Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • OJK: Hapus tagih diambil jika utang tak terbayar usai restrukturisasi

    OJK: Hapus tagih diambil jika utang tak terbayar usai restrukturisasi

    UU P2SK telah mengatur bahwa penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet UMKM dapat dilakukan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan UMKMJakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan bahwa rencana penghapusbukuan atau hapus tagih utang UMKM dapat dilakukan jika utang tersebut tetap tidak terbayar meski telah dilakukan restrukturisasi.

    “Hal (hapus tagih) tersebut dapat dilakukan oleh bank BUMN dan atau lembaga jasa keuangan non-bank milik negara dengan ketentuan bahwa upaya penagihan telah dilakukan secara optimal, termasuk upaya restrukturisasi, tetapi tetap tidak tertagih,” kata Dian Ediana Rae di Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan bahwa upaya tersebut merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

    “Pada prinsipnya, UU P2SK telah mengatur bahwa penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet UMKM dapat dilakukan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan UMKM,” ujarnya.

    Ia menyatakan bahwa pihaknya mendukung peraturan tersebut, mengingat pemberian akses pembiayaan kepada UMKM merupakan hal yang penting dalam meningkatkan ketahanan perekonomian nasional.

    Dian menuturkan bahwa undang-undang tersebut juga mengatur bahwa kerugian penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang tersebut bukan merupakan kerugian negara, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tindakan dilakukan berdasarkan iktikad dan prinsip tata kelola yang baik.

    “Jadi, memang itu merupakan ketentuan khusus yang terkait dengan bank BUMN dan itu hanya terkait dengan UMKM, demikian UU P2SK mengaturnya,” ucapnya.

    Pihaknya pun berharap bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang kini tengah disusun sebagai pedoman teknis pelaksanaan amanat Pasal 250 dan Pasal 251 UU P2SK itu dapat memperjelas mekanisme penghapusbukuan dan penghapustagihan tersebut.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa rancangan peraturan mengenai mekanisme penghapusbukuan dan penghapustagihan tersebut kini sedang dirumuskan oleh Kementerian Keuangan.

    “Saat ini sedang disusun payung hukum yang tepat untuk hal itu, antara lain mencakup aspek kriteria nominal dan jangka waktu, serta assessment cakupan data yang akan menjadi target dari kebijakan ini,” katanya.

    Pihaknya pun berharap peraturan tersebut segera selesai, mengingat UU P2SK sudah diterbitkan hampir dua tahun yang lalu, yakni pada 12 Januari 2023, dan kondisi para pelaku UMKM saat ini membutuhkan perhatian lebih agar dapat bersaing dengan berbagai produk impor di pasaran.

    “OJK siap mendukung kebijakan ini.dimaksud dan tentu kami sendiri juga sudah memiliki kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan hal itu,” imbuh Mahendra.

    Baca juga: Soal hapus utang, Wamenkop usulkan kredit diberikan melalui koperasi
    Baca juga: Dirut BRI: Himbara tunggu rencana hapus utang UMKM
    Baca juga: BNI: Penerapan HAKI jadi agunan akan dongkrak pangsa pasar perbankan

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Realisasi investasi di Banten triwulan III capai Rp83,44 triliun

    Realisasi investasi di Banten triwulan III capai Rp83,44 triliun

    ANTARA – Realisasi investasi yang masuk ke wilayah Provinsi Banten hingga triwulan III mencapai Rp83,44 triliun atau sebesar 85 persen dari target yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp97 triliun untuk tahun ini. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten, Virgojanti pada Jumat (1/11), mengatakan banyaknya investasi yang masuk di Banten saat ini didominasi petrokimia dan farmasi dengan jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 115 ribu orang. (Susmiatun Hayati/Satrio Giri Marwanto/Rijalul Vikry)

  • OJK: Pembiayaan perbankan syariah September 2024 tumbuh 11,40 persen

    OJK: Pembiayaan perbankan syariah September 2024 tumbuh 11,40 persen

    Kinerja intermediasi sektor jasa keuangan syariah masih tumbuh positif secara year on yearJakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah tumbuh sebesar 11,40 persen secara year on year (yoy) pada September 2024 menjadi Rp628,46 triliun.

