ANTARA – Sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2019, transaksi digital menggunakan Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS) terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan terutama di Sumatera Barat. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Barat mencatat jumlah gerai pengguna QRIS di provinsi itu mencapai 531.382 gerai per September 2024 atau tumbuh signifikan dari 14.279 di tahun 2019.
(Fandi Yogari Saputra/Satrio Giri Marwanto/I Gusti Agung Ayu N)
Category: Antaranews.com Ekonomi
-
Pengusaha mikro di Sumbar beralih ke transaksi digital
-
PGN-Unud kolaborasi kembangkan kapabilitas pengelolaan energi
Kolaborasi PGN dengan Universitas Udayana juga untuk menyiapkan SDM yang unggul untuk pengelolaan energi ke depanJakarta (ANTARA) – PT PGN Tbk dan Universitas Udayana atau Unud berkolaborasi dalam rangka mengembangkan kapabilitas pengelolaan energi untuk mencari solusi sekaligus terobosan energi.
Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan pengelolaan energi di masa depan bagi PGN perlu berkolaborasi dengan civitas academica untuk mengembangkan riset yang inovatif.
“Kolaborasi PGN dengan Universitas Udayana juga untuk menyiapkan SDM yang unggul untuk pengelolaan energi ke depan. Maka, pada kesempatan ini juga dapat meningkatkan kerja sama korporasi dengan calon-calon masa depan pengelola energi nasional,” ujarnya saat kegiatan Pertamina Goes To Campus 2024 (PGTC 2024).
Pada kesempatan yang sama, Direktur Program Pembinaan Ditjen Migas Kementerian ESDM Mirza Mahendra menerangkan tantangan penggunaan EBT di masa depan adalah keekonomian dan menyinergikan pengaturan hulu dan hilir.
“Kami mendapat tugas dari Presiden untuk melaksanakan swasembada energi. Karena energi impor akan menggerus ekonomi Indonesia dan tugas kita bersama untuk menjaga pengelolaan energi melalui program diversifikasi energi,” ujarnya.
Menurut Mirza, untuk menuju net zero emission 2060, poin pentingnya adalah transisi energi.
“Key point-nya adalah adalah gas bumi sebagai energi fosil paling ramah lingkungan. Itu lah kenapa, PGN men-deliver energi yang lebih baik dari sisi lingkungan,” ujarnya.
Kemudian, dari sisi cadangan, saat ini dan beberapa waktu ke depan, cadangan gas mencukupi. Namun, memiliki tantangan yaitu infrastruktur untuk menyalurkan gas sampai ke masyarakat menuju NZE 2060.
“Kerja sama di berbagai aspek, secara khusus di bidang riset energi baru terbarukan menjadi komitmen bersama dalam mengurangi jejak karbon dan bumi yang lebih baik. Universitas Udayana sebagai bagian dari masyarakat akademik dalam lembaga pendidikan, bersama dengan PGN, bersinergi, saling melengkapi atau satu sama lain agar edukasi, kesadaran dan peningkatan wacana concern transisi energi yang tengah kita hadapi saat ini dapat bergulir dengan lancar,” tambah Rektor Unud Prof I Ketut Sudarsana.
PGN dan Universitas Udayana sepakat bahwa gas bumi sebagai energi transisi yang dapat membawa perubahan nyata dalam menyongsong energi baru terbarukan di masa depan.
Kerja sama juga diharapkan dapat membawa generasi ke depan untuk peduli terhadap isu energi dan siap memasuki dunia kerja di tengah arus digitalisasi.
“Semoga kerja sama dapat menjadi awal energi baik bagi kita semua,” sebut Ketut.
Arief menambahkan PGN dan Unud dapat membuahkan kerja sama yang konstruktif untuk mendukung upaya perusahaan dalam pengembangan pemanfaatan gas bumi.
Selain itu, dapat memperluas sosialisasi pemanfaatan gas bumi di kalangan anak-anak muda khususnya mahasiswa Unud.
Khusus di Bali, PGN melakukan introduksi produk gas bumi beyond pipeline yaitu CNG dan LNG, mengingat belum adanya infrastruktur pipa dan sumber gas di Pulau Bali.
“Dalam rangka menyiapkan solusi energi menuju energi baru terbarukan, salah satu peluang untuk dikolaborasikan adalah energi hidrogen. PGN juga akan mengarah ke sana sebagai bagian dari strategi step out atau inisiatif untuk low carbon business untuk mendukung NZE 2060,” sebut Arief.
