Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Pemerintah siapkan 3.100 hektare lahan di PPU topang infrastruktur IKN

    Pemerintah siapkan 3.100 hektare lahan di PPU topang infrastruktur IKN

    Saya serahkan kepada Bank Tanah untuk menopang kepentingan logistik IKN mendatang. Apakah bandara, gudang, pelabuhan, apakah nanti perumahan pekerja kalau dibutuhkan di situ,Jakarta (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan, pemerintah menyiapkan sekitar 3.100 hektare lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur untuk menopang infrastruktur yang ada di wilayah Ibu Kota Nusantara.

    Dia menjelaskan, lahan tersebut berada di luar wilayah IKN karena wilayah IKN menjadi kewenangan dari Badan Otorita IKN.

    “Kalau di sekitar IKN yang menopang di luar wilayah IKN itu kewenangan kita. Itu kita bebaskan, kita berkenaan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Misalnya ada kebutuhan pembangunan bandara, kebutuhan pembangunan apa dan sebagainya. Tapi di Penajam Paser Utara, kami sudah siapkan outstanding sekitar 3.100 hektare,” katanya saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

    Nusron menjelaskan bahwa lahan seluas 3.100 hektare tersebut disiapkan untuk menopang kebutuhan IKN mendatang, seperti bandara, gudang, pelabuhan, hingga perumahan pekerja.

    Lahan tersebut pun dikelola oleh Bank Tanah agar dapat digunakan untuk menunjang fasilitas dan infrastruktur yang sudah ada di IKN.

    “Saya serahkan kepada Bank Tanah untuk menopang kepentingan logistik IKN mendatang. Apakah bandara, gudang, pelabuhan, apakah nanti perumahan pekerja kalau dibutuhkan di situ,” kata dia.

    Adapun Nusron menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk menghadap Presiden Prabowo Subianto dan melaporkan sejumlah permasalahan umum tentang pertanahan.

    Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah segera menggelar rapat koordinasi bersama pihak-pihak terkait untuk membahas upaya-upaya memberantas mafia tanah.

    “Sudah saya sampaikan, tadi saya sudah ketemu silaturahmi sama Pak Jaksa Agung, kita ada kerja sama dengan Jaksa Agung, dengan aparat keamanan, dan sebentar lagi juga akan ada rakor tentang pemberantasan mafia tanah di bulan November,” kata Nusron.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Budidaya kepiting soka dengan keramba apung di Banda Aceh

    Budidaya kepiting soka dengan keramba apung di Banda Aceh

    Sabtu, 19 Oktober 2024 14:48 WIB

    Warga memperlihatkan kepiting soka (Scylla serrata) hasil panen budidaya keramba apung di Desa Lamkuweh, Banda Aceh, Aceh, Sabtu ( 19/10/2024). Menurut petambak, budidaya kepiting soka di daerah itu mampu memproduksi rata-rata 1,8 ton per bulan dan dipasarkan di pasar domestik yang dijual Rp110.000 – Rp120.000 per kilogram. ANTARA FOTO/Ampelsa/rwa.

    Warga memamen kepiting soka (Scylla serrata) di lahan budidaya keramba apung di Desa Lamkuweh, Banda Aceh, Aceh, Sabtu ( 19/10/2024). Menurut petambak, budidaya kepiting soka di daerah itu mampu memproduksi rata-rata 1,8 ton per bulan dan dipasarkan di pasar domestik yang dijual Rp110.000 – Rp120.000 per kilogram. ANTARA FOTO/Ampelsa/rwa.

  • Konsumsi listrik di China naik 8,5 persen pada September 2024

    Konsumsi listrik di China naik 8,5 persen pada September 2024

    Beijing (ANTARA) – Konsumsi listrik di China, yang merupakan salah satu barometer utama aktivitas ekonomi di negara itu, mencatatkan pertumbuhan yang stabil pada September 2024. 