    “Kinerja intermediasi sektor jasa keuangan syariah masih tumbuh positif secara year on year, di mana pembiayaan perbankan syariah tumbuh 11,40 persen,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Oktober 2024 di Jakarta, Jumat.

    Mirza menuturkan kontribusi asuransi syariah meningkat 13,17 persen yoy menjadi Rp21,37 triliun, dan piutang pembiayaan syariah naik 20,89 persen yoy menjadi Rp27,65 triliun pada September 2024.

    Pada industri keuangan syariah, indeks saham syariah (ISSI) melanjutkan penguatan sebesar 8,71 persen year to date (ytd).

    Sementara itu, aset perbankan syariah mencapai Rp919,83 triliun pada September 2024, dan dana pihak ketiga di perbankan syariah tumbuh sebesar 12,03 persen yoy menjadi Rp714,34 triliun.

    Terkait dengan kesiapan industri asuransi melakukan spin-off unit syariah paling lambat akhir 2026 dan sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan OJK 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, terdapat 41 perusahaan asuransi/reasuransi yang telah menyampaikan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS) pada Desember 2023.

    Sampai dengan 28 Oktober 2024, terdapat satu unit syariah perusahaan asuransi jiwa telah memperoleh izin usaha asuransi jiwa syariah dan saat ini dalam proses pengalihan portofolio dari UUS kepada perusahaan asuransi jiwa syariah yang baru.

    Selain itu, satu unit syariah perusahaan asuransi umum telah melakukan pengalihan portofolio kepada perusahaan asuransi syariah yang telah ada dan saat ini dalam proses pengembalian izin unit syariah.

    Baca juga: OJK terbitkan tiga pedoman produk perbankan syariah
    Baca juga: Memperkuat ketahanan perbankan syariah
    Baca juga: BSI jadikan emas salah satu produk sektor pertumbuhan

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menperin dan Menteri PPN bahas arah industrialisasi RI

    Menperin dan Menteri PPN bahas arah industrialisasi RI

    Tidak hanya untuk mewujudkan sektor industri yang berdaya saing, tapi juga industri yang menggunakan sebanyak-banyaknya produk lokal, sebanyak-banyaknya SDM lokalJakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy guna membahas arah kebijakan industrialisasi, sehingga manufaktur menjadi sektor penggerak utama pemajuan ekonomi nasional.

     

    Pertemuan yang dilakukan di Kantor Bappenas, Jakarta, Jumat itu berfokus pada arah kebijakan industrialisasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

     

    Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 90 menit tersebut, Menperin menyampaikan tiga hal pokok kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

     

    Pertama, mengenai rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang gas bumi untuk kebutuhan domestik. Ia menjelaskan, RPP tersebut telah disetujui dalam rapat terbatas oleh Presiden Joko Widodo bulan Juli lalu. RPP tersebut nantinya tidak hanya mengatur kebutuhan gas untuk manufaktur, tapi juga untuk energi dan kelistrikan.

     

    Selain itu, RPP ini juga bisa menjadi game changer bagi kawasan-kawasan industri, karena nantinya dapat mengimpor gas untuk mengelola kebutuhan sektor manufaktur dan energi di kawasan.

     

    “Kami meminta dukungan Bapak Menteri PPN agar RPP ini bisa segera terwujud,” kata Menperin.

     

    Hal kedua yang disampaikan oleh Menperin adalah mengenai penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) yang perlu diubah metodologinya. Menurut Agus, terdapat beberapa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang seharusnya diampu oleh Kemenperin, namun saat ini diampu di sektor lain.

     

    Ia mencontohkan kawasan industri yang masuk di sektor properti, juga subsektor perbengkelan yang masuk ke sektor perdagangan. Oleh karena itu Menperin mengharapkan, Menteri PPN/Kepala Bappenas bisa memfasilitasi KBLI yang memang saat ini mendapat pembinaan dari Kemenperin dapat masuk dalam penghitungan PDB sektor industri.

