Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Bahlil: Indonesia mulai kembangkan bioavtur

    Bahlil: Indonesia mulai kembangkan bioavtur

    Presiden memerintahkan agar kita perlahan-lahan sudah mulai masuk mengembangkan bioavtur karena kalo tidak, negara lain yang akan membangun bioavtur iniJakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah mulai mengembangkan bahan bakar pesawat yang berkelanjutan (bioavtur) sebagai bagian dari upaya transisi energi menuju sumber daya yang ramah lingkungan.

    Dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu, Bahlil mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar Indonesia segera memulai pengembangan bioavtur untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

    “Presiden memerintahkan agar kita perlahan-lahan sudah mulai masuk mengembangkan bioavtur karena kalo tidak, negara lain yang akan membangun bioavtur ini. CPO-nya dari kita, minyak jelantahnya dari kita,” ucap Bahlil.

    Menanggapi arahan presiden, Bahlil mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk menerapkan kebijakan mandatori bagi Pertamina dalam produksi bioavtur.

    Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mendorong percepatan pengembangan bioavtur di dalam negeri.

    “Kami merencanakan untuk membuat ini sebagai mandatori. Karena kalau tidak, kita harus bersiap lagi untuk mendapatkan impor, pada saat bersamaan, dunia sudah berbicara tentang energi hijau,” ujarnya.

    Selain pengembangan bioavtur, Bahlil mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah mempercepat transisi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) menuju biodiesel dengan kadar campuran minyak sawit mentah (CPO) yang lebih tinggi.

    Salah satu target utama adalah meningkatkan bauran biodiesel dari B35 menjadi B40 pada 2025, dan penerapan B50 pada 2026.

    Bahlil menyatakan bahwa dengan mencapai target B50 pada 2026, Indonesia akan semakin mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Bahkan, ia menyampaikan bahwa pada 2050, Indonesia diharapkan dapat berhenti sepenuhnya dari impor solar.

    Baca juga: Menteri Rosan akui ada rencana kembangkan rumput laut jadi bioavtur
    Baca juga: Kementerian ESDM yakin bioavtur dapat diproduksi di Indonesia

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPBB: Perlu grand design mitigasi emisi karbon pada RPJMN 2025-2029

    KPBB: Perlu grand design mitigasi emisi karbon pada RPJMN 2025-2029

    Jakarta (ANTARA) – Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) menyatakan perlunya penyusunan grand design atau panduan terkait upaya mitigasi emisi karbon pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin di Jakarta, Rabu mengatakan adanya ketertinggalan mitigasi gas rumah kaca (GRK) kendaraan bermotor di Indonesia.

    “Ketertinggalan tersebut antara lain standard karbon kendaraan tidak diatur, padahal standard ini akan menjadi acuan bagi produsen kendaraan bermotor dalam memproduksi dan memasarkan kendaraan di Indonesia,” katanya dalam keterangannya.

    Kemudian, lanjutnya, agenda mitigasi GRK kendaraan bermotor dengan elektrifikasi tertunda, misalnya adopsi bus listrik di Jakarta yang seharusnya sudah mencapai 2700 unit pada 2024 ini, baru terealisasi 100 unit, apalagi kota-kota lain seperti Denpasar, Surabaya, Semarang, Solo, Yogyakarta, Bandung, Medan, Makassar, dll yang sama sekali tidak ada perkembangan terkait elektrifikasi angkutan umumnya karena terbentur pendanaan.

    Selain itu BBM berkualitas rendah (seperti High Sulfur Fuel) dengan faktor emisi Carbon tinggi masih diedarkan, misalnya Pertalite 90, BBM dengan kadar belerang di atas 200 ppm tersebut memiliki faktor emisi yang tinggi dan tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada kendaraan berstandard Euro4/IV, demikian juga BioSolar dan DEXlite.

    Dikatakannya, emisi transportasi sebagai bagian dari emisi sektor energi memberikan sumbangan GRK sekitar 27 persen (global) dan sekitar 23 persen (nasional).

    Selain emisi GRK, transportasi terutama kendaraan bermotor juga berkontribusi pada emisi pencemaran udara yang sudah menjadi masalah kronis di berbagai kota besar di Indonesia; berupa gangguan kenyamanan, kesehatan masyarakat dan keselamatan lingkungan hidup.

