Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Pemerintah putuskan lokasi proyek DME bulan depan, dibangun 2026

    Pemerintah putuskan lokasi proyek DME bulan depan, dibangun 2026

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana pemerintah untuk memutuskan lokasi proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) pada Desember, dan memulai proses pembangunannya pada 2026.

    “Kemarin rapat dengan Pak Presiden (Prabowo Subianto) dengan Pak Rosan (Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara), di Desember ini akan diputuskan lokasi-lokasinya,” ucap Bahlil ketika ditemui setelah rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa.

    Apabila pada bulan Desember pemerintah sudah memutuskan lokasi proyek DME, kata Bahlil, maka proses konstruksinya akan dimulai pada 2026.

    Ia menyampaikan bahwa realisasi proyek DME mendesak untuk mengurangi angka impor LPG. Bahlil memaparkan, perkiraan total konsumsi LPG pada 2026 kurang lebih sekitar 10 juta metrik ton (MT). Akan tetapi, kapasitas produksi nasional kurang lebih di angka 1,3–1,4 juta MT per tahun.

    Kesenjangan antara kebutuhan nasional dan kapasitas produksi tersebut, kata Bahlil, menyebabkan Indonesia mengalami defisit LPG sekitar 8,6 juta MT, yang akhirnya dipenuhi dengan impor.

    “Maka, mau tidak mau kita harus cari substitusi impor. Caranya apa? DME,” ujar dia.

    Pernyataan tersebut terkait dengan kebutuhan LPG yang meningkat sekitar 1,2 juta MT per tahun setelah diresmikannya pabrik petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia (LCI). Pabrik tersebut berdiri di Cilegon, Banten, seluas 107,8 hektare atau sekitar 1,08 juta meter persegi. Pembangunan pabrik itu menelan investasi sekitar 4 miliar dolar AS.

    Lantas, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana, Jakarta, Kamis (6/11), memerintahkan jajaran menterinya untuk mempercepat 18 proyek hilirisasi yang telah melewati tahap pra-studi kelayakan dan nilai keseluruhannya mencapai hampir Rp600 triliun.

    “Dengan kita melakukan percepatan 18 proyek yang nilai investasinya hampir Rp600 triliun, maka ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan produk-produknya itu menjadikan sebagai substitusi impor, salah satu di antaranya adalah menyangkut dengan DME,” kata Bahlil.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PT SMI beri pembiayaan PLTM Sion senilai 21,2 juta dolar AS

    PT SMI beri pembiayaan PLTM Sion senilai 21,2 juta dolar AS

    Humbang Hasundutan (ANTARA) – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI menyalurkan pembiayaan senilai 21,2 juta dolar AS atau sekitar Rp354 miliar untuk mendukung operasional Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Sion di Desa Sionom Hudon Selatan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara.

    Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Aradita Priyanti mengatakan, PLTM Sion memiliki kapasitas 10 megawatt (MW) dan mampu mengaliri listrik ke sekitar 15 ribu rumah tangga di wilayah Sumatera Utara. PLTM tersambung langsung dengan gardu induk PLN sehingga energi yang dihasilkan dapat didistribusikan melalui jaringan transmisi ke berbagai wilayah di Sumatera Utara.

    “Tenaga listrik yang dihasilkan di sini nanti dialirkan, ada transmisinya ke gardu induk PLN, dan kemudian nanti distribusi dari sana,” kata Aradita di sela site visit ke PLTM Sion, Humbang Hasundutan, Selasa.

    Sebagaimana diketahui, PLTM Sion merupakan proyek senilai 30,8 juta dolar AS yang dikelola oleh PT Citra Multi Energi (CME). Proyek ini mulai dikembangkan sejak 2014 dan beroperasi secara komersial sejak tahun 2020.

    Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan, Aradita menyampaikan pembiayaan tersebut merupakan bagian dari komitmen Perseroan guna mendorong transisi energi dan mempercepat pembangunan infrastruktur hijau di Indonesia.

    “Jadi memang portfolio kami sendiri sih saat ini sudah sekitar 20 persen yang ada di renewable energy, dan memang kami juga memilih proyek ini karena mendukung selain clean energy, juga mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT CME B. Dwiadji Indratoto menerangkan, pemilihan lokasi di Desa Sionom Hudon Selatan dilakukan karena potensi curah hujan yang tinggi dan kondisi geografis yang ideal untuk pembangkit minihidro. Curah hujan yang tinggi memastikan debit air selalu tercukupi.