     

    Selanjutnya, topik ketiga yang disampaikan yakni upaya Kemenperin untuk menciptakan nilai tambah yang besar melalui industri manufaktur berbasis sumber daya alam maupun mineral.

     

    Menperin memberikan masukan beberapa komoditas yang rencana pengembangannya perlu dimasukkan ke RPJMN. Beberapa di antaranya adalah sagu, minyak atsiri, rotan, serta silika yang berpotensi besar untuk pengembangan industri fotovoltaik. Meski demikian, Menperin mengaku realistis bahwa tidak semua komoditas bisa menjadi prioritas dalam RPJMN.

     

    Menanggapi hal itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengatakan bahwa dirinya berusaha menampung aspirasi untuk merancang kebijakan dalam pengembangan sektor industri manufaktur.

     

    Ia menyampaikan, konsep pohon industri yang berusaha diisi oleh Kementerian Perindustrian dapat membangun industri dari hulu hingga hilir.

     

    “Tanpa huluisasi yang baik, tidak ada hilirisasi yang berdaya saing dan bernilai tambah,” ujarnya.

     

    Terkait energi, Menteri PPN/Kepala Bappenas berpendapat bahwa tidak ada alasan biaya energi di Indonesia jadi lebih mahal dibandingkan negara lain. Karenanya, diperlukan perencanaan kebijakan yang baik, itu karena regulasi energi tidak hanya berpengaruh pada industri manufaktur yang selama ini jadi penopang, tapi termasuk juga ke sektor lainnya.

     

    Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan, melalui pertemuan ini, diharapkan sinergi antar kementerian bisa terjalin, dan berujung pada keberpihakan yang menjadi perhatian penuh Presiden Prabowo Subianto.

     

    “Tidak hanya untuk mewujudkan sektor industri yang berdaya saing, tapi juga industri yang menggunakan sebanyak-banyaknya produk lokal, sebanyak-banyaknya SDM lokal, dan memaksimalkan comparative advantage yang kita punya,” katanya.

    Baca juga: Bappenas akan dorong 5 sektor industri di pemerintahan Prabowo-Gibran
    Baca juga: Insentif dan industrialisasi dinilai bisa bangkitkan sektor otomotif
    Baca juga: Erick: Industrialisasi penting demi kemandirian ekonomi bangsa

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • BNI dan UI kembangkan ekosistem keuangan di lingkungan pendidikan

    BNI dan UI kembangkan ekosistem keuangan di lingkungan pendidikan

    Selain itu, BNI dan UI juga mencetuskan ide untuk menciptakan platform mobile bernama Campus Financial Ecosystem (CFEST), yang akan menjadi solusi terintegrasi bagi mahasiswa, alumni, dosen, dan karyawan UI,Jakarta (ANTARA) – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama Universitas Indonesia (UI) berkolaborasi mengembangkan ekosistem keuangan digital yang bertujuan untuk mewujudkan inovasi serta meningkatkan efisiensi di sektor pendidikan.

     

     

    “Kolaborasi ini menjadi contoh bagaimana sinergi antara institusi pendidikan dan sektor perbankan dapat menciptakan ekosistem digital yang inovatif dan efisien, serta mendorong transformasi digital yang lebih luas di dunia pendidikan,” kata Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo di Jakarta, Jumat.

     

    Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah Student Payment Center (SPC) dan Virtual Account, yang memungkinkan pembayaran dan penerimaan uang SPP secara langsung terhubung Host to Host (H2H) antara UI dan BNI.

     

    Dengan sistem itu, UI dapat langsung mengidentifikasi pembayaran mahasiswa. Hal ini juga dinilai memudahkan UI dan mahasiswanya dalam mengelola pembayaran dan penerimaan secara cepat dan efisien.

     

    Proses pengisian kartu rencana studi pun dapat langsung dilakukan setelah pembayaran dan mahasiswa bisa membayar biaya pendidikannya langsung melalui aplikasi perbankan terbaru BNI, yakni wondr by BNI.

     

    BNI juga mendukung UI melalui platform BNIdirect yang memungkinkan seluruh transaksi finansial, seperti pembayaran dan penerimaan, dapat dilakukan secara digital tanpa harus datang ke kantor cabang.

