Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Menteri ATR siapkan 920 ribu hektare lahan untuk pengembangan etanol

    Menteri ATR siapkan 920 ribu hektare lahan untuk pengembangan etanol

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyatakan Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi sekitar 920 ribu hektare lahan untuk mendukung pengembangan BBM campur etanol 10 persen (E10).

    Pemerintah saat ini tengah mengembangkan bahan baku etanol, seperti singkong dan tebu yang akan digunakan untuk campuran bensin E10. Diperkirakan kebutuhan lahan mencapai 1 juta hektare untuk mendukung produksi etanol tersebut.

    Nusron, di Jakarta, Selasa, menjelaskan lahan 920 ribu hektare yang telah diidentifikasi berasal dari dua sumber, yakni 680 ribu hektare eks hak guna usaha (HGU) yang tidak diperpanjang, serta 240 ribu hektare tanah terlantar yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Yang 100 ribu hektare sisanya masih saya cari,” ujar Nusron.

    Ia menambahkan data lahan tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Pertanian untuk diverifikasi kesesuaiannya.

    Nusron menambahkan lahan untuk pengembangan etanol itu tersebar di 18 provinsi, antara lain Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Papua.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut Indonesia membutuhkan satu juta hektare lahan tebu baru untuk mendukung program E10, seiring dengan rencana pemerintah menghentikan impor BBM jenis solar pada 2026.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan mewajibkan penggunaan BBM dengan kandungan etanol 10 persen mulai 2027.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ATR siapkan 920 ribu hektare lahan untuk pengembangan etanol

    Menteri ATR siapkan 920 ribu hektare lahan untuk pengembangan etanol

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyatakan Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi sekitar 920 ribu hektare lahan untuk mendukung pengembangan BBM campur etanol 10 persen (E10).

    Pemerintah saat ini tengah mengembangkan bahan baku etanol, seperti singkong dan tebu yang akan digunakan untuk campuran bensin E10. Diperkirakan kebutuhan lahan mencapai 1 juta hektare untuk mendukung produksi etanol tersebut.

    Nusron, di Jakarta, Selasa, menjelaskan lahan 920 ribu hektare yang telah diidentifikasi berasal dari dua sumber, yakni 680 ribu hektare eks hak guna usaha (HGU) yang tidak diperpanjang, serta 240 ribu hektare tanah terlantar yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Yang 100 ribu hektare sisanya masih saya cari,” ujar Nusron.

    Ia menambahkan data lahan tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Pertanian untuk diverifikasi kesesuaiannya.

    Nusron menambahkan lahan untuk pengembangan etanol itu tersebar di 18 provinsi, antara lain Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Papua.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut Indonesia membutuhkan satu juta hektare lahan tebu baru untuk mendukung program E10, seiring dengan rencana pemerintah menghentikan impor BBM jenis solar pada 2026.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan mewajibkan penggunaan BBM dengan kandungan etanol 10 persen mulai 2027.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog tegaskan kualitas beras SPHP terjaga baik dan layak konsumsi

    Bulog tegaskan kualitas beras SPHP terjaga baik dan layak konsumsi

    Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog menegaskan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disalurkan ke seluruh wilayah Indonesia dalam kondisi baik, layak konsumsi, serta tepat sasaran demi menjaga stabilitas pasokan dan harga beras nasional.

    “Kami berkomitmen penuh menjaga kualitas beras, menjaga nama baik negara, dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia,” kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Jakarta, Selasa.

    Rizal menegaskan pihaknya terus melakukan upaya ekstra (extra effort) dalam menjaga kualitas beras selama penyimpanan hingga penyaluran ke masyarakat. Dengan penyerapan produksi dalam negeri yang telah tembus lebih dari 3 juta ton, Bulog melakukan berbagai langkah penjaminan kualitas sebelum stok disalurkan.

    “Kami pastikan beras yang diterima masyarakat adalah beras layak konsumsi dan sehat,” tegas Rizal.

    Apabila terdapat tanda-tanda penurunan kualitas, Bulog segera melakukan tindakan cepat, seperti pemisahan, reprocessing (pengolahan ulang), atau pemilahan menggunakan mesin modern, sehingga hanya beras yang memenuhi standar yang akan disalurkan ke masyarakat.

