Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Restoran piza asal Malaysia tambah 30 gerai penjualan di Indonesia 

    Restoran piza asal Malaysia tambah 30 gerai penjualan di Indonesia 

    Kami berkomitmen mendukung upaya pemerintah untuk peningkatan arus investasi ke dalam negeri dengan menjadi marketing…

    Kuala Lumpur (ANTARA) – Restoran piza asal Malaysia menandatangani pernyataan investasi (Investment Announcement) untuk menambah 30 gerai penjualan di Indonesia dengan nilai investasi mencapai hingga Rp36,7 miliar.

    Penandatanganan pernyataan investasi tersebut, menurut Konsul Jenderal Republik Indonesia (Konjen RI) Penang Wanton Saragih, dalam keterangannya diterima di Kuala Lumpur, Senin, terjadi pada pelaksanaan Indonesia Investment Forum 2024 yang diadakan di Kedah, Malaysia, awal pekan lalu.

    Ia mengatakan penandatanganan komitmen investasi itu menjadi salah satu hasil dari upaya Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang selaku Perwakilan RI di luar negeri untuk membantu peningkatan arus investasi asing ke dalam negeri.

    “Kami berkomitmen mendukung upaya pemerintah untuk peningkatan arus investasi ke dalam negeri dengan menjadi marketing di antaranya mempromosikan potensi ekonomi Indonesia ke depan kepada kalangan dunia usaha di Wilayah Kerja KJRI Penang, yakni Penang, Kedah dan Perlis,” ujar dia.

    Sementara itu, Direktur US Pizza Steven Phang mengatakan perusahaannya melakukan ekspansi bisnis di Indonesia dengan mengalokasikan dana sebesar 10 juta ringgit Malaysia (RM) atau sekitar RP36,7 miliar untuk membuka kurang lebih 30 gerai penjualan baru di Indonesia.

    Sebelumnya, menurut dia, restoran cepat saji piza terbesar ke-3 di Malaysia itu memang telah memiliki gerai di beberapa kota besar di Indonesia, tersebar di kota Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, Bandung dan Surabaya.

    Indonesia Investment Forum 2024 merupakan sebuah forum yang dibuat oleh KJRI Penang bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan tujuan mempromosikan berbagai potensi dan peluang investasi di Indonesia kepada para pengusaha Malaysia.

    Pada pelaksanaannya kemarin, menurut Wanton, dihadiri asosiasi pengusaha Malaysia dari Penang dan Kedah, serta para pemangku kepentingan dari berbagai sektor di Indonesia, yakni perwakilan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), serta Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Singapura dan Atase Keuangan KBRI di Singapura.

    Pewarta: Virna P Setyorini
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPTJ puji pelayanan Biskita Transpakuan di Kota Bogor

    BPTJ puji pelayanan Biskita Transpakuan di Kota Bogor

    Kami sangat mengapresiasi atas dukungan Dishub Kota Bogor selama lebih dari tiga tahun ini.

    Kota Bogor (ANTARA) – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memuji layanan dan aktivitas angkutan umum Biskita Transpakuan di Kota Bogor, Jawa Barat, mulai dari segi pemilihan rute, penanganan di lapangan, hingga komitmen pemerintah kota (pemkot) setempat.

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Angkutan BPTJ Solihin Purwantara, di Kota Bogor, Senin, mengatakan kota ini menjadi leader dari penyelenggaraan angkutan umum dengan skema pembelian layanan atau buy the service (BTS). Sehingga Kota Bogor dianggap sebagai ikon pengelolaan trayek BTS terintegrasi di Bodebek.

    Ia pun menyampaikan rasa terima kasih dan bangga kepada Pemkot Bogor, utamanya Dinas Perhubungan (Dishub) setempat atas kerja sama yang sangat baik selama ini.

    “Kami sangat mengapresiasi atas dukungan Dishub Kota Bogor selama lebih dari tiga tahun ini. Tantangan dan kendala yang dihadapi di lapangan tentunya tidak dapat BPTJ hadapi sendiri, peran Wali Kota dan Dishub sangat luar biasa,” ujarnya.

