Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Menteri Pertanian optimistis Kalbar jadi eksportir pangan

    Menteri Pertanian optimistis Kalbar jadi eksportir pangan

    Kalimantan Barat memiliki semua yang diperlukan untuk menjadi kekuatan pangan global

    Pontianak (ANTARA) – Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyampaikan keyakinannya bahwa Kalimantan Barat mampu menjadi eksportir pangan di Indonesia.

    “Hari ini saya sudah meninjau langsung pengembangan lahan pertanian di Kalbar, yang melibatkan luas sawah 240 ribu hektare dan lahan padi gogo seluas 300 ribu hektare. Kalbar potensial karena dengan optimalisasi 240 ribu hektare sawah untuk tiga kali tanam dan 300 ribu hektare lahan padi Gogo, kita bisa menghasilkan surplus beras yang signifikan dan jika digarap maksimal, mimpi menjadi eksportir pangan terwujud pada 2025,” kata Andi di Pontianak saat melakukan kunjungan kerja di Kalimantan Barat, Kamis.

    Ia menjelaskan dengan produktivitas sawah mencapai 5 ton per hektare dalam satu kali panen, Kalbar dapat menghasilkan hingga 3,6 juta ton gabah per-tahun dari tiga kali musim tanam. Sementara itu lahan padi gogo yang ditargetkan menghasilkan 3 ton per hektare dapat menambah pasokan 900 ribu ton.

    Andi menyebutkan jika potensi ini direalisasikan, Kalbar mampu memenuhi kebutuhan beras domestik dan bahkan bersaing di pasar internasional.

    Ia juga menggarisbawahi bahwa Malaysia, sebagai negara tetangga, membutuhkan beras impor sebesar 3-4 juta ton per tahun, yang dapat dipenuhi oleh Kalbar.

    Selain padi, Andi juga memuji keberhasilan Kalbar dalam mengembangkan hortikultura, khususnya jeruk.

    “Saya sangat menikmati jeruk Pontianak. Dulu, kami perjuangkan agar jeruk Pontianak bisa dikenal luas, dan sekarang hasilnya mulai terlihat,” katanya.

    Keberhasilan ini, menurut Andi, memerlukan sinergi lintas sektor, termasuk dukungan dari pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga masyarakat lokal.

    Ia optimistis Kalbar bisa menjadi lumbung pangan nasional dan pusat ekspor, memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

    “Dengan gotong royong dan koordinasi yang baik, tidak ada yang tidak mungkin. Kalimantan Barat memiliki semua yang diperlukan untuk menjadi kekuatan pangan global,” katanya,

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Asosiasi dukung usulan perpanjangan tarif pajak UMKM 0,5 persen

    Asosiasi dukung usulan perpanjangan tarif pajak UMKM 0,5 persen

    Berikan ruang lagi selama 1-2 tahun ke depan. Kalau kondisi ekonomi lebih bagus, kami sesuaikan dengan harapan pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero menyatakan mendukung usulan perpanjangan tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5 persen bagi para pelaku UMKM.

    Ia menilai fasilitas tersebut perlu diperpanjang karena kondisi ekonomi dalam negeri saat ini yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi COVID-19.

    “Berikan ruang lagi selama 1-2 tahun ke depan. Kalau kondisi ekonomi lebih bagus, kami sesuaikan dengan harapan pemerintah,” ujar Edy saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Ia menyadari bahwa UMKM bertanggung jawab dalam pembangunan negara melalui kontribusi pajak.

    Namun, ia berharap pemerintah dapat memberikan dukungan lebih lanjut kepada UMKM dengan mempertimbangkan masa berlaku tarif PPh final 0,5 persen. Ia juga menekankan pentingnya dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian nasional.

    Usulan perpanjangan tarif pajak UMKM 0,5 persen disampaikan oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (19/11).

    Maman menyatakan bahwa ia akan mengajukan permohonan kepada Kementerian Keuangan terkait usulan tersebut.