    Konsumsi listrik naik 8,5 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 847,5 miliar kilowatt-jam (kWh) pada bulan lalu, menurut data dari Administrasi Energi Nasional China, yang dirilis Sabtu (19/10). 

    Secara khusus, listrik yang dikonsumsi oleh industri primer dan sekunder masing-masing naik 6,4 persen dan 3,6 persen (yoy). Sedangkan, konsumsi listrik di sektor tersier naik 12,7 persen.

    Konsumsi listrik residensial di China pada September melonjak 27,8 persen dari periode yang sama pada 2023, mencapai 132,3 miliar kWh.

    Dalam sembilan bulan pertama 2024, konsumsi listrik di negara itu naik 7,9 persen menjadi 7,41 triliun kWh, demikian ungkap data tersebut. 

     

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ekonom sebut tingginya tingkat kepercayaan pasar pada pemerintah baru

    Ekonom sebut tingginya tingkat kepercayaan pasar pada pemerintah baru

    Jakarta (ANTARA) –

    Ekonom Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto mengatakan tingkat kepercayaan pasar pada pemerintah baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka, tergolong tinggi dengan prospek tim ekonomi yang kompeten.

     

    “Pasca pelantikan ini, nilai tukar Rupiah berpotensi menguat, dengan tingginya tingkat kepercayaan pada pemerintah yang baru dan dengan tim ekonomi yang diisi oleh wajah-wajah yang cukup familiar,” kata Rully saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

     

    Rully menuturkan tim ekonomi pada kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang diisi oleh tokoh-tokoh yang cukup familiar dan dipercaya dapat menyelesaikan banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini.

     

     

    Sebanyak 732 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.

     

    Namun, menurut Rully, faktor global juga masih berpengaruh besar seperti ketidakpastian di pasar keuangan global.

     

    “Kami melihat kondisi global sampai dengan hari Jumat kemarin cukup positif. Kecenderungan rupiah dalam beberapa hari terakhir pekan lalu cukup stabil,” tuturnya.

     

    Ia memperkirakan Rupiah akan bergerak di kisaran Rp15.440 per dolar AS sampai dengan Rp15.495 per dolar AS pada perdagangan Senin (21/10).

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Apindo minta Prabowo-Gibran tinjau kembali data untuk atasi kemiskinan

    Apindo minta Prabowo-Gibran tinjau kembali data untuk atasi kemiskinan

    Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orangJakarta (ANTARA) – Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan bahwa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus meninjau kembali data masyarakat miskin untuk dapat mengatasi kemiskinan dengan efektif.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat per Maret 2024 terdapat Data statistik tahun 2024 sekitar 25 juta masyarakat miskin di Indonesia, sementara data BPJS mencatat bahwa golongan masyarakat miskin yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) ada lebih dari 96 juta orang.

    “Artinya, pemerintah pun harus jeli dengan data awal sebagai pondasi kebijakan ke depannya. Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orang,” ucap Ajib Hamdani di Jakarta, Minggu.

    Ia menyatakan bahwa pemerintah harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan.

    Hal tersebut dikarenakan lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, sehingga pertumbuhan ekonomi akan terjaga jika angka kemiskinan dapat terus berkurang dan daya beli masyarakat meningkat.

    Selain kemiskinan, ia mengatakan bahwa pemerintahan baru juga menghadapi tekanan fiskal yang tinggi sehingga Kementerian Keuangan nantinya diharapkan dapat memiliki solusi konkret terhadap permasalahan anggaran tersebut.

    Baca juga: Sosok Budiman Sudjatmiko yang ditunjuk Prabowo untuk atasi kemiskinan

    Baca juga: Budiman Sudjatmiko sebut Prabowo minta bantu atasi kemiskinan

    Ajib menuturkan bahwa belanja APBN 2025 dialokasikan sebesar Rp3.613,1 triliun dengan ditopang oleh penerimaan negara yang diproyeksikan mencapai Rp3.005,1 triliun.