Baca juga: PGN jaga kinerja positif pada triwulan III 2024
Baca juga: PGN siap bangun jargas nasional untuk kurangi subsidi energiPewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024 -
Triwulan III, kunjungan wisatawan NTB diklaim mendekati target 2024
ANTARA – Kunjungan wisatawan di Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga triwulan III diklaim telah mendekati target tahun 2024 sebesar 2,5 juta orang. Kepala Dinas Pariwisata NTB mengatakan bahwa sejak Januari hingga September kunjungan wisatawan ke daerahnya telah mencapai 2,1 juta orang, di mana 30 persen di antaranya merupakan wisatawan mancanegara. (Kusnandar/Chairul Fajri/Gracia Simanjuntak)
-
PT KAI menutup perlintasan sebidang untuk mitigasi kecelakaan
Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dan mematuhi seluruh rambu-rambu yang ada ketika melintasi perlintasan sebidang kereta api.Solo (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) bersama dengan Kementerian Perhubungan menutup perlintasan sebidang untuk memitigasi kecelakaan lalu lintas.
Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta Krisbiyantoro, di Solo, Jawa Tengah, Kamis, mengatakan kegiatan penutupan perlintasan sebidang kali ini dilakukan secara serentak pada Rabu (30/10), di Wilayah Daop 1-9 dan Divre I-IV.
Ia mengatakan untuk wilayah Daop 6, perlintasan sebidang yang ditutup berada di Km 94+1/2 antara Stasiun Salem-Kalioso, Banaran, Kalijambe, Kabupaten Sragen.
Dia menambahkan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 Pasal 2, perlintasan sebidang yang tidak memiliki Nomor Jalur Perlintasan Langsung (JPL), tidak dijaga, dan/atau tidak berpintu yang lebarnya kurang dari 2 meter harus ditutup atau dilakukan normalisasi jalur kereta api.
“Perlintasan sebidang pada Km 94+1/2 ini memiliki lebar kurang dari 2 meter, tidak dijaga, dan bahkan ilegal. Apabila dibiarkan terus-menerus, maka keselamatan perjalanan KA maupun masyarakat sekitar dapat terancam,” katanya.
Apalagi, katanya pula, perlintasan sebidang menjadi salah satu titik rawan terjadinya gangguan perjalanan kereta api seperti kecelakaan temperan.
Pihaknya mencatat terdapat 296 titik perlintasan sebidang di wilayah Daop 6 Yogyakarta yang terdiri dari titik perlintasan terjaga sebanyak 138 dan titik perlintasan yang tidak terjaga sebanyak 158.
“Upaya penutupan perlintasan sebidang ilegal kali ini sejalan dengan aturan pada UU Nomor 23 /2007 tentang Perkeretaapian, UU Nomor 22 /2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 Pasal 5 dan 6,” katanya lagi.
Ia mengatakan selama tahun 2024, Daop 6 mencatat telah terjadi 11 kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang jalur kereta api. Kecelakaan tersebut merenggut korban manusia sebanyak 16 orang, dengan rincian enam korban meninggal dunia, empat korban luka berat, dan enam korban luka ringan.
Upaya lain yang dilakukan oleh Daop 6 untuk meningkatkan keselamatan pada perlintasan sebidang selama tahun 2024, di antaranya sosialisasi keselamatan secara langsung di perlintasan sebidang, sekolah, maupun masyarakat.
“Selain itu, kami juga mengusulkan pembuatan perlintasan tidak sebidang kepada pemerintah dengan membangun flyover atau underpass, serta melakukan perawatan dan perbaikan peralatan di perlintasan sebidang,” katanya.
Ia berharap seluruh unsur masyarakat dan pemerintah peduli terhadap keselamatan di perlintasan sebidang.
“Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dan mematuhi seluruh rambu-rambu yang ada ketika melintasi perlintasan sebidang kereta api,” katanya lagi.
Baca juga: Daop 6 Yogyakarta tutup dua perlintasan di Kulon Progo-Sukoharjo
Baca juga: KAI tutup 7 perlintasan sebidang di sejumlah lokasi di Sumatera UtaraPewarta: Aris Wasita
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024 -
Menuju era penguatan fondasi transformasi pembangunan Indonesia
Jakarta (ANTARA) – Langkah awal yang menentukan untuk membangun fondasi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 akan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Periode ini merupakan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Tahap ini akan menjadi era penguatan fondasi transformasi menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan dalam 20 tahun mendatang.
