Barantin ingin bentuk pusat penegakan hukum perkuat fungsi karantina
Category: Antaranews.com Ekonomi
-

Akademisi: Legalisasi sumur rakyat hadirkan tiga pesan kuat
Tiga pesan kuat itu adalah keadilan akses kelola, memperluas manfaat ekonomi, dan kesungguhan meningkatkan produksi
Jakarta (ANTARA) – Akademisi Hadi Prayitno menilai legalisasi sumur rakyat menghadirkan tiga pesan kuat sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Tiga pesan kuat itu adalah keadilan akses kelola, memperluas manfaat ekonomi, dan kesungguhan meningkatkan produksi,” ujarnya, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik Universitas Nasional itu mengatakan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan mengulang pesan bahwa titik tumpu pengelolaan sumber daya alam (SDA) harus berpijak pada Konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, dengan orientasi tunggal yakni mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut Hadi, setelah lebih dari lima dekade akses kelola sektor migas hanya dikuasakan kepada pelaku usaha dan pemilik modal besar, kini pemerintah melakukan terobosan regulasi yang memberikan akses kelola kepada koperasi, UMKM, dan BUMD.
Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
Pasal 13 sampai Pasal 30 Permen secara khusus mengatur kerja sama sumur minyak oleh BUMD/koperasi/UMKM, sebagai terobosan hukum yang diterbitkan oleh pemerintah dalam melegalisasi pengelolaan sumur masyarakat.
Hadi melanjutkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan militansinya yang utuh dalam menginisiasi, mengawal, dan mengeksekusi kebijakan baru, yang dulu tidak pernah ada yang berani menyentuhnya.
“Tambang tidak boleh dikuasai oleh hanya orang itu-itu saja,” ujar Bahlil.
Hadi juga mengatakan kebijakan ini meniupkan harapan baru untuk meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan pendapatan sekaligus merengkuh kesejahteraan dalam satu tarikan napas.
Sumur minyak di sekitar tempat tinggal masyarakat pada akhirnya dapat dikelola sendiri untuk mengalirkan berkah finansial dan ekonomi bagi warga, termasuk memberikan tambahan pendapatan bagi daerah setempat.
Ia menyebutkan apabila 45.000 sumur masyarakat dikelola seluruhnya, dengan asumsi produksi 3 barel per hari, maka akan menghasilkan tambahan produksi skenario optimis sebesar 135.000 barel per hari.
“Sejumlah itu juga volume impor minyak mentah bisa dikurangi, sekaligus menghemat devisa Rp52,67 triliun per tahun,” ujar Hadi.
Selanjutnya, dari 45.000 sumur masyarakat itu membuka peluang tenaga kerja baru sebanyak 225.000 orang.
Menteri ESDM mengilustrasikan apabila setiap sumur memproduksi rata-rata 3 barel per hari, maka hasil penjualan harian berkisar Rp2,5 juta.
Penghasilan bersih, dengan asumsi bagi rata, masing-masing orang dari 5 orang yang bekerja di setiap sumur diperkirakan lebih dari Rp500.000 per hari.
Nilai tersebut akan berkontribusi terhadap peningkatan daya beli rumah tangga di tingkat perdesaan, sekaligus mendorong terbukanya kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk membiayai kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, pangan, sandang dan papan secara lebih baik dan lebih layak.
Pendapatan harian yang diperoleh 225.000 tenaga kerja langsung pengelola sumur masyarakat akan didistribusikan kepada rata-rata empat orang anggota keluarga.
Perputaran transaksi di tingkat lokal memberikan kemaslahatan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang berniaga di lingkup perdesaan sampai wilayah perkotaan di daerah mereka tinggal.
“Ekonomi lokal tumbuh cepat, kualitas hidup keluarga meningkat, dan kesempatan hidup sejahtera lebih mudah diwujudkan secara kolektif,” jelas Hadi.
Ia menambahkan kebijakan legalisasi sumur masyarakat telah menjelma menjadi kebajikan, karena keberkahannya akan mengalir deras pada berbagai sendi kehidupan warga.
“Pemerintah butuh banyak figur pengambil kebijakan yang berani mengawal kebijakan yang menyantuni konstitusi dan berpihak kepada rakyat,” sebut Hadi.
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Mentan pastikan ekosistem peternakan nasional libatkan peternak kecil
Mentan pastikan ekosistem peternakan nasional libatkan peternak kecil
-

Menperin tak permasalahkan relokasi pabrik asal tak kurangi produksi
Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan tidak mempersoalkan terkait relokasi pabrik selama tetap berada di Indonesia, serta tidak mengurangi kapasitas produksi.
“Relokasi pabrik selama dia masih di wilayah NKRI, selama dia tidak mengurangi kapasitas produksi, artinya kalau dia tidak mengurangi kapasitas produksi, dia tidak mengurangi jumlah tenaga kerjanya, maka sebagai pembina industri kami tidak terlalu memiliki masalah dengan relokasi,” kata Menperin ditemui di Jakarta, Rabu.
Disampaikan Menperin, para kepala daerah mesti mempelajari alasan industri tertentu dari daerah lain merelokasikan pabriknya.
“Bagi investor salah satu komponen atau faktor dalam mewujudkan produk-produk yang kompetitif, itu adalah bagaimana mengefisienkan yang disebut dengan cost of production (biaya produksi),” kata Menperin.
Biaya produksi, kata Menperin, memiliki banyak faktor, seperti tenaga kerja, biaya listrik, atau bahan baku dengan harga yang relatif lebih kompetitif
Sebelumnya, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Septian Hario Seto mengatakan 27 pabrik baru akan dibuka di Jawa Tengah pada sektor garmen dan industri alas kaki (footwear).
“Kalau dari studi kita di DEN, ada sekitar 27 pabrik yang baru buka, ini sektornya garmen dan footwear yang penyerapan tenaga kerjanya besar itu memang di Jawa Tengah (Jateng),” ucapnya dalam konferensi pers pasca agenda OCBC Business Forum 2025: “Strategic Resilience – Growth in the Era of Uncertainty” di Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