     

    “Selain itu, BNI dan UI juga mencetuskan ide untuk menciptakan platform mobile bernama Campus Financial Ecosystem (CFEST), yang akan menjadi solusi terintegrasi bagi mahasiswa, alumni, dosen, dan karyawan UI,” ujar Okki.

     

    CFEST diharapkan akan menjadi platform digital yang menggabungkan kebutuhan akademik, seperti jadwal kuliah, absensi, hingga informasi kalender akademik, dengan solusi perbankan, termasuk kartu identitas mahasiswa digital.

    Dengan desain yang sederhana dan mudah diakses, aplikasi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya cashless society di lingkungan kampus dan meningkatkan nilai bisnis di UI.

     

    Untuk diketahui, kerja sama antara UI dan BNI telah terjalin sejak 1988. Selama lebih dari satu dekade terakhir, BNI telah memberikan solusi digital untuk berbagai kebutuhan finansial kampus, seperti pembayaran SPP, pajak, dan payroll.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • NTP Sulsel per Oktober 2024 mengalami kenaikan 0,27 persen

    NTP Sulsel per Oktober 2024 mengalami kenaikan 0,27 persen

    Komoditas penyumbang yang mempengaruhi kenaikan NTP itu, di antaranya gabah, jagung, cengkeh, dan nilam.Makassar (ANTARA) – Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan (BPS Sulsel) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) provinsi ini pada Oktober 2024 naik 0,27 persen dari 118,00 pada bulan sebelumnya menjadi 118,32.

    “Kenaikan NTP pada Oktober 2024 disebabkan oleh kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian yang lebih tinggi dibandingkan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang modal,” ujar Kepala BPS Sulsel Aryanto, di Makassar, Jumat.

    Ia mengatakan beberapa komoditas penyumbang yang mempengaruhi kenaikan NTP itu, di antaranya gabah, jagung, cengkeh, dan nilam.

    Aryanto menjelaskan NTP yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan.

    NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

    Peningkatan NTP tersebut, kata dia, terjadi karena It mengalami peningkatan yang lebih besar dibandingkan Ib.

    Dari hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada bulan Oktober 2024, NTP di Sulawesi Selatan secara umum mengalami peningkatan sebesar 0,27 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

    NTP bulan September 2024 sebesar 118,00 naik menjadi 118,32 pada bulan Oktober 2024.

    Peningkatan NTP tersebut terjadi karena indeks harga yang diterima petani (It) mengalami peningkatan, sementara indeks harga yang dibayar petani (Ib) mengalami penurunan.

    Adapun NTP subsektor tanaman pangan (NTPP) Pada bulan Oktober 2024, mengalami peningkatan sebesar 0,54 persen dari bulan sebelumnya.

    NTP subsektor tanaman hortikultura (NTPH) pada bulan Oktober 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu turun sebesar 0,44 persen.

    NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat (NTPR) pada bulan Oktober 2024, mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 0,01 persen.

    NTP subsektor peternakan (NTPT) pada bulan Oktober 2024, mengalami penurunan dibandingkan bulan September 2024 sebesar 0,71 persen.

    Sementara NTP subsektor perikanan (NTNP) pada bulan Oktober 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,96 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
    Baca juga: NTP Sulsel per Juni 2024 alami kenaikan 1,40 persen
    Baca juga: NTP Sulsel per September 2024 alami kenaikan 0,66 persen

    Pewarta: Muh. Hasanuddin
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Realisasi nilai ekspor Papua Barat pada September naik 1,32 persen

    Realisasi nilai ekspor Papua Barat pada September naik 1,32 persen

    Ekspor migas dengan komoditas bahan bakar mineral menyumbang 98,68 persen atau 336,80 juta dolar AS dari total ekspor.Manokwari (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat mencatat realisasi ekspor pada periode September 2024 mencapai 341,31 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau mengalami peningkatan sebesar 1,32 persen (month to month/mtm).

    Kepala BPS Papua Barat Merry, di Manokwari, Jumat, mengatakan ekspor minyak dan gas (migas) dengan komoditas bahan bakar mineral menyumbang 98,68 persen atau 336,80 juta dolar AS dari total ekspor.