Berdasarkan lini masa, RPJMN 2025–2029 akan disahkan menjadi peraturan presiden (perpres) pada bulan Januari tahun 2025.
Hingga saat ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah menyelesaikan Rancangan Teknokratik RPJMN yang berfokus melakukan perincian substansi dari RPJPN 2025-2045.
Perancangan agenda 5 tahunan ke depan diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat sepanjang Juni 2023-Januari 2024 guna menghasilkan Rancangan Teknokratik RPJMN.
Selanjutnya, Rancangan Teknokratik RPJMN yang telah disusun kini tengah diintegrasikan dengan visi, misi (Astacita), dan program Presiden-Wakil Presiden 2024–2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, selama Maret–Desember 2024.
Penguatan fondasi transformasi akan dilakukan dalam tahap pertama RPJPN 2025–2045 atau periode RPJMN 2025-2029. Hal ini mencakup transformasi sosial yang ditekankan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kedua, transformasi ekonomi yang berkaitan dengan hilirisasi sumber daya alam, lalu penguatan riset inovasi, serta produktivitas tenaga kerja.
Ketiga, transformasi tata kelola yang berupaya menguatkan antara lain kelembagaan, peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN), dan pemberdayaan masyarakat sipil.
Adapun dua poin penting lainnya terkait supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi, hingga ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan sekaligus modal dasar pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi yang menjadi kerangka ekonomi makro 2025–2029 dalam Rancangan Teknokratik RPJMN mencakup beberapa target. Mulai dari industri pengolahan 5,8–7 persen, pertanian 3,5–4 persen, listrik 5,6–6,1 persen, konstruksi 6,4–6,7 persen, transportasi 7,4–8,6 persen, perdagangan 5,2–5,6 persen, informasi dan komunikasi (infokom) 7,8–8,5 persen, dan pertambangan 3,9–4,1 persen.
Adapun pertumbuhan ekonomi pada sisi pengeluaran terdiri dari konsumsi Rumah Tangga (RT) Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 5,4–5,6 persen, konsumsi pemerintah 5–5,7 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/Investasi 6,4–6,7 persen, ekspor barang dan jasa 7,2–7,9 persen, serta impor barang dan jasa 7,4–8,3 persen.
Seluruh ambisi tersebut ditujukan untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi 5,6–6,1 persen secara rata-rata.
Target lainnya ialah Gross National Income/GNI per kapita 5.500 dolar Amerika Serikat (AS) sebagai baseline pada tahun 2025 menjadi 7.400-7.670 dolar AS, kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) maritim 8,1 persen menjadi 9,1 persen, kontribusi PDB manufaktur 20,9 persen menjadi 21,9–23 persen, tingkat kemiskinan 6-7 persen menjadi 4,5–5 persen, indeks rasio gini 0,379–0,382 menjadi 0,372-0,375, lalu kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kawasan Timur Indonesia (PDRB KTI) 21,5 persen per data tahun 2022 menjadi 23,3 persen pada 2029.
Kemudian, peringkat Global Power Index ditargetkan meningkat, dari 34 sebagaimana baseline tahun 2023 menjadi 29 pada tahun 2029, Indeks Modal Manusia 0,54 sesuai data tahun 2022 menjadi 0,61, dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca, dari 38,6 persen pada 2025 menjadi 62,37 persen.
Sasaran-sasaran tersebut menjadi tanggung jawab Bappenas yang menjadi pengambil keputusan, koordinator, dan think-tank perencanaan pembangunan Indonesia, serta mampu “merekayasa” lingkungan sedemikian rupa sehingga dapat memengaruhi masyarakat untuk mengubah pola perilaku dan mutu kehidupan mereka.
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024 -
BSI dan Askrindo Syariah kerja sama kontra bank garansi Rp1 triliun
Kerja sama antara BSI dan Askrindo Syariah bertujuan untuk memperkuat sinergi antar lembaga keuangan dalam menyediakan penjaminan pembiayaanJakarta (ANTARA) –
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Askrindo Syariah) menyepakati kerja sama kontra bank garansi senilai Rp1 triliun guna meningkatkan layanan dan memperluas inklusi keuangan syariah.
“Kerja sama antara BSI dan Askrindo Syariah bertujuan untuk memperkuat sinergi antar lembaga keuangan dalam menyediakan penjaminan pembiayaan melalui kontra bank garansi senilai Rp1 triliun,” kata Wakil Direktur Utama BSI Bob T Ananta di Jakarta, Kamis.
