Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • KSSK : Kebijakan akan tetap suportif program pemerintahan baru

    KSSK : Kebijakan akan tetap suportif program pemerintahan baru

    Seperti kita semua sudah tahu dari sisi ketahanan pangan dan ketahanan energiJakarta (ANTARA) – Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa arah kebijakan ke depan akan tetap suportif terhadap program- program yang menjadi prioritas dari pemerintahan baru.

    Adapun, pemerintahan baru Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka tercatat memiliki 17 program prioritas, diantaranya swasembada pangan, energi, dan air, penyempurnaan sistem penerimaan negara, reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta ada 14 program prioritas lainnya.

    “Seperti kita semua sudah tahu dari sisi ketahanan pangan dan ketahanan energi. Namun, juga pada saat yang sama harus waspada dengan rambatan dari global. Ia (Prabowo) selalu menyampaikan geopolitik, geostrategis, geoekonomi itu semuanya berhubungan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Jumat.

    Sri Mulyani mengatakan bahwa dinamika yang terjadi di tingkat global, baik itu keamanan ataupun politik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, semuanya akan memberikan pengaruh terhadap suasana perekonomian di tingkat global yang dapat merembet ke Tanah Air.

    “Sementara itu, untuk kebijakan fiskal tetap kita lakukan secara prudent, suportif terhadap program-program nasional,” ujar Sri Mulyani.

    Ia melanjutkan, bahwa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua kombinasi yang terus- menerus membutuhkan kalibrasi.

    “Ini akan terus kita lakukan di dalam rangka untuk mengoptimalkan bauran policy dari tiga institusi, plus dari tempatnya LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) untuk memberikan keyakinan yaitu mengenai safety atau dari sisi jaminan,” ujar Sri Mulyani.

    Dalam kesempatan ini, Ia menyampaikan bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap dijaga sesuai dengan Undang Undang (UU) yaitu dengan defisit sebesar 2,5 persen pada tahun 2025.

    “Terkait kurs (Rupiah), kami dengan Bank Indonesia (BI) akan terus bekerja sama. Kemudian suku bunga global yang mempengaruhi suku bunga dalam negeri. Dan juga dari sisi inflasi belum selesai, tentu saja presiden terpilih juga memberikan penekanan untuk produksi dari sisi energi karena energi dan pangan adalah dua sektor penting yang menjadi perhatian,” ujar Sri Mulyani.

    Baca juga: KSSK : Stabilitas sistem keuangan RI terjaga di kuartal III-2024
    Baca juga: KSSK yakin rupiah bakal bergerak menguat

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dirut ANTARA: Akurasi kunci industri media bertahan di era digital

    Dirut ANTARA: Akurasi kunci industri media bertahan di era digital

    Pilar utamanya ketika mau berbisnis informasi, dia harus menjamin akurasi dan kecepatanSurabaya (ANTARA) – Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Akhmad Munir menyatakan akurasi data dan kecepatan menyiarkan berita merupakan kunci agar industri media massa mampu bertahan di tengah gempuran perkembangan digital termasuk Artificial Intelligence (AI).

    “Pilar utamanya ketika mau berbisnis informasi, dia harus menjamin akurasi dan kecepatan. Kalau masih ada dua ini, Insya Allah LKBN ANTRA masih menjadi template-nya algoritma AI,” katanya saat berkunjung ke Kantor LKBN ANTARA Biro Jawa Timur di Surabaya, Jumat.

    Munir menjelaskan teknologi AI memang memiliki dampak positif bagi kehidupan namun sekaligus menjadi ancaman termasuk terhadap industri media massa.

    Melalui AI, pembuatan berita menjadi lebih mudah dan cepat namun teknologi ini memiliki kelemahan yaitu diragukan keakuratan datanya.

    Sementara keakuratan data masuk dalam kode etik jurnalistik yang harus dipenuhi oleh seorang jurnalis dalam membuat sebuah berita sehingga apabila industri media massa mempertahankan aspek ini maka dapat membangun trust pada masyarakat.

