Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Selain udang dan cengkih, sepatu juga terkontaminasi radioaktif Cs-137

    Selain udang dan cengkih, sepatu juga terkontaminasi radioaktif Cs-137

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Cs-137 Bara Krishna Hasibuan menyampaikan selain udang dan cengkih, produk alas kaki yang diekspor ke Amerika Serikat juga terdeteksi terkontaminasi oleh zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137).

    “Ada temuan kontaminasi Cs-137 pada produk footwear, alas kaki,” ucap Bara dalam media briefing “Perkembangan Diplomasi Penanganan Produk Udang dan Cengkeh dengan Pemangku Kepentingan di Amerika Serikat” yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator bidang Pangan, Jakarta, Rabu.

    Amerika Serikat mengembalikan dua kontainer produk alas kaki ke Indonesia sebab dideteksi terkontaminasi Cs-137. Setelah ditelusuri, tutur Bara, produk alas kaki tersebut berasal dari sebuah perusahaan industri yang juga berlokasi di Cikande, Banten, namun di luar kawasan industri.

    “Dengan radius 5 km dari sumber kontaminasi Cs-137, yaitu fasilitas PT PMT,” kata Bara.

    Meskipun baru menerima informasi tersebut secara resmi setelah bertemu dengan pihak Amerika Serikat, Bara menjelaskan peristiwa kontaminasi sepatu berlangsung pada rentang waktu yang sama dengan udang dan cengkih.

    “Kontainer pertama sudah tiba bulan lalu di Indonesia dan belum diproses oleh pihak produsen, sehingga belum ada pemeriksaan. Kontainer kedua sudah tiba 29 Oktober lalu dengan notifikasi adanya kontaminasi CS-137,” kata Bara.

    Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) pun melakukan pemeriksaan terhadap kontainer kedua. Hasil pemeriksaan dari kontainer kedua tidak ditemukan kontaminasi di permukaan, sehingga aman untuk disimpan di pelabuhan.

    “Namun sekarang sedang dilakukan uji pada produk alas kaki, pada isinya kontainer tersebut, yaitu produk footwear, alas kaki, yang dilakukan oleh BRIN,” ucapnya.

    Saat ini, tutur dia melanjutkan, proses dekontaminasi kawasan tersebut sudah berjalan dan 22 pabrik yang terkontaminasi di kawasan Cikande sudah dinyatakan bersih, termasuk pabrik alas kaki yang mengekspor sepatu ke Amerika Serikat.

    “Sudah kami bersihkan semuanya, sudah clean and clear, sudah fully decontaminated. Alas kaki ini memang informasi baru, tetapi sebetulnya kejadian itu hampir bersamaan,” ujar dia.

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan sebanyak 22 fasilitas produksi di Kawasan Industri Modern Cikande (MCIE), Serang, Banten sudah selesai didekontaminasi dari Cesium 137 (Cs-137), dan tujuh lokasi di luar kawasan dalam proses pembersihan.

    ‎Dekontaminasi tersebut merupakan salah satu upaya penanganan yang dilakukan pemerintah melalui Satuan Tugas (satgas) Penanganan Bahaya Radiasi Cs-137, bersama pemangku kepentingan terkait seperti Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

    ‎Disampaikan pula, sebelum United States Food and Drugs Administration (USFDA) merilis import alert 99-51 terhadap produk udang yang berasal dari Indonesia setelah ditemukan adanya kontaminasi radiasi Cs-137, pihak Bea Cukai Belanda melaporkan temuan kontaminasi radionuklida pada produk sepatu kets asal Indonesia.

    ‎Temuan Bea Cukai Belanda dikonfirmasi oleh ahli radiasi ANVS dengan hasil temuan beberapa kotak yang berisi sepatu kets memiliki peningkatan paparan radiasi maksimal 110 nanoSv/jam (radiasi latar 20 nanoSv/jam) akibat Cs-137.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • WIKA pastikan komunikasi dengan kreditur soal pembayaran obligasi

    WIKA pastikan komunikasi dengan kreditur soal pembayaran obligasi

    Jakarta (ANTARA) – PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) memastikan menjalin komunikasi dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait dengan dilakukannya penghentian sementara (suspensi) saham WIKA.