    Menurut data KPBB masalah kronis pencemaran udara ini mengharuskan warga DKI Jakarta membayar biaya medis Rp51,2 T pada 2016 atau meningkat dari 2010 sebesar Rp 38,5 triliun.

    Untuk itu, tambahnya, perlu dicari solusi penurunan emisi kendaraan bermotor terpadu, sehingga memberikan makna bagi pihak-pihak –khususnya pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan pembangunan nasional, terutama Presiden/Wakil Presiden 2024-2029 bersama tim kerjanya– dalam berkontribusi untuk percepatan penurunan emisi di sektor transportasi sejalan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

    “Guna mengejar ketertinggalan mitigasi emisi Carbon kendaraan bermotor, maka RPJMN 2025-2029 harus berdasar grand design dengan amanat penerapan strategi trisula,” ujarnya dalam sebuah diskusi tentang Grand Design Net Zero Emission Vehicle pada RPJMN 2025-2029.

    Dia merinci strategi trisula tersebut yakni pelaksanaan mitigasi GRK untuk menyelamatkan dunia dari krisis iklim, membangun industri national manufacturing yang mampu menyediakan produk kendaraan bermotor dengan teknologi net-ZEV untuk memitigasi GRK secara efektif;

    Serta menciptakan competitive advantage of nat’l auto-industry atas berkah sumber daya alam yang dibutuhkan sebagai raw material industri Net Zero Emission Vehicle (net-ZEV) secara global dan kepemilikan prototype Battery Electric Vehicle (BEV) atau Kendaraan BErmotor Listrik Berbasis Battery (KBLBB) karya anak bangsa.

    Terkait hal itu Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah M Rachmat Kaimuddin menyatakan saat ini sedang proses adjustment RPJMN 2025-2029 dengan visi Presiden, termasuk dalam konteks adopsi net-ZEV ini dalam agenda pembangunan 5 tahun ke depan.

    Dia menegaskan, bahwa agenda net-ZEV harus mampu menjadi persemaian pembangunan industri otomotif nasional dengan fokus memproduksi kendaraan beremisi nol bersih. Dengan demikian mitigasi emisi kendaraan bermotor juga memiliki multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi nasional.

    Ratna Kartikasari dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan, sejak awal 2023 KLH sedang menyusun Standard Carbon Kendaraan, dengan tujuan kendaraan bermotor yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia memiliki tingkat emisi Carbon yang dapat dikendalikan.

    Penelaah Teknis Kebijakan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan Raya Kementerian Perhubungan Riska Bayu Putra menambahkan Kementerian Perhubungan telah menyusun peta jalan kebijakan transportasi rendah Carbon dengan mengutamakan penurunan emisi yang mencakup pengembangan transportasi massal berbasis KBLBB, peningkatan fasilitas uji tipe yang mendukung terlaksananya kebijakan net-ZEV.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bappenas tekankan kewajiban merealisasikan akses air untuk rakyat

    Bappenas tekankan kewajiban merealisasikan akses air untuk rakyat

    Untuk pemerintahan saat ini, akses air adalah mandatory

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Ervan Maksum mengatakan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto menekankan akses air untuk masyarakat sebagai mandatory (kewajiban) yang harus direalisasikan negara.

    “Untuk pemerintahan saat ini, akses air adalah mandatory,” ucapnya dalam Seminar Nasional “Resiliensi Pantai Utara (Pantura) Jawa terhadap Dampak Perubahan Iklim” yang diadakan Forum Alumni Pengairan (FAP) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu.

    Saat berkunjung ke Merauke di Papua Selatan pada Minggu (3/11), lanjutnya, Presiden didatangi oleh Orang Papua Asli (OAP) yang meminta agar diberikan akses air setelah meninjau lahan percontohan (demonstration plot) area pertanian skala besar untuk mewujudkan lumbung pangan.

    Setelah mendengar permintaan tersebut, Presiden kemudian meminta jajarannya mengirimkan unit desalinasi air yang menghasilkan 200 galon air untuk masyarakat setempat.

    “Beliau langsung mengirimkan unit desalinasi untuk bikin 200 galon di Papua, dan ini di tempat lain juga dikirimkan,” ujar dia.

    Ervan menyampaikan bahwa ketahanan air merupakan salah satu dari tiga fokus prioritas Presiden yang harus diimplementasikan.

    Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045), pemerintah dinyatakan telah menyiapkan berbagai upaya transformatif untuk mengelola sumber daya air. Mulai dari menjamin neraca air pada setiap wilayah sungai tak dalam kondisi defisit, ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan FEW (food, energy, water), peningkatan kapasitas tampungan air hingga 200 meter kubik per kapita, serta pengembangan sistem pengendalian banjir perkotaan yang terintegrasi dengan penyediaan air minum dan sanitasi.

    Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyatakan indikasi sasaran dan proyek prioritas strategis di Pantura Jawa yang berfokus pada peningkatan kapasitas infrastruktur pengendalian banjir perkotaan, termasuk integrasi dengan penyediaan air minum dan sanitasi beserta pengamanan wilayah pesisir.

    Selain itu, pendekatan non struktural juga diterapkan seperti program restorasi sungai, pengembangan fasilitas retensi banjir sementara, dan penguatan sistem peringatan dini banjir untuk mengurangi resiko daya rusak air kawasan strategis.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • BRI prediksi kemenangan Trump sebabkan tekanan pada ekonomi global

    BRI prediksi kemenangan Trump sebabkan tekanan pada ekonomi global

    Kebijakan lebih protektif ini akan mengkontraksi perdagangan AS secara global

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Sunarso memprediksi kemenangan Donald Trump dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) AS berpotensi menyebabkan tekanan terhadap kondisi likuiditas domestik maupun global.

    Hal ini utamanya disebabkan oleh kebijakan proteksionisme Trump yang kemungkinan besar bakal diimplementasikan lagi.

    “(Kebijakan) lebih protektif ini akan mengkontraksi perdagangan AS secara global. (Perdagangan AS) itu akan terkontraksi sekitar 8,5 persen dan itu dampaknya nanti adalah terhadap negara-negara yang kita anggap mitra dagangnya,” kata Sunarso saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Dari hasil simulasi tim ekonom BRI, Sunarso memaparkan bahwa kebijakan proteksionisme Trump berpotensi berimbas pada peningkatan inflasi AS.

    Peningkatan inflasi ini nantinya berujung pada kenaikan suku bunga bank sentral AS atau Fed Fund Rate (FFR).

    Selain itu, risiko ekonomi makro dari kemenangan Trump juga dapat mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Sunarso menyoroti kemungkinan perang dagang antara AS dan China yang kian memanas setelah kemenangan Trump.

    Perang dagang tersebut dinilai dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Berdasarkan analisis tim ekonom BRI, Sunarso mengatakan ada dua skenario utama yang bisa dipelajari.

    Pada skenario pertama, jika dalam perang dagang AS-China, Negeri Tirai Bambu itu melakukan pembalasan, Sunarso memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat 4,73 persen hingga 5,03 persen pada 2025.

    Kemudian pada skenario kedua, apabila China dan negara-negara lain turut saling membalas dalam perang dagang AS-China maka pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi semakin terperosok di level 4,62 persen hingga 4,92 persen.

    Sunarso memaparkan indeks korelasi dampak perekonomian Indonesia dengan China tercatat 0,351, sementara dengan AS turun menjadi 0,347.

    “Artinya, setiap kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi di China itu lebih berpengaruh signifikan terhadap kita, daripada perubahan pertumbuhan ekonomi di Amerika,” jelasnya.

    Oleh karena itu, ia mewanti-wanti agar sektor perbankan bersiap akan risiko yang akan timbul ke depan.

    Sunarso berharap Pemerintah Indonesia juga perlu menyiapkan langkah antisipatif dalam menyikapi gejolak global.

    Senada, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Royke Tumilaar menilai kebijakan proteksionisme Trump dari Partai Republik berpotensi mengetatkan likuiditas domestik maupun global.

    Arah kebijakan ini dapat menyulitkan sektor perbankan untuk berekspansi tahun depan.

    “Kelihatannya tendensi untuk suku bunga (turun) akan sulit untuk kita expect, sehingga tekanan likuditas akan menjadi beban yang cukup signifikan bagi perbankan untuk ekspansi di 2025,” ucap Royke.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Enam penerbangan Internasional di Bandara Lombok dibatalkan

    Enam penerbangan Internasional di Bandara Lombok dibatalkan

    Sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Lombok pada Rabu, (13/11/2024) dibatalkan

    Mataram (ANTARA) – PT Angkasa Pura I Bandara Lombok, Nusa Tenggara Barat menyatakan sebanyak enam penerbangan Internasional baik itu keberangkatan maupun kedatangan dibatalkan, akibat abu vulkanik letusan gunung Lewotobi Laki-Laki, Kabupaten Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

    “Sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Lombok pada Rabu, (13/11/2024) dibatalkan,” kata kata General Manager Bandara Lombok Barata Singgih Riwahono di Lombok Tengah, Rabu

    Ia mengatakan pembatalan penerbangan ini dikarenakan adanya sebaran debu vulkanik dari letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

    Data hari ini (13/11/2024) sampai dengan pukul 14.30 WITA, tercatat ada 39 penerbangan yang dibatalkan oleh pihak maskapai, terdiri dari 33 penerbangan domestik dan 6 penerbangan internasional yang dibatalkan.

