Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Dukung penegakan hukum, Danantara komitmen tata kelola bersih di PTPN

    Dukung penegakan hukum, Danantara komitmen tata kelola bersih di PTPN

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menegaskan komitmennya terhadap tata kelola bersih, transparan, dan profesional, sejalan dengan prinsip pengelolaan investasi negara yang berintegritas.

    Pernyataan ini seiring dengan penetapan mantan Direktur PTPN II periode 2020-2023 Irwan Perangin-angin, sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dalam kasus dugaan korupsi terkait Kerja Sama Operasional (KSO) pengelolaan aset di wilayah Sumatera Utara.

    Managing Director Stakeholder Management and Communications Danantara Rohan Hafas dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, mengatakan Danantara menghormati kewenangan aparat penegak hukum dan mendukung penuh langkah-langkah penegakan hukum yang sedang berjalan.

    “Kami menegaskan bahwa kami tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran hukum, termasuk penyalahgunaan kewenangan maupun tindakan yang merugikan negara. Kami menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan internal,” ujar Rohan.

    Ia memastikan, Danantara akan mengambil langkah administratif terhadap yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberhentian dari jabatan untuk mendukung kelancaran proses hukum dan memastikan prinsip independensi penyidikan tetap terjaga.

    “Langkah ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menegakkan integritas, serta memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan secara objektif dan transparan,” ujar Rohan.

    Lebih lanjut, Ia memastikan Danantara terus memperkuat sistem pengawasan internal di seluruh entitas portofolio melalui mekanisme audit kepatuhan, pelaporan risiko, serta penguatan kapasitas etika dan tata kelola di jajaran manajemen.

    “Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh entitas di bawah Danantara untuk terus memperkuat implementasi prinsip tata kelola dan integritas yang telah menjadi komitmen bersama. Kami memastikan bahwa seluruh BUMN yang berada dalam pengelolaan Danantara menjalankan praktik bisnis secara bersih, profesional, dan akuntabel,” ujar Rohan.

    Rohan menegaskan bahwa setiap tindakan pelanggaran hukum merupakan tanggung jawab pribadi yang tidak mencerminkan kebijakan korporasi.

    Sebagai pengelola investasi negara, Danantara berkomitmen untuk memastikan seluruh proses bisnis dijalankan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Kami percaya penegakan hukum yang konsisten akan memperkuat kepercayaan publik terhadap transformasi BUMN dan mendukung terwujudnya tata kelola investasi negara yang bersih dan berdaya saing,” ujar Rohan.

    Sebelumnya, Penyidik Kejati Sumut menetapkan Irwan Perangin-angin sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran prosedur dalam pengelolaan aset PTPN I Regional I Sumatera Utara.

    Dalam proses hukum yang sedang berjalan, Kejati menyebut telah ditemukan minimal dua alat bukti yang sah, dan hingga kini penyidikan masih berlangsung terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain. Saat ini, Irwan Perangin-angin telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • WGC lihat peluang redenominasi rupiah berdampak positif ke minat emas

    WGC lihat peluang redenominasi rupiah berdampak positif ke minat emas

    Jakarta (ANTARA) – World Gold Council (WGC) melihat peluang rencana redenominasi rupiah yang digagas Pemerintah Indonesia dapat berdampak positif terhadap minat emas, meski dampak tersebut bersifat tidak langsung.

    Head of Asia Pacific (ex-China) and Global Head of Central Banks WGC Shaokai Fan dalam taklimat media di Jakarta, Rabu, menjelaskan redenominasi pada dasarnya hanya memangkas angka nol dari nominal harga barang atau aset, sehingga nilai riil aset tetap tidak berubah.

    Meski begitu, ada peluang dampak sekunder dari kebijakan redenominasi mata uang tersebut yang mengarah pada pergerakan positif.

    “Mungkin akan ada efek sekunder di mana investor akan lebih percaya diri terhadap Indonesia sehingga menarik lebih banyak investasi masuk. Karena (redenominasi) bisa menjadi sinyal bahwa inflasi Indonesia makin dalam kendali,” ujar Shaokai.

    Bila inflasi makin terkendali, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi nasional bisa turut terkerek naik. Progres ini pada akhirnya bisa meningkatkan minat emas di masa mendatang.

    “Tapi ini hubungan sekunder, atau bahkan tersier, antara redenominasi dengan permintaan terhadap emas,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah tengah menyiapkan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dengan target rampung pada 2027.

