Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Kementan dukung restorasi air dan iklim demi swasembada pangan

    Kementan dukung restorasi air dan iklim demi swasembada pangan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung restorasi sumber daya air dan iklim untuk memperkuat ketahanan pangan serta mendukung pencapaian swasembada pangan di Indonesia.

    “Kementan mendukung restorasi air melalui teknologi pertanian cerdas iklim, seperti sensor tanah, irigasi tetes, dan pemantauan cuaca berbasis satelit,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Mentan menyampaikan hal itu dalam sambutannya pada Simposium Nasional Restorasi Sumber Daya Air dan Iklim untuk Kemandirian Pangan di Bandung, yang dibacakan oleh Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementan Fadjry Djufry.

    Kementan terus mendukung upaya restorasi sumber daya air dan iklim guna memperkuat ketahanan pangan nasional, pasalnya ketersediaan air dan iklim yang stabil menjadi kunci untuk mencapai kemandirian pangan.

    “Teknologi ini membantu petani membuat keputusan yang tepat, memperkuat kemampuan petani, serta memberi akses informasi iklim akurat lewat aplikasi digital,” ujarnya.

    Mentan menegaskan pentingnya restorasi sumber daya air dan iklim sebagai salah satu solusi mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.

    “Pada 2024 ini, Kementerian Pertanian telah mencapai beberapa hasil signifikan, terutama di bidang pengelolaan air dan perubahan iklim dengan melakukan terobosan solusi cepat peningkatan produksi padi,” tuturnya.

    Disebutkan bahwa terobosan melalui program Perluasan Areal Tanam (PAT) dengan pompanisasi, optimalisasi lahan rawa dan tumpang sisip padi gogo serta cetak sawah telah berhasil meningkatkan produksi beras dalam tiga bulan terakhir.

    “Data proyeksi BPS (Badan Pusat Statistik) menyebutkan terjadi kenaikan produksi beras pada Agustus sebesar 2,84 juta ton, September 2,87 juta ton, dan Oktober 2,59 juta ton, jika dibandingkan dengan tahun 2023 pada bulan yang sama,” lanjutnya.

    Menurut Mentan, hal ini menunjukkan bahwa peran restorasi sumber daya air menjadi vital dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pertamanya bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

    Atas dasar itu, Kementan bersama Perhimpunan Meteorologi Pertanian Indonesia (Perhimpi) dan IPB University menyelenggarakan simposium nasional yang untuk strategi restorasi sumber daya air dan iklim, guna mendukung kemandirian pangan Indonesia.

    “Melalui kegiatan ini, para akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan terkait, dapat berdiskusi dan bertukar informasi mengenai tantangan dan solusi dalam menghadapi krisis pangan akibat perubahan iklim,” terangnya.

    Dalam dukungannya pada program utama Kementerian Pertanian, Perhimpi melalui berbagai anggotanya yang berasal dari BSIP, Badan Informasi Geospasial, dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait, telah melahirkan SNI 9230:2023 tentang Spesifikasi Informasi Geospasial – Zona Indikatif Pengembangan Infrastruktur Panen Air Pertanian.

    Melalui SNI ini, dapat dihasilkan informasi zona indikatif dari lahan-lahan yang memerlukan optimalisasi air dan berpotensi untuk dibangun infrastruktur panen air seperti embung, dam parit, long storage, irigasi pompa, sumur dangkal atau pun sumur bor.

    Sehingga pada lahan tersebut dapat terjadi peningkatan indeks pertanaman yang berujung pada peningkatan produksi padi nasional.

    Sejak berdiri pada 45 tahun yang lalu, Perhimpi telah memberikan kontribusi dalam berbagai hal untuk mendukung program dan kebijakan pembangunan nasional dalam konteks iklim dan cuaca.

    “Perhimpi berperan secara aktif melalui anggota yang tersebar pada berbagai instansi dan lembaga pemerintah serta swasta yang tersebar di seluruh Indonesia,” terangnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Penasehat Perhimpi sekaligus akademisi IPB University Yonny Koesmaryono menjelaskan pentingnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian yang perlu terus dioptimalkan.

    Baca juga: Kementan inventarisasi lahan sapi di Sulawesi dukung investasi Vietnam

    Baca juga: Kementan jalin komitmen pasokan 2 juta sapi hidup untuk makan bergizi

    “Intensifikasi seperti di lahan marjinal dilakukan melalui pompanisasi, laju penurunan lahan terus terjadi sehingga harus dijaga keseimbangan melalui ekstensifikasi dengan perluasan atau pencetakan lahan,” jelasnya.