    Seiring dengan itu, perseroan juga melakukan komunikasi dengan wali amanat serta para pemegang/kreditur obligasi dan sukuk dalam rangka penyelesaian pembayaran kewajiban perseroan.

    “Terkait dengan kondisi suspensi saham perseroan, memang saat ini kami masih intens berkomunikasi dengan BEI. Dan kalau untuk terkait dengan obligasi dan sukuk, memang kami lebih dengan wali amanat, terkait dengan pola-pola penyelesaian daripada kondisi yang dihadapi WIKA sekarang,” ujar Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito dalam Paparan Publik WIKA di Jakarta, Rabu.

    Agung mengungkapkan perseroan saat ini masih berusaha untuk mendapatkan izin dari semua pemegang/kreditur obligasi dan sukuk perseroan, dalam rangka melakukan penangguhan pembayaran kewajiban.

    “Kalaupun terkait dengan suspensi, tentunya memang sesuai ketentuan yang ada, kami masih berusaha mendapatkan izin dari semua bond holder maupun sukuk holder juga, untuk dapat mengizinkan kami melakukan penangguhan pembayaran kewajiban,” ujar Agung.

    Sebagaimana diketahui, saham WIKA telah disuspensi sejak 18 Februari 2025 oleh BEI, setelah perseroan mengumumkan kegagalan membayar pokok dua surat utang yang jatuh tempo pada Februari 2025.

    WIKA melakukan penundaan pembayaran pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A (SMWIKA02ACN2), serta Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A (WIKA02ACN2) yang seharusnya jatuh tempo pada 18 Februari 2025.

    “Penghentian sementara dilakukan untuk memberikan waktu kepada investor dalam mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada, untuk setiap pengambilan keputusan investasinya,” ujar P.H. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 BEI Bima Ruditya Surya.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan copot pejabat jajaran di sela sidak akibat sewakan lahan negara

    Mentan copot pejabat jajaran di sela sidak akibat sewakan lahan negara

    Saya temukan satu hektare yang dikelola, sementara 299 hektare disewakan. Mulai hari ini, lahan itu harus dikerjakan kembali. Kami beri waktu tiga bulan untuk membuktikan hasil,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot pejabat jajarannya yang terbukti menyewakan lahan negara kepada pihak luar saat melakukan inspeksi mendadak di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tanaman Padi Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

    “Kita ini punya teknologi, punya alat, punya sumber daya manusia, lahannya ada, tapi malah disewakan kepada orang. Ini tidak benar. Hari ini juga kami copot direkturnya dan eselon tiganya. SK-nya langsung saya serahkan di lapangan,” kata Mentan di sela melakukan sidak lahan percobaan BRMP Tanaman Padi Sukamandi, Subang, sebagaimana keterangan di Jakarta, Rabu.

    Mentan Amran kembali menunjukkan ketegasannya dalam menegakkan disiplin aparatur di lingkungan Kementerian Pertanian.

    Saat melakukan inspeksi mendadak di lahan percobaan BRMP Tanaman Padi Sukamandi, Amran langsung mencopot pejabat eselon II dan III karena terbukti menyewakan lahan negara kepada pihak luar.

    “Di lahan kita 300 hektare, tapi disewakan pada orang. Ini tidak benar,” tegas Mentan Amran di hadapan jajaran pegawai BRMP tersebut.

    Menurut Amran, tindakan pencopotan tersebut dilakukan sebagai bentuk ketegasan bahwa lahan percobaan milik negara harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan pengembangan, dan produksi benih unggul bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.

    “Kami minta seluruh BRMP se-Indonesia menanam bibit dan benih terbaik. Harus lebih baik dari pada lingkungannya. Gunakan teknologi terbaik. Jadilah contoh,” ujar Mentan Amran.

    Mentan menghendaki hasilnya nanti dibagikan secara gratis pada masyarakat. “Ini yang kami mau, karena BRMP ini ada di seluruh Indonesia. Harus jadi yang terdepan.” katanya.

    Mentan menegaskan pula sejak awal dirinya memimpin kembali Kementerian Pertanian, ia ingin membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil nyata di lapangan. Karena itu, ia tidak segan memberikan sanksi kepada pejabat yang tidak amanah.

    “Saya temukan satu hektare yang dikelola, sementara 299 hektare disewakan. Mulai hari ini, lahan itu harus dikerjakan kembali. Kami beri waktu tiga bulan untuk membuktikan hasil,” tegasnya.