    “Artinya potensi defisit lebih dari Rp600 triliun akan menjadi penambah hutang negara. Termasuk juga problem fiskal dengan jatuh tempo hutang sekitar Rp800 triliun tahun 2025,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan bahwa tantangan lainnya yang akan dihadapi oleh pemerintahan baru adalah tingginya angka pengangguran yang menurut International Monetary Fund (IMF) tercatat sebesar 5,2 persen pada April 2024.

    Hal tersebut menunjukkan bahwa pencapaian investasi yang selalu melebihi target selama lima tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja.

    Bahkan menurutnya, terjadi paradoks pada sektor industri di Indonesia karena walaupun banyak investasi yang masuk, tapi semakin banyak pula fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Selain itu, angka rasio Incremental Output Ratio (ICOR), atau besarnya tambahan modal baru yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menambah satu unit output, terus mengalami peningkatan.

    “Artinya, investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

    Untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi tersebut, Ajib mengatakan bahwa jajaran kabinet baru yang terbentuk nanti harus mampu menerjemahkan visi dan misi Asta Cita Prabowo-Gibran melalui kerangka reformasi ekonomi struktural.

    “Dibutuhkan serangkaian kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor sektor ekonomi melalui perubahan fundamental dalam sistem ekonomi, regulasi dan infrastruktur,” imbuhnya.

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 – 2029 usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, Minggu.

    Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Tanah Air, meskipun Indonesia telah mampu masuk menjadi anggota G20 sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia.

    Baca juga: Prabowo bertekad hilangkan kemiskinan di Indonesia dengan hilirisasi

    Baca juga: Stafsus Presiden: Program penghapusan kemiskinan ekstrem berjalan baik

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pakar UGM: Prabowo-Gibran perlu beri insentif bagi investor panas bumi

    Pakar UGM: Prabowo-Gibran perlu beri insentif bagi investor panas bumi

    saya punya harapan lima tahun ke depan di akhir pemerintahan Prabowo itu bisa keseluruhan energi kita tidak bergantung negara lainJakarta (ANTARA) – Pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyampaikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka perlu memberikan insentif kepada investor pengembangan panas bumi demi mewujudkan kedaulatan energi di Indonesia.

    “Kalau Prabowo mau mengoptimalkan pemanfaatan geotermal, ya dengan menciptakan suatu sistem iklim investasi yang ramah. Mungkin kita bisa memberikan insentif ke investor-investor yang mau masuk, itu pasti menarik bagi investor,” kata Fahmy Radhi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

    Ia menyatakan bahwa lokasi sumber panas bumi sebagian besar berada di daerah pegunungan yang sulit aksesnya sehingga investasi yang dilakukan tidak hanya terhadap sistem pembangkit listriknya, tetapi juga infrastruktur logistiknya.

    Alternatif lainnya adalah membangun sendiri sarana dan prasarana jalan tersebut menggunakan APBN dari pemerintah pusat atau APBD milik pemerintah daerah.

    “Seperti yang dilakukan Jokowi memberikan insentif fiskal yang besar terhadap investor (hilirisasi) nikel maka banyak investor China yang masuk. Nah, di (pengembangan) geotermal itu tidak dilakukan oleh Jokowi maka kini Prabowo sebaiknya prioritaskan,” ucap Fahmy.

    Baca juga: Listrik produksi Geo Dipa Energi diminati investor Jepang

    Baca juga: Sumatera Selatan undang investor garap EBT panas bumi

    Ia pun meminta pemerintahan Prabowo-Gibran untuk konsisten dan berkomitmen penuh untuk mengembangkan berbagai sumber energi baru dan terbarukan di Indonesia untuk dapat mencapai target net zero emission 2060.

    Kini ia mencatat bahwa tingkat bauran energi bersih di Indonesia hanya sekitar 12,5 persen, jauh dari target 23 persen yang dicanangkan untuk dapat tercapai pada 2025.