    Yonny juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

    Menurutnya, sinergi antara pemerintah, akademisi dan pemerintah daerah harus terjalin dengan baik. Inovasi perlu terus dilakukan, termasuk dalam penyiapan sumber daya manusia pertanian.

    “Program Presiden Prabowo selama lima tahun ke depan, kita harus gerak cepat hingga tercapai swasembada, dan kita pernah mencapai swasembada, pengalaman itu bisa menjadi modal,” kata Yonny.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKPP pastikan anggur Muscat yang beredar di Bandung aman dikomsumsi

    DKPP pastikan anggur Muscat yang beredar di Bandung aman dikomsumsi

    Kota Bandung (ANTARA) – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung memastikan bahwa anggur Muscat yang saat ini beredar di pasaran aman untuk dikonsumsi masyarakat karena tidak terdeteksi mengandung zat bahan kimia berbahaya.

     

    Ketua Tim Sumber Daya Keamanan Pangan DKPP Kota Bandung Imam Setiyadi  mengatakan  pihaknya telah melakukan uji sampel anggur Muscat yang dilakukan uji cepat menggunakan alat rapid test untuk mengetahui kandungan produk tersebut.

     

    “Kami melakukan pengawasan ketat terhadap produk ini di enam pasar modern dan enam pasar tradisional. Hasilnya, tidak ditemukan residu pestisida atau formalin pada sampel yang diuji,” kata Imam di Bandung, Jumat.

     

    Imam mengungkapkan DKPP Kota Bandung telah melakukan pengawasan dan pengujian terhadap anggur Muscat sejak Selasa hingga Kamis lalu di beberapa pasar modern dan distributor utama, termasuk Superindo, Lottemart, Yogya, Borma, dan beberapa pasar tradisional.

     

    Dia menambahkan pengujian terhadap produk tersebut menyusul kekhawatiran masyarakat terkait kualitas dan keamanan anggur impor ini.

     

    “Kita melakukan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas mini lab food safety. Jadi petugas mini lab food safety itu adalah petugas pasar yang telah kita latih, dengan kita berikan tujuh macam rapid test untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri,” kata dia.

     

    Dia menambahkan bahwa izin edar anggur Muscat sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian melalui sertifikat Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), sehingga anggur ini secara resmi terdaftar dan memenuhi standar keamanan pangan.

     

    “Masyarakat diharapkan untuk melihat sayur dan buah yang terjamin aman di konsumsi salah satunya dengan adanya label PSAT yang tertera pada produk,” katanya.

     

    Meski demikian, dirinya mengimbau masyarakat untuk menerapkan teliti sebelum mengkonsumsi buah anggur, antara lain dengan memilih anggur yang memiliki izin edar, lalu cuci dengan air mengalir yang bersih sebelum dikonsumsi.

     

    “Lebih baik lagi masyarakat dapat mengkonsumsi buah dan sayur dari hasil memanfaatkan pekarangan rumah sebagai lahan pertanian,” kata Imam.

    Baca juga: Ahli bagikan kiat untuk konsumsi buah yang sehat dan aman

    Baca juga: Wamentan: Larangan peredaran anggur Muscat menunggu hasil uji BPOM

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemisahan kementerian diyakini dorong UMKM lebih cepat naik kelas

    Pemisahan kementerian diyakini dorong UMKM lebih cepat naik kelas

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah optimistis bahwa usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) akan lebih cepat naik kelas menjadi industri kecil dan menengah (IKM) dengan adanya pemisahan Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

    Siti, dalam rilis pers di Jakarta, Jumat, mengatakan dengan adanya pemisahan Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM, serta sinergi yang kuat antara Kementerian UMKM dan Kementerian Perindustrian, maka perhatian terhadap UMKM akan semakin terfokus.

    Dia berpendapat bahwa sinergi juga perlu dibangun antara eksekutif dan legislatif dalam memberikan perlindungan bagi UMKM, serta menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif untuk pertumbuhan UMKM.

    “Butuh komitmen bersama para pemangku kepentingan, termasuk para pelaku UMKM dan industri. Keseriusan, pendampingan. Kemudian regulasi harus berpihak pada UMKM, selain pelaksanaan yang harus tetap dikawal,” ujarnya.