    “Model baru sekarang, tidak perlu rapat lama-lama di kantor. SK dicopot atau diganti langsung di lapangan. Kalau saya temukan lagi kasus seperti ini, akan saya copot lagi,” tambah Amran.

    Meski menegakkan disiplin dengan keras, Mentan juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementan dan seluruh pihak yang telah bekerja keras membawa sektor pertanian Indonesia mencapai hasil luar biasa dalam satu tahun terakhir.

    Amran menyampaikan rasa syukur atas capaian swasembada pangan yang berhasil diraih hanya dalam waktu satu tahun, jauh lebih cepat dari target empat tahun sebelumnya.

    Ia menegaskan, capaian itu tercermin dari kontribusi tertinggi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB), peningkatan kesejahteraan petani, serta stok beras Bulog yang mencapai rekor tertinggi dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.

    Amran menekankan, keberhasilan tersebut tidak boleh membuat lengah, seraya mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan amanah rakyat dengan terus memperbaiki kekurangan serta mencegah pelanggaran sekecil apa pun.

    “Bahkan FAO memberikan pengakuan dan penghargaan kepada Indonesia. (Sehingga) ada yang salah, kita perbaiki. Tapi jangan biarkan pelanggaran sekecil apa pun menggerogoti amanah rakyat. Ini kepercayaan besar dari rakyat kepada kita,” tegasnya.

    Mentan juga menegaskan bahwa capaian besar di sektor pertanian merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa.

    “Swasembada ini bukan karena saya, tapi karena kita semua, termasuk teman-teman media, TNI, Polri, kejaksaan, gubernur, bupati, camat, kepala desa, PPL, semuanya. Ini hasil kerja kolektif atas gagasan besar Bapak Presiden,” kata Amran.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPD Bali salurkan Rp12,6 triliun kredit UMKM

    BPD Bali salurkan Rp12,6 triliun kredit UMKM

    Denpasar (ANTARA) –

    BUMD Bank BPD Bali menyalurkan Rp12,6 triliun kredit untuk debitur usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atau 50,85 persen dari total kredit yang disalurkan sebesar Rp24,76 triliun per Oktober 2025.

    “Kredit UMKM itu secara fokus didedikasikan untuk pemberdayaan masyarakat,” kata Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma di Denpasar, Bali, Rabu.

    Ia menargetkan proporsi pembiayaan bagi UMKM akan terus dijaga di atas 50 persen dari total kredit yang disalurkan.

    Kredit UMKM itu di antaranya melalui kredit usaha rakyat (KUR), Kredit Usaha untuk peralatan dan mesin pertanian (Alsintan), kredit subsidi bekerja sama Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, yakni Sidi Kumbara dan produk-produk kredit UMKM lainnya.

    “Kami mendapat insentif Giro Wajib Minimum (GWM) dari BI khusus untuk ekonomi hijau, yang memungkinkan kami memanfaatkannya kembali untuk pembiayaan kepada UMKM dengan suku bunga yang lebih rendah,” imbuhnya.

    Kementerian UMKM sebelumnya mencatat bank milik pemerintah daerah di Bali itu memiliki porsi 61 persen untuk penyaluran kredit sektor produktif dan termasuk salah satu dari empat lembaga penyalur KUR yang tumbuh melebihi target 60 persen produktif di regional Jawa II, Bali dan Nusa Tenggara.

    Sementara itu, realisasi kredit keseluruhan tumbuh 9,33 persen dibandingkan periode sama 2024.

    Sedangkan aset mencapai Rp42,4 triliun atau secara tahunan tumbuh 6,60 persen dibandingkan periode sama 2024 mencapai Rp39,76 triliun.

    Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp35,42 triliun, tumbuh 4,80 persen dibandingkan periode yang sama Oktober 2024 sebesar Rp33,79 triliun, yang didominasi tabungan mencapai 65,05 persen.

    Dengan proporsi penyaluran kredit dan DPK itu, ia mencatat rasio kredit terhadap simpanan (LDR) berada dalam rentang positif yakni 69,88 persen.

    Sedangkan dari sisi kualitas kredit, pihaknya mencatat kredit bermasalah (NPL) mencapai 0,83 persen.