    “Rinciannya, penerbangan domestik ada 18 keberangkatan dan 15 kedatangan, sementara penerbangan internasional 3 keberangkatan dan 3 kedatangan,” katanya.

    Penerbangan domestik yang dibatalkan antara lain dari dan ke Jakarta, Surabaya, Bali, Yogyakarta, Bima dan Sumbawa Besar. Sementara penerbangan internasional yang batal adalah dari dan ke Kuala Lumpur dan Singapura.

    Maskapai yang melayani rute-rute terdampak meliputi Garuda Indonesia, Citilink, Pelita Air, Lion Air, Batik Air, Super Air Jet, Wings Air, AirAsia, dan Scoot.

    “Meski ada beberapa pembatalan, ada pula beberapa penerbangan yang tetap beroperasi, diantaranya Citilink dari dan ke Jakarta serta Super Air Jet tujuan Jakarta,” katanya.

    Selain itu, Lion Air tujuan Balikpapan, Makassar, dan Surabaya serta Garuda Indonesia dari dan ke Jakarta masih dijadwalkan terbang pada sore hingga malam nanti.

    Untuk jumlah penumpang terdampak, hingga saat ini tercatat sebanyak 3.980 penumpang yang mengalami pembatalan penerbangan, terdiri dari 3.090 penumpang penerbangan domestik dan 890 penumpang penerbangan internasional.

    “Tentunya data ini akan terus berubah seiring dengan kondisi terkini di lapangan,” ujar Barata.

    Mengantisipasi kondisi terkini, PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Lombok terus melakukan koordinasi dengan pihak maskapai, BMKG, serta Kantor Otoritas Bandara. Setiap keputusan dari seluruh stakeholder di Bandara Lombok terkait operasional penerbangan terkait aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki didasari oleh prinsip mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan.

    “Kami juga mengimbau kepada calon penumpang untuk memperhatikan informasi dari maskapai terkait status penerbangan terkini mengenai adanya potensi penundaan penerbangan dan pembatalan penerbangan sejalan aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki,” katanya.

    Bagi calon penumpang pemegang tiket pesawat dari dan ke Bandara Lombok yang penerbangannya terdampak dapat menghubungi customer service atau call center maskapai untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

    Hingga saat ini, pihak bandara memastikan bahwa ruang udara di Bandara Lombok tidak terdampak abu vulkanik dari erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

    “Aerodrome observation dengan paper test yang kami lakukan setiap jam hasilnya negatif atau tidak ditemukan sebaran abu vulkanik Gunung Lewotobi Laki-Laki di area bandara. Hal ini diperkuat dengan informasi dan prediksi arah abu vulkanik oleh BMKG, pantauan Perum LPPNPI, serta laporan pilot,” katanya.

    Pewarta: Akhyar Rosidi
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Belanja Kemenkeu diprediksi hemat 7 persen imbas pemangkasan perjadin

    Belanja Kemenkeu diprediksi hemat 7 persen imbas pemangkasan perjadin

    Kami memperkirakan belanja 93,17 persen pada akhir Desember nanti, ini telah memperhitungkan berbagai macam penghematan yang bisa kami ambil.

    Jakarta (ANTARA) – Realisasi belanja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun anggaran (TA) 2024 diproyeksi sebesar 93,17 persen, atau hemat hampir 7 persen, imbas pemangkasan anggaran perjalanan dinas (perjadin).

    “Kami memperkirakan belanja 93,17 persen pada akhir Desember nanti, ini telah memperhitungkan berbagai macam penghematan yang bisa kami ambil, termasuk penghematan perjalanan dinas yang memang menjadi arahan kemarin,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu.

