ANTARA – Pemerintah Kabupaten Batang Jawa Tengah memulai pembangunan jembatan gantung di Desa Kranggan, Kecamatan Tersono dengan anggaran sebesar Rp1,6 miliar. Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki saat meninjau lokasi pada 21 November mengatakan pembangunan jembatan gantung yang sudah ditunggu lama itu diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian masyarakat setempat. (Yusup Fatoni/Soni Namura/Ardi Irawan)
Category: Antaranews.com Ekonomi
-
NTB peringati Hari Ikan Nasional dengan beri makan bergizi ikan gratis
ANTARA – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat menguji coba pemberian makan bergizi gratis bagi anak Sekolah Dasar pada momentum peringatan hari Ikan Nasional Kamis (21/11). Paket makanan menu ikan disalurkan terbatas kepada 400 siswa dari sekolah yang berada di sekitar kawasan Balai Benih Ikan Desa Batu Kumbung Lingsar Lombok Barat.
(Kusnandar/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N) -
Bappebti catat transaksi aset kripto tembus Rp475 triliun
Hal ini membuktikan perdagangan aset kripto merupakan salah satu pilihan perdagangan yang diminati masyarakat
Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan mencatat jumlah transaksi aset kripto di Indonesia telah menembus Rp475,13 triliun sepanjang Januari-Oktober 2024.
Kepala Bappebti Kasan menyatakan nilai tersebut meningkat 352,89 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp104,91 triliun.
“Nilai tersebut meningkat 352,89 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023, yaitu sebesar Rp 104,91 triliun. Hal ini membuktikan perdagangan aset kripto merupakan salah satu pilihan perdagangan yang diminati masyarakat,” ujar Kasan melalui keterangan di Jakarta, Kamis.
Kasan mengatakan, perkembangan transaksi aset kripto akan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Sejak 2022 sampai dengan Oktober 2024, penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp942,88 miliar.
Lebih lanjut, jumlah pelanggan aset kripto hingga Oktober 2024 mencapai 21,63 juta pelanggan. Sementara itu, pelanggan yang aktif bertransaksi melalui Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) dan Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) pada Oktober 2024 berjumlah 716 ribu pelanggan.
Adapun jenis aset kripto dengan nilai transaksi terbesar di PFAK pada Oktober 2024 yaitu Tether (USDT), Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Pepe (PEPE), dan Solana (SOL).
Peningkatan jumlah pelanggan saat ini menunjukkan potensi pasar aset kripto di Indonesia yang masih sangat besar. Ke depan, Indonesia diharapkan mampu menjadi salah satu pemimpin pasar kripto di dunia.
Kasan menambahkan, saat ini Bappebti turut memperkuat kolaborasi dengan Organisasi Regulator Mandiri (Self Regulatory Organization/SRO), asosiasi, dan para pemangku kepentingan terkait. Ha ini dilakukan untuk mengembangkan ekosistem dan tata kelola aset kripto.
Selain itu, upaya tersebut juga bertujuan untuk memperkuat regulasi dan meningkatkan literasi masyarakat. Dengan demikian, Bappebti optimistis nilai transaksi aset kripto akan kembali meningkat pada periode-periode selanjutnya.
“Tingginya antusiasme masyarakat terhadap aset kripto harus diimbangi dengan edukasi dan literasi yang komprehensif. Penguatan literasi diharapkan menjadi langkah efektif dalam meningkatkan perlindungan kepada masyarakat, memberikan kepastian berusaha bagi pelaku industri, dan mengurangi aduan,” katanya.
Langkah strategis ini juga diharapkan mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dalam perdagangan aset kripto di Indonesia.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024 -
Pangdam Udayana tanam jagung di Lombok Timur wujudkan ketahanan pangan
Denpasar (ANTARA) – Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Muhammad Zamroni beserta rombongan melaksanakan kegiatan penanaman jagung di Dusun Cemporon, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Kamis sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan dan mendorong kemandirian masyarakat melalui sektor pertanian.
Pangdam IX/Udayana dalam keterangannya di Denpasar menyampaikan betapa pentingnya kolaborasi antara TNI dan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh.
“Bersama TNI rakyat kuat, bersama rakyat kita wujudkan ketahanan pangan. Petani harus optimis karena didukung dengan teknologi seperti sumur bor untuk mengatasi kendala musim,” ujarnya.
Sebagai Pangdam, dirinya merasa bangga dan terhormat bisa berkolaborasi bersama masyarakat untuk mendukung program ketahanan pangan yang menjadi prioritas nasional.
Pangdam mengatakan penanaman jagung yang dilaksanakan tersebut adalah realisasi dari sinergitas antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sebelum melaksanakan penanaman jagung, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Muhammad Zamroni juga menyerahkan Sarana Produksi (SAPRODI) Pertanian kepada perwakilan kelompok tani (Poktan). Penyerahan ini bertujuan untuk mendukung kegiatan pertanian masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas hasil pertanian di wilayah Lombok Timur.