    Baca juga: ANTARA beri pelatihan foto produk dan pemasaran digital UMKM Bondowoso

    Baca juga: Dirut ANTARA: Media “mainstream” ujung tombak promosikan produk UMKM

    “Contoh AI tidak akurasi, tim saya kemarin ketika memverifikasi terhadap AI. Di situ ANTARA ETP di dalam AI otoritasnya berada di OJK padahal berada di BI. Ini contoh AI tidak akurat atau diragukan keakuratannya,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, Munir menuturkan jika industri dapat mempertahankan kode etik jurnalistik dalam memproduksi berita terutama mengenai aspek keakuratan data dan kecepatan maka masyarakat tetap akan mencari berita dari sumber resmi.

    “Saya meminta wartawan dan redaksi jaga akurasi berita dan kecepatannya karena dia menjadi template. Kalau menjadi template terus di Google maka lembaga yang mencari legitimasi dan keakuratan pasti masih ke ANTARA,” katanya.

    Baca juga: ANTARA gelar seminar Entrepreneurship Coaching Clinic di Bondowoso

    Baca juga: LKBN ANTARA kolaborasi dengan Kauje dalam Tegalboto Memanggil 3

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah buka peluang jenama parfum dunia buka pabrik di Aceh

    Pemerintah buka peluang jenama parfum dunia buka pabrik di Aceh

    ANTARA – Pemerintah Aceh mendorong Bank Indonesia menghadirkan jenama parfum ternama dunia untuk membuka pabrik produksi di Tanah Rencong untuk memberi nilai tambah pada produk minyak nilam setempat. Penjabat Gubernur Aceh Safrizal, Jumat (18/10), mengaku Aceh sudah mampu memproduksi minyak nilam dengan kualitas terbaik di dunia. (Aprizal Rachmad/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

  • Pemkot Medan raih nilai maksimal evaluasi mandiri penerapan SPBE 2024

    Pemkot Medan raih nilai maksimal evaluasi mandiri penerapan SPBE 2024

    Di aspek layanan kita mendapatkan nilai maksimal lima poin untuk skala lima, itu yang menjadi kekuatan penilaian SPBE kita,Medan (ANTARA) –

    Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, meraih penilaian maksimal dalam evaluasi mandiri dalam penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024.

     

     

    “Pemkot Medan dapat nilai maksimal lima poin dalam aspek layanan,” ujar Sekretaris Dinas Kominfo Kota Medan M Agha Novrian, di Medan, Jumat.

     

    Hal itu, lanjut dia, merupakan penilaian interview evaluasi SPBE Tahun 2024 dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

     

    Pihaknya menyebutkan, bahwa Pemkot Medan mendapat nilai 3,7 poin atau meningkat dari tahun sebelumnya hasil penilaian sementara Kementerian PAN-RB.

     

    “Hasil itu dapat kita tingkatkan lagi dengan cara melengkapi berkas yang diminta oleh tim penilai,” katanya.

     

    Agha kembali menyebutkan, Pemkot Medan meraih nilai tertinggi di aspek layanan dari sejumlah aspek yang menjadi penilaian SPBE tahun ini.

     

    “Di aspek layanan kita mendapatkan nilai maksimal lima poin untuk skala lima, itu yang menjadi kekuatan penilaian SPBE kita,” sebut dia.

     

    Atas dasar tersebut, Agha optimistis penilaian SPBE Pemkot Medan Tahun 2024 ini akan meningkat jauh dari tahun sebelumnya.

     

    “Saya berharap kita semua dapat bersama-sama meningkatkan nilai SPBE Pemkot Medan tahun ini,” tutur Agha Novrian.

     

    Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo mengatakan, bahwa evaluasi penerapan instansi pemerintah memasuki tahap penilaian interviu secara daring.

     

    Pihaknya menyampaikan tahap penilaian itu dilakukan dalam menindaklanjuti hasil penilaian mandiri dan penilaian dokumen pada evaluasi SPBE Tahun 2024.

     

    Cahyono juga menjelaskan, bahwa penilaian ini dilaksanakan pada 14-29 Oktober 2024, yang diikuti 599 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD).

     

    “Diharapkan tahap penilaian interview dapat dimanfaatkan para peserta untuk dapat meningkatkan nilai kematangan SPBE yang bisa menjadi capaian pemerintah saat ini dan pondasi pemerintahan yang akan datang,” katanya.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenhub: Perlu kebijakan jalan berbayar melalui retribusi lalu lintas

    Kemenhub: Perlu kebijakan jalan berbayar melalui retribusi lalu lintas

    Kementerian Perhubungan berupaya memperkuat penerapan strategi push and pull untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong pemberdayaan angkutan umum. Push strategy dilakukan untuk mendorong pembatasan ruang gerak kendaraan pribadi agar beJakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menilai perlunya kebijakan penyelenggaraan jalan berbayar melalui retribusi pengendalian lalu lintas sebagai salah satu pengaturan rekayasa lalu lintas yang diterapkan pada sejumlah kota besar.