    PLTM Sion memanfaatkan daerah tangkapan air seluas 279 km² dengan curah hujan tahunan sekitar 3.205 milimeter. Pembangkit ini dibangun dengan konsep run-off-river, yakni sistem yang memanfaatkan aliran air sungai tanpa perlu membangun bendungan besar.

    PLTM mempunyai dua turbin berkapasitas masing-masing 5 MW, dengan total kapasitas terpasang 10 MW. Sejak beroperasi pada 2020, PLTM Sion telah menghasilkan sekitar 81,3 gigawatt per jam (GWh) energi bersih per tahun.

    “Di sini curah hujannya sekitar 3.000 milimeter per tahun, jadi ketersediaan airnya cukup. Pembangkit hidropower memang umumnya dibangun di daerah pegunungan karena kita mencari ‘head’ (tinggi jatuh air). Selama faktor itu ada, maka pembangkit bisa dibangun,” ujar Dwiadji.

    Adapun keberadaan PLTM Sion dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

    Dari sisi ekonomi, pembangkit ini menyediakan pasokan listrik yang stabil untuk mendukung kegiatan usaha dan membuka lapangan kerja lokal baik selama pembangunan maupun operasional. Pemerintah daerah juga memperoleh tambahan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.

    Dari sisi sosial, masyarakat kini menikmati akses listrik yang lebih andal, sehingga kualitas hidup meningkat dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil menurun.

    Sementara dari sisi lingkungan, PLTM Sion tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca secara signifikan selama operasionalnya, sehingga berkontribusi terhadap pengurangan jejak karbon dan upaya Indonesia menuju emisi nol karbon (net zero emission).

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ESDM minta BP beri hak partisipasi blok migas ke Papua Barat

    Menteri ESDM minta BP beri hak partisipasi blok migas ke Papua Barat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta kepada perusahaan minyak dan gas (migas) asal Inggris, British Petroleum (BP), untuk memberi hak partisipasi (participating interest/PI) blok migasnya kepada pemerintah daerah Papua Barat.

    “Kemarin saya sudah rapat sama dia (BP). Saya minta kamu (BP) kasih dong PI untuk Papua,” ucap Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa.

    Teluk Bintuni, Papua Barat merupakan lokasi dari Kilang LNG Tangguh, yang saat ini menjadi kilang gas alam cair terbesar di Indonesia. Kilang itu dioperasikan oleh perusahaan migas asal Inggris yakni BP bersama para mitra dan merupakan proyek strategis nasional.

    Bahlil menyampaikan pemberian hak partisipasi kepada pemerintah daerah Papua Barat, utamanya untuk Teluk Bintuni, dapat meringankan sebagian tanggung jawab Bahlil.

    “Kalau Papua dikasih, itu sebagian tanggung jawab saya juga berkurang. Saya tidak boleh bohong di negeri itu, bisa disumpah kuning, karena Bintuni sama Fakfak itu cuma sekitar 70 km jaraknya,” ucap Bahlil.

    Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menyampaikan bahwa proyek pengembangan Blok Gas Bumi Kasuri di Kabupaten Teluk Bintuni oleh Genting Oil Kasuri PTE LTD dibidik mulai berproduksi pada 2027.

    Bahlil menyampaikan proyek pembangunan fasilitas floating liquified natural gas (FLNG) telah mencapai 80 persen, dan sedang dibangun di China.

    “Genting Oil itu produksinya itu di 2027. Genting Oil sudah nggak ada masalah,” kata Bahlil.

    Secara terpisah, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan SKK Migas tengah bernegosiasi dengan PT PLN (Persero) untuk bisa mengamankan kontrak jual beli LNG jangka panjang dari proyek tersebut.

    “Ini lagi negosiasi harganya dengan PLN. Mudah-mudahan deal, supaya semua bisa dalam negeri,” kata Djoksis, sapaan akrab Djoko Siswanto.

    Sebelumnya, Bahlil mengatakan Kabupaten Teluk Bintuni, yang dikenal sebagai lumbung energi nasional karena memasok lebih dari sepertiga kebutuhan gas Indonesia, akan menerima penambahan dana bagi hasil (DBH) migas mulai 2027.

    Bahlil juga menyoroti besarnya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Teluk Bintuni yang mencapai sekitar Rp3,1 triliun.

