Category: Antaranews.com Ekonomi

  • BPK menemukan nilai koreksi Rp1,8 triliun atas program subsidi 15 BUMN

    BPK menemukan nilai koreksi Rp1,8 triliun atas program subsidi 15 BUMN

    BPK menemukan ketidaksesuaian pengelolaan subsidi dengan peraturan perundang-undangan sebesar Rp461,63 miliar.

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan nilai koreksi sebesar Rp1,8 triliun atas pelaksanaan program subsidi/kompensasi/public service obligation (PSO) tahun anggaran 2023 terhadap 15 BUMN berdasarkan hasil pemeriksaan pada semester I-2024.

    Pada 10 BUMN, BPK menemukan ketidaksesuaian pengelolaan subsidi dengan peraturan perundang-undangan sebesar Rp461,63 miliar.

    Koreksi tersebut di antaranya juga berasal dari subsidi pupuk pada PT Pupuk Indonesia (Persero) dan anak perusahaan sebesar Rp338,52 miliar.

    “Faktor koreksi tersebut, antara lain karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan allowable/non allowable cost, subsidi diperhitungkan lebih tinggi, dan tidak ada upaya efisiensi dalam memproduksi yang mengakibatkan harga pokok penjualan menjadi tinggi dan moral hazard dalam perhitungan besaran subsidi,” ujar Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Bagian Anggaran (BA.999.07) belanja subsidi/pelaksanaan kewajiban pelayanan publik di Kantor Pusat BPK, dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa.

    Penyaluran subsidi kurang tepat sasaran juga disebabkan penggunaan data penerima subsidi yang belum akurat dan terintegrasi, serta lemahnya fungsi monitoring pelaksanaan perhitungan dan penyaluran subsidi/kompensasi/PSO. Hal ini dinilai menunjukkan kelemahan implementasi tata kelola dan sistem pengendalian intern dalam mekanisme perhitungan dan penyaluran subsidi.

    “Dampak dari permasalahan tersebut pada akhirnya mengurangi ruang fiskal untuk mendukung program pemerintah lainnya,” katanya lagi.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK merekomendasikan dewan komisaris BUMN untuk meningkatkan pengawasan kepada jajaran direksi dalam penyediaan barang subsidi, terutama perhitungan dan penetapan komponen biaya. Rekomendasi ini diberikan dalam rangka mencegah moral hazard dan kebocoran biaya produksi yang pada akhirnya dibebankan kepada harga pokok penjualan.

    “Kepada jajaran direksi BUMN agar memperbaiki sistem dan mekanisme penyaluran dan perhitungan subsidi, meningkatkan pengawasan kepada para pelaksana untuk lebih cermat dan akurat dalam menyusun laporan perhitungan subsidi,” ujar Anggota VII BPK itu pula.

    Satuan pengawas internal juga diharapkan lebih cermat dalam mereviu laporan perhitungan subsidi.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Diskop UKM dorong pelaku UMKM isi pengadaan di Pemkot Padang

    Diskop UKM dorong pelaku UMKM isi pengadaan di Pemkot Padang

    ANTARA – Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengisi pengadaan barang dan jasa di Pemkot Padang melalui e-Katalog. Produk seperti makanan dan minuman, paket snack, alat tulis kantor (ATK), hingga perangkat komputer merupakan produk barang dan jasa yang sering digunakan pemerintah dalam berbagai aktivitas, yang dapat dijadikan peluang pengadaan oleh pelaku UMKM. (Melani Friati/Satrio Giri Marwanto/Gracia Simanjuntak)

  • Mata Indonesia – Menyala, Papuaku! (bagian 2)

    Mata Indonesia – Menyala, Papuaku! (bagian 2)

    ANTARA – Kampung Banda terletak di Distrik Waris, Provinsi Papua, berbatasan dengan Papua Nugini. Kampung ini merupakan satu dari lima kampung yang mendapatkan pasokan listrik 24 jam dari PT PLN (Persero) sejak Mei 2024. Terdapat sebanyak 107 kepala keluarga di Kampung Banda.