Setelah kegiatan di lokasi penanaman jagung, Pangdam beserta rombongan melanjutkan agenda dengan meninjau Gudang PT Datu Nusra Agrobisnis (DNA) yang menjadi pusat distribusi hasil pertanian, termasuk jagung. Pangdam melihat langsung fasilitas gudang, proses penyimpanan, hingga manajemen distribusi yang diterapkan oleh PT DNA.
Sementara itu, Sekda Lotim Hasni menyatakan kolaborasi antara Kodam IX/Udayana dan Pemerintah Daerah Lombok Timur sangat strategis dalam mengoptimalkan potensi pertanian setempat.
“Kami sangat berterima kasih atas kepedulian dan kontribusi TNI, khususnya Pangdam IX/Udayana, yang terus memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mandiri di sektor pangan. Sinergi seperti ini menjadi contoh nyata bagaimana kita bisa bersama-sama menghadapi tantangan ekonomi dan ketahanan pangan,” ujarnya.
Secara terpisah , Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana, Kolonel Inf Agung Udayana mengatakan kegiatan penanaman jagung tersebut mencerminkan komitmen Kodam IX/Udayana untuk terus berperan aktif dalam mendukung program pemerintah di berbagai bidang, termasuk pertanian, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Penanaman jagung di Lombok Timur diharapkan menjadi contoh nyata kolaborasi yang positif antara TNI dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama.
Kolonel Agung juga menekankan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan program ini. Kegiatan seperti ini tidak hanya berdampak pada sektor pertanian tetapi juga memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat di wilayah Lombok Timur. “Kami berharap, semangat kebersamaan ini dapat terus terjaga dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024 -
Asosiasi dukung peningkatan belanja pemerintah untuk produk UMKM
Karena kondisi ekonomi dan masyarakat yang penghasilannya belum kembali normal, tambahan 1 persen ini akan semakin menambah beban
Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengharapkan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada keberlanjutan dan perkembangan sektor UMKM, salah satunya melalui peningkatan belanja APBN dan BUMN untuk produk-produk UMKM.
“Dan bagaimana kita bisa bersama-sama mendorong agar pelaku UMKM bisa meningkatkan produksinya dari misalnya 1.000 potong menjadi 2.000 potong dalam sebulan,” ujar dia saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Ia juga menanggapi rencana tambahan beban pajak 1 persen dalam komponen pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Menurutnya, ekonomi domestik masih mengalami pemulihan sehingga ia khawatir penyesuaian tarif PPN memberi dampak.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty sebelumnya mengatakan pemerintah dapat mengoptimalkan sumber pendapatan lain melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih efektif.
“Daripada menaikkan PPN, pemerintah dapat mengoptimalkan sumber pendapatan lain melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih efektif,” kata Evita.Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 bakal tetap dijalankan sesuai mandat Undang-Undang.
Dia mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus dikelola dengan baik agar tetap sehat, namun juga harus cukup fleksibel untuk dapat merespons berbagai situasi krisis yang mungkin terjadi.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024 -
Ekonom jabarkan 5 manfaat pertambahan tarif PPN 1 persen
Menurut sejarahnya, PPN telah menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara dan lebih tahan terhadap perubahan ekonomi daripada pajak penghasilan yang bergantung pada laba bisnis
Jakarta (ANTARA) – Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjabarkan lima manfaat pertambahan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 1 persen menjadi 12 persen.
Saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis, dia menyebut manfaat pertama dari kenaikan tarif PPN adalah peningkatan penerimaan negara secara signifikan. Dengan itu, fiskal negara mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk mendanai proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Menurut sejarahnya, PPN telah menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara dan lebih tahan terhadap perubahan ekonomi daripada pajak penghasilan yang bergantung pada laba bisnis,” ujar dia.
Manfaat kedua yaitu potensi mengurangi defisit anggaran dan ketergantungan pada utang, terutama setelah pengeluaran pemerintah yang meningkat selama pandemi.
Manfaat ketiga adalah administrasi perpajakan menjadi lebih efisien, mengingat PPN lebih mudah ditarik karena tercatat dalam semua transaksi ekonomi, terutama yang berkaitan dengan konsumsi.
Manfaat keempat, dengan kenaikan tarif menjadi 12 persen, PPN Indonesia akan sebanding dengan rata-rata global (15 persen) dan ASEAN, membuat sistem pajak Indonesia lebih menarik bagi investor.
Manfaat terakhir, peningkatan penerimaan pajak dapat berkontribusi pada Visi Indonesia 2045 dalam jangka panjang, yang bertujuan untuk menjadikan negara maju dan salah satu dari lima ekonomi terbesar di dunia.
“Sebaliknya, jika kebijakan kenaikan PPN tidak diterapkan, akan ada beberapa konsekuensi,” tambah dia.
