Category: Antaranews.com Ekonomi

  • “Maung Pindad” menggaungkan kembali euforia produksi mobil nasional

    “Maung Pindad” menggaungkan kembali euforia produksi mobil nasional

    Jakarta (ANTARA) – Dalam konteks pembangunan nasional, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kapasitas industri dalam negeri, termasuk sektor otomotif.

    Salah satu langkah penting yang diambil adalah menjadikan mobil produksi dalam negeri “Maung Pindad” untuk digunakan sebagai kendaraan dinas penyelenggara negara dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Maung Pindad adalah julukan untuk kendaraan SUV MV3 Garuda Limousine yang diproduksi PT Pindad (Persero). Sebutan lainnya adalah Maung Garuda. Mobil ini adalah karya anak bangsa yang 70 persen komponennya merupakan produksi lokal.

    Penggunaan Maung Pindad sebagai mobil dinas menteri merupakan sebuah inisiatif yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi lokal tetapi juga untuk mendorong kemandirian ekonomi. Kebijakan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang menekankan pengembangan industri dan inovasi sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi.

    Mobil nasional bukan hanya simbol kemandirian teknologi dan industri, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan investasi, dan mengurangi ketergantungan pada produk asing. “Maung Pindad” diharapkan menjadi ikon kendaraan lokal yang mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional.

    Ahli ekonomi industri Dr. Amir Hamzah mengungkapkan bahwa pengembangan industri otomotif nasional adalah langkah strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Mobil nasional seperti Maung Pindad tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga memacu inovasi di sektor-sektor terkait.

    Pendapat serupa juga disampaikan oleh Prof. Lita Susanti dari Universitas Gadjah Mada, yang menyatakan bahwa mobil nasional dapat menjadi pendorong untuk pengembangan industri hulu dan hilir, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian lokal.

    Teori legitimasi

    Teori kebijakan publik, khususnya teori legitimasi, dapat digunakan untuk memahami urgensi kebijakan penggunaan mobil nasional. Teori ini menyatakan bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah harus mendapatkan dukungan dari masyarakat agar dapat diterima dan berhasil.

    Dalam konteks ini, kebijakan untuk menggunakan mobil nasional perlu dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap produk lokal.

    Selain itu, teori pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa pengembangan industri lokal harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Dengan memproduksi mobil yang ramah lingkungan, pemerintah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga berkontribusi pada tujuan keberlanjutan.

    Penelitian oleh Institute for Economic and Social Research (IESR) menunjukkan bahwa industri otomotif dapat berkontribusi hingga 10 persen terhadap PDB nasional jika didukung oleh kebijakan yang tepat.

    Selain itu, studi oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Industri (LPI) menunjukkan bahwa setiap 1.000 unit mobil yang diproduksi dapat menciptakan 1.500 lapangan kerja di sektor terkait, seperti suku cadang dan distribusi. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa pengembangan mobil nasional dapat meningkatkan ketahanan industri lokal terhadap fluktuasi pasar global. Dengan memperkuat basis produksi dalam negeri, Indonesia dapat mengurangi risiko ketergantungan pada impor, yang seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal.

    Rencana Aksi Kebijakan yang dapat dilakukan

    Untuk menggiatkan kembali euforia produksi mobil nasional melalui penggunaan “Maung Pindad,” beberapa langkah strategis perlu diambil diantaranya adalah pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, kampanye kesadaran masyarakat, pengembangan infrastruktur serta kemitraan dengan sektor swasta.

    Pemerintah harus memberikan insentif, seperti pengurangan pajak atau subsidi, untuk mendorong produksi dan pembelian mobil nasional.

    Di satu sisi Pemerintah perlu melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menggunakan produk lokal, dengan menyoroti keunggulan dan inovasi yang ada pada “Maung Pindad.”

    Sementara di sisi lain Pemerintah juga harus memastikan bahwa infrastruktur pendukung, seperti jalan dan jaringan distribusi, siap untuk mendukung penggunaan mobil nasional.

    Satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah adanya kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan swasta dalam pengembangan dan pemasaran mobil nasional, untuk memastikan bahwa produk ini dapat bersaing di pasar.