    Mayoritas warga di Kampung Banda bekerja di kebun. Pinang, pisang, dan coklat adalah beberapa jenis hasil kebun warga. Bagi masyarakat di kampung tersebut, hadirnya listrik selama 24 jam di kampung tersebut memberi kemudahan aktivitas kaum ibu, seperti berbelanja, memasak, dan mencuci pakaian. Hadirnya listrik selama 24 jam juga membantu proses belajar anak-anak sekolah. (Ahmad Faishal Adnan/Keysha Anissa/Gunawan Wibisono, Laksa Mahendra/Ahmad Faishal Adnan/Ahmad Faishal Adnan)

    Simak upaya elektrifikasi Papua dalam Mata Indonesia “Menyala, Papuaku!” bagian pertama dan ketiga pada tautan di bawah ini:
    Mata Indonesia – Menyala, Papuaku! (bagian 1)
    Mata Indonesia – Menyala, Papuaku! (bagian 3)

  • Mata Indonesia – Menyala, Papuaku! (bagian 1)

    Mata Indonesia – Menyala, Papuaku! (bagian 1)

    ANTARA – Kampung Pund, Distrik Waris, berlokasi di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua termasuk salah satu wilayah yang berada di perbatasan negara RI – Papua Nugini. Kampung ini memiliki sebanyak 126 kepala keluarga, meliputi 572 jiwa yang tinggal di tiga dusun. Mayoritas masyarakat di kampung ini hidup dari berkebun dan bertani dengan menanam durian, duku, langsat, dan rambutan.

    Pada Mei 2024, PT PLN (Persero) telah menghadirkan listrik selama 24 jam untuk lima kampung yang ada di Kabupaten Keerom, salah satunya di Kampung Pund. Sebanyak 358 pelanggan di lima kampung wilayah ini telah menikmati akses listrik selama 24 jam. Sebelumnya, masyarakat hanya bisa menikmati listrik secara terbatas selama enam jam setiap hari dengan mengandalkan pasokan listrik dari genset atau pembangkit tenaga surya. (Ahmad Faishal Adnan/Keysha Anissa/Gunawan Wibisono, Laksa Mahendra/Ahmad Faishal Adnan/Ahmad Faishal Adnan)

    Saksikan bagian kedua dan ketiga Mata Indonesia “Menyala, Papuaku!” pada tautan di bawah ini:
    Mata Indonesia – Menyala, Papuaku! (bagian 2)
    Mata Indonesia – Menyala, Papuaku! (bagian 3)
    ​​​​​​

  • Lion Parcel gandeng Indah Logistik memperkuat infrastruktur pengiriman

    Lion Parcel gandeng Indah Logistik memperkuat infrastruktur pengiriman

    Kami yakin kerja sama strategis ini dapat turut mewujudkan perkembangan industri logistik yang lebih baik lagi.

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan jasa logistik PT Lion Express (Lion Parcel) bersama Indah Logistik berkolaborasi memperkuat infrastruktur dan jaringan pengiriman dalam mengembangkan layanan pengiriman yang lebih baik bagi para pelanggan.

    Chief Executive Officer Lion Parcel Farian Kirana menyatakan, seiring kebutuhan pelanggan yang terus berkembang, kolaborasi menjadi faktor penting sebagai katalis pertumbuhan industri.

    “Bersama jaringan distribusi darat yang kuat milik Indah Logistik yang telah menguasai hampir 100 persen daerah di Indonesia, kami yakin semakin dapat memperkuat infrastruktur dan jaringan untuk melayani kebutuhan masyarakat secara lebih luas,” ujar Farian dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Kerja sama strategis tersebut, menurut dia, diharapkan mampu melengkapi satu sama lain untuk meningkatkan pengembangan bisnis pengiriman kedua perusahaan

    Direktur Utama Indah Logistik Yuzon Erman menambahkan, melalui kerja sama tersebut pihaknya pihaknya siap memperluas cakupan dan kecepatan pengiriman ke seluruh penjuru tanah air.

    “Kami yakin kerja sama strategis ini dapat turut mewujudkan perkembangan industri logistik yang lebih baik lagi,” katanya.

    Sejak didirikan pada 2011, katanya pula, pihaknya telah menghubungkan Indonesia dari Sabang hingga Merauke melalui integrasi 306 kantor cabang dan 1.900 armada operasional di seluruh tanah air.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sulteng paparkan hasil riset tahun 2024 dalam BRIDA Innovation Week

    Sulteng paparkan hasil riset tahun 2024 dalam BRIDA Innovation Week

    ANTARA – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Sulawesi Tengah (Sulteng) telah melakukan 15 riset di wilayah Kabupaten/Kota setempat selama tahun 2024. Dari riset tersebut terdapat tiga yang menjadi prioritas BRIDA, yaitu inovasi kampung ristek, mendorong kolaborasi dengan BRIDA, Baperida Kabupaten/Kota melalui pemanfaatan serta hasil riset.