    Menurutnya, angka ini terbilang “jumbo” untuk ukuran sebuah kabupaten, dan bahkan hampir menyamai APBD Provinsi Papua Barat yang sebesar Rp3,5 triliun. Bahlil mengatakan bahwa APBD Bintuni yang besar itu berasal dari DBH minyak dan gas di kabupaten tersebut.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR tampung aspirasi peternak soal peternakan pemerintah

    Komisi VII DPR tampung aspirasi peternak soal peternakan pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menampung aspirasi peternak untuk mencarikan jalan tengah antara aspirasi Asosiasi Pinsar Peternak Petelur Nasional (PPN) Lampung dengan rencana pemerintah yang akan membangun peternakan ayam petelur maupun broiler melalui Danantara.

    “Harus ada jalan tengah dan kolaborasi antara niat baik pemerintah terkait pemenuhan pasokan program MBG (Makan Bergizi Gratis) dan juga perlindungan dan pemberdayaan para peternak, aspirasi ini akan kita sampaikan kepada pemerintah,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Pemerintah berencana menginvestasikan Rp20 triliun untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur di berbagai wilayah Indonesia.

    Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat pasokan pangan, khususnya dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Pendanaan proyek ini akan berasal dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia. Lokasi peternakan akan diprioritaskan di daerah-daerah yang saat ini mengalami kekurangan pasokan ayam dan telur.

    Chusnunia mengatakan pihaknya sudah menerima permohonan audiensi dari PPN. Aspirasi PPN yang disampaikan dalam audiensi tersebut akan segera diteruskan kepada pemerintah.

    “Kami sudah mendapatkan surat permohonan audiensi dari PPN Lampung terkait hal ini dan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah,”ujarnya.

    Menurut dia, Pemerintah juga perlu memperhatikan nasib para peternak tersebut agar kesuksesan program MBG ini dapat dirasakan oleh berbagai kalangan.

    Ia menambahkan hal ini agar tujuan besar dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo dapat berjalan beriringan.

    Sebelumnya, Asosiasi Pinsar Peternak Petelur Nasional (PPN) Lampung keberatan terhadap rencana pemerintah yang akan membangun peternakan ayam petelur maupun broiler melalui Danantara.

    Ketua PPN Lampung Jenny Soelistiani mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Presiden Prabowo telah membuka lapangan kerja khususnya bagi para peternak.

    “Program ini melahirkan banyak peternak baru yang tentu saja berdampak pada peningkatan kebutuhan sarana produksi peternakan,khususnya DOC,” kata Jenny.

    Jenny juga berharap Pemerintah dapat mendukung dan memberikan bantuan kepada para peternak melalui asosiasi agar mendapat kemudahan dalam mendapatkan DOC dengan harga yang terjangkau.

    Pihaknya juga berharap Danantara di Lampung dapat merealisasikan hal ini guna mendukung kemajuan para peternak dan UMKM kecil di daerah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil bidik sumur rakyat tambah produksi minyak nasional bulan depan

    Bahlil bidik sumur rakyat tambah produksi minyak nasional bulan depan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan mengeluarkan izin yang melegalkan 45 ribu sumur rakyat sehingga minyak yang dihasilkan dari sumur-sumur tersebut dapat dihitung sebagai produksi nasional.

    “Mulai tahun ini, bulan Desember, insya Allah izinnya (keluar). Mereka (pengelola sumur rakyat) bisa kerja dan (tidur) nyenyak, tanpa ada ketakutan,” ucap Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa.

    Adapun izin yang dimaksud adalah izin resmi untuk pengelolaan sumur minyak rakyat akan mulai diberikan paling lambat akhir November 2025.

    Bahlil memaparkan bahwa sumur rakyat sudah ada sejak pasca-kemerdekaan. Akan tetapi, belum ada regulasi yang melegalkan keberadaan sumur-sumur tersebut.

    Imbasnya, masyarakat yang mengelola sumur minyak ditakut-takuti oleh oknum-oknum dan preman-preman.

    Oleh karena itu, Bahlil meyakini pemberian izin untuk mengelola sumur rakyat dapat memberi ketenangan bagi para pengelola. Ia juga menambahkan, aturan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, sehingga masyarakat bisa terlibat dalam mengelola sumber daya alam di daerahnya.

    “Yang penting untuk kebaikan dan sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan aturan dan memperhatikan lingkungan,” tuturnya.

    Bahlil juga menyampaikan rencana tersebut telah direstui oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan, Prabowo berpesan kepada dirinya untuk mengeluarkan aturan yang baik untuk rakyat, baik untuk daerah, dan memberi keadilan bagi masyarakat.