    Solihin menjelaskan, layanan Biskita Transpakuan merupakan BTS pertama di Bodebek, yang diresmikan pada tanggal 2 November 2021 oleh Wali Kota Bogor periode 2019-2024 Bima Arya dan Kepala BPTJ Polana B Pramesti.

    Hingga saat ini, Biskita Transpakuan memiliki empat koridor dengan jumlah armada sebanyak 49 unit. Layanan ini resmi berbayar sejak 20 Mei 2023 sebesar Rp4 ribu rupiah dan telah diberlakukan tarif khusus bagi pelajar, lansia dan difabel sebesar Rp2 ribu sejak 18 September 2023.

    Jumlah penumpang setiap koridor sejak berbayar atau September 2023 sampai September 2024 bertumbuh cukup baik. Solihin memaparkan, di Koridor 1, dari 69.920 penumpang menjadi 82.736 penumpang atau meningkat 18.33 persen. Koridor 2, dari 100.326 menjadi 127.590 atau meningkat 27.18 persen.

    Kemudian, kata dia lagi, Koridor 5, dari 54.442 menjadi 63.436 atau meningkat 16.52 persen. Terakhir Koridor 6, dari 20.068 menjadi 29.750 atau meningkat 48.25 persen.

    “Load factor pada September 2024 pada semua koridor juga menunjukkan tren yang positif. Koridor 1, mencapai 65,23 persen, Koridor 2 melebihi target di angka 111,89 persen, Koridor 5 mencapai 49,67 persen, dan Koridor 6 sebesar 23,65 persen,” katanya pula.

    Per tanggal 7 November 2024, BPTJ mengalihkan pengelolaan layanan Biskita Transpakuan yang menggunakan skema BTS itu, kepada Pemkot Bogor. Pengalihan tersebut ditandai dengan penandatanganan adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPTJ dan Dishub Kota Bogor.

    “Kami mengapresiasi langkah besar dari Pak Wali Kota dan Pak Kadishub untuk dapat menyediakan layanan angkutan umum massal di Kota Bogor secara mandiri, sehingga dapat terselenggara penandatanganan adendum PKS ini,” ujarnya.

    Solihin juga menegaskan, penyelenggaraan layanan angkutan umum massal di perkotaan akan didorong oleh PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

    Pewarta: Shabrina Zakaria
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • BP Batam sempurnakan sistem manajemen lahan untuk tarik investor

    BP Batam sempurnakan sistem manajemen lahan untuk tarik investor

    BP Batam berupaya meningkatkan akurasi data lahan, memperluas akses bagi pelaku usaha, serta memperbarui kriteria penilaian untuk kelayakan investor

    Batam (ANTARA) – Badan Pengusahaan (BP) Batam tengah menyempurnakan sistem manajemen lahan (Land Management System/LMS) dalam rangka menarik minat investor dan meningkatkan pelayanan kelas internasional.

    Pelaksana Harian (Plh) Kepala BP Batam Purwiyanto, menyampaikan bahwa upaya penyempurnaan ini bertujuan menciptakan layanan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan lahan di Batam.

    “Tujuan dari penyempurnaan ini adalah untuk memberi pelayanan yang lebih profesional. Dengan adanya sistem yang lebih akurat, kami berharap dapat memberikan rasa percaya kepada investor,” ujar Purwiyanto di Batam, Senin.

    Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam Sudirman Saad menjelaskan bahwa selama ini pelayanan LMS lebih fokus pada alokasi lahan, sementara untuk peralihan dan perpanjangan lahan belum diakomodasi secara optimal.

    “BP Batam berupaya meningkatkan akurasi data lahan, memperluas akses bagi pelaku usaha, serta memperbarui kriteria penilaian untuk kelayakan investor,” katanya.

    “Kami rencanakan dalam waktu satu minggu perbaikan dapat selesai, setelah itu pelayanan akan dibuka secara terbatas untuk badan usaha,” tambahnya.