    Selain itu, Bulog menerapkan prinsip FIFO (First In, First Out) dan FEFO (First Expired, First Out) dalam sistem pergudangan agar sirkulasi stok berjalan optimal dan tidak menumpuk di satu lokasi.

    Sebelum beras SPHP disalurkan ke pasar atau dijual kepada masyarakat, Bulog selalu melakukan pengecekan ulang terhadap kualitas beras tersebut yang meliputi pengecekan secara kualitatif dan kuantitatif.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BRINS tambah fitur digital baru, akses Call Center bisa lewat aplikasi

    BRINS tambah fitur digital baru, akses Call Center bisa lewat aplikasi

    Jakarta (ANTARA) – PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS) atau BRI Insurance menambah fitur Call Center Bebas Pulsa berbasis teknologi Voice over Internet Protocol (VOIP) yang dapat diakses langsung melalui aplikasi BRINS Mobile.

    Melalui layanan terbaru itu, nasabah dapat terhubung dengan Agent Call Center Melisha tanpa perlu menggunakan pulsa, cukup dengan koneksi internet.

    Corporate Secretary Division BRI Insurance Fenti Octaviani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, menjelaskan teknologi VOIP memungkinkan panggilan suara dilakukan secara digital dengan mengubah suara analog menjadi data.

    Dengan begitu, komunikasi dengan Call Center BRINS menjadi lebih efisien, hemat biaya, dan tetap berkualitas tinggi.

    Fenti menyebut inovasi ini menjadi langkah strategis BRINS dalam memperkuat interaksi dengan nasabah. Layanan Call Center Bebas Pulsa di BRINS Mobile didesain untuk memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menghubungi Call Center BRINS secara fleksibel selama 24 jam.

    “Melalui fitur ini, nasabah dapat memperoleh berbagai layanan informasi, mulai dari produk asuransi, pembelian dan perpanjangan polis, pengajuan klaim, penanganan keluhan, hingga layanan darurat,” ujar Fenti.

    Jika terjadi gangguan jaringan selama proses panggilan, lanjutnya, BRINS telah menyiapkan sistem Call Back Service.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendag Roro soroti pentingnya pembaruan kemitraan ASEAN-Jepang

    Wamendag Roro soroti pentingnya pembaruan kemitraan ASEAN-Jepang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menyoroti pentingnya pembaruan kemitraan antara Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dan Jepang, terutama di sektor ekonomi, dalam menghadapi tantangan geoekonomi.

    “Untuk memastikan bahwa kerangka kerja kita tetap relevan dan adaptif terhadap dunia bisnis modern, ASEAN dan Jepang perlu mengeksplorasi kemungkinan pembaruan aturan, standar, serta perjanjian yang telah ada,” kata Wamendag Roro dalam ASEAN-Japan Symposium di Jakarta, Selasa.

    Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif ASEAN–Jepang (AJCEP) dan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), menjadi dua kerangka kerja sama perdagangan yang disebut Wamendag Roro penting untuk dibahas pembaruannya.

    Pertemuan khusus tingkat menteri ASEAN dengan partisipasi Jepang, sebutnya, telah berlangsung untuk memberikan berbagai masukan dalam merespons perkembangan ekonomi global terbaru dan menerjemahkan kebutuhan strategis menjadi kebijakan konkret serta aksi regional yang efektif.

    Secara khusus, Satuan Tugas Geoekonomi ASEAN, telah dibentuk dalam pertemuan yang digelar di Malaysia pada April 2025 lalu dan diformalisasi beberapa bulan setelahnya.

    Roro menjelaskan bahwa secara esensial, satuan tugas ini merupakan dewan penasihat yang fokus untuk menilai dampak tarif AS terhadap ASEAN, mengidentifikasi risiko dan peluang utama untuk memperkuat ketahanan dan daya saing ekonomi ASEAN, serta menyusun. rekomendasi kebijakan agar ASEAN dapat menavigasi tantangan baru yang muncul.

    “Hal ini menekankan pentingnya ASEAN bersatu, menjaga rasa persatuan, dan tetap berkembang meski menghadapi dinamika geopolitik yang kompleks,” ucapnya.

    Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin sebut cukai rokok batal naik akan bantu pacu daya saing IHT

    Kemenperin sebut cukai rokok batal naik akan bantu pacu daya saing IHT

    Dengan kebijakan pemerintah tidak menaikkan cukai ini cukup membantu

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan keputusan pemerintah tidak menaikkan cukai hasil tembakau atau cukai rokok pada tahun 2026 akan membantu memacu daya saing industri hasil tembakau (IHT) dalam negeri.

    Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika di Jakarta, Selasa, menyampaikan, pihaknya sudah menginventarisasi tantangan dalam memacu daya saing IHT, yakni masifnya rokok ilegal, serta kepastian regulasi tentang kandungan nikotin, tar dan bungkus rokok.

    ‎”Dengan kebijakan pemerintah tidak menaikkan cukai ini cukup membantu,” ucapnya.

    Menurut Putu, pihaknya saat ini juga sedang mengupayakan untuk meningkatkan kontribusi sektor IHT terhadap perekonomian nasional melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib produk kertas pembentuk rokok, serta revisi Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) 72/2008 tentang Pendaftaran Dan Pengawasan Mesin Pelinting Sigaret.

    Selanjutnya, pembatasan importasi mesin pelinting, kertas dan filter sigaret, serta akselerasi pembangunan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) atau sentra industri hasil tembakau (SIHT) untuk mempermudah akses pita cukai bagi industri kecil menengah (IKM).

    Putu menyampaikan industri ini pada semester I 2025 memberikan kontribusi cukup signifikan ke perekonomian nasional, dengan nilai ekspor mencapai 876 juta dolar AS, dan investasi Rp3,2 triliun.

    Sementara kontribusi cukai hasil tembakau ke ekonomi mencapai Rp216 triliun pada tahun 2024, yang sekaligus menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar dari sektor industri.

    Selain itu, sektor IHT menyerap tenaga kerja sebanyak 6 juta orang dari hulu hingga hilir, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, buruh pabrik, distributor, hingga pedagang dan eksportir.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok batal diterapkan pada 2026.

    ‎“Tahun 2026 tarif cukainya tidak kami naikkan,” kata Purbaya dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (26/9/2025).

    ‎Purbaya mengaku telah beraudiensi dengan pelaku industri rokok besar dalam negeri. Dalam pertemuan itu, tiap pihak saling mendengar dan memberi masukan terkait kelanjutan industri rokok, di mana Purbaya turut menanyakan terkait kebijakan tarif cukai.

    ‎“Satu hal yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu mengubah tarif cukainya tahun 2026? Mereka bilang, asal nggak diubah sudah cukup. Ya sudah, saya nggak ubah,” ujar Purbaya.

    Meski batal menaikkan tarif cukai rokok, Purbaya menyatakan telah menyiapkan strategi lain untuk menjaga penerimaan negara sekaligus keberlangsungan industri rokok.

    Salah satu strategi yaitu memperluas cakupan Kawasan Industri Hasil Tembakau. Kawasan ini menyediakan fasilitas penunjang yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha kawasan industri hasil tembakau.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertagas perkuat budaya inovasi lewat “Gas Innovation Awards 2025”

    Pertagas perkuat budaya inovasi lewat “Gas Innovation Awards 2025”

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas Pertamina, kembali menyelenggarakan Gas Innovation Awards (GIA) 2025, sebagai wadah mendorong dan memperkuat budaya inovasi dan solusi berkelanjutan bagi kemajuan industri gas nasional.

    “GIA bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan wadah pembelajaran kolektif. Melalui semangat inspire, replicate, elevate, kita ingin memastikan setiap ide inovatif dapat menginspirasi, direplikasi, dan memberikan dampak nyata bagi perusahaan dan masyarakat,” kata Direktur Utama Pertamina Gas Indra P. Sembiring dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan ajang inovasi tahunan yang berlangsung pada 4–6 November 2025 itu menjadi momentum bagi Perwira Pertagas untuk memperkuat budaya inovasi, mendorong efisiensi operasi, serta mempercepat transformasi bisnis menuju keberlanjutan.

