor, dan yang paling penting untuk industrinya adalah menciptakan ekosistem fintech yang sehat dan kredibel,” kata Ketua Dewan Etik Aftech Harun Reksodiputro dalam konferensi pers BFN 2025 di Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut, Harun menegaskan bahwa Dewan Etik Aftech terus mendorong agar seluruh anggota mematuhi pedoman etik dan operasional yang berlandaskan integritas dan perlindungan konsumen.

    “Kepatuhan ini bukan hanya kewajiban administratif, tapi ini juga komitmen moral bersama untuk menjaga kredibilitas industri fintech Indonesia,” kata dia.

    Dalam momentum Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025 yang berlangsung hingga sebulan ke depan, Aftech akan mengintegrasikan Kode Etik Fintech Nasional. Kode etik ini menjadi pedoman bagi seluruh pelaku industri dalam menjaga keamanan, transparansi, dan tanggung jawab kepada masyarakat.

    “Aftech akan melakukan rapat umum anggota (RUA) yang salah satu agenda utamanya adalah memperkuat koordinasi dan integrasi kode etik baru, yang akan berlaku di seluruh subsektor fintech,” kata Harun.

    Proses integrasi Kode Etik Fintech Nasional dilakukan Aftech dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) selaku regulator. Harun mengatakan, pelaku industri diharapkan bisa memiliki pedoman etik yang lebih kuat dan lebih baik.

    “Yang kita lakukan sekarang adalah membangun kepercayaan. Dan ini akan menuju ke arah ekosistem fintech yang sehat dan kredibel,” kata Harun.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Aftech Pandu Sjahrir menegaskan komitmen asosiasi untuk membangun layanan keuangan digital yang tumbuh karena dipercaya, bukan hanya karena populer.

    “Dengan adanya trust, kita bisa ada confidence. Dengan adanya confidence, baru kita bisa menumbuhkan investasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Tanpa kepercayaan itu, fintech hanya suatu teknologi. Dengan kepercayaan, fintech ini menjadi kekuatan bangsa,” kata Pandu.

    Ia mengatakan bahwa selama ini asosiasi terus mendorong penerapan tata kelola di seluruh anggota, dan sebagian besar industri telah mematuhinya. Namun, Pandu tidak menampik adanya segelintir anggota yang belum patuh.

    Apabila terdapat indikasi pelanggaran, Pandu menjelaskan bahwa Aftech biasanya memberikan peringatan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penangguhan keanggotaan bila pelanggaran berlanjut.

    Jika langkah itu tidak cukup, Aftech dapat mencabut keanggotaan pihak yang bersangkutan dan menyerahkan kasus tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penegakan lebih lanjut.

    Pandu menambahkan bahwa seluruh proses tersebut dilakukan secara terkoordinasi dengan OJK untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik dan tata kelola yang ditetapkan.

    “Kita well coordinated dengan OJK untuk anggota-anggota yang memang tidak mengikuti kode etik dan tata kelola (governance) yang kami (asosiasi) buat,” kata Pandu.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kepala SKK Migas ungkap Shell ajukan proposal joint study di 5 WK

    Kepala SKK Migas ungkap Shell ajukan proposal joint study di 5 WK

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengungkapkan perusahaan migas raksasa dunia, yakni Shell, mengajukan proposal untuk melakukan joint study atau studi bersama di 5 wilayah kerja (WK) migas Indonesia.

    “Top! Dia (Shell) sudah join (gabung) bersama KUFPEC (Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company) 50:50, sudah mengajukan proposal ke Dirjen Migas (Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi),” ucap Djoksis, sapaan akrab Djoko Siswanto, ketika dijumpai setelah rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa.

    Mitra Shell, yakni KUFPEC, merupakan perusahaan hulu migas internasional yang bergerak di bidang eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak mentah dan gas alam di luar wilayah Negara Kuwait. KUFPEC merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Kuwait Petroleum Corporation.