    “Kementerian Perhubungan berupaya memperkuat penerapan strategi push and pull untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong pemberdayaan angkutan umum. Push strategy dilakukan untuk mendorong pembatasan ruang gerak kendaraan pribadi agar beralih ke angkutan umum,” kata Direktur Lalu Lintas Jalan, Kemenhub, Ahmad Yani dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Pedoman Teknis Retribusi Pengendalian Lalu Lintas di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, lebih lanjut Ia menjabarkan kebijakan push strategy dilakukan melalui penerapan kebijakan ganjil genap, penerapan pengendalian lalu lintas secara elektronik atau Intelligent Transport System (ITS), penertiban lalu lintas, serta penerapan insentif dan disinsentif tarif parkir.

    Sedangkan, pull strategy merupakan kebijakan untuk memfasilitasi penggunaan angkutan umum, antara lain pengembangan jaringan transportasi massal, peningkatan sarana transportasi, pemberian subsidi angkutan umum, peningkatan keselamatan transportasi, dan peningkatan integrasi transportasi.

    “Ini merupakan upaya tindak lanjut dari apa yang diamanahkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 133 untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas. Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dilaksanakan melalui pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor/kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu,” jelasnya.

    Di samping itu juga, bentuk tindak lanjut dari amanah UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 88 mengenai pengendalian lalu lintas yang merupakan salah satu jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum.

    “Harapannya dapat tersusun pedoman teknis yang berisi kaidah dan strategi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam tata kelola transportasi yang lebih inklusif, responsif, dan adaptif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama dilakukan juga Peluncuran Pilot Project Uji Coba/Proof Of Concept Peningkatan Sistem Informasi – AtMS Kinerja Jaringan Jalan Nasional sebagai salah satu upaya perkuatan dalam melakukan integrasi dan pertukaran data di bidang transportasi darat yang dihasilkan dari sistem yang telah dibangun oleh masing-masing pemangku kepentingan melalui Digital Collaborative Governance.

    “Nantinya hasil analitik data dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan yang lebih komprehensif dan diterima semua pihak. Mari kita jadikan momen ini sebagai ajang berbagi informasi, pengalaman, dan inovasi untuk bisa diimplementasikan di seluruh daerah,” katanya.

    Kasubdit Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Rudi Irawan mengatakan dengan diluncurkannya hal ini bertujuan untuk perkuatan kerja sama lintas sektor dalam meningkatkan kinerja jaringan jalan.

    Turut hadir pada kegiatan ini perwakilan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, perwakilan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Badan Usaha Jalan Tol, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat se-Indonesia.

    Baca juga: Menhub dorong kapal Indonesia mampu bersaing di pelayaran dunia
    Baca juga: Kemenhub standardisasi pelayanan badan usaha pelabuhan lewat “INAOPS”

    Pewarta: Ahmad Wijaya
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Gubernur dorong hadirnya penerbangan perintis di wilayah 3T Papua

    Gubernur dorong hadirnya penerbangan perintis di wilayah 3T Papua

    Untuk itu saya minta ini menjadi tugas bersama agar bagaimana mensinkronkan rute penerbangan di daerah perintis sehingga dapat dimasuki oleh pesawat jenis ATR,Jayapura (ANTARA) –

    Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong mendorong maskapai setempat agar menghadirkan pesawat Avions de Transport Régional (ATR) pada daerah perintis dengan begitu dapat membuka keterisolasian di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
     

     

    “Tadi kami melakukan rapat bersama maskapai penerbangan serta pihak bandara di Papua untuk bagaimana pesawat ATR ini hadir di daerah perintis,” kata Ramses usai memimpin rapat bersama para maskapai penerbangan bertempat di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Jumat, (18/10).

     

    Menurut Ramses, oleh sebab itu pihaknya berharap dengan mengundang seluruh operator dari maskapai penerbangan tersebut ada solusi sehingga daerah perintis ini bisa dimasuki pesawat jenis ATR.