    Berdasarkan kesepakatan dengan DPR RI tahun lalu, pagu anggaran Kemenkeu ditetapkan sebesar Rp48,7 triliun, dengan pagu tanpa badan layanan umum (BLU) adalah Rp39,28 triliun dan dengan BLU tetap Rp9,42 triliun.

    Adapun realisasi belanja Kemenkeu, termasuk BLU, per 31 Oktober 2024 mencapai 76,06 persen. Realisasi itu lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja periode yang sama tahun lalu yang tercatat 54,49 persen. Artinya, terjadi pertumbuhan 39,58 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kinerja belanja Kemenkeu.

    Berdasarkan lima program kegiatan, kebanyakan realisasi program masih di bawah 70 persen.

    Rinciannya, program pengelolaan belanja negara terealisasi 68,39 persen; pengelolaan penerimaan negara 76,44 persen; perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko 66,21 persen; kebijakan fiskal 65,47 persen; dan dukungan manajemen 76,10 persen.

    Hingga 12 November 2024, belanja Kemenkeu yang sudah berkontrak namun belum terserap sebesar Rp624,73 miliar untuk belanja barang dan Rp1,37 triliun untuk belanja modal.

    Wamenkeu Suahasil memastikan Kemenkeu akan terus melanjutkan disiplin dan efisiensi pengelolaan anggaran sebagai wujud implementasi spending better yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memangkas anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga (K/L) sebesar minimal 50 persen untuk tahun anggaran (TA) 2024.

    Arahan tersebut tertuang pada surat edaran nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 yang ditujukan kepada menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komoditas pelet kayu mendominasi ekspor Gorontalo

    Komoditas pelet kayu mendominasi ekspor Gorontalo

    ANTARA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pelet kayu menjadi komoditas yang mendominasi ekspor Provinsi Gorontalo mulai Januari hingga September 2024. Kepala BPS Provinsi Gorontalo Mukhamad Mukhanif mengatakan secara umum sejak Januari hingga September 2024, Provinsi Gorontalo mencatatkan ekspor senilai 46 juta dolar AS dan pelet kayu menyumbangkan 18 juta dolar AS atau 40 persen dari total ekspor. (Adiwinata Solihin/Yovita Amalia/Farah Khadija)

  • Kemenhub tekankan uji KIR kendaraan guna mitigasi kecelakaan

    Kemenhub tekankan uji KIR kendaraan guna mitigasi kecelakaan

    bertujuan untuk memastikan kendaraan layak jalan sehingga dapat meminimalkan risiko kecelakaan akibat masalah teknisJakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menekankan pentingnya dilakukan pengujian kendaraan bermotor (PKB) atau KIR kendaraan secara berkala demi mencegah atau memitigasi terjadinya kecelakaan lalu lintas selama perjalanan.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin Nursin mengatakan regulasi dan pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor di Indonesia telah diatur melalui beberapa peraturan, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

    “Uji berkala, sering disebut KIR, bertujuan untuk memastikan kendaraan layak jalan sehingga dapat meminimalkan risiko kecelakaan akibat masalah teknis,” kata Risyapudin dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan bahwa kendaraan angkutan umum dan barang, termasuk truk, diwajibkan menjalani uji berkala setiap enam bulan sekali. Hal ini bertujuan agar kondisi teknis kendaraan selalu dalam keadaan prima, termasuk pemeriksaan pada rem, lampu, sistem kemudi dan muatan.

    Ia menyebutkan prosedur dan standar uji berkala mencakup beberapa aspek utama, seperti kondisi sasis, sistem pengereman, suspensi, ban, emisi gas buang, lampu penerangan dan klakson.

    “Standar ini bertujuan untuk memastikan keselamatan pengemudi, penumpang dan pengguna jalan lainnya,” ujarnya.

    Ia menerangkan pelaksanaan uji berkala dilakukan oleh Dinas Perhubungan di tingkat kota atau kabupaten melalui Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB). Proses ini melibatkan pemeriksaan teknis dan administrasi, dan kendaraan yang lulus uji akan mendapat stiker lulus uji sebagai tanda layak jalan.

    Baca juga: Kemenhub ungkap langkah tindak lanjut sikapi kecelakaan Tol Cipularang

    Baca juga: Kemenhub dalami penyebab kecelakaan truk di ruas Tol Purbaleunyi

    Risyapudin menegaskan kendaraan yang tidak melakukan uji berkala atau tidak lulus uji berkala dapat dikenakan sanksi berupa denda dan penahanan operasional kendaraan. Sanksi itu tercantum dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Meski begitu, dia mengaku terdapat tantangan dalam pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor pertama, adanya dugaan pemalsuan atau manipulasi KIR.