    Penyiapan RUU tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

    Dalam PMK itu dijelaskan, Kementerian Keuangan menyiapkan empat rancangan undang-undang, yakni RUU tentang Perlelangan, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dan RUU tentang Penilai.

    PMK tersebut juga menyebutkan beberapa urgensi pembentukan RUU Redenominasi antara lain untuk efisiensi perekonomian dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan redenominasi rupiah tidak dilakukan tahun ini maupun tahun depan, sebab kewenangan pelaksanaannya berada di tangan bank sentral.

    Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memastikan bahwa implementasi redenominasi rupiah tetap mempertimbangkan waktu yang tepat, dengan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, sosial serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi.

    “Bank Indonesia akan tetap fokus menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi selama proses redenominasi berlangsung,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSI: Saldo emas kelolaan melesat 159,78 persen sejak awal tahun

    BSI: Saldo emas kelolaan melesat 159,78 persen sejak awal tahun

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat total saldo kelolaan emas tumbuh melesat sebesar 159,78 persen secara year to date (ytd) menjadi 1,15 ton atau setara Rp2,55 triliun per akhir September 2025.

    Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta dalam acara Bullion Connect 2025 di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa kinerja yang positif tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan bulion BSI sejak bank mengantongi izin usaha bulion pada Februari 2025.

    Adapun jumlah nasabah yang memiliki rekening emas tumbuh sebesar 94,98 persen secara ytd mencapai 200.238 nasabah. Meski terbilang masih sedikit dalam hal jumlah, Bob meyakini masih besarnya potensi untuk menarik lebih banyak nasabah agar masuk ke ekosistem bulion.

    “Tapi selama sekitar enam bulan ini, pertumbuhannya luar biasa (jumlah nasabah yang memiliki rekening emas). Tumbuhnya hampir dua kali lipat, hampir 100 persen,” kata dia.

    BSI juga mencatat, penjualan emas melalui aplikasi BYOND by BSI mencapai 1,06 ton, dengan fee based income yang diperoleh sekitar Rp70 miliar (ytd).

    “Bullion services di BSI ini tidak hanya menghasilkan pendapatan bagi bank, tetapi juga memberikan dampak strategis yang luas bagi ekonomi nasional dan keuangan syariah,” kata Bob.

    Hingga akhir kuartal III 2025, BSI membukukan laba bersih sebesar Rp5,57 triliun atau tumbuh 9,04 persen year on year (yoy). Kinerja ini ditopang pendapatan margin bagi hasil yang tumbuh 13,90 persen (yoy) dan fee based income yang tumbuh 20,81 persen (yoy) antara lain ditopang oleh bisnis bulion.

    Aset BSI per 31 September 2025 tumbuh 12,37 persen (yoy), ditopang pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 15,66 persen yoy serta pembiayaan tumbuh 12,65 persen yoy yang di antaranya didukung oleh pertumbuhan signifikan pada bisnis emas.

    Belum lama ini, BSI resmi mengantongi izin bulion untuk jasa simpanan emas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 10 November 2025. Sebelumnya, bank syariah ini baru mendapatkan izin untuk perdagangan emas dan penitipan emas pada Februari tahun ini.

    Bob menjelaskan, produk simpanan emas di bullion bank memiliki mekanisme berbeda dari tabungan emas reguler. Pada tabungan reguler, nasabah menyetorkan dana dalam rupiah yang kemudian dikonversi menjadi emas sesuai berat gramnya.

    Sedangkan simpanan emas merupakan layanan penyimpanan emas oleh nasabah di bank, di mana emas tersebut dapat disalurkan melalui skema pembiayaan emas (gold-to-gold) dan/atau perdagangan emas.

    Adapun jasa penitipan emas adalah layanan penitipan emas milik nasabah di bank, di mana bank memperoleh pendapatan berbasis imbal jasa. Sedangkan jasa perdagangan emas mencakup transaksi jual beli emas batangan yang telah terstandarisasi.

    “Apa perbedaan titip emas dan simpanan emas? Kalau titip, ya dititip. Tapi kalau simpanan, ini nanti akan ‘diperadukan’ dengan pembiayaan (gold-to-gold). Kalau bahasa konvensionalnya, ini DPK dan kredit (simpanan emas seperti DPK dan pembiayaan emas seperti kredit di neraca bank),” jelas dia.