    “Kalau mulai sekarang diberlakukan secara konsisten dan terus-menerus, tidak diganggu oleh lobi-lobi dari kelompok oligarki maka saya punya harapan nanti lima tahun ke depan di akhir pemerintahan Prabowo itu bisa keseluruhan energi kita tidak lagi bergantung dari negara lain,” imbuhnya.

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 – 2029 usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Jakarta, Minggu.

    Dalam pidatonya, Prabowo optimis Indonesia mampu melakukan swasembada energi dan tidak bergantung pada negara lain di bawah kepemimpinannya.

    Ia mengatakan bahwa Indonesia memiliki berbagai tanaman yang bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi, seperti kelapa sawit, singkong, tebu dan jagung.

    Prabowo juga menyatakan bahwa Indonesia mempunyai potensi energi panas bumi (geotermal), batu bara serta air yang besar.

    Baca juga: Pemkab Sukabumi undang investor untuk kembangkan EBT

    Baca juga: Pemerintah permudah investor kembangkan energi panas bumi

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ojk kejar inklusi dan literasi keuangan dengan fun run

    Ojk kejar inklusi dan literasi keuangan dengan fun run

    ANTARA – Dalam rangka memperingati puncak Bulan Inklusi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang menggelar fun run di Kota Batu, Minggu (20/10). Kepala OJK Malang, Biger Adzanna Maghribi mengatakan hingga saat ini tingkat inklusi keuangan masyarakat di Malang raya sekitar 85 persen dan tingkat literasi sebesar 75 persen. Dari gelaran ini, pihaknya optimistis angka tersebut akan terus meningkat secara signifikan. (Achmad Syaiful Afandi/Andi Bagasela/Feny Aprianti)

  • Industri kripto apresiasi Bappebti perpanjang waktu pendaftaran PFAK

    Industri kripto apresiasi Bappebti perpanjang waktu pendaftaran PFAK

    Keputusan ini memberikan ruang bagi lebih banyak exchanger untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan regulasi yang berlakuJakarta (ANTARA) – Pelaku industri kripto menyambut positif keputusan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memberikan perpanjangan waktu bagi exchanger kripto untuk memenuhi persyaratan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024.

    CEO INDODAX, Oscar Darmawan menyatakan langkah tersebut memberikan kesempatan bagi exchange kripto yang masih dalam tahap pemenuhan persyaratan PFAK.

    Dengan adanya tambahan waktu hingga pekan terakhir November 2024, lanjutnya melalui keterangannya di Jakarta, Minggu, industri kripto di Indonesia akan memiliki kesempatan dan kesiapan yang lebih baik untuk menyesuaikan diri dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

    “Keputusan ini memberikan ruang bagi lebih banyak exchanger untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujarnya.

    Kebijakan tersebut, lanjutnya, juga akan membantu memperkuat industri kripto secara keseluruhan dengan memastikan setiap exchanger mematuhi standar yang telah ditetapkan.

    Sebelumnya Bappebti mengeluarkan keputusan untuk memberikan perpanjangan waktu bagi exchanger kripto guna memenuhi persyaratan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024.

    Baca juga: Platform kripto perluas edukasi dorong pertumbuhan ekonomi digital

    Baca juga: Bappebti: Perba 9/2024 wujudkan ekosistem aset kripto yang adaptif

    Perpanjangan ini berlaku hingga pekan terakhir November 2024 dan ditujukan kepada exchanger yang saat ini berstatus Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK), sehingga mereka memiliki kesempatan lebih untuk melengkapi seluruh kewajiban yang diatur dalam regulasi.

    Dalam kebijakan tersebut, exchanger yang telah terdaftar sebagai CPFAK kini diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan PFAK setelah mereka berhasil menjadi anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka Kripto.

    CPFAK yang belum memperoleh keanggotaan diwajibkan untuk menyelesaikan proses tersebut.