Layanan bank garansi merupakan jaminan pembayaran dari bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (beneficiary) apabila pihak yang dijamin (applicant) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (wanprestasi).
Seremoni penandatanganan kerja sama yang berlangsung di acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 dilakukan oleh Direktur Treasury and International Banking BSI Ari Rizaldi dan Direktur Pemasaran Askrindo Syariah Achmad Rizali, dan disaksikan oleh Wakil Direktur Utama BSI Bob T Ananta dan Direktur Utama Askrindo Syariah Kokok Alun Akbar.
Melalui kolaborasi tersebut, kedua perusahaan berharap dapat memberikan solusi inovatif bagi pelaku usaha, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.
Bob menuturkan sinergi dengan Askrindo Syariah merupakan upaya BSI untuk terus memperluas ekosistem keuangan syariah di berbagai lini perbankan.
Kolaborasi itu tidak hanya akan memperkuat posisi BSI di pasar, tetapi juga mendukung perkembangan sektor keuangan syariah secara keseluruhan, memastikan lebih banyak masyarakat dapat mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
“Kerja sama ini tidak hanya menguntungkan BSI dan Askrindo Syariah, tetapi juga masyarakat luas, terutama kontraktor yang memerlukan layanan bank garansi berakad syariah dengan nominal potensi mencapai Rp1 triliun pada proyek-proyek pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, kerja sama tersebut juga dapat mendukung sektor usaha travel haji dan umrah di Tanah Air yang jumlah totalnya lebih dari 2.000 perusahaan.
“Perusahaan travel haji dan umrah membutuhkan layanan bank garansi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Sehingga harapannya dengan kerja sama kontra bank garansi ini akan memberikan keamanan dan kepastian penjaminan bagi para pelaku usaha yang harus memiliki kesiapan dana dalam jumlah besar,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan pola kerja sama kontra bank garansi yang dilakukan itu akan mempermudah nasabah BSI maupun Askrindo Syariah dalam mendapatkan bank garansi yang sesuai dengan prinsip syariah.
Adapun layanan bank garansi yang sesuai dengan prinsip syariah tersebut akan memenuhi berbagai macam kebutuhan, di antaranya bank garansi penawaran, uang muka, pelaksanaan, pemeliharaan, pelaksanaan penyelenggaraan haji khusus dan umrah, dan surat perintah pencairan dana (SP2D).
“Kami percaya bahwa layanan ini akan memberikan rasa aman bagi pemberi kerja atas proyek yang dijalankan, serta mendorong inklusi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha. Dengan adanya jaminan yang kuat, para kontraktor dapat lebih fokus pada pengembangan proyek mereka tanpa khawatir akan risiko finansial, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan,” ujarnya.
Baca juga: Askrindo beri perlindungan asuransi bagi UMKM perempuan di Bandung
Baca juga: IFG ajukan PMN Rp3 triliun untuk perkuat penjaminan KUR UMKM
Baca juga: Askrindo dan Peruri kerja sama menjamin keamanan aset perusahaanPewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024 -
Menteri ATR jelaskan 2.086 lahan di IKN tak bermasalah tapi habis HGU
Sebenarnya bukan masalah. Yang bilang masalah siapa? Itu HGU-nya habisJakarta (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menjelaskan lahan seluas 2.086 hektare di wilayah Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur tidak bermasalah atau sengketa, melainkan masa Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah habis.
“Sebenarnya bukan masalah. Yang bilang masalah siapa? Itu HGU-nya habis. Memang kalau habis, itu diambil alih negara. (Pemilik lahan) Yang lama keberatan, diambil alih,” kata Nusron saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.
Nusron menjelaskan bahwa dari luas 2.806 hektare itu, ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk.
Jika ditempati oleh penduduk, lahan yang sudah diambil alih oleh negara karena jangka waktu HGU yang sudah habis, akan dikelola oleh Bank Tanah.
Bank Tanah nantinya akan melakukan reforma agraria sebanyak 30 persen dari total luas lahan, sesuai kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021.
Dalam skema reforma agraria, pemerintah dapat memberikan lahan kepada penduduk atau melegalisasi, dalam hal ini melakukan sertifikasi tanah kepada penduduk yang sudah lama bermukim di tanah itu.
“Land reform ada dua strategi. Dikasih tanah atau mereka sudah kadung menduduki, dilegalisasi. Karena mereka sudah kadung menduduki, dilegalisasi, tinggal masalah isunya adalah jumlah (luas tanah),” kata Nusron.