    “Saya izin sama Pak Presiden Prabowo, apa kata penutup Pak Presiden? Kalau itu baik untuk rakyat, kalau itu baik untuk daerah, kalau itu menciptakan dan memberi keadilan, lakukan,” kata Bahlil.

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat 45.095 sumur minyak rakyat di enam provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumur Minyak Rakyat.

    Sebagian besar sumur dikelola masyarakat dengan cara tradisional dan menjadi sumber ekonomi bagi banyak keluarga di sekitar wilayah penambangan.

    Kementerian ESDM telah menyelesaikan inventarisasi nasional terhadap seluruh sumur minyak rakyat pada 9 Oktober 2025.

    Hasil pendataan tersebut menjadi dasar penetapan sumur yang masih aktif dan layak berproduksi.

    Selama empat tahun masa penanganan, kegiatan produksi akan didampingi oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi guna memastikan keselamatan kerja serta penerapan praktik teknik yang baik (good engineering practices).

    Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menegaskan bahwa kegiatan produksi hanya boleh dilakukan pada sumur yang sudah tercatat dalam hasil inventarisasi nasional.

    Hasil minyak dari sumur rakyat akan dibeli oleh Pertamina atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan harga 80 persen dari harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP).

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan: Kopdes Merah Putih jadi solusi atasi fluktuasi harga cabai

    Mentan: Kopdes Merah Putih jadi solusi atasi fluktuasi harga cabai

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih menjadi solusi mengatasi fluktuasi harga cabai melalui fasilitas cold storage yang menjaga pasokan stabil saat panen dan paceklik.

    “Ini solusi ke depan adalah kalau Koperasi Desa/Kelurahan Merah putih sudah jalan, itu kan punya cold storage. Jadi kalau panen puncak masuk di penyimpanan. kemudian kalau off season kita keluarin,” kata Mentan ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Perum Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa.

    Mentan menyampaikan hal itu ketika awak media mengkonfirmasi mengenai kondisi harga komoditas cabai yang saat ini menyentuh angka sekitar Rp50 ribuan per kilogram di pasaran.

    Mengenai hal itu, Amran menegaskan pemerintah terus memantau pergerakan harga cabai yang belakangan mulai naik dan memastikan langkah antisipasi telah disiapkan untuk menjaga stabilitas pasokan.

    Menurutnya harga cabai yang kini mencapai sekitar Rp50 ribu per kilogram masih tergolong dinamis karena sebelumnya harga sempat berada di angka rendah, bahkan pernah mencapai Rp3 ribu per kilogram.

    Amran menjelaskan, solusi jangka panjang untuk mengatasi fluktuasi harga cabai adalah dengan memperkuat peran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang memiliki fasilitas penyimpanan berpendingin atau cold storage.

    Dengan adanya fasilitas tersebut, hasil panen cabai saat musim puncak dapat disimpan terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan kembali saat musim paceklik untuk menjaga kestabilan harga di pasaran.

    Ia menambahkan, kenaikan harga cabai saat ini juga dipengaruhi faktor cuaca, terutama tingginya curah hujan yang berdampak pada distribusi hasil panen dari sentra produksi ke berbagai wilayah.

    “Ini mungkin karena sekarang kondisi distribusinya, karena hujan kan,” beber Amran.

    Sementara itu, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia, dilansir di Jakarta, Selasa (11/11) sekitar pukul 22.42 WIB, mencatat harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp39.950 per kilogram (kg).

    Kemudian harga cabai merah besar mencapai Rp57.900 per kg, cabai merah keriting Rp54.950 per kg, dan cabai rawit hijau Rp36.650 per kg.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Bahlil buka peluang pangkas ekspor batu bara

    Menteri Bahlil buka peluang pangkas ekspor batu bara

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang memangkas jatah ekspor batu bara dengan menaikkan persentase Domestic Market Obligation (DMO) menjadi lebih dari 25 persen.

    “DMO harus clear. Bahkan ke depan kita ada merevisi RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya), DMO-nya mungkin bukan 25 persen, bisa lebih dari itu,” ucap Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa.

    Aturan mengenai DMO batu bara termaktub di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri.

    Pemerintah menetapkan persentase penjualan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) sebesar 25 persen dari realisasi produksi batu bara pada tahun berjalan.

    Aturan tersebut berlaku kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batu bara, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Batu bara, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara tahap Operasi Produksi.

    Sebanyak 25 persen dari realisasi produksi batu bara tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri; serta bahan baku/bahan bakar untuk industri.