    Menurut Oscar, pihaknya telah mengambil langkah proaktif dalam memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Bappebti dan telah menyelesaikan seluruh dokumen dan prosedur yang diperlukan, termasuk memperoleh Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dari CFX, dan Surat Persetujuan Anggota Kliring (SPAK) dari KKI dan ICC.

    Saat ini, tambahnya, pihaknya sedang menunggu proses validasi serta persetujuan dari pihak Bappebti.

    Dikatakannya, pihaknya terus berkomitmen untuk selalu mematuhi regulasi demi menjaga keamanan dan kenyamanan para pengguna platform.

    “Kami terus mendukung setiap regulasi yang bertujuan untuk memperkuat pasar kripto di Indonesia. Keamanan, transparansi,” katanya.

    Dia menyatakan dengan perpanjangan waktu yang diberikan, pelaku industri kripto di Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan regulasi dipenuhi, demi memperkuat keberlanjutan industri di masa mendatang.

    Baca juga: LEEDXS komitmen bangun ekosistem keuangan digital aman dan transparan

    Baca juga: Pelaku pasar kripto optimistis hadapi penurunan suku bunga The Fed

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jalin hadirkan solusi infrastruktur terintegrasi untuk BPR dan BPRS

    Jalin hadirkan solusi infrastruktur terintegrasi untuk BPR dan BPRS

    Jalin mendukung BPR-BPRS dalam digitalisasi melalui solusi terintegrasi sehingga mereka bisa terus meningkatkan efisiensi operasionalJakarta (ANTARA) – PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), bagian Holding BUMN Danareksa, berkomitmen untuk menghadirkan solusi infrastruktur terintegrasi bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

    Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji menegaskan bahwa transformasi digital kini menjadi keharusan bagi BPR-BPRS untuk tetap relevan di tengah persaingan industri yang semakin dinamis.

    “Jalin berkomitmen mendukung BPR-BPRS dalam digitalisasi ini melalui solusi terintegrasi sehingga mereka bisa terus meningkatkan efisiensi operasional, menekan risiko investasi, memperluas jangkauan layanan, agar BPR-BPRS dapat berfokus pada layanan kepada nasabah,” ujar Ario dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, sebagai pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah BPR-BPRS memiliki peran krusial.

    Mengutip data OJK per Maret 2024 dia mengatakan penyaluran kredit juga tumbuh 9,42 persen secara tahunan menjadi Rp161,9 triliun, sedangkan penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh 8,6 persen secara tahunan menjadi Rp 158,8 triliun.

    Baca juga: PT Jalin meraih dua penghargaan di Asian Experience Awards 2024

    Baca juga: PT Jalin siapkan langkah strategis hadapi dinamika transaksi keuangan

    “Angka ini menunjukkan pentingnya BPR-BPRS dalam memberikan akses pembiayaan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh bank konvensional,” katanya.

    Sementara itu, lanjutnya, perubahan teknologi, pergeseran preferensi nasabah, persaingan dengan bank dan fintech, serta keterbatasan sumber daya menjadi tantangan bagi BPR-BPRS.

    UU P2SK No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, membuka peluang ekspansi BPR-BPRS kepada akses permodalan melalui penawaran efek di pasar modal dan masuk dalam sistem pembayaran.

    Terdapat empat pilar utama yang menjadi arah pengembangan dan penguatan industri BPR-BPRS, seperti penguatan struktur, digitalisasi, pembiayaan sektor UMKM, serta pengawasan sesuai dengan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPRS 2024-2027 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Jalin, lanjut Ario mendukung peta jalan tersebut dengan menawarkan solusi digital yang dirancang untuk membuat operasional BPR-BPRS lebih efisien serta memperkuat integritas pelaporan melalui pemanfaatan konsep sharing platform.

    Salah satu contoh implementasi teknologi yang diusung adalah sistem pemroses pembayaran (switching) yang memungkinkan BPR-BPRS terhubung dengan ekosistem keuangan yang lebih luas melalui interkoneksi dan interoperabilitas layanan.