    Sudharma menambahkan per Oktober 2025 membukukan capaian laba menembus Rp998,7 miliar atau tumbuh sebesar 23,35 persen dibandingkan periode sama 2024.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 1.400 lowongan kerja dibuka dalam Padang Job Fair 2025

    1.400 lowongan kerja dibuka dalam Padang Job Fair 2025

    ANTARA – Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, membuka Padang Job Fair 2025 pada Rabu (12/11) di Gedung Youth Center. Bursa kerja tahun ini diikuti sebanyak 50 perusahaan, dengan jumlah lowongan kerja sebanyak 1.400 untuk berbagai posisi, baik untuk lulusan SMA sederajat, maupun lulusan perguruan tinggi.
    (Melani Friati/Rizky Bagus Dhermawan/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI yakin dapat ekspansi kereta cepat hingga Banyuwangi

    KAI yakin dapat ekspansi kereta cepat hingga Banyuwangi

    Beijing (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) yakin dapat mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memperpanjang rute Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) hingga ke Banyuwangi, Jawa Timur.

    “Tidak ada masalah dengan pengoperasian kereta cepat ini karena tingkat okupansinya juga naik terus. Presiden juga mengindikasi bahwa kita harus ekspansi ke Surabaya, bahkan ke Banyuwangi, ya kita akan jalankan, kita akan laksanakan,” kata Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin di Beijing kepada ANTARA, Rabu.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya sempat menyatakan keinginannya untuk memperpanjang rute Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung hingga menjangkau ke ujung timur Pulau Jawa, yakni Banyuwangi.

    Prabowo menyebut bahwa pembangunan infrastruktur transportasi modern seperti Whoosh tidak boleh berhenti di tengah jalan karena manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kehadiran kereta cepat, jauh lebih besar dibanding beban finansial yang kini menuai tanggapan beragam publik.

    “KCIC kan sudah jelas terang-benderang, KCIC itu tidak ada kesalahan, secara ‘pride’ bangsa kita naik. Tidak banyak di dunia ini yang mempunyai teknologi kereta cepat, Indonesia salah satu ini” tambah Bobby.

    Bobby bahkan menyebut negara-negara di Eropa Timur maupun Amerika Serikat belum memiliki moda transportasi kereta cepat seperti yang dimiliki Indonesia.

    “Alhamdulillah kita punya kereta cepat. Nah kemudian bagaimana yang selalu disampaikan oleh Pak Doni dan teman-teman di Danantara bahwa secara operasi perusahaannya untung sehingga kita begitu cukup yakin dan percaya diri juga untuk mengoperasikannya,” tambah Bobby.

    Sebelumnya diberitakan terkait sorotan atas beban utang proyek KCIC Whoosh, Presiden menegaskan bahwa dirinya selaku Kepala Negara akan memikul penuh tanggung jawab atas keberlangsungan proyek tersebut.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyampaikan bahwa proses negosiasi restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh masih terus berlangsung.

    Ia menjelaskan tim negosiasi yang terdiri dari unsur pemerintah serta Danantara akan segera berangkat ke China untuk melanjutkan pembahasan dengan pemerintah China serta perusahaan mitra dalam konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Dony menuturkan, utang yang tengah direstrukturisasi merupakan pinjaman pembangunan proyek akibat keterbatasan modal awal. Restrukturisasi mencakup beberapa aspek utama jangka waktu pinjaman, tingkat suku bunga, serta mata uang pinjaman.

    Secara operasional KCIC telah menunjukkan kinerja positif dengan jumlah penumpang mencapai 20-30 ribu orang per hari. Peningkatan kualitas layanan juga terus diupayakan seiring dengan bertumbuhnya minat masyarakat terhadap moda transportasi cepat tersebut.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penyelesaian utang proyek KCIC.

    Adapun total investasi proyek KCIC mencapai sekitar 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp120,38 triliun, dengan sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga 2 persen per tahun.

    Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,21 miliar dolar AS (sekitar Rp 19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai 6,05 miliar dolar AS (sekitar Rp 99,82 triliun).

    Artinya, total pinjaman ke CBD adalah sekitar 2,72 miliar dolar AS (sekitar Rp44,92 triliun) belum ditambah dengan beban bunga yang diperkirakan mencapai 120-130 juta dolar AS per tahun atau setara hampir Rp2 triliun hanya untuk membayar bunga.