WGC: Prospek emas 2026 bergantung tarif dagang dan suku bunga AS
Jakarta (ANTARA) – World Gold Council (WGC) menyatakan prospek emas pada 2026 bergantung pada perkembangan kebijakan tarif dagang serta tren pemangkasan suku bunga Amerika Serikat (AS).
Menyoal tarif dagang, Head of Asia Pacific (ex-China) and Global Head of Central Banks WGC Shaokai Fan mengatakan harga emas bisa terjaga dengan baik bila perselisihan tarif dagang antara AS dengan negara lain dapat selesai dengan baik.
“Dengan begitu, sebagian risiko di pasar mungkin akan berkurang, sehingga harga emas kemungkinan tidak terpengaruh,” ujar Shaokai dalam taklimat media di Jakarta, Rabu.
Selain perang tarif, Shaokai juga mencermati tren pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed). Harga emas bergerak positif bila The Fed terus memutuskan untuk menurunkan Fed Fund Rate (FFR).
Terlebih, Presiden AS Donald Trump berencana untuk memilih Ketua The Fed yang lebih terbuka dengan kebijakan penurunan suku bunga.
“Saya kira besar peluang harga emas akan bereaksi positif terhadap perubahan suku bunga,” tutur Shaokai.
Sementara itu, dari segi bentuk emas, Shaokai berpendapat tidak ada proyeksi khusus terkait minat bentuk emas ke depannya.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Akademisi dorong pekerja pahami laporan keuangan untuk negosiasi upah
Jakarta (ANTARA) – Dosen Akuntansi Universitas Esa Unggul sekaligus akuntan profesional Daryanto Hesti Wibowo mendorong para pekerja untuk mampu memahami laporan keuangan (lapkeu) perusahaan agar dapat melakukan negosiasi upah dengan lebih efisien.
Ia mengatakan di Jakarta, Rabu, bahwa kemampuan membaca dan menganalisis laporan keuangan kini menjadi keterampilan penting bagi serikat pekerja untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan anggotanya.
Dengan memahami kondisi finansial perusahaan secara objektif, serikat pekerja dapat bernegosiasi dengan dasar data, bukan sekadar asumsi atau pernyataan yang bersifat subjektif.
“Nanti kita negosiasinya sudah by data (dengan data), sudah nggak banyak debat lagi. Kita tunjukin, ibaratnya kita ‘buka kartu’, sudah langsung tepat sasaran apa yang mau kita sampaikan,” kata Daryanto dalam Workshop Literasi Keuangan Serikat Pekerja yang digelar di Antara Heritage Center (AHC), Jakarta.
Ia menyatakan, kemampuan menganalisis rasio-rasio utama seperti likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas menjadi fondasi dalam memahami apakah perusahaan memiliki ruang untuk menaikkan upah atau memperbaiki kesejahteraan karyawan.
Rasio likuiditas, contohnya, menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, sedangkan profitabilitas memperlihatkan margin laba bersih yang dapat menjadi argumen kuat dalam perundingan upah.
“Kalau kita kaitkan, misalnya ini rasio profitabilitas tinggi dan margin laba yang sehat jadi argumen kuat untuk kenaikan upah, karena menunjukkan perusahaan menghasilkan keuntungan yang memadai,” jelasnya.
Daryanto menambahkan, pendekatan berbasis data tidak hanya memperkuat posisi tawar pekerja, tapi juga meningkatkan kredibilitas serikat di mata manajemen.
Ia menuturkan, kini mulai banyak serikat pekerja yang mempelajari analisis horizontal dan vertikal pada laporan keuangan.
Analisis horizontal digunakan untuk melihat tren kinerja dari tahun ke tahun, sedangkan analisis vertikal membandingkan pos keuangan dalam satu periode, misalnya laba kotor terhadap pendapatan bersih.
Daryanto menyampaikan, memiliki literasi keuangan yang baik mengenai laporan keuangan perusahaan dapat membantu mempermudah proses negosiasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara serikat pekerja dan perusahaan.
“Makanya, kalau nanti kita sudah punya literasi keuangan yang lebih baik, maka PKB-nya nanti kita jadi lebih bagus (mampu) untuk negosiasinya,” imbuh Daryanto Hesti Wibowo.
Workshop Literasi Keuangan Serikat Pekerja bertajuk “Membangun Pemahaman Finansial untuk Perjuangan yang Lebih Kuat” tersebut dilaksanakan melalui skema kolaborasi pemberdayaan berbasis masyarakat antara Aliansi Serikat Pekerja Federasi Serikat Pekerja (FSP) ASPEK Indonesia, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), serta Universitas Esa Unggul.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.