    (Rangga Musabar/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)

  • Bapanas dan DPD RI bersinergi perkuat ketahanan pangan

    Bapanas dan DPD RI bersinergi perkuat ketahanan pangan

    Kami menyambut baik upaya DPD RI dalam menginventarisasi materi pengawasan ini. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masya

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersinergi memperkuat ketahanan pangan nasional dengan membahas pengawasan pelaksanaan UU Pangan dan mengevaluasi tantangan serta upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan di Indonesia.

    Plt Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan bahwa pihaknya sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berfokus di sektor pangan mendorong terwujudnya ketahanan pangan berbasis kemandirian pangan.

    “Kami menyambut baik upaya DPD RI dalam menginventarisasi materi pengawasan ini. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat,” kata Sarwo dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Sarwo menerima kunjungan Tim Pusat Kajian Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam rangka inventarisasi materi pengawasan terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

    Dia menyampaikan bahwa kelembagaan Badan Pangan Nasional didasarkan pada amanat undang-undang tersebut.

    “Dan seiring dengan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Bapanas terus mendukung upaya mewujudkan swasembada pangan,” ujarnya.

    Dia juga menyampaikan bahwa berdasarkan Perpres 138 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, dan Perpres 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional menjadi salah satu lembaga pemerintah yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

    Sementara itu, Kepala Pusat Kajian DPD RI Sri Sundari menyampaikan, tujuan utama dari kunjungan tersebut, yaitu untuk melakukan pendalaman terhadap pengawasan dan evaluasi terkait pelaksanaan UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

    Sri menuturkan bahwa pihaknya menggali dan memperdalam informasi terkait kelembagaan Badan Pangan Nasional beserta program dan kegiatan yang saat ini digencarkan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Embusan angin segar bagi peternak sapi perah

    Embusan angin segar bagi peternak sapi perah

    Jakarta (ANTARA) – Peternak sapi perah, Danu Nugroho dan beberapa lainnya, agaknya tak menduga jika aksi mandi susu pada Sabtu (9/11) di Boyolali, Jawa Tengah, itu memantik perhatian publik.

    Bercelana pendek dan berkaus singlet, Danu tampak tak ragu diguyur susu segar oleh rekannya di bak mobil pikap. Aksi itu juga dilakukan beberapa peternak sapi perah lain.

    Tampak puluhan mobil pikap serupa dengan muatan susu segar juga berjejer di sepanjang jalan itu. Aksi tak biasa ini setidaknya menyedot perhatian publik di sekitarnya. Sedikitnya susu segar 50 ribu liter atau 50 ton susu terbuang selama aksi itu.

    Di sela aksi itu, peternak juga membagikan susu segar kepada warga secara gratis di Simpang Lima Boyolali. Warga tampak antusias mendapatkan berkah minuman bergizi itu.

    Aksi unik Danu dan kawan-kawan itu kontan menghiasi peliputan media massa media cetak, elektronik, televisi, hingga media daring.

    Danu seraya menyeka susu yang mengguyur kepala dan sekujur tubuhnya mengaku aksinya sebagai bentuk keprihatinan karena sejak September tahun ini, susu produksi mereka sering ditolak oleh industri pengolahan susu (IPS) di daerah itu.

    Koordinator aksi, Sriyono, mengaku aksi itu sebagai bentuk protes sekaligus kekecewaan karena produksi mereka ditolak oleh IPS dengan beragam alasan sehingga peternak tidak tahu harus berbuat apa.

    Alasan pabrik, kata Sriyono, mulai dari lesunya pasar. Namun, ia menduga pembatasan itu karena faktor impor susu yang memang tak ada batasan.

    Sriyono menyebut kebutuhan susu nasional selama ini 80 persen dipenuhi impor, sedangkan produksi nasional hanya memasok 20 persen.

    Problem keberpihakan

    Susu merupakan salah satu sumber pangan asal hewani yang sangat penting perannya dalam meningkatkan status gizi seseorang.

    Oleh karena itu, di tengah menurunnya daya beli kelompok masyarakat tertentu saat ini, aksi “buang-buang” susu itu cukup menyita perhatian sekaligus keprihatinan.

    Tak hanya itu, publik menjadi sadar dan paham bahwa ternyata kebutuhan dan konsumsi susu nasional serta kemampuan produksi tak terlalu menggembirakan.

    Data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perindustrian pada 2021 menunjukkan bahwa kebutuhan susu nasional sejumlah 4,19 juta ton, sedangkan kemampuan produksi susu segar dalam negeri (SSDN) hanya 0,87 juta ton.

    Artinya, produksi SSDN hanya mampu memenuhi sekitar 19–20 persen kebutuhan susu nasional, selebihnya harus dipenuhi melalui impor.