    Kebijakan penggunaan mobil nasional “Maung Pindad” merupakan langkah strategis yang tidak hanya mendukung industri otomotif tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dengan mendorong penggunaan mobil nasional, Prabowo ingin menekankan pentingnya kemandirian industri otomotif Indonesia. Ini sejalan dengan visi untuk mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri dan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri.

    Penggunaan mobil nasional dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru, baik dalam sektor produksi otomotif maupun sektor terkait, seperti suku cadang dan distribusi. Ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Mobil “Maung Pindad” merupakan hasil inovasi lokal. Dengan penggunaannya di pemerintahan, Prabowo ingin memberikan contoh bahwa produk dalam negeri dapat memenuhi standar dan kebutuhan yang ada.

    Penggunaan mobil nasional dapat berfungsi sebagai simbol kebanggaan nasional. Dalam konteks pemerintahan, ini juga menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pengembangan produk dalam negeri.

    Mendorong penggunaan mobil nasional dapat membantu merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Prabowo berharap langkah ini dapat menciptakan multiplier effect yang menguntungkan berbagai sektor ekonomi.

    Melalui dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta, kebijakan ini dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Melalui pendekatan yang berbasis pada teori kebijakan publik dan pembangunan berkelanjutan, diharapkan euforia produksi mobil nasional dapat kembali bergelora, membawa Indonesia menuju era baru yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

    *) Dr. M. Lucky Akbar, S.Sos, M.Si, Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi

    Copyright © ANTARA 2024

  • Pertamina pastikan tak ada kenaikan harga Pertamax di Bengkulu

    Pertamina pastikan tak ada kenaikan harga Pertamax di Bengkulu

    di wilayah Bengkulu, Pertamax Turbo (RON 98), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp14.100, Pertamax (RON 92) tetap di harga Rp12.650Bengkulu (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga memastikan tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax pada evaluasi harga BBM non-subsidi pada November 2024.

     

    “Untuk di wilayah Bengkulu, Pertamax Turbo (RON 98), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp14.100, untuk Pertamax (RON 92) tetap di harga Rp12.650,” kata Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Sumbagsel Tjahyo Nikho Indrawan lewat pesan elektronik diterima di Bengkulu, Jumat.
     

    Kemudian, untuk jenis Dexlite (CN 51), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp13.650 dan Pertamina Dex (CN 53) harganya menjadi Rp14.020 per liter.
     

    Harga itu, lanjut Nikho, berlaku untuk provinsi dengan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 10 persen.
     

    Sedangkan untuk Dexlite (CN 51), lanjutnya, terdapat penyesuaian harga menjadi Rp13.350 dan Pertamina Dex (CN 53) harganya menjadi Rp13.730 per liternya.
     

    “Pada November ini, Pertamina Patra Niaga memberikan promo & loyalty program di aplikasi MyPertamina. Selain itu, kami juga terus berkomitmen untuk menyediakan produk dengan kualitas yang terjamin dengan harga yang kompetitif di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.
     

    Memasuki bulan November, PT Pertamina Patra Niaga kembali melakukan evaluasi harga BBM non-subsidi. Penyesuaian Harga dilakukan pada BBM jenis gasoline Pertamax Turbo, serta produk gasoil yaitu Pertamina Dex dan Dexlite, sedangkan Pertamax tidak ada perubahan harga.
     

    Pewarta: Boyke Ledy Watra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pontianak permudah akses layanan keuangan formal bagi masyarakat

    Pontianak permudah akses layanan keuangan formal bagi masyarakat

    ANTARA – Pemerintah Kota Pontianak bekerja sama dengan seluruh lembaga perbankan, memberikan kemudahan akses layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah setempat, Jum’at (1/11). Layanan keuangan tersebut hadir untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis transaksi masyarakat, baik  tabungan, pembayaran, kredit hingga investasi jangka panjang.(Indra Budi Santoso/Agha Yuninda Maulana/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • Kepala SKK Migas kumpulkan CEO KKKS guna pacu produksi nasional

    Kepala SKK Migas kumpulkan CEO KKKS guna pacu produksi nasional

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengumpulkan para pemimpin atau CEO dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di sektor minyak dan gas bumi, sehingga diharapkan bisa memacu produksi nasional.