    “Sisanya disumbang oleh komoditas nonmigas dengan realisasi 4,52 juta dolar AS atau 1,32 persen dari total ekspor,” kata Merry.

    Dia menyebut nilai ekspor komoditas migas pada September 2024 mengalami peningkatan 0,60 persen (mtm) jika dibanding dengan periode sebelumnya yang terealisasi 334,79 juta dolar AS.

    Kinerja ekspor komoditas nonmigas juga mengalami pertumbuhan 116,56 persen (mtm), yaitu dari 2,09 juta dolar AS pada Agustus 2024 menjadi 4,52 juta dolar AS pada September 2024.

    “Kinerja ekspor, baik migas maupun nonmigas sama-sama mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya,” ujar Merry.

    Ia mengatakan Tiongkok menjadi negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai mencapai 189,75 juta dolar AS atau 55,60 persen dari total ekspor Papua Barat pada September 2024.

    Ekspor Papua Barat juga menyasar sejumlah negara lain, seperti Korea Selatan dengan nilai mencapai 112,98 juta dolar AS (33,10 persen), Thailand 34,06 juta dolar AS (9,98 persen), dan Hong Kong 2,11 juta dolar AS.

    “Ada juga negara Taiwan dan lainnya yang menjadi tujuan ekspor Papua Barat,” kata Merry.

    Dia menjelaskan bahwa ekspor yang dilakukan melalui pelabuhan laut di Kabupaten Teluk Bintuni mencapai 336,80 juta dolar AS atau 98,68 persen dari total ekspor Papua Barat.

    Kemudian, Pelabuhan Laut Manokwari senilai 2,27 juta dolar AS, Bandara Soekarno-Hatta 2,11 juta dolar AS, dan Pelabuhan Tanjung Priok Surabaya 0,05 dolar AS.
    Baca juga: Papua Barat ekspor 5 ton kakao Ransiki ke Eropa
    Baca juga: Pemprov PBD perkuat fasilitas tunjang ekspor ikan tuna

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tingkat hunian hotel berbintang di Riau alami kenaikan

    Tingkat hunian hotel berbintang di Riau alami kenaikan

    Ini menjadi indikator produktivitas usaha jasa akomodasi yang semakin baik…Pekanbaru (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat tingkat hunian kamar hotel berbintang di Provinsi Riau pada September 2024 tercatat sebesar 47,02 persen atau mengalami kenaikan 0,30 poin dibanding Agustus 2024 yakni 46,63 persen.

    “Kenaikan tingkat hunian kamar hotel sebesar 0,39 poin tersebut dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di angka 46,63 persen mencerminkan tren positif di sektor akomodasi,” kata Kepala BPS Riau Asep Riyadi kepada wartawan, di Pekanbaru, Jumat.

    Menurut dia, tren positif itu sekaligus menunjukkan bahwa dari setiap kamar yang disediakan oleh seluruh hotel berbintang di Riau, sekitar 47 hingga 48 persen terjual setiap malam.

    Akan tetapi, katanya lagi, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023, tingkat hunian kamar hotel berbintang pada September 2024 meningkat cukup signifikan, yaitu sebesar 7,27 poin dari 39,75 persen.

    “Ini menjadi indikator produktivitas usaha jasa akomodasi yang semakin baik, selain itu angka tingkat hunian kamar hotel berbintang di Riau yang cenderung meningkat menunjukkan aktivitas pariwisata di Riau semakin menggeliat,” katanya pula.

    Selain itu, BPS juga mencatat rata-rata lama menginap tamu (RLMT) asing dan domestik di hotel berbintang di Riau pada September 2024 yang mencapai 1,33 hari.

    “Ini berarti rata-rata tamu asing dan domestik menginap selama satu sampai dua hari. Untuk tamu asing, rata-rata lama menginap tercatat selama 1,97 hari, sedangkan tamu domestik rata-rata menginap selama 1,32 hari,” katanya lagi.

    BPS Riau juga mencatat bahwa rata-rata lama menginap tamu asing terlama terjadi di hotel bintang 4 dengan durasi 2,39 hari. Sementara itu, rata-rata lama menginap tamu domestik terlama tercatat di hotel bintang 5, yaitu selama 1,60 hari atau sekitar satu hingga dua hari.