    Bob mengungkapkan, perseroan juga tengah dalam proses untuk pengajuan izin bulion jasa pembiayaan emas (gold-to-gold) kepada OJK. Ia berharap, izin tersebut bisa keluar pada tahun depan.

    Perseroan berharap ada pemberian insentif bagi LJK penyelenggara usaha bulion melalui dampak pencatatan simpanan emas on-balance sheet terhadap perhitungan rasio keuangan yang di antaranya masuk kategori HQLA level 1.

    Dengan begitu, emas dapat menjadi komponen perhitungan dalam menjaga rasio likuditas dan meningkatkan profitabilitas, serta masuk dalam perhitungan rasio rasio financing to deposit ratio (FDR).

    Selain itu, menurut BSI, pihaknya membutuhkan dukungan Bank Indonesia (BI) sebagai lender of the last resort untuk memastikan likuiditas bullion bank, menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan nasabah, serta mengatur mekanisme repo emas sebagai instrumen pendukung likuiditas perbankan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bandara Pattimura Ambon tambah fasilitas demi kenyamanan wisatawan

    Bandara Pattimura Ambon tambah fasilitas demi kenyamanan wisatawan

    ANTARA –  PT Angkasa Pura Ambon memperkenalkan sejumlah fasilitas tambahan yang dapat digunakan secara gratis oleh pengunjung maupun wisatawan di Bandara Pattimura Ambon, Rabu (12/11). Fasilitas tersebut disediakan untuk memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan kenyamanan para pengunjung, khususnya wisatawan mancanegara, setelah Bandara Pattimura kembali ditetapkan sebagai bandara internasional. (Alfian Sanusi/Chairul Fajri/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal paparan Cs-137 di Cikande, Menperin: Sudah clear

    Soal paparan Cs-137 di Cikande, Menperin: Sudah clear

    Jakarta (ANTARA) – ‎Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan persoalan paparan radiasi Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Modern Cikande (MCIE), Serang, Banten sudah bersih (clear).

    ‎Dikatakan Menperin, pihaknya sudah menerima surat dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) bahwa paparan Cs-137 di kawasan industri tersebut sudah tak lagi menjadi permasalahan.

    ‎”Radioaktif itu sudah clear, kami juga sudah mendapatkan surat dari Bapeten dan sudah tidak lagi menjadi isu,” kata Menperin Agus ditemui di Jakarta, Rabu.

    ‎Dengan demikian pemerintah, kata dia, berencana untuk segera mengambil keputusan mengenai relaksasi kebijakan penghentian sementara impor scrap logam.

    Menurut dia, apabila kebijakan relaksasi impor scrap tersebut sudah disetujui, maka menjadi tanda bahwa permasalahan radioaktif sudah terselesaikan.

    ‎”Perusahaan-perusahaannya kalau yang sudah mendapat clearance ya sudah beroperasi, tapi kita lihat nanti dari relaksasi atau dicabutnya peraturan pemerintah dalam hal ini terhadap penghentian sementara importasi scrap,” ucapnya lagi.

    ‎Lebih lanjut, guna memitigasi hal ini, kata Menperin, kementerian yang dipimpinnya merumuskan mekanisme untuk memastikan bahan baku dan produk industri tetap bebas dari paparan radioaktif.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendag Roro dorong kolaborasi lintas sektor perkuat sistem logistik

    Wamendag Roro dorong kolaborasi lintas sektor perkuat sistem logistik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam memperkuat ekosistem logistik nasional yang efisien, tangguh, dan berdaya saing.

    Menurut Roro, kolaborasi lintas sektor merupakan kunci untuk mewujudkan sistem logistik yang terintegrasi dan mendukung kelancaran arus perdagangan nasional maupun internasional.

    “Logistik bukan sekadar sektor pendukung, tetapi menjadi tulang punggung perdagangan nasional. Tingkat efisiensi logistik juga menentukan daya saing harga produk Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional,” ujar Roro dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Pemerintah berkomitmen untuk mengawal reformasi logistik nasional. Tidak hanya itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan terus memperkuat konektivitas perdagangan antarwilayah, efisiensi distribusi, serta daya saing logistik nasional.

    Kemendag juga terus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem rantai pasok yang efisien dan berkelanjutan. Logistik yang tangguh akan memperkuat struktur perdagangan Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Lebih lanjut, Roro mengatakan setiap pihak memiliki peran yang saling terkait dalam menjaga kelancaran perdagangan. Ia menekankan bahwa kestabilan harga dan pasokan tidak akan tercapai apabila arus barang terhambat.

    Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat rantai pasok dalam negeri.

    Saat ini, pemerintah terus memperkuat konektivitas multimoda yang menghubungkan transportasi darat, laut, udara, dan kereta api. Hal tersebut ditunjukkan melalui upaya modernisasi pelabuhan, bandara, pelabuhan daratan (dry port), dan depo kontainer yang dilakukan bersamaan dengan digitalisasi sistem logistik seperti e-manifest, e-invoice, e-tracking, dan e-payment.

    Tidak sampai di situ, melalui penerapan Indonesia National Single Window (INSW) yang terintegrasi dengan 18 kementerian dan lembaga, proses ekspor-impor kini menjadi lebih efisien dan transparan.

    Pemerintah Indonesia juga terus memperluas akses pasar di tengah kondisi geopolitik global yang dinamis. Indonesia terus memperkuat kemitraan ekonomi internasional guna memperluas peluang ekspor dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

    “Sejumlah langkah konkret telah dilakukan pemerintah, mulai dari ratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Kanada, penyelesaian perundingan Indonesia-Peru CEPA, serta penandatangan perundingan Indonesia-European Union CEPA. Upaya ini dilakukan untuk membuka akses Indonesia ke pasar-pasar baru yang potensial,” imbuh Roro.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HSBC Indonesia luncurkan skema kredit berbasis ESG bagi usaha menengah

    HSBC Indonesia luncurkan skema kredit berbasis ESG bagi usaha menengah

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank HSBC Indonesia meluncurkan HSBC Sustainability Improvement Loan (SIL), yaitu solusi pembiayaan yang dirancang bagi perusahaan skala menengah dengan menghubungkan secara langsung biaya kredit terhadap kinerja keberlanjutan.

    Peluncuran ditandai dengan keberhasilan penyelesaian transaksi pembiayaan pertama dengan PT Bambang Djaja (BD) yaitu produsen trafo daya, distribusi, dan instrumen trafo, serta PT Bahtera Adi Jaya (Bahtera) yaitu distributor bahan kimia khusus.

    “Kami meluncurkan HSBC SIL sebagai solusi pembiayaan inovatif yang dirancang untuk mengatasi kesenjangan dan memperluas akses terhadap pembiayaan berkelanjutan bagi usaha menengah,” ujar Banking Director, Corporate and Institutional Banking HSBC Indonesia Steve Andoko dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

    Steve menjelaskan, tujuan HSBC SIL yaitu mendukung bisnis agar dapat berkembang secara bertanggung jawab dan menavigasi kompleksitas transisi menuju ekonomi rendah karbon, sembari mengambil langkah awal yang berarti dalam mewujudkan ambisi keberlanjutan mereka.

    Skema kredit HSBC SIL menghubungkan margin bunga pinjaman terhadap kinerja debitur dalam penilaian dan peringkat keberlanjutan dari EcoVadis, yaitu standar global untuk rantai pasok yang tangguh dan berkelanjutan dengan lebih dari 150.000 pemeringkatan Environmental, Social dan Governance (ESG).

    “Struktur ini memberikan insentif dan dukungan bagi bisnis dari berbagai ukuran untuk mempercepat transisi menuju praktik yang lebih berkelanjutan,” ujar Steve.

    Kemudian, debitur HSBC SIL yang berhasil meningkatkan skor ESG dari EcoVadis, dapat memperoleh manfaat berupa penurunan suku bunga, begitupun sebaliknya, suku bunga dapat meningkat apabila skor debitur menurun.

    “Terjadi tren kenaikan, yang mana perusahaan multinasional mewajibkan mitra rantai pasok mereka untuk mematuhi standar ESG global. Tren ini berdampak terhadap berbagai sektor utama industri seperti manufaktur, agribisnis, dan energi,” ujar Steve.

    Di sisi lain, Ia mengatakan mayoritas perusahaan menengah yang baru memulai proses keberlanjutan masih kesulitan untuk mengakses Sustainability-Linked Loans (SLL), terutama karena keterbatasan sumber daya untuk mengukur dan melaporkan kinerja ESG.

    Dengan demikian, menurutnya, melalui penilaian skor ESG EcoVadis, perusahaan menengah dapat mengidentifikasi area kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan.

    Dalam kesempatan sama, Senior Vice President Asia Pacific Japan EcoVadis Richard Bourne mengatakan SIL merupakan contoh baik yang menghubungkan langsung skema pembiayaan dengan kinerja rantai pasok, serta memberikan insentif bagi peningkatan keberlanjutan secara menyeluruh.