    Pertemuan tersebut dilakukan di Jakarta, Jumat sebagai tindak lanjut implementasi Keputusan Menteri ESDM No 110.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan dalam Rangka Optimalisasi Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    “Antusiasmenya CEO KKKS menghadiri pertemuan ini menunjukan SKK Migas dan KKKS berada dalam perahu yang sama, dengan tujuan yang sama yaitu produksi-produksi-produksi. Semangat ini, saya harapkan dapat diimplementasikan dengan langkah nyata dan konkret sehingga produksi dapat ditingkatkan”, kata dia.

    Adapun CEO KKKS yang hadir dalam pertemuan ini yakni Kathy Wu BP BP President Asia Pacific, Juan Carlos Coral Operations Deputy Director ENI Muara Bakau, Justin Murphy SVP Business Development ExxonMobil, Didi Basuki Direktur Kangean Energi Indonesia, Ronald Gunawan Direktur Medco E&P, Qian Mingyang President Director Petrochina, Ruby Mulyawan Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan, dan Wisnu Hindadari Direktur Utama Pertamina EP.

    Dalam pertemuan itu, Dwi mengatakan sudah banyak kemudahan dan insentif yang diberikan Pemerintah agar proyek migas menjadi lebih ekonomis, serta lebih leluasa.

    “Oleh karena itu, ditunggu gebrakan dari KKKS. Kita perlu melakukan percepatan untuk peningkatan produksi, antara lain melalui optimalisasi wilayah kerja (WK) dan meminimalisasi potensi yang mangkrak atau sleeping area”, ujarnya.

    Lebih lanjut, Dwi menyampaikan terdapat beberapa lapangan yang belum diproduksikan, seperti Plan of Development (PoD) yang belum dilanjutkan ke tahap produksi, serta hasil temuan eksplorasi yang tidak ditindaklanjuti, khususnya pada WK eksploitasi yang hanya fokus pada produksi yang sudah ada (existing)..

    SKK Migas mencatat terdapat potensi yang masih bisa dikembangkan, Pertama, terdapat 301 struktur yang memiliki potensi sebesar 1,8 billion barrel oil (BBO) minyak dan 13,4 triliun kaki kubik (TCF) gas yang belum dikembangkan.

    Kedua, terdapat potensi peningkatan produksi dari kegiatan enchanced oil recovery (EOR) dan Waterflood, meski demikian SKK Migas telah memetakan semua potensi yang ada dan akan fokus untuk menerapkan teknologi ini terhadap 12 Lapangan dengan potensi recoverable resource sebesar 951 million barrels of oil (MMBO).

    Ketiga, terdapat kategori POD, yang mencakup lapangan-lapangan yang sudah disetujui, namun pelaksanaannya terhambat. Saat ini, terdapat 74 lapangan dalam kategori tersebut yang memiliki potensi sebesar 153 MMBO minyak dan 5.3 TCF gas, tetapi belum bisa dimanfaatkan.

    Keempat, terdapat Idle Field dan Idle Well, yaitu lapangan atau sumur yang saat ini tidak aktif, tetapi masih memiliki potensi untuk diaktifkan kembali. Saat ini terdapat 203 lapangan idle field dengan potensi produksi 122 MMBOE.

    “Saya minta masing-masing Kontraktor KKS juga melakukan evaluasi kembali dan penyusunan strategi sehingga harmoni dengan strategi SKK Migas. Kontraktor KKS ditargetkan dapat menyampaikan inventarisasi dan strategi tindak lanjut tersebut maksimal satu minggu setelah pertemuan ini atau Minggu pertama bulan November 2024”, ujar Dwi.