    Asep menekankan penting upaya peningkatan produktivitas di sektor akomodasi untuk mendukung pariwisata Riau.

    “Sebab upaya peningkatan hunian kamar hotel berbintang ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal, karena tinggi angka hunian kamar dan durasi menginap berpotensi meningkatkan pendapatan usaha akomodasi serta mendorong sektor pariwisata,” demikian Asep.
    Baca juga: Hotel berbintang di Pekanbaru siap sambut tamu “long weekend”
    Baca juga: Menjelajah pesona budaya Riau di hotel bintang lima Jakarta

    Pewarta: Frislidia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wisman asal Malaysia mendominasi kunjungan wisatawan di Sulsel

    Wisman asal Malaysia mendominasi kunjungan wisatawan di Sulsel

    ….turis dari Malaysia yang terbanyak yakni 681 kunjungan.Makassar (ANTARA) – Wisatawan mancanegara (wisman) asal negara-negara tetangga di Asia Tenggara khususnya dari Malaysia mendominasi kunjungan wisata ke Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada September 2024.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel Aryanto, di Makassar, Jumat, mengatakan tingkat kunjungan wisman ke Sulsel sebanyak 1.326 kunjungan, dan khusus yang dari negara-negara Asia Tenggara mendominasi kunjungan seperti Malaysia, Singapura, dan China.

    “Kalau kita melihat secara umum dari semua wisatawan mancanegara itu, turis dari Malaysia yang terbanyak yakni 681 kunjungan,” ujarnya.

    Adapun kunjungan wisman dari berbagai negara besar yang masuk melalui pintu Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, yakni dari Belanda, Prancis, Singapura, Jerman, Australia, Amerika Serikat, dan China.

    Jumlah kunjungan wisman dari negara-negara tersebut, masing-masing sebanyak 78, 53, 49, 44, 36, 34, dan 32 kunjungan dari China.

    Sementara secara umum, tingkat kunjungan wisman pada September 2024 sebanyak 1.326 orang berbanding 1.427 kunjungan pada Agustus 2024 atau mengalami penurunan 7,08 persen.

    “Untuk kunjungan fluktuatif setiap negaranya. Tetapi secara umum itu mengalami penurunan 7,08 persen, karena dari 1.427 kunjungan pada Juli 2024 menjadi 1.326 kunjungan di September 2024,” katanya lagi.

    Sedangkan tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Sulsel pada September 2024 mencapai rata-rata 52,18 persen atau turun sebesar 2,41 poin dibandingkan dengan TPK Agustus 2024 yang mencapai 54,59 persen.

    Dibandingkan dengan TPK September 2023 yang sebesar 50,94 persen, mengalami peningkatan sebesar 1,24 poin.

    “Rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik pada hotel klasifikasi bintang di Sulawesi Selatan selama September 2024 masing-masing adalah 1,50 hari,” ujarnya pula.
    Baca juga: Turis Malaysia dominasi kunjungan wisman ke Sulsel
    Baca juga: Tingkat kunjungan wisman ke Sulsel meningkat 69 persen

    Pewarta: Muh. Hasanuddin
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Luluh terkena tsunami, Gampong Nusa bangkit jadi desa wisata (1)

    Luluh terkena tsunami, Gampong Nusa bangkit jadi desa wisata (1)

    ANTARA – Setelah luluh lantak diterpa tsunami, Gampong Nusa kini bangkit menjadi desa wisata yang menawan. Dengan keindahan alamnya yang memukau dan kekayaan budaya lokal, Gampong Nusa, di bawah Rubama, sebagai pengelola, bertransformasi menjadi destinasi yang menyimpan cerita perjuangan dan harapan. Mari jelajahi keajaiban yang ditawarkan oleh Gampong Nusa dan dukung komunitas yang telah bangkit dari keterpurukan!.
    (Afut Syafril Nursyirwan/Aloysius Puspandono/Syamsul Rizal/Rizky Bagus Dhermawan/Afut Syafril Nursyirwan)