Menteri ATR/BPN sebelumnya yang dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa penyebab 2.086 hektare lahan di IKN masih bermasalah adalah karena proses ganti rugi yang belum tuntas.
Faktor-faktor tersebut, di antaranya proses ganti rugi dan penanganan dampak sosial.
Selain itu AHY menekankan pentingnya penyelesaian ganti rugi yang adil dan sesuai dengan ketentuan, agar hak-hak masyarakat terjamin.
Baca juga: ATR/BPN sebut lakukan reforma agraria 14,5 juta hektare dalam 10 tahun
Baca juga: Bank Tanah kolaborasi dengan Felda optimalkan reforma agraria
Baca juga: Kementerian ATR/BPN terus pastikan ketersediaan tanah bagi masyarakatPewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024 -
IKI Oktober naik, Kemenperin sebut didorong pelantikan Prabowo-Gibran
IKI pada bulan Oktober 2024 mencapai 52,75 ekspansi, meningkat 0,27 poin dibandingkan dengan bulan September 2024Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada bulan Oktober 2024 yang naik ke angka 52,75 poin ditopang oleh pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan momen pelantikan itu membuat pelaku industri dalam negeri menjadi lebih optimis dalam menyikapi dinamika dunia usaha.
“IKI pada bulan Oktober 2024 mencapai 52,75 ekspansi, meningkat 0,27 poin dibandingkan dengan bulan September 2024 yang sebesar 52,48. Selanjutnya, nilai IKI juga meningkat 2,05 poin dibandingkan dengan nilai IKI Oktober tahun lalu yang sebesar 50,70,” kata Febri dalam konferensi pers rilis IKI di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan, Pada Oktober 2024, optimisme pelaku usaha terhadap kondisi usahanya enam bulan ke depan meningkat dibandingkan dengan September 2024, yaitu sebesar 73,3 persen. Sehingga peningkatan ini mengakhiri penurunan angka optimisme sejak bulan Juli 2024.
Menurut Febri, sebanyak 21,8 persen pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya stabil selama enam bulan mendatang. Angka ini menurun 1,3 persen dibandingkan dengan persentase secara bulanan.
Lebih lanjut, dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, terdapat 22 subsektor mengalami ekspansi dan hanya satu subsektor kontraksi. Subsektor yang ekspansi memiliki kontribusi sebesar 97,7 persen terhadap PDB industri pengolahan nonmigas triwulan II 2024.
Adapun dua subsektor dengan nilai IKI tertinggi adalah industri minuman dan industri barang galian non logam. Sedangkan subsektor yang mengalami kontraksi adalah industri kayu, barang dari kayu dan gabus.
Sementara itu, dikatakan Febri persentase pesimisme pandangan pelaku usaha terhadap kondisi usaha enam bulan ke depan sebesar 4,9 persen, angka tersebut turun dari sebelumnya 5,4 persen secara bulanan.
Baca juga: Kemenperin catat IKI RI naik ke level 52,48 per September 2024
Baca juga: Kemenperin: IKI Juli 52,40 poin, tiga sektor mengalami penurunanPewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024 -
Menpar ungkap kontribusi besar Erick Thohir untuk pariwisata Indonesia
Kolaborasi ini akan kita tingkatkan lagi untuk tentu daerah-daerah wisata yang lainnya. Nanti tim kami akan tetap bekerja sama untuk membahas hal-hal teknis lainnya,Jakarta (ANTARA) – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengungkapkan, dukungan strategis Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam meningkatkan pertumbuhan pariwisata Indonesia.
Widiyanti di Jakarta, Kamis mengatakan, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir telah melakukan perubahan besar dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata nasional.
“Mulai dari peningkatan kualitas destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP seperti KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika, Taman Mini Indonesia Indah, hingga transformasi Candi Borobudur,” kata Widiyanti seusai menyambangi Kantor Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN.
Menurutnya, kontribusi besar Erick Thohir dalam mendukung pengembangan pariwisata Indonesia, mulai dari peningkatan aksesibilitas guna memperkuat daya tarik wisata dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kolaborasi ini akan kita tingkatkan lagi untuk tentu daerah-daerah wisata yang lainnya. Nanti tim kami akan tetap bekerja sama untuk membahas hal-hal teknis lainnya,” ucapnya.