    “Sekarang kami sedang melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan,” ujar Maman.

    Kebijakan PPh final 0,5 persen untuk omzet di bawah Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

    Sementara itu, orang pribadi UMKM dengan omzet maksimal Rp500 juta dibebaskan dari pajak.

    Aturan tersebut berlaku sejak Juli 2018 dan akan berakhir pada tahun ini.

    Dengan berakhirnya aturan tersebut maka untuk tahun pajak 2025 dan seterusnya, PPh akan mulai menggunakan norma penghitungan sebelumnya atau menyelenggarakan pembukuan jika omzet di atas Rp4,8 miliar.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menko Pangan gelar rakor percepatan swasembada pangan 2027

    Menko Pangan gelar rakor percepatan swasembada pangan 2027

    ANTARA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi di Graha Mandiri Jakarta, Kamis (21/11). Rakor ini membahas tentang percepatan swasembada pangan yang ditargetkan rampung pada tahun 2027.
    (Sanya Dinda Susanti/Anggah/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)

  • PIS siapkan dua kapal guna jaga kelancaran distribusi BBM akhir tahun

    PIS siapkan dua kapal guna jaga kelancaran distribusi BBM akhir tahun

    Kedua armada tanker ini disiapkan untuk menjaga kelancaran pasokan dan distribusi BBM terutama menjelang masa liburan Natal dan Tahun Baru 2025

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina International Shipping (PIS) menyiapkan dua armada kapal, PIS Rokan dan PIS Natuna, untuk menjaga kelancaran distribusi dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) pada akhir tahun.

    “Kedua armada tanker ini disiapkan untuk menjaga kelancaran pasokan dan distribusi BBM terutama menjelang masa liburan Natal dan Tahun Baru 2025, di mana kebutuhan akan BBM di masyarakat biasanya akan meningkat,” kata Corporate Secretary PIS Muhammad Baron dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Kedua kapal ini, lanjut Baron, merupakan small tanker yang akan dioptimalkan untuk memperkuat keandalan distribusi BBM khususnya di area Indonesia Timur, yakni termasuk Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku.

    Secara rinci, Kapal PIS Rokan dan Natuna memiliki spesifikasi teknis yang mendukung kebutuhan distribusi BBM domestik, dengan kapasitas angkut hingga 6,245 Cbm, panjang kapal (LOA) 99.90 meter, draft 5.7 meter, dan daya angkut total (DWT) sebesar 4,990 ton.

    “Penambahan armada ini juga sejalan dengan Asta Cita untuk ketahanan energi nasional. Menjaga keamanan pasokan BBM domestik, serta menjamin kelancaran arus distribusi energi agar masyarakat bisa menikmati masa libur panjang dengan aman dan nyaman,” tambah dia.

    Sementara itu, Pemerintah sedang menyiapkan tiga opsi skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik agar tepat sasaran.

    Dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (13/11), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah membentuk tim khusus yang bertugas merumuskan formulasi untuk penyaluran subsidi energi tepat sasaran. Tim yang dipimpin oleh Kementerian ESDM itu, kata Bahlil, sudah melakukan dua kali rapat koordinasi.

    Bahlil mengatakan tim tersebut sudah menyiapkan tiga opsi untuk dipertimbangkan. Pertama, mengalihkan seluruh subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

    Opsi kedua adalah mempertahankan subsidi BBM dalam bentuk barang untuk seluruh transportasi dan fasilitas umum. Ini dilakukan untuk menahan laju inflasi. Sementara sebagian besar subsidi untuk masyarakat dialihkan ke dalam bentuk BLT.

    Alternatif ketiga adalah dengan menaikkan harga BBM subsidi.