    Djoksis mengungkapkan, melalui kerja samanya dengan KUFPEC, Shell sudah mengajukan permohonan untuk melakukan joint study di 2 WK offshore (lepas pantai) dan 3 WK onshore (darat) kepada Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman.

    Saat ini, lanjut Djoksis, Kementerian ESDM masih melakukan evaluasi terhadap proposal tersebut.

    “Ini sedang dievaluasi oleh Dirjen Migas,” kata Djoksis.

    Ihwal proposal Shell, Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman pun menyampaikan sudah menerima proposal tersebut.

    Laode mengatakan proposal yang diterima dari Shell akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, sebelum diumumkan kepada publik.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR undang Ditjen Agro cari solusi tingkatkan daya saing

    Komisi VII DPR undang Ditjen Agro cari solusi tingkatkan daya saing

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengan mengundang Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian bersama berbagai asosiasi pebisnis bidang agro guna mencari solusi permasalahan daya saing produk.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mengatakan Indonesia saat ini sedang diserbu produk-produk impor, baik legal maupun ilegal, dengan harga yang tak kalah saing sehingga sejumlah pelaku industri terdampak atas fenomena tersebut.

    “Mungkin ada di beberapa asosiasi dari pelaku usahanya yang tidak mengalami dampak, tetapi dari pengusaha-pengusaha yang kita temui, banyak yang terdampak karena banyak bahan baku yang harganya tinggi,” kata Evita di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Berdasarkan data terbaru, menurut dia, industri agro Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, termasuk peringkat Indonesia yang turun drastis dalam peringkat daya saing dunia, IMD World Competitiveness.

    Padahal, industri agro memiliki peranan strategis sebagai sektor yang kaya sumber daya alam dan menyumbang nilai tambah yang signifikan.

    Evita ingin memastikan sektor agro tak hanya sebagai produsen komoditas, tetapi juga bertransformasi menjadi industri pengolahan yang efisien, inovatif, dan mampu mendominasi rantai pasok global.

    Dia pun menyadari bahwa sektor industri agro saat ini menghadapi tantangan besar, mulai dari ketersediaan bahan baku, masalah kelembagaan, efisiensi logistik, keberlanjutan green industry, hingga adaptasi terhadap ekonomi digital.

    “Kami berharap Plt. Dirjen Industri Agro dapat memaparkan secara komprehensif peta jalan dan langkah implementatif untuk penguatan lima pilar daya saing, khususnya terkait SDM, hilirisasi, dan regulasi, agar industri agro kita mampu bangkit tumbuh dan menjadi motor penggerak Indonesia Emas 2045,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin perkuat kerja sama kembangkan AI pacu digitalisasi industri

    Kemenperin perkuat kerja sama kembangkan AI pacu digitalisasi industri

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat kerja sama dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) sebagai upaya mendorong ekosistem transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan di sektor perindustrian.

    ‎Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pernyataan di Jakarta, Selasa menyampaikan bahwa penerapan AI tidak hanya berperan terhadap pertumbuhan dan inovasi pada sektor industri manufaktur, namun juga memiliki peran krusial dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing.

    ‎“Pengembangan SDM Industri menjadi faktor kunci dalam keberhasilan transformasi digital. Kami optimis tenaga kerja industri Indonesia memiliki potensi untuk menguasai kompetensi digital dan teknologi masa depan,” ujarnya.

    ‎Berdasarkan data Global AI Index 2024 yang dirilis oleh Tortoise Media, Indonesia yang menduduki peringkat ke-49 dari 83 negara masih memerlukan penguatan pada aspek infrastruktur digital, pengembangan ekosistem AI, dan strategi pemerintah.

    ‎Menanggapi hal ini, Menperin menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk memacu pengembangan AI dapat berjalan sistematis dan berkelanjutan.

    ‎Untuk mewujudkan percepatan tersebut, Kemenperin melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema Electrification AIoT Transformation 4.0 2025 pada Rabu (5/11/2025) di Jakarta.