    Baca juga: SKK Migas temukan sumber gas berkapasitas 9,45 MMSCFD di Jambi
    Baca juga: SKK Migas sebut peningkatan investasi topang penemuan sumber migas
    Baca juga: Kementerian ESDM dorong investasi masuk ke sektor hulu migas
     

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jumlah tamu menginap di hotel berbintang di Lampung naik 2.725 orang

    Jumlah tamu menginap di hotel berbintang di Lampung naik 2.725 orang

    Bandarlampung (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat jumlah tamu yang menginap di hotel berbintang di provinsi tersebut mengalami peningkatan sebanyak 2.725 orang di September dibandingkan bulan sebelumnya.

     

     

    “Tingkat hunian kamar (TPK) hotel berbintang di Provinsi Lampung pada September tercatat memiliki persentase 49,27 persen, dengan jumlah tamu yang menginap mencapai 81.606 orang,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung Atas Parlindungan Lubis berdasarkan keterangan secara daring di Bandarlampung, Jumat.

     

     

    Ia mengatakan tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Provinsi Lampung pada September itu naik sebanyak 0,64 poin dibandingkan pada Agustus yang tercatat sebesar 48,63 persen.

     

     

    “Dan bila dibandingkan dengan bulan yang sama di 2023 tingkat hunian kamar hotel berbintang turun sebesar 7,58 poin,” katanya.

     

     

    Dia melanjutkan dari jumlah total tamu yang menginap di hotel berbintang sebanyak 81.606 orang tersebut terdiri dari 405 tamu asing, dan 81.201 tamu domestik.

     

     

    “Kondisi ini mengalami peningkatan sebanyak 2.725 orang atau 3,45 persen dibandingkan Agustus yang berjumlah 78.881 orang,” ucap dia.

     

    Menurut dia, lama rata-rata menginap tamu pada hotel berbintang di Provinsi Lampung di September tercatat sebanyak 1,30 hari, turun 0,06 hari dibanding Agustus 2024 yang tercatat sebesar 1,36 hari.

     

     

    “Bila di klasifikasikan hotel berbintang di September 2024, jumlah tamu domestik dan asing di hotel bintang satu dan dua tercatat sebesar 10.946 orang, hotel bintang tiga sebanyak 32.087 orang, hotel bintang empat serta lima sebanyak 38.573 orang,” tambahnya.

    Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • OJK siap menyusun skema kredit untuk program prioritas Prabowo

    OJK siap menyusun skema kredit untuk program prioritas Prabowo

    Hal-hal tersebut telah kami antisipasi dan komunikasikan kepada tim pemerintah. OJK siap bekerja sama dan mendukung program-program prioritas tersebut.Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyatakan siap menyusun skema pembiayaan untuk mendukung program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami siap mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, antara lain dengan berbagai simulasi skema-skema pembiayaan untuk program kredit prioritas pemerintah,” kata Mahendra dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulan Oktober 2024, di Jakarta, Jumat.

    Program tersebut mencakup ekonomi hijau, transisi energi, penguatan aktivitas di bursa karbon, serta prioritas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Kemudian, kredit untuk mendorong ketahanan pangan (food security), Makan Bergizi Gratis (MBG), serta peningkatan kualitas dan cakupan program hilirisasi.

    “Hal-hal tersebut telah kami antisipasi dan komunikasikan kepada tim pemerintah. OJK siap bekerja sama dan mendukung program-program prioritas tersebut,” ujar dia.

    Sementara terkait pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), OJK telah meminta perbankan dan pelaku industri untuk menyusun strategi peningkatan kualitas dan kuantitas penyaluran kredit UMKM.

    Hal itu dilakukan dengan memperluas jangkauan sumber dana, pemanfaatan teknologi informasi, serta langkah strategis lain untuk mendukung kebijakan pemerintah, agar peningkatan kualitas UMKM dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola, dan manajemen risiko.

    OJK menyatakan akan terus meningkatkan kredit serta pembiayaan dengan memperkuat infrastruktur pendukung ekosistem pembiayaan, seperti pengembangan sistem pelaporan kredit (credit reporting system) yang cakupannya diperluas melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

    Kini, tidak hanya perbankan dan perusahaan pembiayaan, tetapi juga industri fintech untuk P2P lending, asuransi, dan penjaminan yang terlibat.