    “Platform penilaian kami menyediakan rekomendasi praktis bagi perusahaan berbagai ukuran, termasuk usaha kecil dan menengah, untuk mengambil langkah awal yang krusial dalam perjalanan ESG, sehingga berpotensi mengakses skema pembiayaan lebih baik dan mendorong ketahanan lebih baik di seluruh rantai pasok global,” ujar Richard.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP tambah kuota rumah subsidi untuk tenaga kerja kesehatan

    Menteri PKP tambah kuota rumah subsidi untuk tenaga kerja kesehatan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menambah kuota rumah subsidi untuk tenaga kerja kesehatan (nakes) menjadi 35 ribu unit rumah.

    “Kuota rumah subsidi untuk nakes ini karena mereka sudah banyak berjuang. Mereka harus mendapatkan hunian yang layak,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Awalnya, pemerintah menyiapkan 30.000 unit rumah subsidi khusus untuk nakes. Namun, setelah mendengar pemaparan kebutuhan di lapangan, Ara menyampaikan komitmen untuk menambah kuota menjadi 35.000 unit.

    Dia menambahkan bahwa pemerintah akan membuka berbagai skema pembiayaan agar akses kepemilikan rumah bagi tenaga kesehatan semakin mudah.

    “Banyak terobosan yang bisa kita lakukan. Kita akan siapkan berbagai skema. Jangan sampai keterbatasan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) menjadi alasan,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus menyampaikan bahwa banyak tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, tenaga kesehatan masyarakat, terutama yang ditugaskan di daerah, selama ini mengalami kesulitan memiliki rumah yang terjangkau.

    “Pada kesempatan ini kami ingin memastikan agar nakes memiliki kemudahan untuk memiliki rumah. Karena banyak nakes yang ditempatkan di daerah. Kalau harus mencari sendiri tentu berat. Rumah subsidi ini sangat membantu,” ujar Benjamin.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menperin: Perlindungan pasar pacu kontribusi manufaktur ke ekonomi

    Menperin: Perlindungan pasar pacu kontribusi manufaktur ke ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan perlindungan pasar seperti penambahan hambatan nontarif (non-tariff measures/NTM) bisa memacu kontribusi manufaktur terhadap perekonomian nasional.

    “Kalau negara lebih berani untuk menyiapkan kebijakan NTM, itu pasti kami sepakat dan kami yakin akan bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui manufaktur,” kata Menperin ditemui di Jakarta, Rabu.

    Disampaikan dia, NTM merupakan salah satu instrumen yang bisa dipakai oleh negara manapun, termasuk Indonesia yang bisa digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan manufaktur. Amerika Serikat misalnya, memiliki sekitar 4.900-an NTM, namun Indonesia baru memiliki 209 NTM.

    “Ini bukan artinya kita harus balapan, Amerika 4.900 NTM artinya kita harus 4.000 juga, bukan.Tetapi faktanya angka kita 209 NTM, artinya perlindungan bagi industri dalam negeri kita, perlindungan bagi ekonomi nasional kita masih minim,” kata dia lagi.

    Adapun pada kuartal III 2025, manufaktur tumbuh sebesar 5,58 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04 persen (yoy). Sementara kuartal II 2025 pertumbuhan manufaktur 5,60 persen (yoy) yang juga lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen (yoy).

    Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan saat ini terdapat enam sektor industri yang dibanjiri produk impor jadi yaitu tekstil, baja, elektronik, kosmetik, keramik dan alas kaki.
    ‎‎
    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif ditemui di Jakarta, Selasa (11/11), menyatakan masifnya produk impor mengganggu kinerja enam sektor tersebut, serta membuat utilisasi dan produksi industri terkait menjadi tidak maksimal.

    ‎”Itu membuat industri di dalam negeri mau produksi banyak berpikir terlebih dahulu. Akhirnya menahan. Harusnya bisa produksi 100, produksi 60 dulu. Takutnya nanti tidak terserap pasar,” ucapnya.

    ‎Febri menyampaikan, dari enam sektor yang dibanjiri produk impor jadi, baru sektor tekstil yang memiliki aturan terkait pengaturan impor.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan: Harga telur naik berdampak positif bagi peternak berkat MBG

    Mentan: Harga telur naik berdampak positif bagi peternak berkat MBG