    ‎Kegiatan ini merupakan forum strategis hasil kerja sama dengan Indonesia Robotics Association (IRA) dan perusahaan teknologi global asal Singapura, Arrow Electronics, Inc, yang mempertemukan para pelaku industri nasional dan internasional.

    ‎Kepala BPSDMI Doddy Rahadi menyampaikan penyelenggaraan FGD ini penting bagi akselerasi transformasi digital serta elektrifikasi industri nasional.

    ‎Doddy mengatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun pemahaman bersama mengenai arah transformasi industri, seperti arah teknologi AIoT, sistem otomasi, sensor, hingga supply chain komponen semikonduktor yang bisa memberikan lompatan besar dalam efisiensi dan produktivitas industri.

    ‎Selain itu, FGD ini juga merupakan upaya untuk memastikan bahwa SDM Indonesia mampu menguasai teknologi masa depan, bukan hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai inovator dan pengembang.

    ‎“Perkembangan robotics saat ini menjadi salah satu fokus utama bagi agenda Making Indonesia 4.0. Industri-industri ini membutuhkan ekosistem yang kuat, mulai dari kesiapan teknologi, rantai pasok, hingga kapasitas sumber daya manusia,” kata dia.

    ‎Dihadiri oleh hampir 100 peserta dari berbagai perusahaan dan lembaga yang bergerak di sektor robotics, semikonduktor, dan kendaraan listrik (EV), forum ini menghadirkan ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem industri cerdas yang adaptif terhadap perkembangan teknologi global.

    ‎Lebih lanjut, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri (Pusdiklat SDMI) Sidik Herman menyampaikan kegiatan ini merupakan wadah strategis untuk memperkuat ekosistem robotics, semikonduktor, dan EV di Indonesia.

    ‎“Saya optimis FGD ini akan menghasilkan masukan yang konstruktif dan rekomendasi nyata untuk memperkuat ekosistem robotics, semikonduktor, dan EV. Semoga kegiatan ini dapat menjadi titik awal kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, industri, dan mitra global dalam mendorong transformasi teknologi nasional,” ujarnya.

    ‎Managing Director Arrow Electronics Tak Chow mengemukakan bahwa keikutsertaannya dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen perusahaan untuk mendukung transformasi industri di Indonesia melalui penyediaan teknologi dan solusi inovatif.

    ‎“Kami hadir untuk mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dengan teknologi dan solusi guna membantu mereka meningkatkan kandungan lokal (TKDN),” kata dia.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penerapan perikanan berkelanjutan pacu surplus produksi ikan di Kaltim

    Penerapan perikanan berkelanjutan pacu surplus produksi ikan di Kaltim

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengarahkan metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan serta budidaya perikanan berbasis kelestarian alam. Penerapan perikanan berkelanjutan tersebut memacu surplus produksi ikan di Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 209.000 ton pada tahun ini.(Hanifan Ma’ruf/Arif Prada/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah percepat penetapan LP2B untuk kendalikan alih fungsi sawah

    Pemerintah percepat penetapan LP2B untuk kendalikan alih fungsi sawah

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mempercepat penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna menekan laju alih fungsi sawah yang selama ini mengancam ketahanan pangan nasional.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai Rapat Koordinasi Terbatas tentang Rencana Penguatan Strategi Ketahanan Pangan Nasional di Jakarta, Selasa, mengatakan percepatan LP2B akan memberi kepastian bagi petani.

    “Kalau ini sudah selesai, para petani bisa tenang karena sawahnya tidak bisa dialihfungsikan lagi … Mereka dapat mengatur kerja jangka panjang dengan lebih aman,” kata Zulkifli.

    Lebih lanjut ia mengatakan proses penetapan LP2B diharapkan dapat rampung tahun 2025.

    LP2B merupakan lahan sawah yang ditetapkan pemerintah untuk tetap digunakan sebagai lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dan tidak boleh dialihfungsikan.