    Menteri ESDM menyebut bahwa ketiga opsi tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan final. Pemerintah akan terlebih dahulu melaporkan hasil kajian tersebut kepada presiden sebelum menyampaikannya kepada DPR RI.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Rupiah merosot dipengaruhi perkiraan Fed perlambat pemangkasan FFR

    Rupiah merosot dipengaruhi perkiraan Fed perlambat pemangkasan FFR

    Indeks Dolar AS (DXY) yang berada dekat level 106,60 menunjukkan sentimen bullish terhadap dolar

    Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Kamis ditutup merosot dipengaruhi oleh perkiraan bahwa bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed akan memperlambat pemangkasan Fed Funds Rate (FFR).

    Pada akhir perdagangan Kamis, rupiah tergelincir 60 poin atau 0,38 persen menjadi Rp15.931 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.871 per dolar AS.

    “Indeks Dolar AS (DXY) yang berada dekat level 106,60 menunjukkan sentimen bullish terhadap dolar, didorong oleh ekspektasi bahwa Federal Reserve akan memperlambat pemangkasan suku bunga karena inflasi AS masih tinggi,” kata analis ICDX Taufan Dimas Hareva saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Taufan menuturkan kinerja mata uang rupiah melemah terpengaruh oleh penguatan dolar AS di pasar global.

    Ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina, yang meningkatkan permintaan terhadap aset safe-haven, juga menjadi katalis penguatan dolar AS, menekan mata uang negara berkembang seperti rupiah.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Kamis melemah ke level Rp15.942 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.858 per dolar AS.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • BRIN kembangkan alat pengubah minyak kelapa jadi “bio-jet fuel”

    BRIN kembangkan alat pengubah minyak kelapa jadi “bio-jet fuel”

    Indonesia memiliki potensi besar karena banyak sumber daya alam berupa minyak kelapa yang tumbuh subur di wilayah tropis

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti dari Pusat Riset Kimia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Deliana Dahnum mengembangkan katalis berbasis Metal-Organic Frameworks (MOFs) untuk mengubah minyak kelapa menjadi bio-jet fuel atau bahan bakar pesawat hayati.

    Dalam sebuah sesi diskusi di Jakarta, Kamis, Dahnum mengungkapkan bio-jet fuel merupakan salah satu bentuk energi terbarukan yang memanfaatkan minyak nabati sebagai bahan baku.

    “Indonesia memiliki potensi besar karena banyak sumber daya alam berupa minyak kelapa yang tumbuh subur di wilayah tropis,” katanya.

    Dalam proses pengembangan bio-jet fuel, jelas Dahnum, minyak kelapa menjadi bahan dasar yang efektif, dimana kelapa yang tidak layak konsumsi seperti kelapa tua, kecil, atau yang sudah berjamur, diolah menjadi bahan bakar pesawat alternatif.

    Untuk mengubah minyak kelapa menjadi bio-jet fuel, lanjut penerima Penghargaan L’Oréal-UNESCO For Women in Science 2024 itu, dibutuhkan proses katalisis dengan bantuan katalis yang efisien.

    Oleh karena itu Dahnum bersama BRIN mengembangkan katalis berbasis MOFs, sebuah material inovatif yang diharapkan mampu mengubah minyak kelapa menjadi bio-jet fuel secara produktif dan efektif.

    “Pengembangan ini telah mencapai tahap uji coba laboratorium dan menunjukkan potensi untuk dikembangkan pada skala lebih besar, termasuk pada kelapa yang tidak layak konsumsi, guna memaksimalkan keberlanjutan energi,” ujarnya.

    Dahnum optimistis inovasi ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga mendukung pemanfaatan sumber daya lokal yang ramah lingkungan.

    Ia berharap riset bio-jet fuel dapat dimanfaatkan dan dikembangkan, sehingga mempercepat realisasi penelitian ini ke tahap yang lebih maju.

    Dengan demikian pemanfaatan teknologi ini, kata dia, diharapkan dapat berkontribusi langsung sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan energi Indonesia yang berkelanjutan.