Menpar Widiyanti yang akrab disapa Widi ini mengaku bersyukur bisa bertemu dan berdiskusi langsung dengan Menteri BUMN Erick Thohir terkait rencana pengembangan sektor pariwisata ke depan.
“Terima kasih, kami ke sini untuk memenuhi undangan Bapak Menteri BUMN dan kita mendiskusikan banyak hal mengenai kolaborasi yang pernah dilakukan dari kementerian sebelumnya dan apa yang kita bisa lakukan lima tahun mendatang,” tutur Widi.
Dengan kontribusi BUMN yang begitu besar, dia mengatakan hal ini akan memacu Kemenpar untuk bergerak lebih cepat dalam menyinergikan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan pariwisata Indonesia.
Ia menyebutkan bahwa Kemenpar memiliki target besar dalam mencapai 14 juta wisatawan mancanegara (wisman) pada 2024 yang baru tercapai 9,09 juta wisman atau atau naik 20,38 persen pada periode Januari-Agustus 2024.
“Kita ada target lima tahun berikutnya. Tentu kita akan promosikan lebih ke high quality tourist, menggalakkan promosi ke luar negeri lebih banyak lagi,” sambungnya.
Dia menekankan bahwa kolaborasi antarkementerian menjadi hal yang krusial dalam memajukan pariwisata Indonesia.
Widi menyampaikan persoalan pariwisata memerlukan kerja sama banyak pihak untuk mencari solusi guna meningkatkan pertumbuhan jumlah kunjungan hingga peningkatan kualitas layanan di sektor pariwisata Indonesia.
“Mengenai aksesibilitas, transportasi, harga tiket yang terjangkau, kita harus segera atasi bersama kementerian dan lembaga yang lainnya supaya wisman, dan wisnus bisa travel di Indonesia lebih murah,” katanya.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024 -
Kadin gelar Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kantor Kelurahan Cibinong, Kamis.
Ketua Kadin Kabupaten Bogor Sintha Dec Checawaty mengungkapkan, Kadin selalu terlibat dalam pengendalian laju inflasi daerah dalam tiga tahun terakhir. Kadin pun telah membentuk Pokja Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
“Kegiatan GPM ini bukti nyata Kadin hadir berkolaborasi untuk mengendalikan inflasi melalui GPM. Dan rutin memonitoring harga di pasaran untuk bersama-sama mengintervensi jika ada kenaikan harga di pasaran,” ungkap Sintha.
Sintha melanjutkan, GPM akan terus dilaksanakan dengan harapan inflasi di Kabupaten Bogor terkendali, sehingga tidak ada gejolak-gejolak yang tidak diinginkan.
“Selain itu, dengan GPM diharapkann masyarakat Kabupaten Bogor dapat mengakses kebutuhan pangan pokoknya dengan harga yang terjangkau,” jelas Sintha.
Menurut dia, dalam GPM kali ini, disediakan beras SPHP sebanyak 2 ton, beras medium ada 1 ton, minyak goreng ada 600 liter, gula pasir ada 100 kilogram, telur ayam ada 200 kilogram, daging sapi ada 20 kilogram, daging ayam 50 kilogram, bawang merah 30 kilogram, bawang putih 20 kilogram, cabe merah keriting 25 kilogram dan cabe rawit merah 25 kilogram.
Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Bambam Setia Aji pun mengapresiasi Kadin yang telah memfasilitasi GPM di Kelurahan Cibinong.
“Terima kasih kepada Kadin Kabupaten Bogor yang sudah memfasilitasi GPM ini, mudah-mudahan GPM ini bisa lanjut terus dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor,” jelas Bambam.
Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Zaenal Ashari mengatakan, GPM ini hampir setiap minggu dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor secara bergilir.
“GPM tidak hanya terpusat di Kecamatan Cibinong tapi juga di kecamatan lainnya seperti Tamansari, Ciseeng dan lainnya, karena masyarakat sangat membutuhkan. Tujuannya menstabilkan harga terutama harga bahan pokok untuk menekan laju inflasi di Kabupaten Bogor,” kata Zaenal.
Zainal menambahkan, untuk menekan laju inflasi berbagai upaya kita lakukan, tidak hanya GPM, tapi juga ada operasi pasar, gerakan tanam cabai dan komoditas lainnya di pekarangan rumah dan lainnya.
Baca juga: Pangan murah bisa jadi strategi kendalikan inflasi
Baca juga: Kadin: PP 28/2024 sangat ancam keberlangsungan IHT Jatim
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024