    Kementerian Perindustrian pada 2022 menyebutkan bahwa kebutuhan susu selama 6 tahun terakhir mengalami peningkatan dengan rata- rata 6 persen per tahun, sedangkan produksi susu segar dalam negeri hanya tumbuh 1 persen.

    Copyright © ANTARA 2024

  • Kementrans buka peluang bagi investor biayai program transmigrasi

    Kementrans buka peluang bagi investor biayai program transmigrasi

    Kementerian Transmigrasi (Kementrans) membuka peluang bagi investor dalam negeri ataupun asing untuk membiayai program transmigrasi di Indonesia, di tengah terbatasnya pagu anggaran pada 2025.

    Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menyampaikan bahwa nantinya pembiayaan itu menggunakan sistem bottom- up, berbeda dengan pembiayaan dari pemerintah yang memakai sistem top- down.

    “Misalkan ada lahan, kemudian ada beberapa investor contohnya investor dari luar yang membutuhkan 10 ribu hektare untuk kakao. Nah, kalau misalkan nanti petaninya, itu dari transmigran, kemudian kita juga minta hilirisasi. Jadi, pabrik coklatnya pun di situ, nanti tenaga kerjanya pun dari situ,” ujar Iftitah saat sesi doorstop di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, Selasa.

    Dengan demikian, lanjutnya, nantinya yang memberangkatkan transmigran bukan dari negara, melainkan dari investor yang membutuhkan tenaga kerja di wilayah lahan dan pabriknya tersebut.

    “Jadi, nanti ketemu antara kepentingan dari kami Kementerian Transmigrasi untuk menempatkan penduduk, terus kemudian juga memberikan pekerjaan, kehidupan yang lebih baik, tetapi juga menguntungkan juga bagi para investor,” ujar Iftitah.

    Ia mengatakan bahwa program transmigrasi dengan pembiayaan dari investor tersebut ujungnya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Nanti, ujungnya itu adalah kepada perekonomian dan pertumbuhan ekonomi negara,” ujar Iftitah.

    Kementerian Transmigrasi tercatat hanya mendapatkan alokasi pagu anggaran sekitar Rp92 miliar pada 2025.

    Dari anggaran tersebut, Iftitah menyebut pihaknya hanya akan dapat memberangkatkan sebanyak 40 Kepala Keluarga (KK) dalam program transmigrasi pada tahun depan.

    “Kalau secara kapasitas, itu hanya 40 Kepala Keluarga (KK). Sangat rendah sekali,” ujar Iftitah.

    Sebelumnya, Iftitah menyebut bahwa fokus Kementerian Transmigrasi ke depan yaitu akan melakukan revitalisasi kawasan yang sudah ada terlebih dahulu.

    Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Ia menyebut bahwa terdapat sekitar 45 kawasan transmigrasi yang akan dilakukan revitalisasi.

    “Revitalisasinya itu dalam bentuk, misalkan peningkatan sarana-prasarananya. Kemudian, pendidikan dan kesehatannya, hal-hal yang memang perlu dilengkapi, sehingga orientasinya itu berorientasi kepada kesejahteraan, bukan lagi kepada perpindahan penduduknya dulu. Tapi fokusnya dulu adalah kepada kesejahteraan,” ujar Iftitah

  • OJK: Industri fintech dukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia

    OJK: Industri fintech dukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia

    Terkait dengan bagaimana fintech bisa turut kontribusi dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, memang melihatnya itu sebagai lagi-lagi bagian yang utuh dari satu ekosistem yang menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan industri financial technology (fintech) mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di mana pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh sebesar 8 persen pada 2029.

    “Terkait dengan bagaimana fintech bisa turut kontribusi dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, memang melihatnya itu sebagai lagi-lagi bagian yang utuh dari satu ekosistem yang menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di sela-sela The 6th Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2024 di Jakarta, Selasa.

    Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, kata Mahendra, industri fintech berperan meningkatkan akses pendanaan terhadap masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terutama mereka yang sulit mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional.

    Di samping itu, katanya, industri fintech juga turut meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

    “Dengan Fintech ini yang masuk dengan konvergensi yang semakin baik juga dengan industri-industri jasa keuangan yang ada, akan benar-benar memfasilitasi meningkatkan besaran dari inklusi literasi tadi, maupun juga kontribusi dari masing-masing industri terhadap produk domestik bruto,” ujarnya.

    OJK mendorong industri fintech untuk semakin meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, perlindungan konsumen, manajemen risiko dan tata kelola yang baik.

    “Yang pasti kami mendorong dengan fasilitasi kebijakan, pengaturan dan juga upaya pengembangan penguatan yang tepat untuk meningkatkan target-target tadi,” ujarnya.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024