    Jika tingkat okupansi KCIC meningkat, margin keuntungannya tetap tipis karena biaya operasi dan pemeliharaan kereta cepat yang bersifat padat modal dan teknologi tinggi, sehingga tidak bisa ditekan secara signifikan.

    Hingga kini, pemerintah masih mengkaji dua opsi utama penyelesaian, yakni pelimpahan kewajiban kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT KAI. Namun, pemerintah tetap mendorong agar Danantara mengambil peran utama dalam restrukturisasi pembayaran pinjaman tersebut.

    KCIC mencatat peningkatan jumlah penumpang Kereta Cepat Whoosh sebesar 6,3 persen pada periode Januari hingga Oktober 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Selama sepuluh bulan pertama tahun ini, layanan Whoosh telah melayani lebih dari 5,1 juta penumpang, meningkat dari 4,8 juta penumpang pada 2024 di periode yang sama.

    Secara kumulatif, sejak beroperasi secara komersial pada Oktober 2023, Whoosh telah melayani lebih dari 12,2 juta penumpang.

    Pewarta: Desca Lidya Natalia
    Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII minta Ditjen IKFT bangun ekosistem hilirsasi bahan baku

    Komisi VII minta Ditjen IKFT bangun ekosistem hilirsasi bahan baku

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (Ditjen IKFT) Kementerian Perindustrian untuk membangun ekosistem bahan baku dengan memperkuat hilirisasi industri.

    Dia menilai bahwa tantangan utama industri dalam negeri yakni masih terletak pada tingginya ketergantungan industri terhadap bahan baku. Menurut dia, pemerintah dan berbagai pihak perlu mencari solusi atas permasalahan itu.

    “Nah, bagaimana kita sekarang ini kembali menguatkan industri-industri tersebut yang merupakan unggulan bagi kita sebelumnya dan menambah industri-industri baru yang memang mempunyai peluang yang tinggi untuk market global,” kata Evita saat rapat dengan Ditjen IKFT dengan berbagai asosiasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan bahwa kondisi industri dalam negeri saat ini sudah tidak bisa selalu tergantung kepada bahan baku impor. Terlebih lagi, kata dia, situasi tarif perdagangan global dan kerja sama internasional yang sepenuhnya belum memberi nilai tambah bagi industri nasional.

    “Jadi saya harapkan juga adanya perhatian dari pemerintah di dalam hal ini tentu memerlukan investasi, riset, dan kemitraan strategis, ya kan, antara kementerian dan asosiasi terkait,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa kondisi perdagangan tanah air sedang memiliki masalah ekspor barang ke luar negeri. Namun menurut dia, impor barang dari negara lain justru tidak dikenakan tarif.

    “Nah, ini kan ada keadilan, tidak win-win solution di dalam perjanjian internasional yang kita sepakati yang harusnya dengan keinginan dari Bapak Presiden, bahwa kita ini memiliki ketahanan ini, kedaulatan ini,” katanya.

    Untuk itu, dia mengatakan bahwa perjanjian perdagangan dengan negara lain harus dievaluasi, baik bilateral atau multilateral, agar bisa mengedepankan kepentingan industri nasional.

    “Jadi enggak, enggak dibuka secara keseluruhan, sektor-sektor strategis yang menjadi unggulan kita, ya kita kalau memang sudah mencukupi kebutuhan dalam negeri, ya kita tidak memberikan peluang untuk impor itu,” kata dia.

    Saat ini, Komisi VII DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Daya Saing untuk meningkatkan daya saing industri-industri nasional dari berbagai sektor. Komisi VII DPR RI pun sudah menggelar rapat dengan berbagai direktorat jenderal di Kemenperin dengan mengundang beragam asosiasi industri untuk menyampaikan aspirasinya dan keluhannya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gandeng 31 perusahaan bursa kerja Pemprov Sultra jaring 1.678 lowongan

    Gandeng 31 perusahaan bursa kerja Pemprov Sultra jaring 1.678 lowongan

    ANTARA – Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Sulawesi Tenggara menggelar Pameran Bursa Kerja (Job Fair) tahun 2025 yang berlangsung tanggal 12 – 14 November. Dalam kegiatan ini, Pemprov Sultra menggandeng sebanyak 31 perusahaan dengan menyiapkan 1.678 lowongan tenaga kerja.(Saharudin/Rizky Bagus Dhermawan/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lapor PHK hingga gaji bisa lewat kanal “Lapor Menaker”

    Lapor PHK hingga gaji bisa lewat kanal “Lapor Menaker”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa masyarakat kini bisa melaporkan gaji yang tidak sesuai hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pemerintah lewat kanal “Lapor Menaker”.