    Mengusung tema “Inspire, Replicate, Elevate”, lanjut Indra, GIA 2025 menegaskan komitmen Pertagas untuk menumbuhkan semangat berbagi inspirasi antarperwira, mereplikasi praktik terbaik, dan mengangkat standar inovasi ke tingkat yang lebih tinggi.

    Tahun ini, katanya, Pertagas mencatat 69 Gugus CIP yang berpartisipasi dalam ajang GIA 2025 dengan keterlibatan lebih dari 400 pekerja dari seluruh direktorat, area operasi, dan anak perusahaan, yaitu PT Pertagas Niaga, PT Perta Arun Gas, PT Perta Daya Gas, dan Pertasamtan Gas.

    Rangkaian inovasi yang diajukan mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari digitalisasi dan efisiensi operasional, penerapan keselamatan berbasis HSE, penguatan strategi finansial dan SDM, optimalisasi volume operasi, hingga pengembangan bisnis baru dan transformasi aset menjadi sumber nilai baru.

    “Seluruh inisiatif tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan infrastruktur penyaluran energi nasional serta meningkatkan daya saing bisnis Pertagas di era transisi energi,” ucapnya.

    Dia menekankan inovasi telah menjadi bagian integral dari Pertagas dalam menjalankan bisnis yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan.

    Lebih lanjut, Indra menegaskan semangat inovasi yang tumbuh melalui GIA 2025 juga menjadi bagian penting dari upaya Pertagas mendukung Asta Cita swasembada energi, agenda strategis nasional untuk mewujudkan kemandirian energi berbasis sumber daya domestik.

    Ia menambahkan Pertagas berperan aktif memastikan keandalan infrastruktur penyaluran energi nasional sebagai tulang punggung distribusi energi bersih.

    “Inovasi yang lahir dari para Perwira menjadi kontribusi nyata dalam mendukung kemandirian energi dan transisi menuju zero emission,” imbuh Indra.

    Melalui Gas Innovation Awards 2025, Pertagas meneguhkan komitmennya untuk terus berinovasi, menumbuhkan budaya berbagi pengetahuan, dan memperkuat langkah Pertamina Group dalam mendukung visi Asta Cita Swasembada Energi Indonesia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Barantin bongkar praktik kecurangan ekspor sarang burung walet

    Barantin bongkar praktik kecurangan ekspor sarang burung walet

    Jakarta (ANTARA) – Badan Karantina Indonesia (Barantin) membongkar praktik kecurangan ekspor sarang burung walet (SBW) di Kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

    “Kami tidak akan kompromi terhadap pelanggaran yang dapat merusak citra ekspor Indonesia,” kata Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat M Paggabean yang turut hadir saat melakukan peninjauan ke kargo Bandara Soekarno Hatta, sebagaimana keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia mengungkapkan modus kecurangan tersebut dilakukan dengan menukar SBW bersih dengan SBW kotor yang dilakukan oleh salah satu perusahaan eksportir berinisial CJP. Komoditas tersebut rencananya akan diterbangkan ke Vietnam pada hari yang sama.

    “Kronologi kasus berawal pada hari Minggu (9/11), ketika perusahaan eksportir CJP melaporkan dan mengajukan pemeriksaan ekspor sarang burung walet bersih sebanyak 950 kilogram ke Vietnam,” ungkap Sahat.

    Barang tersebut telah melalui proses pemeriksaan karantina di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten (Karantina Banten) serta dinyatakan memenuhi syarat ekspor.

    Namun, dua hari kemudian, menjelang jadwal pengiriman, petugas Karantina kembali melakukan pemeriksaan fisik dan ditemukan komoditas yang seharusnya berisi sarang burung walet bersih yang sudah melalui proses pembersihan dan memenuhi standar ekspor, ternyata telah ditukar menjadi sarang burung walet kotor yang belum layak untuk pasar internasional.

    Sahat menjelaskan tindakan menukar atau memalsukan media pembawa setelah dilakukan pemeriksaan karantina merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

    Ia menegaskan keberhasilan pembongkaran praktek kecurangan itu menjadi bukti nyata Badan Karantina Indonesia berdiri di garda depan dalam melindungi keamanan hayati dan menjaga reputasi perdagangan internasional.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag: UMKM masuk ritel modern jadi indikator siap ekspor

    Mendag: UMKM masuk ritel modern jadi indikator siap ekspor

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berhasil masuk ritel modern punya peluang besar untuk menjajaki ekspor.