    Saat ini, BP Batam mencatat bahwa lahan yang tersedia di seluruh Pulau Batam kurang dari 100 hektar, dengan sekitar 80 hektar yang telah memiliki Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

    “Kami akan menyiapkan dua model untuk alokasi lahan. Yang pertama untuk kawasan-kawasan tertentu yang sudah siap akan dialokasikan melalui mekanisme tender atau kontes multipihak. Selebihnya akan dialokasikan secara reguler,” kata Sudirman.

    Dengan upaya ini, BP Batam berharap dapat memperbaiki manajemen lahan dan meningkatkan daya tarik Batam sebagai destinasi investasi.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Zurich Syariah menggandeng Muhammadiyah dalam pemberdayaan masyarakat

    Zurich Syariah menggandeng Muhammadiyah dalam pemberdayaan masyarakat

    Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah dan kesejahteraan masyarakat.

    Jakarta (ANTARA) – PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) menjalin kerja sama dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dalam program pemberdayaan sosial masyarakat.

    Kolaborasi strategis tersebut ditujukan untuk mengembangkan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah, serta menyediakan asuransi kesehatan bagi komunitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia.

    “Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah dan kesejahteraan masyarakat. Kami yakin kolaborasi dengan PP Muhammadiyah akan memberikan manfaat berkelanjutan bagi banyak pihak, terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan keuangan dan akses perlindungan kesehatan,” kata Presiden Direktur Zurich Syariah Hilman Simanjuntak dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Sebagai bentuk dukungan nyata, Zurich Syariah menyalurkan kontribusi dana sebesar Rp1 miliar untuk mendukung program-program kolaboratif yang dirancang bersama PP Muhammadiyah.

    Dana itu akan dialokasikan untuk pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di bidang keuangan syariah, guna menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera secara ekonomi.

    Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hilman Lathief juga menyambut baik kerja sama ini, dengan mengatakan bahwa kerja sama tersebut telah tertuang dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).

    “Kami menyambut baik kerja sama dengan Zurich Syariah sebagai langkah nyata dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan edukasi ekonomi syariah. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat peran Muhammadiyah dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, tetapi juga memberikan akses perlindungan kesehatan bagi komunitas yang lebih luas,” ujarnya pula.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendes PDT: Desa jangan jadi penonton program makan siang bergizi

    Mendes PDT: Desa jangan jadi penonton program makan siang bergizi

    Tentu kita tidak mau desa jadi penonton, tidak mau jadi penikmat makan siangnya saja untuk anak sekolah ibu hamil atau anak dalam tumbuh kembangBengkulu (ANTARA) – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meminta desa jangan hanya menjadi penonton dan penerima manfaat program siang bergizi saja.

    “Tentu kita tidak mau desa jadi penonton, tidak mau jadi penikmat makan siangnya saja untuk anak sekolah ibu hamil atau anak dalam tumbuh kembang. Kita mau bahan baku itu dari desa, jadi putaran ekonomi berada di desa melalui BUMDES sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat,” kata Mendes PDT Yandri Susanto saat meluncur platform P2KTD di Bengkulu, Senin.

    Desa kata dia mesti menjadi tempat lumbung pangan ketahanan pangan, ketahanan energi swasembada air atau di desa tempat banyak produk-produk yang bisa diolah dalam rangka hilirisasi produk-produk desa. Dan lanjut dia dari desa lah tempat untuk penyediaan bahan baku makan siang bergizi.

    “Bumdes-bumdes akan tumbuh bersama, itu bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, jadi bukan sekedar menjawab nasib makan siang bergizi, tapi yang kita suap dan makan itu itu memang bahan baku itu dari desa,” kata dia.

    Presiden Prabowo Subianto, kata Yandri telah membuat program makan siang bergizi bukan hanya untuk meningkatkan SDM generasi emas tapi juga sekaligus membuat perputaran ekonomi akan sangat bergerak sampai ke tingkat desa.

    Oleh karena itu, Mendes Yandri meminta seluruh kepala desa untuk memetakan potensi daerah masing-masing, tentang keterlibatan dalam penyediaan makan siang bergizi tersebut baik sebagai produsen komoditas pokok, industri pengolahan hingga hilirisasi.