    OJK pun turut mendorong pemanfaatan innovative credit scoring (ICS) untuk kelayakan kredit dan pembiayaan.
    Baca juga: OJK Bali bantu perluas akses pasar pelaku UMKM
    Baca juga: OJK: Dana pasar modal terhimpun Rp159,19 triliun per Oktober 2024

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah terus berupaya meningkatkan pariwisata halal

    Pemerintah terus berupaya meningkatkan pariwisata halal

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pariwisata halal agar Indonesia menjadi tujuan wisata ramah Muslim teratas di dunia.

    Dalam The 6th International Halal Tourism Summit di Jakarta, Rabu (30/10), Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana Widiyanti menyampaikan bahwa Indonesia telah mendapat penghargaan sebagai destinasi ramah Muslim terbaik tahun 2023 dan 2024 dari Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index.

    Menurut siaran pers kementerian di Jakarta, Jumat, Indonesia juga menempati peringkat teratas dalam daftar tujuan wisata halal dunia Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2023, mengungguli 140 negara lainnya.

    Widiyanti mengatakan, pemerintah berupaya memperkuat hubungan dengan pelaku industri, memperluas pasar, mempromosikan ekspor halal, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wisata halal, dan menarik investasi ke lingkup industri halal guna mendukung pengembangan pariwisata halal.

    Menurut dia, pelaksanaan kegiatan seperti Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 mendukung pelaksanaan misi untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi utama pariwisata ramah Muslim global.

    “Membuka kesempatan yang sangat berharga untuk mendorong industri halal dan menjadikan Indonesia top of mind dari wisatawan Muslim yang ada di berbagai belahan dunia,” kata Widiyanti.

    “Bersama-sama, mari kita tingkatkan pariwisata halal Indonesia dan memperkenalkan negara kita yang indah ini sebagai paradise on earth (surga di bumi),” katanya.

    Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rizki Handayani mengemukakan bahwa perbaikan dalam segi atraksi, amenitas, dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk meningkatkan pariwisata halal di Indonesia.

    “Yang terpenting bukan bagaimana kita sudah mengalahkan negara tetangga sehingga menjadi nomor satu, tapi bagaimana kita berusaha memperbaiki diri sesuai aspek-aspek yang dinilai dalam Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index,” kata Rizki.

    Ia menyampaikan bahwa populasi Muslim di dunia yang mencapai sekitar dua miliar menghadirkan peluang besar bagi usaha pariwisata halal dan pengembangan produk halal dalam negeri.

    Baca juga: Indonesia menempati peringkat pertama di Global Muslim Travel Index

    Baca juga: Menparekraf ingin pariwisata halal Indonesia tetap terbaik di dunia

    Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
    Editor: Maryati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menggali potensi perikanan Indonesia

    Menggali potensi perikanan Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Di tengah keterbatasan lapangan kerja di industri modern, sektor perikanan menyimpan potensi besar sebagai salah satu sumber penciptaan lapangan kerja baru. Sayangnya, sektor ini belum sepenuhnya mendapatkan perhatian, terutama di kalangan anak muda yang cenderung lebih tertarik pada bidang-bidang lain. Padahal, sektor perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional dan seharusnya bisa menjadi salah satu pilihan karier yang menjanjikan bagi generasi penerus.

    Indonesia, negara yang dikenal kaya akan sumber daya alam, memiliki potensi besar di sektor perikanan. Dengan luasnya perairan dan keanekaragaman hayati yang melimpah, sektor ini telah menjadi salah satu penyokong utama ekonomi nasional.

    Perikanan tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan domestik tetapi juga menjadi komoditas ekspor yang berharga. Namun, di balik potensi tersebut, sektor perikanan tengah menghadapi tantangan serius yang bisa mengancam keberlanjutannya di masa depan.

    Salah satu masalah krusial yang dihadapi sektor perikanan adalah penurunan jumlah pengelola usaha perikanan.