    Menurutnya, saat ini UMKM masih menjadi salah satu penyangga perekonomian Indonesia. UMKM juga telah terbukti menjadi industri yang mampu bertahan pada situasi krisis dan menjadi salah satu solusi berkurangnya angka pengangguran.

    Data ASEAN Investment Report 2022 menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sekitar 65,5 juta UMKM berkontribusi sebesar 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja. Angka ini semakin menguat pada tahun 2023 dengan jumlah UMKM mencapai sekitar 66 juta dan berkontribusi 61 persen terhadap PDB.

    Meskipun memiliki potensi yang besar, UMKM, menurutnya, masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti akses permodalan, pemenuhan legalitas usaha, inovasi produk, dan pemasaran. Namun, dengan dukungan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, tantangan-tantangan ini diharapkan dapat diatasi.

    Ia menambahkan aspek regulasi dan implementasinya juga penting. Sebagai contoh, dalam konteks pemasaran, UMKM perlu beradaptasi dengan era digital dengan mengadopsi strategi pemasaran digital.

    “Perlahan tantangan ini harus kita hadapi dan selesaikan bersama, sehingga tantangan ini menjadi peluang naik kelasnya UMKM yang akan berkorelasi dengan naiknya PDB Indonesia, kata Siti.

    Baca juga: Program Rumah BUMN dinilai dapat lahirkan UMKM “go global”

    Baca juga: Kementerian BUMN: Belanja produk UMKM mencapai Rp47 triliun

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPS catat inflasi bulanan 0,80 persen pada Oktober 2024

    BPS catat inflasi bulanan 0,80 persen pada Oktober 2024

    Jumat, 1 November 2024 13:03 WIB

    ANTARA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi secara bulanan pada Oktober 2024 mencapai 0,80 persen. Inflasi pada Oktober memutus rantai deflasi yang terjadi sejak Mei 2024. (Sanya Dinda Susanti/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

  • Produksi beras Januari-Oktober 2024 di Lebak surplus 26 bulan 

    Produksi beras Januari-Oktober 2024 di Lebak surplus 26 bulan 

    Lebak (ANTARA) –

    Produksi beras periode Januari sampai Oktober 2024 di Kabupaten Lebak, Banten surplus 308.588 ton dan mencukupi selama 26 bulan ke depan dengan penduduk 1,4 juta jiwa.

     

    Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Deni Iskandar di Lebak, Jumat, mengatakan selama ini kebutuhan konsumsi pangan di daerah itu relatif terpenuhi ketersediaan beras, bahkan surplus sampai 26 bulan ke depan.

     

    Produksi beras dari Januari sampai Oktober 2024 sebanyak 415.867 ton,dan kebutuhan konsumsi masyarakat Kabupaten Lebak 143.038 ton per tahun atau rata-rata 11.920 ton per bulan.

     

    Sedangkan, beras yang terserap dari Januari sampai Oktober 2024 sebanyak 107.279 ton, sehingga surplus 308.588 ton dan mencukupi 26 bulan ke depan dengan penduduk 1,4 juta jiwa.

     

    “Kami mengapresiasi kerja keras petani di tengah kemarau itu produksi beras surplus melalui pompanisasi,” katanya.

     

    Ia juga mengatakan produksi palawija dapat menyumbangkan kedaulatan pangan masyarakat dari Januari – awal November 2024 sebanyak 25.967 ton terdiri dari jagung 17.524 ton, kacang hijau 67 ton, kedelai 326 ton, kacang tanah 686 ton,ubi kayu 5.625 ton,ubi jalar 1.738 ton.

     

    Produksi pangan tersebut, selain dapat memenuhi ketersediaan pangan

    dipastikan dapat menggulirkan perputaran uang hingga miliaran rupiah di tingkat pedesaan sehingga dapat menyumbangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan.

     

     

    Pewarta: Mansyur suryana
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • BRIN harapkan dukungan K/L pacu permintaan barang-jasa produk riset

    BRIN harapkan dukungan K/L pacu permintaan barang-jasa produk riset

    Khususnya pada produk hasil riset dan inovasi dalam negeri, kami berharap dukungan dari Kementerian/Lembaga (K/L) lintas sektor melalui harmonisasi kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan/pembelian produk riset dan inovasi pada pengadaan pemerintahJakarta (ANTARA) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar Forum Diskusi Nasional dan Pameran bertajuk “Optimasi Pasar Pengadaan Produk Riset dan Inovasi Pada Pengadaan Pemerintah” yang digelar di Kantor Pusat BRIN, Jakarta, Jumat.

    Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pakar dan pemangku kepentingan terkait seperti perwakilan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas), Badan Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian, dan Akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Dalam kesempatan tersebut Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN R Hendrian menyebut pihaknya memiliki peran hulu-hilir pada kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional (Iptekin).

    “Dari sisi hulu, BRIN berperan sebagai penyedia inventor riset dan teknologi (expertise),” katanya di Jakarta, Jumat.

    Baca juga: Kemristek perkuat komersialisasi produk inovasi melalui e-katalog

    Sedangkan pada sisi tengah, kata Hendrian, BRIN berperan sebagai jembatan pemanfaatan, baik dalam bentuk produk komersial maupun non-komersial dari hasil riset dan inovasi yang dihasilkan.

    Adapun dari sisi hilir, kata dia, BRIN mendorong pemanfaatan produk hasil riset dan inovasi untuk penggunaan internal BRIN dan afirmasi pemanfaatan riset dan inovasi pada sektor pemerintah, bisnis, akademik, dan masyarakat.

    “Khususnya pada produk hasil riset dan inovasi dalam negeri, kami berharap dukungan dari Kementerian/Lembaga (K/L) lintas sektor melalui harmonisasi kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan/pembelian produk riset dan inovasi pada pengadaan pemerintah,” ujarnya.

    Baca juga: BRIN buka peluang mitra industri manfaatkan fasilitas riset

    Dalam kesempatan yang sama Koordinator Bidang Difusi dan Inovasi Teknologi Direktorat Pendidikan Tinggi dan Iptek Kementerian PPN/Bappenas Aruminingsih mendukung adanya upaya kerja sama dalam bidang inovasi produk dalam negeri, antara industri dan BRIN, yang dapat diperoleh di dalam e-Katalog LKPP.

    Menurutnya, pengadaan barang/jasa pemerintah atas produk inovasi merupakan salah satu kebijakan untuk membangun innovation demand side.

    “Dibangunnya e-Katalog khusus produk inovasi akan sangat membantu kemudahan transaksi, sehingga membangkitkan permintaan yang lebih luas dan berdampak pada peningkatan produksi,” tuturnya.

    Baca juga: LKPP bekukan 13.600 produk impor dari e-katalog pemerintah

    Pewarta: Sean Filo Muhamad
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPS Jatim catat Nilai Tukar Petani pada Oktober turun 0,26 persen

    BPS Jatim catat Nilai Tukar Petani pada Oktober turun 0,26 persen

    Surabaya (ANTARA) – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur Zulkipli menyatakan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) pada Oktober 2024 adalah sebesar 111,32 atau turun 0,26 persen dibandingkan September 2024.

    “NTP Oktober mencapai 111,32 atau turun 0,26 persen dibandingkan September 2024 yang sebesar 111,61,” katanya dalam konferensi pers di Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

    Zulkipli menuturkan kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani (lt) turun 0,02 persen yaitu 135,71 sementara indeks harga yang dibayarkan petani (lb) naik 0,24 persen yaitu 121,91.

    Turunnya harga yang diterima petani disebabkan turunnya harga komoditas jagung, tembakau, cabai merah, dan telur burung puyuh karena beberapa wilayah sudah mulai terjadi panen sehingga stok menjadi banyak.

    Sedangkan naiknya indeks harga bayar petani didorong oleh kenaikan harga komoditas bawang merah, tomat sayur, kacang panjang, dan cabai rawit.

    “Seperti tomat sayur itu harganya naik 4,32 persen sedangkan harga bawang merah naik lebih dari 10 persen,” ujar Zulkipli.

    NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani dan menjadi salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan.

    NTP juga merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dihasilkan petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga petani.

    Apabila dilihat dari subsektor, penurunan terdalam terjadi pada NTP Tanaman Pangan (NTPP) yaitu 1,03 persen atau 113,17 dari 114,35 sementara penurunan lain terjadi di NTP Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) yaitu 0,28 persen atau 114,34 dari 114,66 serta NTP Peternakan (NTPT) yaitu 0,35 persen atau 103,67 dari 104,03.