    Selain itu, pemerintah juga masih menetapkan Domestic Price Obligation (DPO) khusus bagi PT PLN (Persero) memasok batu bara untuk pembangkit sebesar 70 dolar AS per ton.

    Kemudian, pada 11 September 2025, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

    Dalam Pasal 157 PP 39/2025, diatur soal kewajiban pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi untuk memenuhi kebutuhan mineral dan/atau batu bara dalam negeri dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan BUMN pada sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak.

    Adapun sektor yang dimaksud adalah ketenagalistrikan, penyediaan energi, pupuk, dan industri strategis nasional.

    Ayat (3) Pasal 157 PP 39/2025 menyatakan kewajiban pengutamaan pemenuhan tersebut dilaksanakan dengan memprioritaskan pemenuhan batu bara sebelum melakukan penjualan ke luar negeri/ekspor.

    “Kepentingan negara di atas segala-galanya,” ujar Bahlil.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia, Australia perkuat kemitraan agribisnis lewat A-SEABX

    Indonesia, Australia perkuat kemitraan agribisnis lewat A-SEABX

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia dan Australia memperkuat kemitraan agribisnis melalui Australia–Southeast Asia Business Exchange (A-SEABX) ke-3 yang digelar di Jakarta pada 10–11 November.

    Menurut rilis pers Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada Selasa (11/11), delegasi dari 29 perusahaan agribisnis Australia berpartisipasi dalam acara tersebut, yang juga bertepatan dengan kunjungan perwakilan Infant Nutrition Council.

    “Besarnya kekuatan delegasi ini mencerminkan pentingnya sektor agribisnis bagi Australia dan Indonesia,” kata Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Brazier melalui keterangan pers tersebut.

    Pertukaran bisnis tersebut, kata dia, menyoroti kemampuan Australia untuk mendukung salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dan menegaskan kembali komitmen Australia sebagai mitra dagang dua arah yang tepercaya.

    Selama berada di Indonesia, para delegasi menunjukkan kapasitas mereka di sektor pertanian dan pangan, memperdalam pemahaman terhadap permintaan serta potensi investasi yang terus meningkat, berinteraksi dengan regulator dan pelaku industri, serta menjajaki peluang komersial lainnya.

    “Australia dan Indonesia memiliki hubungan agribisnis yang kuat dan berkelanjutan,” kata Profesor Jennifer Westacott AC, Australia’s Business Champion for Indonesia, yang juga memimpin delegasi.

    “Kemitraan yang lebih erat antara kedua negara akan mendukung produktivitas agribisnis dan ketahanan pangan dalam mencapai tujuan bersama, yaitu rantai pasok agribisnis yang lebih produktif, tangguh, dan aman,” ujarnya.

    Dengan memfasilitasi hubungan langsung antara pemangku kepentingan dan pelaku bisnis, misi tersebut bertujuan mengubah komitmen tingkat tinggi menjadi kemitraan nyata yang menguntungkan petani, produsen, pengolah, dan konsumen di kedua negara.

    Diversifikasi perdagangan dan investasi dinilai dapat meningkatkan kemakmuran bersama serta membuka peluang bagi bisnis Australia dan Indonesia untuk tumbuh.

    “Perusahaan agribisnis dan agripangan Australia dapat bekerja sama dengan Indonesia untuk mendukung prioritas ini,” tambah Westacott.

    A-SEABX merupakan program unggulan pemerintah Australia untuk mengembangkan perdagangan dua arah antara Australia dan Asia Tenggara melalui misi bisnis sektoral dan berbagai inisiatif lain.

    Program pertukaran bisnis itu menyediakan platform untuk meningkatkan kesadaran atas peluang bisnis dan investasi, berinteraksi dengan perwakilan pemerintah serta industri, dan melakukan pencocokan bisnis guna membangun kemitraan yang lebih baik antara Indonesia dan Australia.

    Pewarta: Katriana
    Editor: Anton Santoso
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Danantara dukung pembangunan peternakan ayam demi pasok MBG

    Danantara dukung pembangunan peternakan ayam demi pasok MBG

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mendukung pembangunan peternakan ayam nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pasokan protein hewani bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan, skema pembangunan peternakan tersebut tengah dikaji secara menyeluruh dan akan diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) dari kementerian terkait.

    “Ini kan terutama sekali untuk ketahanan pangan dan apalagi dengan MBG kita membutuhkan banyak protein,” kata Dony ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Perum Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, langkah itu merupakan bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya untuk memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat melalui peningkatan produksi ayam yang berkelanjutan dan efisien.