    Dalam satu dekade terakhir, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah pengelola usaha, yang sebagian besar masih didominasi oleh generasi tua dan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hal ini mencerminkan ketimpangan dalam pengelolaan potensi perikanan di luar Jawa yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

    Selain itu, minimnya partisipasi generasi muda dalam sektor ini menambah kerumitan masalah. Jika tidak ada upaya serius untuk mengatasi persoalan ini, maka perkembangan sektor perikanan Indonesia yang vital ini bisa terhambat.

    Peran sektor perikanan dalam perekonomian Indonesia sangat signifikan. BPS mencatat, pada tahun 2023, perikanan menyumbang sekitar 2,66 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

    Lebih lanjut, sektor ini juga memberikan kontribusi seperlima terhadap total PDB sektor pertanian. Pertumbuhan PDB perikanan selama satu dekade terakhir mencapai 65 persen, naik dari Rp176,15 triliun pada 2013 menjadi Rp290,58 triliun pada 2023. Angka-angka ini menunjukkan besarnya peran perikanan bagi perekonomian Indonesia, baik dalam perikanan tangkap maupun budidaya.

    Selain itu, potensi ekspor produk perikanan Indonesia juga cukup bagus. Selama periode 2018 hingga 2022, nilai ekspor hasil perikanan tumbuh rata-rata 6,5 persen per tahun. Meski pada 2023 nilai ekspor menjadi USD5,6 miliar, turun 9,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya, namun neraca perdagangan perikanan tetap surplus. Impor perikanan Indonesia pada tahun yang sama tercatat hanya sebesar USD560 juta, turun 7,3 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meski ada penurunan nilai ekspor, sektor perikanan masih mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

    Meski demikian, penurunan jumlah rumah tangga usaha perikanan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Hasil Sensus Pertanian 2023 menunjukkan adanya penurunan sebesar 6,19 persen, dari 1,98 juta rumah tangga pada 2013 menjadi 1,85 juta pada 2023. Penurunan ini, meski lebih kecil dibandingkan dengan subsektor pertanian lainnya, tetap menunjukkan adanya tantangan yang harus dihadapi. Beberapa kemungkinan penyebab penurunan ini adalah adanya pergeseran skala usaha dari rumah tangga menjadi perusahaan, peningkatan produktivitas, atau bahkan penurunan minat masyarakat terhadap usaha perikanan.

    Tidak hanya itu, struktur demografi pengelola usaha perikanan juga menjadi perhatian serius. Hasil Sensus Pertanian 2023 menunjukkan bahwa pengelola usaha perikanan masih didominasi oleh generasi tua dan laki-laki. Minimnya partisipasi perempuan dan generasi muda dalam usaha perikanan menjadi tantangan yang juga harus diatasi. Jika tidak, keberlanjutan usaha perikanan bisa terancam karena kurangnya regenerasi pengelola usaha yang mampu memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam sektor ini.

    Rendahnya adopsi teknologi dalam kegiatan usaha perikanan menjadi masalah tersendiri. Sebagian besar pengelola usaha perikanan masih menggunakan metode tradisional, yang tentunya membatasi produktivitas mereka. Padahal, penerapan teknologi modern dalam proses produksi dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil tangkapan.

    Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk mendorong adopsi teknologi di kalangan pengelola usaha perikanan. Adopsi teknologi ini juga perlu diiringi dengan program pelatihan yang menyasar generasi muda, sehingga mereka mampu mengoperasikan dan memaksimalkan potensi teknologi dalam usaha perikanan.

    Untuk menjaga keberlanjutan sektor ini, pemerintah harus mengambil langkah serius dalam mendorong regenerasi pengelola usaha perikanan. Dukungan pembiayaan yang lebih inklusif bagi nelayan dan pembudi daya ikan harus menjadi prioritas.

    Dengan memperluas akses terhadap kredit mikro dan asuransi usaha perikanan, pelaku usaha dapat lebih berani mengembangkan usaha mereka dan mengurangi risiko yang dihadapi, terutama oleh pelaku skala kecil. Skema pembiayaan ini juga dapat membantu meningkatkan ketertarikan generasi muda untuk terjun ke sektor perikanan.

    Isu regenerasi ini sejalan dengan tantangan yang dihadapi banyak sektor lain di Indonesia. Dalam hal ini, kebijakan yang mendorong minat generasi muda untuk berkecimpung di sektor-sektor strategis seperti perikanan sangatlah penting.