    Pewarta: Sean Filo Muhamad
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenkeu: Pertambahan tarif PPN 1 persen sudah kaji ekonomi-sosial

    Kemenkeu: Pertambahan tarif PPN 1 persen sudah kaji ekonomi-sosial

    Pada dasarnya, kebijakan penyesuaian tarif PPN 1 persen tersebut telah melalui pembahasan mendalam antara Pemerintah dengan DPR

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pertambahan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1 persen sudah mempertimbangkan aspek ekonomi hingga sosial.

    “Pada dasarnya, kebijakan penyesuaian tarif PPN 1 persen tersebut telah melalui pembahasan mendalam antara Pemerintah dengan DPR, dan pastinya telah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain ekonomi, sosial, dan fiskal,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Deni menambahkan, dalam perumusan wacana menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen juga memperhatikan kajian ilmiah yang melibatkan akademisi dan praktisi.

    Kebijakan itu tertuang Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.

    Kala itu, pemerintah mempertimbangkan kondisi kesehatan hingga kebutuhan pokok masyarakat yang terimbas oleh pandemi COVID-19.

    “Artinya, ketika kami membuat kebijakan mengenai perpajakan, termasuk PPN ini, bukannya dilakukan dengan membabi buta dan seolah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap sektor lain, seperti kesehatan dan bahkan waktu itu termasuk makanan pokok,” ujar Sri Mulyani saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (13/11).

    Dia mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dijaga kesehatannya, dan pada saat yang sama, juga mampu berfungsi merespons berbagai krisis.

    “Seperti ketika terjadinya krisis keuangan global dan pandemi, itu kami gunakan APBN,” tambahnya.

    Namun, dalam implementasinya nanti, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan berhati-hati dan berupaya memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat.

    “Sudah ada UU-nya. Kami perlu menyiapkan agar itu (PPN 12 persen) bisa dijalankan tapi dengan penjelasan yang baik,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menko Zulkifli: Perubahan Bulog jadi badan otonom telah disepakati

    Menko Zulkifli: Perubahan Bulog jadi badan otonom telah disepakati

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyebut perubahan Perum Bulog menjadi badan otonom sudah dibahas dan telah disepakati dalam rapat koordinator bersama menteri-menteri di bidang pangan.

    Menurut Zulkifli, Pemerintah sudah sepakat terkait dengan transformasi Bulog. Ia menyebut, perubahan tersebut akan terus dibahas dalam rapat.

    “Sudah disepakati tadi, yang penting lembaganya akan ada perubahan. Nanti seperti apa, kita akan bahas lagi minggu depan, mulai terus maraton,” ujar Zulkifli di Jakarta, Kamis.

    Zulkifli menjelaskan, fungsi Bulog harus kembali menjadi lembaga yang tidak komersial untuk dapat mencapai swasembada pangan.

    “Untuk mencapai swasembada pangan, maka fungsi Bulog harus kembali, harus transformasi lembaganya nggak bisa komersial lagi,” katanya Zulkifli

    Sementara itu, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparno mengatakan, saat Bulog menjadi badan otonom maka akan mendapat pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Dengan adanya anggaran, maka Bulog bisa melakukan stabilisasi harga beras, gula dan jagung.

    “Nanti konsepnya itu kita dapat APBN, dengan APBN itu, sebagai stabilisasi, ya kita bisa langsung stabilisasi, beli dari petani, beli dari petani gula dan petani jagung,” kata Wahyu.

    Diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan dukungan bila nantinya Perum Bulog menjadi badan otonom yang berada langsung di bawah Presiden.

    “Saya juga dengar (tentang) Bulog itu, ada di Komisi di DPR katanya sudah mulai menggodok itu jadi badan dan saya setuju,” ujar Erick di Jakarta, Kamis (7/11).

    Rencana peralihan Bulog dari Perum menjadi badan otonom, kata Erick, merupakan upaya untuk mewujudkan program besar Presiden Prabowo Subianto untuk menyukseskan swasembada pangan.