    Menurutnya, kemampuan produk UMKM untuk bersaing dengan produk-produk lain dapat terlihat, salah satunya dari keberhasilan menembus ritel modern. Pola kemitraan UMKM dengan ritel modern adalah dorongan penting agar para pelaku UMKM mampu meningkatkan kualitas produk dan daya saing, termasuk untuk tujuan ekspor.

    “Ketika sebuah produk UMKM diterima di ritel modern, artinya produk ini sudah memiliki standar ekspor. Kami ingin usaha menengah ke bawah juga dapat menikmati ekspor, maka UMKM dan ritel modern kami ajak jalan bersama untuk mengisi pasar dalam negeri sekaligus go global,” kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dalam puncak Perayaan Hari Ritel Nasional 2025 di Jakarta,Selasa ini, Budi menyampaikan keberhasilan UMKM memasuki ritel modern juga berkontribusi meningkatkan konsumsi produk lokal yang pada akhirnya akan membendung konsumsi produk-produk asing.

    Lebih lanjut, untuk menjadikan produk UMKM diminati konsumen di negeri sendiri, kuncinya ada pada kualitas produk UMKM itu sendiri.

    Terkait rantai pasok domestik, Budi berharap investasi di bidang logistik dan distribusi terbangun merata di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur untuk memperkecil disparitas harga antar wilayah.

    Oleh karena itu, pemerintah telah menggagas Program Gerai Maritim dan mendorong inisiatif perdagangan antarpulau.

    Menurutnya, ritel modern sebagai bagian dari rantai pasok distribusi. Keberadaan ritel modern yang bersinergi dengan UMKM turut menjembatani rantai pasok domestik di berbagai wilayah dengan menyerap produk-produk lokal dan mendistribusikannya.

    “Ritel modern yang tumbuh dan bersinergi dengan UMKM menjadi salah satu jembatan agar produk-produk dalam negeri dan UMKM terdistribusi secara nasional. Hal yang penting adalah ketika ritel modern berkembang, UMKM juga harus diperhatikan,” ujar Budi.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko ajak lintas sektor berkolaborasi implementasi zero ODOL 2027

    Kemenko ajak lintas sektor berkolaborasi implementasi zero ODOL 2027

    Kudus (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mengajak lintas sektor berkolaborasi dalam mendukung implementasi kebijakan zero over dimension and over loading (ODOL) yang ditargetkan mulai berlaku secara penuh di wilayah Jawa pada tahun 2027.

    “Kegiatan audiensi yang dilaksanakan hari ini (11/11) merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi berbagai pihak, terutama asosiasi pengemudi, transporter, dan pengusaha logistik,” kata Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenko IPK Edi Susilo seusai audiensi dengan sopir truk dan pelaku usaha angkutan barang di Kudus, Selasa.

    Pada prinsipnya, kata dia, kegiatan ini sangat menarik dalam rangka menindaklanjuti aspirasi dari asosiasi yang berharap adanya kejelasan informasi serta arah kebijakan pemerintah terkait implementasi zero ODOL di Jawa tahun 2027.

    Ia menjelaskan penerapan zero ODOL merupakan agenda kolaboratif nasional yang menuntut keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian/lembaga teknis, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha di sektor logistik.

    Menurut dia, hasil audiensi menunjukkan bahwa asosiasi pengemudi dan pelaku usaha logistik pada prinsipnya mendukung penerapan zero ODOL. Meski demikian, masih terdapat sejumlah masukan yang perlu ditindaklanjuti, terutama yang berkaitan dengan aspek kesejahteraan dan jaminan sosial bagi pengemudi.

    Edi menambahkan pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah langkah tindak lanjut, salah satunya melalui penyusunan rencana aksi nasional yang terdiri dari sembilan langkah strategis sebagaimana disampaikan dalam paparan narasumber dari Kemenko Infrastruktur.

    Lebih lanjut, Edi mengungkapkan sembilan rencana aksi tersebut nantinya akan menjadi bagian integral dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Sistem Logistik Nasional yang sedang disusun oleh Kemenko IPK.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.