    Program-program yang memadukan teknologi dengan inovasi bisa menjadi daya tarik bagi kaum muda untuk terlibat dalam industri ini. Diperlukan program regenerasi yang terpadu untuk menarik minat generasi muda ke sektor perikanan.

    Pemerintah dapat menggagas program inkubasi bisnis perikanan yang menawarkan pelatihan teknis dan kewirausahaan, serta memberikan akses ke modal dan pasar. Kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memperkenalkan wirausaha berbasis perikanan juga penting untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda. Dengan adanya kompetisi inovasi nasional di sektor perikanan, potensi-potensi baru dari kalangan muda dapat dieksplorasi dan dioptimalkan.

    Selain itu, pengembangan sektor perikanan juga harus dilakukan secara inklusif. Partisipasi perempuan, yang saat ini masih sangat rendah, harus didorong melalui program-program pemberdayaan yang memberikan akses lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam usaha perikanan. Dengan demikian, sektor perikanan tidak hanya menjadi tumpuan ekonomi, tetapi juga instrumen pemberdayaan sosial bagi berbagai kelompok masyarakat.

    Keberlanjutan sektor perikanan Indonesia juga sangat bergantung pada kondisi iklim usaha yang kondusif. Pemerintah perlu menjamin adanya iklim bisnis yang mendukung pengembangan usaha perikanan. Selain itu, perlindungan terhadap lingkungan laut juga harus menjadi perhatian utama. Pengelolaan yang tidak bertanggung jawab dapat merusak ekosistem laut yang menjadi sumber daya utama sektor perikanan. Oleh karena itu, upaya pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan dengan pengembangan ekonomi sektor ini.

    Pada akhirnya, sektor perikanan memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi andalan ekonomi Indonesia di masa depan. Namun, keberlanjutan sektor ini sangat bergantung pada bagaimana kita mengatasi tantangan regenerasi pengelola usaha, meningkatkan adopsi teknologi, dan memastikan iklim usaha yang mendukung. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, Indonesia dapat menjaga dan mengembangkan potensi perikanannya, menjadikannya salah satu pilar utama pembangunan nasional yang berkelanjutan.

     

    *) Lili Retnosari merupakan Statistisi di Badan Pusat Statistik ( BPS)

    Copyright © ANTARA 2024

  • Gapki minta pemerintah ikut lindungi industri sawit dari isu negatif

    Gapki minta pemerintah ikut lindungi industri sawit dari isu negatif

    Penajam Paser Utara (ANTARA) –

    Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah ikut melindungi industri sawit dari isu negatif yang menyebarkan informasi menyesatkan karena menodai reputasi kelapa sawit.

     

     

    “Data ilmiah sering kali diabaikan, akibatnya persepsi negatif terhadap minyak sawit makin luas di dalam negeri maupun luar negeri,” jelas Ketua Bidang Kampanye Positif Gapki Pusat Edi Suhardi dalam keterangan pers tertulis yang diterima ANTARA di Penajam, Jumat.

     

     

    “Kami minta dan desak pemerintah lindungi industri sawit dari kampanye negatif,” tambahnya.

     

     

    Pernyataan tersebut disampaikan Edi Suhardi saat menjadi narasumber acara Bekesahan dengan Bubuhan Milenial terkait kelapa sawit yang digelar Gapki Kalimantan Timur di Kota Samarinda, berbentuk edukasi, peran serta dan perspektif industri kelapa sawit berkelanjutan pada kaum milenial.

     

     

    Gapki juga mengajak milenial dan Gen-Z Kalimantan Timur, menurut dia, untuk membela sawit dan tangkal kampanye negatif menyangkut industri sawit.

     

     

    Untuk melawan kampanye negatif industri sawit perlu terus menyampaikan fakta dan data yang benar, lanjut dia, kampanye yang dilakukan harus berbasis akal sehat dengan membandingkan informasi yang benar dan salah, serta mengklarifikasi isu-isu yang seringkali menjadi salah arti.