    Baca juga: Pengertian nilai tukar petani dan cara menghitungnya

    Untuk subsektor lain yang mengalami kenaikan adalah NTP Hortikultura (NTPH) yaitu sebesar 3,73 persen dan NTP Perikanan (NTP-PI) 0,39 persen.

    Sementara itu, penurunan turut terjadi terhadap Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) pada September 2024 yaitu 0,10 persen dibandingkan September 2024.

    Baca juga: BPS catat Jatim alami inflasi 0,15 persen pada Oktober 2024

    Hal itu disebabkan oleh turunnya indeks harga yang diterima petani (lt) yaitu 0,02 persen atau 135,71 sedangkan indeks biaya produksi dan barang modal (BPPM) naik sebesar 0,08 persen atau 118,59.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemisahan kementerian diyakini dorong UMKM lebih cepat naik kelas

    Disperindag: 150 produk UMKM Biak bersertifikat halal

    Biak (ANTARA) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) hingga November 2024 telah mendampingi sebanyak 150 hasil produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) mendapat sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

     

    ” Kami memastikan setelah masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal 150 produk UMKM Biak sudah terpenuhi,” harap Kepala Disperindag Biak Numfor Yubelius Usior di Biak, Jumat.
     

    Diakuinya, terhitung sejak 18 Oktober 2024, kewajiban bersertifikat halal secara resmi diberlakukan bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

    Hal ini sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
     

    Diakuinya, pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal, menurut dia, harus mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
     

    Ketentuan ini, lanjut dia, untuk yang menggantikan Peraturan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
     

    Usior berharap, jajaran Disperindag Biak Numfor senantiasa memberikan tenaga pendamping pengurusan sertifikat halal sehingga dapat membantu pelaku UMKM di daerah ini.
     

    Dia menyebut, ketika sertifikat halal ditetapkan bagi produk UMKM maka dapat menjamin kenyamanan dan kehalalan untuk konsumen.

     

    Pewarta: Muhsidin
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sulsel Siap ramaikan Made in Indonesia Expo 2025 di Arab Saudi

    Sulsel Siap ramaikan Made in Indonesia Expo 2025 di Arab Saudi

    Makassar (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendukung dan siap meramaikan penyelenggaraan Made in Indonesia Expo 2025 yang akan digelar untuk kedua kalinya di Riyadh-Arab Saudi, pada April 2025.

    Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Sulsel Abd Aziz Bennu dalam keterangannya di Makassar, Jumat, mengatakan Pemprov telah menggelar sosialisasi Made in Indonesia Expo 2025 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, sebagai bentuk keseriusan menyambut agenda tersebut.

    “Kehadiran kita pada sosialisasi ini adalah bukti komitmen dan tekad bersama dalam mendorong kemajuan produk-produk lokal Indonesia, khususnya Anjungan Sulawesi Selatan yang akan dipamerkan pada Made in Indonesia Expo 2025 Riyadh, Arab Saudi,” ucapnya.

    Kegiatan Made in Indonesia Expo ini, kata Aziz, bertujuan untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Arab Saudi dan negara-negara teluk serta negara di Timur Tengah umumnya, meningkatkan kunjungan wisatawan Arab Saudi dan negara di Kawasan Teluk ke Indonesia, dan meningkatkan investasi Arab Saudi ke Indonesia.

    Aziz mengatakan, dalam kegiatan nanti Pemerintah Provinsi Sulsel akan ikut berpartisipasi dengan turut menampilkan produk-produk Sulsel untuk diperkenalkan ke perdagangan internasional, khususnya di kawasan Timur Tengah.

    “Mengapa Sulawesi Selatan ikut berpartisipasi? Karena Arab Saudi sebagai pintu gerbang ke Timur Tengah memiliki potensi yang sangat besar sebagai alternatif tujuan ekspor produk-produk Indonesia,” ujarnya.

    Aziz mengungkapkan, dengan jumlah penduduk sekitar 35 juta jiwa dan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Per Kapita sebesar 34,4 juta dolar AS pada 2022. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 28,2 juta dolar AS untuk 2021 (dilaporkan oleh CEIC Data), maka tidak heran jika Arab Saudi menjadi target pasar ekspor negara-negara lain di dunia.

    Masyarakat Arab Saudi, lanjutnya, juga gemar berwisata, terutama wisata alam bersama keluarga. Diperkirakan lebih dari 4 juta warga Arab Saudi berwisata ke manca negara setiap tahun. Sementara kunjungan wisatawan Arab Saudi ke Indonesia masih sangat rendah.