     

    “Saat ini landasan bandara di daerah perintis rata-rata memiliki panjang landasan yakni 800 meter seperti di Kabupaten Waropen oleh sebab itu kami berharap agar Kementerian Perhubungan memperpanjang landasan sehingga pesawat jenis ATR bisa masuk,” ujarnya.

     

    Dia menjelaskan agar pesawat jenis ATR bisa masuk bandara tersebut harus memiliki panjang landasan yakni 1.600 meter, untuk itu Pemprov Papua bersama maskapai lainnya terus mencari cara agar daerah-daerah perintis itu bisa dimasuki oleh pesawat tersebut.

     

    “Untuk itu saya minta ini menjadi tugas bersama agar bagaimana mensinkronkan rute penerbangan di daerah perintis sehingga dapat dimasuki oleh pesawat jenis ATR,” katanya.

     

    Dia menambahkan karena tidak akan mungkin daerah itu bisa berkembang tanpa didukung dengan adanya transportasi penerbangan sehingga mengakibatkan harga-harga komoditas menjadi mahal.

     

    “Sehingga dampaknya terjadi inflasi, oleh sebab itu ini harus menjadi perhatian bagi seluruh instansi dan forkompinda lainnya,” ujarnya.

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemprov Aceh tegaskan komitmen bantu kembangkan UMKM kelapa sawit

    Pemprov Aceh tegaskan komitmen bantu kembangkan UMKM kelapa sawit

    Dengan pemberdayaan yang tepat, UMKM sektor kelapa sawit dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang tangguh dan berkelanjutanBanda Aceh (ANTARA) – Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh menegaskan bahwa Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus memberikan dukungan terhadap pengembangan UMKM dari kelapa sawit di Aceh.

    “Pemerintah Aceh berkomitmen penuh untuk mendukung pengembangan UMKM sektor kelapa sawit,” kata Kepala Distanbun Aceh, Cut Huzaimah, di Banda Aceh, Jumat.

    Pernyataan itu disampaikan Cut Huzaimah dalam workshop UMKM sawit goes to campus dan pelatihan pembuatan gula merah dari sawit yang dilaksanakan BPDPKS bersama PW Pemuda Muhammadiyah Aceh, di Banda Aceh.

    Cut mengatakan, sebagai wujud komitmen, Pemerintah Aceh telah melakukan beberapa langkah untuk mengembangkan UMKM kelapa sawit, seperti penyediaan akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau, peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai pelatihan, pemberian beasiswa dan pendampingan.

    Kemudian, Pemerintah Aceh juga ikut memfasilitasi akses pasar baik domestik maupun internasional, mendorong inovasi dan pengembangan produk turunan kelapa sawit, serta penguatan kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar serta lembaga penelitian.

    “Dengan pemberdayaan yang tepat, UMKM sektor kelapa sawit dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang tangguh dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Cut Huzaimah menyebutkan, Aceh memiliki luas lahan sawit sekitar 400 ribu hektare lebih, dengan produksi minyak sawit mentah atau CPO sekitar 940 ribu ton per tahun. Potensi ini menempatkan Aceh sebagai salah satu kontributor signifikan dalam industri kelapa sawit nasional.

    Karena itu, dalam konteks pemberdayaan UMKM sektor kelapa sawit, Pemerintah Aceh telah menempuh langkah-langkah strategis untuk memanfaatkan potensi tersebut.

    Diantaranya, membentuk klaster industri kelapa sawit di beberapa kabupaten/kota, pengembangan infrastruktur pendukung seperti jalan dan pelabuhan ekspor, dan mendorong investasi dalam industri hilir kelapa sawit untuk meningkatkan nilai tambah.

    Memberikan insentif fiskal dan non-fiskal bagi UMKM yang bergerak di sektor kelapa sawit. Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi bagi petani sawit, meningkatkan produktivitas dan kualitas, serta berbagai upaya lainnya.

    “Peremajaan kelapa sawit dan banyak lagi kegiatan lainnya yang kita lakukan untuk mendukung sektor UMKM kelapa sawit di Aceh,” katanya.

    Dalam kesempatan ini, dia juga menyampaikan bahwa workshop UMKM Sawit Goes to Campus ini juga merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya memberdayakan UMKM sektor kelapa sawit.