    “Ketika ada penyelewangan, ketika ada hal-hal yang dianggap perlu segera kami tindak lanjuti, kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan kanal informasi Lapor Menaker ini dengan seoptimalnya,” ucap Yassierli dalam peluncuran “Lapor Menaker” yang digelar di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu.

    Kanal tersebut dapat diakses melalui situs lapormenaker.kemnaker.go.id.

    Yassierli mengungkapkan pada masa uji coba, ia menerima sekitar 600 pengaduan. Sebagian besar dari pengaduan tersebut terkait dengan pengupahan, jaminan sosial, dan berasal dari pekerja.

    Laporan yang menjadi domain dari Kementerian Ketenagakerjaan akan langsung ditindaklanjuti bersama pengawas ketenagakerjaan.

    Ia mencontohkan, apabila ada yang melapor soal PHK ke kanal Lapor Menaker, ia akan menindaklanjutinya dengan mengirimkan mediator.

    Apabila isu pelaporan terkait dengan norma, maka ia akan menurunkan pengawas ketenagakerjaan.

    Pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang bertugas mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, termasuk melakukan pembinaan terhadap perusahaan dan pekerja.

    “Jadi tindak lanjut dari laporannya sangat tergantung dengan jenis laporannya,” kata dia.

    Kemnaker juga menggandeng dinas provinsi, kota, serta pengawas ketenagakerjaan yang ada di daerah untuk menindaklanjuti pengaduan yang masuk ke kanal Lapor Menaker.

    “Ini sebagai upaya kami untuk membuka sekat informasi dari masyarakat, ada yang mengadu mungkin lewat Instagram, lewat apa, yang kita tidak mampu deteksi, kita berharap semua kanal itu tersatukan di kanal Lapor Menaker ini,” tutur Yassierli.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendes sebut Kopdes solusi hadapi dominasi ritel modern di desa

    Mendes sebut Kopdes solusi hadapi dominasi ritel modern di desa

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan keberadaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi salah satu solusi menghadapi persoalan dominasi ritel modern di desa-desa.

    “Kopdes, program strategis nasional, saya kira salah satu kata kunci untuk kita memastikan pelayanan ekonomi tidak dikuasai oleh segelintir orang,” kata dia dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan hal tersebut untuk merespons pertanyaan Komisi V DPR RI terkait dengan upaya mengatasi dominasi ritel modern, seperti Indomaret dan Alfamart yang mengancam keberlangsungan UMKM milik warga desa.

    Kehadiran Kopdes Merah Putih, kata dia, dapat menjadi pusat ekonomi rakyat yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan warga desa, mulai dari kebutuhan sembako, pupuk, hingga elpiji.

    Ia mengatakan Kopdes Merah Putih juga akan dirancang sebagai sistem usaha bersama yang menggerakkan ekonomi desa tanpa menyingkirkan warung tradisional.

    Ia memandang keberadaan ritel modern, terutama di desa, tidak perlu ditambah karena berpotensi mematikan usaha kecil masyarakat.

    Oleh karena itu, diperlukan sistem ekonomi alternatif yang lebih berpihak pada pelaku usaha lokal.

    “Kalau saya secara pribadi atau bisa jadi sikap saya sebagai Menteri Desa, sudah cukup, tidak perlu lagi tambah,” kata dia.

    Selain memperkuat Kopdes, Kemendes PDT menargetkan 20 ribu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat terlibat dalam rantai pasok kebutuhan pangan nasional, termasuk dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Saat ini sudah ada sekitar 400 BUMDes yang menjadi pemasok program pangan, mulai dari beras, telur, hingga ikan. Ini bagian dari konsep ‘dari desa, oleh desa, dan untuk desa’,” ujarnya.

    Ia menyampaikan pula bahwa penguatan ekonomi desa juga dilakukan melalui pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal, seperti Desa Nila di Bandung Barat, Desa Ayam, dan Desa Lele di sejumlah daerah.

    Pewarta: Tri Meilani Ameliya
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.