    Ia menuturkan, sejak tahun 2019, kunjungan wisman Arab Saudi ke Indonesia tidak lebih dari 160.000 orang/tahun. Rata-rata lama menginap wisman Arab Saudi 13,88 hari per kedatangan dengan rata-rata pengeluarannya 1.706,01 dolar AS.

    Melihat potensi ini maka Indonesia berpeluang untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Arab Saudi melalui promosi paket wisata dan keindahan alam Indonesia khususnya Sulawesi Selatan dengan adanya Anjungan Sulawesi Selatan.

    Aziz menambahkan, dengan VISI 2030, Arab Saudi memandang kekayaan negara tidak hanya terletak pada sumber daya alam melainkan sumber daya manusia berkualitas. Oleh karena itu, kerjasama bidang ketenagakerjaan dengan Arab Saudi akan semakin terbuka.

    Sebelumnya, kegiatan Made in Indonesia Expo pertama sukses digelar di Jeddah Exhibition and Convention Center, Jeddah – Arab Saudi, pada November 2018 lalu dan diikuti 125 peserta dengan transaksi senilai 14 juta dolar AS atau setara dengan Rp200 miliar, dan dihadiri 13 ribu pengunjung.

    Baca juga: Belasan negara buka kerja sama perjalanan wisata di Makassar

    Pewarta: Abdul Kadir
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Museum Kehidupan Samsara menambah ragam wisata berbasis budaya Bali

    Museum Kehidupan Samsara menambah ragam wisata berbasis budaya Bali

    Jakarta (ANTARA) – Kehadiran Museum Kehidupan Samsara di Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, telah menambah ragam wisata berbasis budaya di wilayah Provinsi Bali.

    Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyebut museum tersebut sebagai prototipe pariwisata regeneratif berbasis budaya, bagian dari upaya pengembangan pariwisata berkelanjutan.

    “Tentu budaya ini tidak boleh hilang begitu saja di tengah dunia yang semakin modern. Kita harap budaya Bali ini terus berkembang. Konsep prototipe seperti ini bisa terus kita kembangkan dan diperluas kedepannya,” katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Jumat.

    Dalam pertemuan dengan pengelola museum di Jakarta pada Rabu (30/10), Puspa mengatakan bahwa pendirian museum tersebut selaras dengan upaya pemerintah dalam mengembangkan pariwisata sekaligus melestarikan budaya lokal dengan melibatkan masyarakat.

    Museum Kehidupan Samsara atau Samsara Living Museum bisa menjadi tempat warga maupun wisatawan untuk mempelajari siklus hidup dan budaya masyarakat Bali.

    Pendiri Samsara Living Museum Ida Bagus Agung Gunartha mengemukakan perlunya penerapan pendekatan yang out of the box dalam mengembangkan potensi pariwisata di wilayah Karangasem.

    “​​​​​​Dari proses pemetaan yang kita lakukan di Karangasem ternyata memang yang selalu ada melekat di setiap aset gitu ya, human-nya, spiritualnya, adalah sisi autentisitasnya,” kata Ida.

    Dengan menerapkan konsep destinasi wisata regeneratif, ia mengatakan, Kabupaten Karangasem bisa mengembangkan usaha pariwisata dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat Bali.

    Ia mencontohkan, pelaksanaan kegiatan upacara adat atau tradisi menganyam bambu yang dikemas dalam konsep museum kehidupan nyatanya mampu menjadi daya tarik wisatawan.

    “Kami akhirnya jadikan itu sebagai unique selling point. Dan harapan kami ada satu payung program pengembangan yang memungkinkan merangkul sahabat di Mentawai, Baduy, Dayak, Sumba, (sehingga) ini jadi bagian dari ekosistem yang lebih besar lagi,” katanya.

    Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Hariyanto menyebut Museum Kehidupan Samsara sebagai wujud dari kekuatan pariwisata berbasis budaya.

    “Tentu kami dalam posisi mendukung sepenuhnya, bahkan nanti kalau diperlukan, pengembangan jejaring dapat kami kuatkan dan kami fasilitasi untuk disebarluaskan khususnya ke desa-desa wisata,” kata Hariyanto.

    Baca juga: Mengenal siklus hidup manusia Bali dari museum Samsara

    Baca juga: Kampanye RajegBali promosikan wisata otentik keberlanjutan

    Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
    Editor: Maryati
    Copyright © ANTARA 2024