    LP2B diturunkan dari total Lahan Baku Sawah (LBS) dan sebagian di antaranya masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang memiliki perlindungan hukum lebih ketat terhadap alih fungsi.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menegaskan ketersediaan lahan sawah merupakan syarat mutlak ketahanan pangan.

    Ia mengatakan pemerintah telah menetapkan LBS seluas 7,38 juta hektare. Pemerintah juga menetapkan 87 persen dari LBS di Indonesia menjadi LP2B yang tidak boleh dialihfungsikan.

    Namun, ia mengatakan hingga kini, hanya 194 kabupaten/kota yang telah mencantumkan LP2B dalam rencana tata ruang wilayah, sehingga totalnya baru sekitar 57 persen.

    “Kondisi ini rentan terjadinya alih fungsi lahan,” katanya.

    Lebih lanjut ia mengatakan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah diperlukan untuk menyesuaikan nomenklatur kementerian dan posisi Menko, sekaligus memperluas cakupan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dari delapan provinsi menjadi 12 provinsi.

    Nusron mengatakan sebelum ada ketentuan LSD, rata-rata alih fungsi sawah mencapai 80.000 sampai dengan 120.000 hektare per tahun. Namun, di delapan provinsi yang sudah menetapkan LSD selama lima tahun terakhir, alih fungsi hanya 5.618 hektare.

    Delapan provinsi tersebut, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Banten, DI Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

    “Data ini menunjukkan kebijakan LSD efektif menekan alih fungsi lahan,” ujar dia.

    Dalam rapat tersebut juga dibahas percepatan pembentukan tim dan verifikasi penetapan LP2B serta LSD di 12 provinsi lain, yaitu Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

    Menko Pangan akan ditunjuk sebagai koordinator pengendalian alih fungsi lahan, dengan Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan sebagai wakil koordinator, serta Menteri ATR/BPN sebagai ketua harian.

    Merujuk data dari Kementerian Pertanian pada 2020, selama kurun waktu lima tahun (2015-2019), terdapat pengurangan luas lahan sawah pertanian dari 8,09 juta hektare pada 2015 menjadi 7,46 hektare pada 2019.

    Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada 2022, rata-rata konversi lahan sawah menjadi nonsawah di Indonesia mencapai 100.000 hingga 150.000 hektare per tahun.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR dorong pemerintah lebih agresif kembangkan perekonomian

    Anggota DPR dorong pemerintah lebih agresif kembangkan perekonomian

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mendorong pemerintah mengambil langkah agresif untuk memastikan perekonomian nasional tumbuh lebih cepat pada periode mendatang.

    Pernyataan itu disampaikan Marwan merespons Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,04 persen (yoy) pada kuartal III 2025.

    “Namun, di balik catatan positif ini, kita juga perlu mencermati bahwa momentum pertumbuhan mulai melambat, dan butuh langkah yang lebih agresif untuk memastikan ekonomi tumbuh lebih cepat dan lebih berkualitas pada kuartal IV 2025,” kata Marwan dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa.

    Marwan mengatakan angka tersebut patut diapresiasi karena Indonesia mampu menjaga pertumbuhan di atas lima persen di tengah ketidakpastian global, perlambatan ekonomi di Tiongkok, dan tekanan geopolitik kawasan.

    Menurutnya, capaian itu menunjukkan ketahanan ekonomi nasional serta efektivitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang dijalankan pemerintah.

    Ia menerangkan konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan dari 4,96 persen menjadi 4,89 persen pada kuartal III 2025.

    Marwan menilai perlambatan itu menggambarkan bahwa daya beli masyarakat, terutama kelas menengah bawah, masih tertekan oleh inflasi pangan yang berada di atas tiga persen.

    Padahal, menurut dia, konsumsi rumah tangga merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi mencapai 53,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Oleh karena itu, penguatan daya beli prioritas utama pemerintah di kuartal IV 2025,” ujarnya.