    “Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pelaku UMKM, tetapi juga untuk membangun jembatan antara dunia akademis dengan dunia usaha,” ujar Cut Huzaimah.

    Di sisi lain, Direktur Divisi UKMK BPDPKS, Helmi Muhansyah menegaskan bahwa pihaknya memiliki misi untuk memproklamasikan UMKM sawit, karena itu mereka terus memberikan dukungan terhadap pengembangannya.

    Apalagi, kata dia, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memasang target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, dan UMKM sawit nantinya ikut mensupport pengembangannya.

    “Karena pengembangan UMKM menjadi salah satu kuncinya, kita bekerja sama dengan Pemuda Muhammadiyah kembangkan UMKM sawit, kita harapkan akan muncul wirausaha muda yang berbasis dari kelapa sawit,” kata Helmi Muhansyah.

    Baca juga: DLHK: Perusahaan sawit di Aceh hijaukan kembali kerusakan hutan
    Baca juga: Pemerintah lakukan peremajaan 278 hektare kebun sawit rakyat di Abdya

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Basuki berharap sebagai rakyat biasa masih bisa ke Kementerian PUPR

    Basuki berharap sebagai rakyat biasa masih bisa ke Kementerian PUPR

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap sebagai rakyat biasa nantinya bisa ke Kementerian PUPR untuk mengurus hal-hal yang terkait PUPR.

    “Saya ingin sebagai rakyat biasa nanti, kalau mengurus tentang PUPR saya juga masih bisa ke Kementerian PUPR,” ujar Basuki dalam media gathering di Jakarta, Jumat.

    Dalam kesempatan tersebut, Basuki juga menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak termasuk jurnalis media massa yang hadir.

    “Saya memang ini hari, 2-3 hari ini memang saya, ini hari-hari yang sangat sulit buat saya untuk melaluinya. Tapi memang saya tahu bahwa ini harus saya hadapi. Karena ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ada mulai, ada akhirnya. Ini yang paling saat inilah, mungkin ini sore-sore terakhir kita ketemu di halaman Kementerian PUPR ini. Tapi saya tidak ingin juga ini merupakan hari yang terakhir,” katanya.

    Menurut Basuki, tugas Kementerian PUPR itu hanya satu yakni membelanjakan uang negara untuk pembangunan infrastruktur.

    “Tugas kementerian PUPR itu hanya satu, membelanjakan uang negara. Kalau Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumpulkan uang negara, kami bagian dari yang membelanjakan uang negara untuk pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

    Sebagai Menteri PUPR, Basuki mengatakan bahwa pembelanjaan uang negara untuk pembangunan infrastruktur itulah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

    “Kalau tagline dari PUPR itu adalah sigap membangun negeri. Tapi kalau ibu Menteri Keuangan, membangun dengan uang kita. Jadi kami mengklik dengan ibu Menteri Keuangan sehingga progres capaian kementerian PUPR dipakai oleh Ibu Menteri Keuangan dan melaporkan pembelanjaan uang kita,” katanya.

    Sebagai informasi, Basuki Hadimuljono menjabat sebagai Menteri PUPR selama periode 2014-2024.

    Selain menjabat sebagai Menteri PUPR, Basuki juga ditunjuk oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

    Baca juga: Menteri Basuki sebut usulan bagus pekerja bergaji Rp12 juta dapat FLPP

    Baca juga: Kala Menteri Basuki ajak Sri Mulyani nyanyikan lagu “Menghitung Hari”

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • BI beri insentif KLM bagi bank penyalur kredit ke sektor perumahan

    BI beri insentif KLM bagi bank penyalur kredit ke sektor perumahan

    Bank-bank yang menyalurkan kredit kepada sektor properti, perumahan kami berikan insentif likuiditasJakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) akan memberikan insentif likuiditas melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) kepada bank-bank yang menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor properti atau perumahan.

    “Bank-bank yang menyalurkan kredit kepada sektor properti, perumahan kami berikan insentif likuiditas,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) IV Tahun 2024 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat.

    Perry menuturkan saat ini sektor properti mengalami kelebihan pasokan, sementara permintaannya (demand), yakni pada properti menengah ke atas.