    “Semua bisa bergerak untuk menyuplai bahan baku makan siang bergizi, program itu besar sekali putaran ekonominya, baru dimulai dengan anggaran Rp71 triliun, nanti akan sampai ke angka hampir atau lebih dari Rp300 triliun. Artinya itu uang tiap hari untuk masak di dapur, tentu kita tidak mau desa jadi penonton,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto pada Senin 11 November 2024 meluncur platform Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD).

    Pewarta: Boyke Ledy Watra
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bappedalitbang: Peningkatan status jalan semakin pacu ekonomi Kalteng

    Bappedalitbang: Peningkatan status jalan semakin pacu ekonomi Kalteng

    Peningkatan jalan kabupaten menjadi jalan provinsi tersebut, diharapkan bisa menjadi trigger (pemicu) peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah di ketiga kabupaten itu…

    Palangka Raya (ANTARA) – Bappedalitbang Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan peningkatan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi di wilayah setempat memberi banyak manfaat, salah satu yang utama adalah semakin memacu pertumbuhan ekonomi daerah ataupun masyarakat.

    “Salah satunya peningkatan jalan kabupaten menjadi jalan provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Katingan, ini perlu dukungan semua pihak,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kalteng Leonard S Ampung, di Palangka Raya, Senin.

    Leonard menekankan, kebijakan ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas ke wilayah-wilayah strategis dan kawasan agar semakin cepat tumbuh, serta sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.

    “Dengan peningkatan jalan kabupaten menjadi jalan provinsi tersebut, diharapkan bisa menjadi trigger (pemicu) peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah di ketiga kabupaten tersebut, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah,” kata Leonard menegaskan.

    Berkaitan peningkatan jalan kabupaten menjadi jalan provinsi tersebut, masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah 2025-2029 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kalteng, dan dijabarkan ke dalam Renstra Dinas PUPR Kalteng 2025-2029 dan Renja Dinas PUPR Kalteng, serta diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI.

    “Penanganan ruas-ruas jalan tersebut nantinya juga bisa diusulkan melalui sumber-sumber pendanaan lainnya, misal melalui DAK, DBH DR, DBH Sawit, serta sumber pendanaan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya pula.

    Adapun ruas jalan kabupaten yang ditingkatkan menjadi jalan provinsi, yakni di Kabupaten Seruyan Jalan Simpang Amin Jaya batas Arut Utara hingga Tumbang Manjul yang aksesnya sampai Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 113 kilometer, melintasi 12 desa di dua kecamatan.

    Selanjutnya, Kabupaten Kotawaringin Timur Jalan Mentaya Seberang dari Kecamatan Cempaga sampai Pulau Hanaut sepanjang 125 kilometer, melintasi 23 desa di tiga kecamatan.

    Terakhir, Kabupaten Katingan Jalan Kereng Pakahi-Kampung Melayu kemudian Kampung Melayu-Kampung Tengah sepanjang 121,8 kilometer, melintasi 29 desa di tiga kecamatan.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kalteng Shalahuddin menjelaskan, manfaat utama yang didapat dari peningkatan status jalan adalah provinsi bisa menggelontorkan anggaran perbaikan atau peningkatan infrastruktur jalan tanpa terbatas, karena kewenangan sudah berada di bawah provinsi.

    “Dengan begitu, Pemprov Kalteng bisa maksimal dalam menyalurkan dana, bisa lebih fokus dan pengerjaannya pun bisa lebih cepat selesai,” ujarnya.

    Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Realisasi investasi di Temanggung hingga September 2024 capai Rp 1,7 T

    Realisasi investasi di Temanggung hingga September 2024 capai Rp 1,7 T

    ANTARA – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyebut investasi Kabupaten Temanggung hingga September 2024 mencapai  Rp1,7 triliun, dari target tahunan senilai Rp2 triliun. Pemerintah daerah optimistis  target tersebut dapat tercapai pada akhir tahun 2024.(Firman Eko Handy/Yovita Amalia/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • Pemkab Cirebon gandeng swasta perkuat industri batik ramah lingkungan

    Pemkab Cirebon gandeng swasta perkuat industri batik ramah lingkungan

    Kami berkolaborasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan dari dunia usaha yang turut serta, dalam membangun industri batik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan

    Cirebon (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menggandeng perusahaan swasta untuk memperkuat sektor industri batik yang ramah lingkungan di daerahnya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Hilmy Riva’i di Cirebon, Senin, mengatakan, saat ini dana bantuan CSR senilai Rp1 miliar itu sudah disalurkan untuk 1.450 perajin batik di delapan desa di Cirebon.

    “Dana CSR ini difokuskan pada penyediaan alat produksi ramah lingkungan dan fasilitas pengolahan limbah,” ujarnya.

    Ia menuturkan, sebagian besar pelaku industri batik di wilayah Cirebon, masih memerlukan edukasi secara intensif tentang pengelolaan limbah yang benar.

    Oleh karena itu, Pemkab Cirebon berkolaborasi dengan perusahaan swasta berupaya agar dampak negatif produksi batik terhadap lingkungan bisa dikurangi.

    “Kami berkolaborasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan dari dunia usaha yang turut serta, dalam membangun industri batik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,” katanya.

    Ia juga mengapresiasi upaya dari sektor swasta yang turut mempromosikan motif batik Mega Mendung asal Cirebon, supaya dikenal lebih luas khususnya di kalangan anak muda.

    “Kolaborasi ini bisa memberikan nilai tambah bagi perajin batik dan membawa budaya lokal Cirebon dikenal luas,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha dan Pengrajin Batik Indonesia (APPBI) Komarudin Kudiya mengatakan, daerah Cirebon, sejak dulu dikenal sebagai daerah produsen batik dengan motif batik Mega Mendung yang khas.

    Namun, APPBI mencatat saat ini jumlah pengusaha maupun perajin batik di Cirebon mengalami penurunan hingga 30-35 persen, sehingga diperlukan upaya bersama agar regenerasi di bidang ini bisa berjalan.

    “Pemerintah, sektor swasta dan APPBI terus berupaya agar regenerasi perajin batik di Cirebon bisa diisi oleh anak muda,” tuturnya.

    Dia menilai penyaluran dana CSR ini, dapat membantu membangkitkan kembali semangat perajin batik di Cirebon dan memperkuat daya saing industri ini di pasar yang lebih luas.

    Head of Corporate Communications and Government Affairs Mondelez Indonesia Khrisma Fitriasari menambahkan pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap industri batik di Cirebon.

    Atas dasar itu, pihaknya mempromosikan motif batik khas Mega Mendung pada produk biskuitnya untuk mendukung keberlanjutan dan pelestarian budaya batik ini.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komunitas wisata jalan kaki buka rute baru, ajak edukasi sejarah

    Komunitas wisata jalan kaki buka rute baru, ajak edukasi sejarah

    Senin, 11 November 2024 14:09 WIB

    ANTARA – Komunitas sosial Kultara membuka rute baru tur wisata jalan kaki ke Puri Pemecutan. Wisata jalan kaki ini memberikan pengalaman baru bagi wisatawan dengan menyusuri kawasan bersejarah Gajah Mada termasuk Puri Pemecutan. (Rita Laura/Denno Ramdha Asmara/Nabila Anisya Charisty)

  • DJPb Sultra ungkap masih ada 22 desa yang belum terima dana desa

    DJPb Sultra ungkap masih ada 22 desa yang belum terima dana desa

    ANTARA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Kanwil DJPb Sultra) menyebut masih ada 22 desa di Sulawesi Tenggara yang belum mendapatkan penyaluran atau alokasi dana desa untuk tahap II tahun 2024 dari pemerintah pusat. Terdiri dari Kabupaten Kolaka 10 desa, Kolaka Utara 6 desa, Konawe Kepulauan 5 desa dan Kabupaten Konawe Selatan 1 desa. (Saharudin/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)