    Dengan Bulog menjadi sebuah badan, maka Perum tersebut dapat mengontrol fluktuasi harga pangan, yang selama ini sulit dilakukan olehnya, kata Erick.

    “Kalau kita bicara program besar, Pak Presiden Pak Prabowo bicara swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar,” ucap Erick.

    Lebih lanjut, dengan beralih menjadi badan maka Bulog akan memiliki dana untuk melakukan operasi pasar.

    Menurut Erick, operasi pasar yang dilakukan Bulog ditopang oleh pinjaman dari bank Himbara, yang dananya mencapai Rp30 triliun.

    “Kalau pinjam Himbara, ada bunganya, kalau negara hadir, beda. Itu keberpihakan negara untuk rakyat, sesuai dengan visi daripada Bapak Prabowo swasembada pangan secepatnya,” katanya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPDPKS kejar target pungutan ekspor hingga Rp24 triliun pada 2024

    BPDPKS kejar target pungutan ekspor hingga Rp24 triliun pada 2024

    Surabaya (ANTARA) – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyampaikan tengah mengejar target pungutan ekspor kelapa sawit Rp24 triliun hingga akhir 2024.

    Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Normansyah Hidayat Syahruddin mengungkapkan, sampai November tahun ini pihaknya telah mengumpulkan hasil pungutan ekspor Rp22 triliun.

    “Kalau kami dari BPDPKS, target pungutan ekspor yang kami tetapkan itu kurang lebih sekitar Rp27 triliun ya, sekarang kita sudah revisi menjadi sekitar Rp24 triliun,” ujar Normansyah dalam acara Sosialisasi Pelaksanaan Eksportasi dan Pungutan Ekspor atas Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya di Surabaya, Kamis.

    Agar mampu mencapai target, Normansyah mengatakan BPDPKS tengah fokus mempercepat pungutan ekspor. Pihaknya juga menggandeng Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) guna mengawal proses pemungutan berbagai potensi ekspor.

    “Tentu kita melakukan percepatan terkait dengan pungutan ekspornya, teman-teman di Bea Cukai juga kita gandeng untuk mengawal terkait dengan pungutan ekspor, terutama para ekspor-ekspor yang memiliki potensi. Selain itu juga kita melihat celah-celah apakah ada nanti kira-kira dari pungutan itu bisa kita eksplor lebih lanjut lagi,” jelasnya.

    Adapun Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menjelaskan, pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyesuaikan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 62 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

    Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tersebut, tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk CPO dan produk turunannya berubah yang semula merupakan tarif spesifik menjadi tarif advalorum (persentase dari harga CPO Referensi Kementerian Perdagangan yang berlaku). Sedangkan untuk produk non minyak, tarif pungutan ekspor masih menggunakan tarif spesifik seperti pada kebijakan tarif sebelumnya.

    “Besaran tarif pungutan ekspor dibagi ke dalam lima kelompok jenis barang, yaitu Kelompok I dengan dengan tarif spesifik sesuai jenis barang, Kelompok II sebesar 7,5 persen dari harga CPO Referensi Kemendag, Kelompok III sebesar 6 persen dari harga CPO Referensi Kemendag, Kelompok IV sebesar 4,5 persen dari harga CPO Referensi Kemendag, dan Kelompok V sebesar 3 persen dari harga CPO Referensi Kemendag,” jelasnya.

    Pengenaan tarif baru tersebut sudah berlaku sejak tanggal 22 September 2024.

    Dalam pertemuan sosialisasi yang digelar di Surabaya tersebut, dijelaskan bahwa BPDPKS telah menyesuaikan proses bisnis mengenai pengenaan pungutan ekspor dan peningkatan pelayanan sesuai Peraturan Direktur Utama BPDPKS Nomor : 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengenaan Pungutan Atas Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil dan/atau Produk Turunannya.

    Penyesuaian proses bisnis dan peningkatan pelayanan itu merupakan upaya BPDPKS untuk meningkatkan pelayanan dan daya saing produk kelapa sawit indonesia.