    “Karena itu pemerintah juga berupaya untuk bagaimana kita swasembada dengan protein-protein ini,” ujarnya.

    Dony menegaskan, Danantara akan melaksanakan penugasan pembangunan peternakan ayam ini dengan prinsip tata kelola korporasi yang baik agar hasilnya optimal dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    “Danantara tentu saja sebagai korporasi akan mengkaji dengan baik dan akan melaksanakan ini sesuai dengan kaidah korporasi yang baik,” tegasnya.

    Meski begitu, dia menuturkan rencana pembangunan peternakan ayam tersebut masih dalam tahap kajian menyeluruh, namun Danantara memastikan pelaksanaannya akan segera dimulai setelah seluruh aspek infrastruktur dan regulasi ditetapkan bersama pemerintah.

    “(Dimulai kapan pembangunannya?), ini sedang dikaji, mungkin segera mungkin. (Infrastrukturnya apa saja?) ini sedang kita kaji,” katanya.

    Sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan pembangunan peternakan ayam terintegrasi senilai Rp20 triliun pada 2026 untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

    “Akan dibangun peternakan ayam pedaging, dan petelur (yang) terintegrasi. Itu ada anggaran khusus Rp20 triliun, kita akan buat di seluruh Indonesia,” katanya setelah Rapat Finalisasi Program Hilirisasi Perkebunan dan Industri bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Jumat (7/11).

    Ia mengatakan langkah besar itu menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk mendukung program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto demi memperbaiki gizi anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

    Rencana pembangunan peternakan ayam pedaging dan petelur dilakukan secara menyeluruh di wilayah Indonesia yang masih mengalami kekurangan pasokan daging ayam dan telur.

    Pemerintah memastikan seluruh proses perencanaan dan studi kelayakan (pra-feasibility study/FS) diselesaikan dalam waktu singkat agar proyek ini segera dapat dimulai pada Januari 2026.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Danantara bersama pemerintah berbagi peran tangani utang Whoosh

    Danantara bersama pemerintah berbagi peran tangani utang Whoosh

    Jakarta (ANTARA) – Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyampaikan Danantara bersama pemerintah akan berbagi peran dalam menangani utang Kereta Cepat atau Whoosh secara terukur.

    Ia menegaskan, sebagaimana dijelaskan Presiden Prabowo Subianto bahwa Whoosh telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan perekonomian, sehingga langkah penanganan utang tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan layanan transportasi modern tersebut.

    “Masalah mengenai restrukturisasinya juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto) tentu melibatkan pemerintah (dan) Danantara,” kata Donny ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Perum Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa.

    Dikatakannya, Danantara akan fokus pada aspek operasional Whoosh agar layanan transportasi ini semakin optimal, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat di wilayah Jakarta-Bandung dan sekitarnya.

    “Nah ini juga solusi terbaik tentunya mana yang porsinya Danantara tentu akan dilakukan oleh Danantara terutama sekali berkaitan operasional Whoosh,” jelasnya.

    Sementara itu, pemerintah akan berperan dalam pengelolaan dan penguatan infrastruktur yang mendukung jalannya layanan kereta cepat tersebut.

    “Dan juga ada porsinya pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur,” bebernya.

    Menurutnya Whoosh telah membawa dampak ekonomi nyata terutama mendukung pergerakan masyarakat, serta memperkuat konektivitas antarwilayah yang sebelumnya memakan waktu panjang.

    “Whoosh ini kan memberikan manfaat yang banyak terutama sekali buat perekonomian kita dan juga buat angkutan massal,” katanya.

    Danantara berharap layanan Whoosh semakin diminati masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan operasional yang efisien dan profesional.

    “Jadi kami bertanggung jawab terhadap operasional Whoosh supaya bagaimana Whoosh lebih optimal lagi memberikan layanan yang lebih baik lagi dan tentu saja mudah-mudahan ke depannya membawa penumpang lebih banyak lagi,” kata Dony.

    Diberitakan sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya selaku Kepala Negara akan bertanggung jawab penuh atas polemik dan keberlangsungan operasional Kereta Api Cepat atau Whoosh.

    Pernyataan itu dikemukakan Presiden setelah meresmikan operasional Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11) saat ditanya awak media terkait tanggapannya atas beban utang proyek Whoosh.

    “Nggak usah khawatir, ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Presiden menyatakan proyek kereta cepat Whoosh tidak menghadapi persoalan serius seperti yang ramai diberitakan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.