     

     

    Pemerintah juga harus berperan aktif dalam melindungi industri sawit, ia menimpali lagi, sebagai salah satu pilar perekonomian nasional.

     

     

    Industri sawit telah menjadi tumpuan sumber pendapatan bagi 16,2 juta tenaga kerja baik di sektor perkebunan sawit maupun industri hilir maupun pendukung lainnya.

     

     

    Dengan minyak sawit sebagai biodesel, pada 2023 Indonesia mampu menghemat devisa untuk mengimpor minyak bumi sebesar US 7,92 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 120,8 triliun.

     

     

    Saat ini minyak sawit Indonesia sudah di ekspor kepada lebih dari 160 negara di dunia dan penggunaan minyak sawit sudah sangat meluas, jelas dia, penerimaan devisa ekspor dari industri sawit pada 2022 mencapai 39 miliar dolar Amerika Serikat atau Rp600 triliun.

     

     

    “Pada 2023 sekitar 30 miliar dolar Amerika Serikat, turun dari penerimaan devisa 2023. Karena harga minyak sawit 2023 relatif lebih rendah dari 2022,” katanya.

     

     

    Upaya terkoordinasi mendiskreditkan minyak sawit telah membuahkan hasil dengan diberlakukan peraturan yang lebih ketat di Uni Eropa, ungkap dia, seperti EUDR membatasi penggunaan minyak sawit yang merugikan petani dan industri kelapa sawit Indonesia.

     

     

    Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • BI ungkap kinerja usaha di Bali tetap kuat dipicu musim liburan

    BI ungkap kinerja usaha di Bali tetap kuat dipicu musim liburan

    Denpasar (ANTARA) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mengungkapkan kinerja usaha di Pulau Dewata tetap kuat pada triwulan III-2024 karena dipicu musim liburan sehingga mendongkrak perekonomian daerah.

    “Terjaganya permintaan masyarakat terkait pariwisata sejalan dengan periode puncak liburan Juli-Agustus,” kata Kepala Perwakilan BI Bali Erwin Soeriadimadja di Denpasar, Bali, Jumat.

    Ada pun hasil itu terkonfirmasi dari survei bank sentral tersebut terkait geliat dunia usaha di Bali (SKDU) yang mencerminkan usaha di Bali tergolong tangguh dengan indeks mencapai 65,08 persen.

    Nilai saldo bersih tertimbang itu tercatat meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 40,60 persen.

    Lapangan usaha yang menggeliat di antaranya perdagangan dan penyediaan akomodasi dan makan minum, real estat dan konstruksi yang meningkat sejalan dengan berlanjutnya proyek pemerintah dan swasta pada triwulan III-2024.

    Hanya lapangan usaha pertanian yang mengalami penurunan sejalan berakhirnya panen raya komoditas padi yang mencapai puncaknya pada triwulan II-2024.

    Kegiatan dunia usaha pada triwulan IV 2024 atau hingga tutup tahun di proyeksi akan tumbuh positif terutama didorong oleh capaian usaha transportasi dan pergudangan yang diperkirakan tumbuh seiring memasuki libur Natal dan tahun baru 2025.

    Selain itu, sektor pertanian juga diprediksi mengalami peningkatan seiring masuknya musim panen pada komoditas utama seperti padi pada triwulan IV-2024.

    BI menjelaskan SKDU merupakan survei triwulanan bank sentral itu yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi keuangan dunia usaha, memberikan indikasi arah perkembangan perekonomian, serta menyediakan informasi tentang ekspektasi pelaku usaha terhadap perkiraan inflasi.

    Baca juga: Pengembang di Bali mulai bangun hunian mewah dorong geliat ekonomi

    Pelaksanaan survei di Bali dilakukan terhadap 130 pelaku usaha yang tersebar di seluruh Pulau Dewata yang mewakili 17 kategori lapangan usaha.

    Ada pun metode perhitungan dilakukan dengan saldo bersih tertimbang yakni dengan menghitung selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban meningkat dengan persentase jumlah respon yang memberikan jawaban menurun dan dengan memperhitungkan bobot masing-masing lapangan usaha.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024