    Menurut dia, pemerintah perlu memperkuat kebijakan fiskal yang berpihak langsung pada rakyat kecil, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) karena program tersebut memberikan dorongan langsung pada konsumsi rumah tangga.

    “Kebijakan ini diyakini dapat menambah persentase terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal IV, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga,” ucap Marwan.

    Lebih lanjut, Marwan mendorong peningkatan investasi yang melambat dari 6,99 persen menjadi 5,04 persen. Menurutnya,, langkah cepat dibutuhkan untuk mengembalikan kepercayaan dunia usaha dan mempercepat penanaman modal baru.

    Marwan menilai, pemerintah harus mengarahkan investasi ke sektor bernilai tambah tinggi, seperti baterai kendaraan listrik, agro-processing, pertanian modern, teknologi digital, dan energi baru terbarukan.

    Menurutnya, pendekatan seperti itu akan membuat investasi bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi alat pemerataan kesejahteraan nasional.

    “Pemberian insentif pada tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen bagi investor yang menyerap tenaga kerja lokal akan menciptakan efek ganda, baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan wilayah,” ucapnya.

    Marwan juga menilai realisasi proyek infrastruktur yang tertunda perlu dipercepat, khususnya di sektor yang mempunyai efek propaganda tinggi seperti transportasi logistik, energi bersih, dan konektivitas antarwilayah.

    Menurut dia, pemerintah daerah juga harus diberikan dorongan dalam penggunaan dana transfer pusat dengan sistem insentif berbasis kinerja.

    “Dengan begitu, belanja pemerintah menjadi instrumen efektif menjaga momentum pertumbuhan di kuartal akhir tahun,” ujarnya.

    Ia setuju bahwa mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi pada kuartal IV 2025 bukan hal mudah. Namun, menurutnya, dengan sinergi kebijakan yang solid antara fiskal, moneter, dan sektor riil, sasaran tersebut bukanlah mimpi.

    Marwan mencontohkan kolaborasi antara Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga acuan menjadi 4,75 persen dan langkah pemerintah yang terus menjaga stabilitas harga dan memperkuat jaring pengaman sosial akan menjadi pondasi kokoh untuk akselerasi pertumbuhan di akhir tahun.

    “Namun, yang paling penting, kita harus memastikan bahwa pertumbuhan ini inklusif dan berkeadilan yaitu ketika rakyat bisa merasakan hasilnya dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, lapangan kerja yang layak, dan harga yang stabil,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IHSG ditutup melemah seiring aksi “profit taking” investor

    IHSG ditutup melemah seiring aksi “profit taking” investor

    Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore ditutup melemah seiring dengan aksi profit taking (ambil untung) investor di pasar saham Indonesia.

    IHSG ditutup melemah 24,73 atau 0,29 persen ke posisi 8.366,51. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 2,18 poin atau 0,26 persen ke posisi 842,69.

    “Koreksi indeks antara lain didorong oleh profit taking karena kondisi IHSG yang overbought,” ujar Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Selasa.

    Dari dalam negeri, penjualan ritel domestik tumbuh 3,7 persen year on year (yoy) pada September 2025, atau meningkat dari 3,5 persen (yoy) pada Agustus 2025, merupakan pertumbuhan positif yang terjadi selama enam bulan berturut-turut.

    Di sisi lain, penjualan mobil turun 4,4 persen (yoy) menjadi 74,019 unit pada Oktober 2025 dari penurunan 15,1 persen (yoy) pada September 2025.

    Meskipun penjualan mobil menurun selama enam bulan berturut-turut, namun laju penurunannya mulai melambat, serta volume penjualannya merupakan level tertinggi sejak Desember 2024.

    Selama periode Januari- Oktober 2025, penjualan mobil turun 10,6 persen year to date (ytd) menjadi 635,844 unit.

    Dari mancanegara, Amerika Serikat (AS) dan Swiss hampir mencapai kesepakatan untuk menurunkan tarif impor sebesar 39 persen atas produk Swiss yang masuk AS.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.