    Oleh karena itu, BI mendorong permintaan untuk properti menengah ke atas dengan cara memberikan insentif likuiditas bagi bank yang memberikan pembiayaan atau kredit kepada sektor perumahan.

    Perry mengatakan penguatan KLM ke depan dilakukan untuk meningkatkan penyaluran kredit atau pembiayaan pada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja, serta sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraaan masyarakat, termasuk kelas menengah bawah, segmen UMKM dan Ultra Mikro (UMi) serta sektor hijau, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

    Sampai dengan pekan kedua Oktober 2024, BI telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp256,5 triliun kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas.

    Insentif KLM itu disalurkan kepada kelompok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp119 triliun, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Rp110,2 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Rp24,6 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp2,7 triliun.

    Baca juga: BI beri insentif KLM Rp256,5 triliun hingga pekan kedua Oktober 2024
    Baca juga: BI siapkan tambahan insentif KLM jadi Rp280 triliun sampai akhir tahun

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemkot Tangerang-BPTJ kerja sama terkait penambahan koridor

    Pemkot Tangerang-BPTJ kerja sama terkait penambahan koridor

    Bus Tayo yang telah melayani masyarakat akan dievaluasi dan direstrukturisasi untuk memastikan rute-rute yang ada dapat menyatu dalam sistem transportasi umum yang terintegrasiTangerang (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan kerja sama terkait pengembangan layanan transportasi umum perkotaan berupa penambahan koridor dengan skema pembelian layanan.

    Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin di Tangerang, Jumat, mengatakan, kerja sama itu merupakan komitmen bersama untuk mendukung transportasi massal di Kota Tangerang dan meningkatkan integrasi transportasi umum dengan wilayah sekitarnya, khususnya Jakarta.

    “Salah satu upaya yang akan kami lakukan adalah menambah koridor transportasi umum dengan dukungan BPTJ,” kata Nurdin usai penandatanganan kerja sama di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jum’at, (18/10).

    Ia menambahkan, perjanjian ini mencakup perencanaan, pengembangan, hingga pengoperasian layanan transportasi umum yang terintegrasi.

    “Bus Tayo yang telah melayani masyarakat akan dievaluasi dan direstrukturisasi untuk memastikan rute-rute yang ada dapat menyatu dalam sistem transportasi umum yang terintegrasi,” katanya

    Ia berharap, dengan adanya perjanjian ini, akan tercipta konektivitas antar moda transportasi di Kota Tangerang, yang akan memperkuat peran angkutan kota Si Benteng sebagai pengumpan moda transportasi lainnya.

    “Kami akan meninjau kembali perencanaan agar angkutan perkotaan bisa mendukung transportasi umum di Tangerang dan wilayah sekitar. Ini bukan hanya tanggung jawab Kota Tangerang, melainkan kerja sama dengan wilayah lain,” tegasnya.

    Plt Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Suharto, menyatakan keseriusan pihaknya dalam mendukung perkembangan transportasi umum di Kota Tangerang.

    “Kami sudah memiliki standar pelayanan yang akan diterapkan dalam perjanjian kerja sama ini. Ini adalah MoU keempat dengan pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek, dan kami sangat mengapresiasi keseriusan Pemkot Tangerang dalam menangani masalah transportasi,” katanya.

    Suharto menambahkan, pihaknya hadir untuk menyempurnakan layanan transportasi yang telah ada. “Mudah-mudahan dengan penyempurnaan ini, masyarakat dapat merasakan layanan yang lebih baik dan terintegrasi, sehingga mereka lebih nyaman dan bahagia dengan transportasi umum di Kota Tangerang,” kata dia.

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang Achmad Suhaely menyatakan, pasca MoU ini Pemkot Tangerang dengan BPTJ akan mengkaji dan mengonsep pola tranportasi terintegrasi di Kota Tangerang.

    “Jangka pendek ialah Bus Tayo yang akan menambah satu koridor baru dan sejumlah unit kendaraan untuk mendukung program tersebut. Rencananya, ialah rute Tangcity – Bandara Soekarno Hatta, tapi ini masih akan dikaji mana yang lebih dibutuhkan masyarakat,” katanya.

    Baca juga: Bus Tayo Kota Tangerang tidak terima pembayaran tunai mulai September
    Baca juga: TNG setor dividen ke Pemkot Tangerang senilai Rp340 juta

    Pewarta: Achmad Irfan
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024