    “Ada kasus di mana pemilik kendaraan melakukan pemalsuan dokumen KIR atau manipulasi hasil uji agar kendaraan yang seharusnya tidak layak tetap bisa beroperasi,” jelasnya.

    Kedua, keterbatasan fasilitas uji. Pasalnya di beberapa daerah, fasilitas dan alat uji dinilai masih terbatas atau tidak memenuhi standar yang diperlukan. Hal ini mengakibatkan uji berkala kurang optimal dalam menjamin kelayakan jalan.

    Ketiga, adalah tidak semua pemilik kendaraan melakukan uji berkala sesuai jadwal. Beberapa bahkan menghindari uji berkala untuk mengurangi biaya operasional, terutama pada kendaraan-kendaraan tua yang rawan mengalami kerusakan.

    Namun, Risyapudin menegaskan bahwa pihaknya tetap terus berupaya meningkatkan uji berkala melalui sistem digitalisasi dan pengawasan ketat hingga sosialisasi.

    Dari sisi digitalisasi, Pemerintah saat ini mendorong digitalisasi dalam sistem pengujian, seperti e-KIR atau pengujian berbasis elektronik, yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi manipulasi data.

    Sedangkan, dari sisi peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan uji berkala juga dirangkaikan dengan sosialisasi kepada pemilik kendaraan tentang pentingnya KIR untuk keselamatan.

    “Dengan penerapan yang baik, uji berkala dapat menjadi langkah preventif yang efektif untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor teknis kendaraan,” kata Risyapudin.

    Baca juga: Legislator minta Kemenhub berbenah atasi tingginya kecelakaan di tolBaca juga: Kemenhub siapkan alternatif angkutan laut dari erupsi Gunung Lewotobi

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenhub rumuskan strategi penertiban kendaraan dimensi & beban besar

    Kemenhub rumuskan strategi penertiban kendaraan dimensi & beban besar

    ANTARA – Sejumlah kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermuatan dan dimensi besar atau over dimension overload (ODOL) menyita perhatian masyarakat. Kementerian Perhubungan menyebut tengah mengevaluasi dan menyiapkan strategi penertiban agar kejadian serupa tak lagi terulang dan kembali memakan korban jiwa. (Aria Cindyara/Anggah/Rizky Bagus Dhermawan/Farah Khadija)

  • Rupiah turun menjelang rilis inflasi IHK AS 

    Rupiah turun menjelang rilis inflasi IHK AS 

    Saat ini kondisi pasar sedang menantikan data Inflasi AS yang akan dirilis pada malam ini yang akan mempengaruhi kebijakan The Fed selanjutnya.Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu, ditutup turun menjelang rilis data inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) AS.
     

    Pada akhir perdagangan Rabu, rupiah merosot dua poin atau 0,02 persen menjadi Rp15.784 per dolar AS, dari sebelumnya sebesar Rp15.782 per dolar AS.

     

    “Saat ini kondisi pasar sedang menantikan data Inflasi AS yang akan dirilis pada malam ini yang akan mempengaruhi kebijakan The Fed selanjutnya,” kata analis ICDX Taufan Dimas Hareva saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

     

    Ketika inflasi di AS masih tinggi, maka berpotensi besar pasar akan mengurangi ekspektasi terhadap penurunan suku bunga bank sentral AS atau The Fed lebih lanjut, dan juga sebaliknya.

     

    Taufan menuturkan data Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index/CPI) AS yang akan dirilis malam ini, diprediksi menunjukkan kenaikan inflasi sebesar 2,6 persen secara year on year (yoy), sementara inflasi inti diperkirakan stabil di 3,3 persen.

     

    Selain itu, retorika kebijakan proteksionis dari Pemerintahan Presiden terpilih AS Donald Trump turut meningkatkan minat terhadap dolar AS, sehingga melemahkan kinerja mata uang rupiah.

     

    Beberapa analis juga memperkirakan bahwa kebijakan terkait tarif akan menjadi fokus utama kebijakan ekonomi Trump, dengan prediksi kenaikan tarif global sebesar 10 persen dan kenaikan tajam sebesar 60 persen untuk impor China, yang juga diproyeksikan akan mengganggu perdagangan utama Indonesia dengan China.

     

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024