    Selain itu, Jalin juga menawarkan solusi “cash point” yang dapat memperluas titik layanan keuangan di berbagai daerah, memastikan nasabah BPR-BPRS dapat menikmati kemudahan layanan perbankan yang lebih inklusif dengan dukungan lebih dari 50.000 titik “cash point” yang terhubung dalam jaringan ATM dan CRM Link.

    Kolaborasi dengan Jalin sebagai pemegang lisensi Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) dari Bank Indonesia, menurut dia, diharapkan dapat membantu BPR-BPRS mengoptimalkan layanan dengan lebih efisien dan berkelanjutan dalam ekosistem jaringan switching “Link”.

    “Kami berharap upaya bersama ini dapat memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, serta membawa BPR-BPRS semakin dekat dengan visi masa depan yang lebih digital dan terhubung,” katanya.

    Baca juga: Jalin dukung bank dan fintech hadapi lonjakan transaksi keuangan

    Baca juga: PT Jalin raih penghargaan lembaga switching terbaik pada BI Award 2023

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pakar sarankan pemerintah terapkan SRI guna wujudkan swasembada pangan

    Pakar sarankan pemerintah terapkan SRI guna wujudkan swasembada pangan

    Padang (ANTARA) – Pakar sekaligus guru besar dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat (Sumbar) Prof Musliar Kasim menyarankan pemerintahan yang baru menerapkan system of rice intensification (SRI) untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.

    “Salah satu solusi untuk mewujudkan swasembada pangan ialah dengan menerapkan system of rice intensification,” kata dia di Padang, Minggu.

    Dia mengatakan hal tersebut menanggapi pidato Presiden Prabowo usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Jakarta yang bertekad menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

    Menurut dia, metode SRI dapat meningkatkan produksi padi dua kali lipat jika dibandingkan tanpa penerapan cara tersebut.

    Oleh karena itu, cita-cita Prabowo yang menginginkan Indonesia swasembada pangan bahkan menjadi lumbung pangan dunia dapat terwujud jika menerapkan konsep SRI.

    Baca juga: Mentan sebut pertanian Merauke langkah menuju lumbung pangan dunia

    Merujuk karya ilmiah yang ditulis Prof Musliar Kasim bersama Nalwida Rozen, SRI merupakan sistem budi daya tanaman padi yang diadopsi dari Madagaskar. SRI merupakan sistem tanam padi dengan umur bibit muda yang memiliki kelebihan terbentuknya anakan berlipat ganda sehingga hasil pertanian meningkat.

    Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bidang Pendidikan (2011–2014) itu menggarisbawahi untuk mewujudkan ketahanan pangan atau lumbung pangan dunia, maka setidaknya membutuhkan waktu lima hingga 10 tahun, terutama untuk pembukaan lokasi baru.

    “Kalau pembukaan lahan baru maka produksinya belum bisa maksimal termasuk jika kita ingin membuka sawah baru. Butuh waktu lima hingga 10 tahun agar bisa berproduksi normal,” kata dia.

    Khusus di Ranah Minang, Prof Musliar menilai pengembangan padi dan jagung masih tergolong memungkinkan sebagai penopang swasembada pangan nasional. Kedua tanaman itu bisa digarap di Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Solok, dan daerah pesisir.

    Pada kesempatan itu, mantan Rektor Unand tersebut juga mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran berani dan tegas terhadap oknum-oknum yang selama ini bermain di sektor impor karena merugikan petani maupun negara.

    “Yang bermain itu importir. Mereka menginginkan kita ini minus terus sehingga mereka untung. Jadi, ini yang harus ditangani,” ujarnya.

    Baca juga: Prabowo sebut Indonesia tiga tahun lagi jadi lumbung pangan dunia
    Baca juga: Mentan sebut Indonesia harus bersiap jadi lumbung pangan dunia

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2024