    Sesuai peraturan Direktur Utama BPDPKS, terdapat beberapa perubahan yang diatur yaitu yang pertama penyempurnaan proses bisnis mengenai pengenaan pungutan ekspor yakni penyesuaian ketentuan besaran tarif pungutan, optimalisasi penagihan melalui SP3ES khusus dan penagihan piutang.

    Yang kedua, meningkatkan pelayanan kepada eksportir berupa Layanan Penanganan Keberatan dan Layanan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pungutan (Restitusi).

    Kemudian yang ketiga, menjamin Kepastian Hukum dan Manifestasi dari Asas Keadilan Bagi Eksportir berupa penegasan norma waktu layanan penanganan Keberatan dan Restitusi dan Penyeragaman Format Permohonan Keberatan, Permohonan Restitusi dan lain-lain.

    Dalam acara sosialisasi, juga dijelaskan terkait peningkatan layanan. Penyesuaian penyelesaian permohonan keberatan di mana Surat Keputusan Keberatan diterbitkan 15 hari kerja sejak surat konfirmasi diterima dari DJBC dan penyelesaian permohonan pengembalian (restitusi) menjadi 10 hari kerja sejak surat konfirmasi diterima dari DJBC.

    Percepatan pelayanan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta meningkatkan roda perekonomian nasional.

    Lebih lanjut, Eddy menekankan pentingnya dukungan semua pihak. Kebijakan penyesuaian proses bisnis mengenai pengenaan pungutan ekspor diambil sebagai komitmen Pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dalam mewujudkan keberlanjutan (sustainability) kelapa sawit mengingat peranan kelapa sawit yang sangat penting dalam perekonomian nasional.

    “Dukungan semua pihak sangat diharapkan untuk terus menjaga komoditas kelapa sawit tetap menjadi salah satu penyokong utama perekonomian Indonesia,” jelasnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • PT PAL masifkan pencegahan radikalisme di lingkungan kerja

    PT PAL masifkan pencegahan radikalisme di lingkungan kerja

    Ini dilakukan dengan menyelenggarakan sosialisasi antiterorisme dan ideologi radikal kepada seluruh karyawan

    Surabaya (ANTARA) – PT PAL Indonesia bersama Bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memasifkan langkah proaktif dalam mencegah penyebaran radikalisme di lingkungan kerja.

    “Ini dilakukan dengan menyelenggarakan sosialisasi antiterorisme dan ideologi radikal kepada seluruh karyawan,” kata Senior Executive Vice President (SEVP) Transformasi Manajemen PT PAL Indonesia Laksda TNI (Purn) A.R Agus Santoso di Surabaya, Kamis.

    Agus menyatakan sosialisasi anti terorisme dan ideologi radikal penting untuk dilakukan di lingkungan kerja PT PAL karena perusahaan ini merupakan perusahaan strategis nasional yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan negara.

    Selain melindungi aset-aset vital, kata Agus, PT PAL juga menjaga karyawannya dari ancaman ideologi radikal di antaranya dengan terus-menerus menanamkan dan menginternalisasikan ideologi Pancasila dalam kegiatan kerja berlandaskan core value AKHLAK.

    Agus berharap sosialisasi anti terorisme dan ideologi radikal bersama BNPT bisa memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh karyawan tentang modus operandi terorisme serta langkah-langkah pencegahan yang efektif.

    Kepala Sub Direktorat Bina Dalam Lapas Direktorat Deradikalisasi BNPT Kol Mar Wahyu Herawan, M.Sc. pun mengapresiasi langkah PT PAL dalam pencegahan radikalisme.

    Ia menekankan pentingnya setiap karyawan PT PAL menanamkan nilai-nilai kebersamaan serta mau menerima perbedaan dan keberagaman.

    Ia menjelaskan pencegahan radikalisme dapat dilakukan dengan metode menerima perbedaan antara satu dengan lainnya

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024