Pertama, pemerintah akan kehilangan potensi pendapatan tambahan, yang dapat memperbesar defisit anggaran dan membatasi ruang fiskal untuk belanja produktif.
Kedua, pembangunan infrastruktur, program sosial, dan investasi strategis lainnya dapat terhambat jika penerimaan negara tidak cukup untuk mendanai kebutuhan tersebut.
Hal itu juga dapat menyebabkan beban utang pemerintah dan risiko fiskal jangka panjang meningkat karena pemerintah mungkin harus lebih bergantung pada pinjaman untuk menutup defisit.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024 -
Menko Zulkifli: Indonesia berhenti impor beras mulai 2025
Mudah-mudahan tahun depan kita nggak impor beras, kalau impor pun sedikit
Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan, Indonesia akan berhenti mengimpor beras mulai 2025.
“Mudah-mudahan tahun depan kita nggak impor beras, kalau impor pun sedikit,” ujar Zulkifli di Jakarta, Kamis.
Zulkifli menegaskan, impor yang akan dilakukan pada 2025 mendatang merupakan sisa kuota beras yang belum terealisasi.
Pada 2024, pemerintah menetapkan kuota impor beras sebesar 3,6 juta ton. Sedangkan yang telah terealisasi baru sekitar 2,9 juta ton.
“Sudah diputuskan 3,6 (ton) baru masuk 2 koma sekian. Nanti sampai akhir tahun mungkin ada tambahan-tambahan lagi, yang masuk tapi sudah diputuskan,” ucapnya.
Sebelumnya, Zulkifli menyatakan bahwa target pencapaian swasembada pangan dimajukan menjadi 2027.
“Kemarin, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) sudah mengumumkan di G20, di APEC, bukan 2028, 2027. Jadi kita punya waktu 2 tahun,” ujar Zulkifli.
Zulkifli menyampaikan dengan waktu yang semakin singkat kementerian terkait harus bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih terkendala untuk mewujudkan swasembada.
Adapun beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dalam waktu dekat adalah penyaluran pupuk bersubsidi yang selama ini alurnya dianggap masih terlalu panjang.
Selain itu, Menko Pangan juga memastikan stok beras aman dan mencukupi hingga Desember 2024, guna menjaga kestabilan pasokan dan harga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Zulkifli menyebutkan stok beras Bulog di salah satunya di Gudang Jakarta mencapai 140 ribu ton, sedangkan gudang yang dimiliki Bulog lebih dari 1.508 gudang di seluruh Indonesia.
Oleh karena itu, dia meminta masyarakat dan pedagang untuk tidak khawatir terhadap pasokan beras, karena pemerintah telah mengupayakan langkah-langkah optimal demi menjaga ketersediaan dan kestabilan harga beras.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024 -
DPR RI: Penguatan standardisasi produk dorong IKM perluas pasar
Bandarlampung (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengatakan upaya penguatan standardisasi produk mendorong industri kecil menengah (IKM) di daerah untuk memperluas kembali pasar produk yang diproduksi.
“Kualitas produk industri kecil menengah yang sesuai standar menjadi syarat utama serta parameter bagi penerimaan pasar domestik ataupun internasional,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim saat melakukan kunjungan kerja spesifik di Bandarlampung, Kamis.
Ia mengatakan oleh karena itu perlu penguatan standardisasi mutu kualitas produk industri kecil menengah di berbagai daerah salah satunya di Provinsi Lampung.
“Penting untuk dapat diraih standar mutu kalau kita ingin industri kecil menengah di berbagai daerah salah satunya di Provinsi Lampung tembus ke pasar internasional. Semua standardisasi produk wajib untuk dipenuhi, dan Komisi VII DPR RI akan fokus juga kepada penguatan industri kecil menengah di seluruh Indonesia,” katanya.
Dia mengharapkan dengan terpenuhinya semua standardisasi, maka industri kecil menengah dapat memiliki daya saing lebih baik sekaligus meraih pasar yang lebih luas.
“Di Lampung ini kita lihat salah satu industri kecil menengah yang memiliki standardisasi yang baik adalah industri kecil menengah pisang beku Shamiya, mereka menjaga betul mulai dari kualitas bahan mentah, proses produksi hingga hasil produknya,” ucap dia.
Menurut dia, peran pemerintah daerah dalam mengedukasi serta memfasilitasi industri kecil menengah dalam mengurus standardisasi produk juga diperlukan.
“Disini peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan oleh industri kecil menengah agar mereka bisa berproduksi maksimal. Sebab secara umum memang industri kecil menengah kalau tidak dibantu dalam mengurus administrasi dan standardisasi produk mereka akan sedikit kesulitan,” tambahnya.
Ia menjelaskan pemerintah daerah juga harus mempermudah perizinan bagi industri kecil menengah dalam mengurus sertifikasi halal, kebersihan dan berbagai standardisasi lainnya.
Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024 -
Pengamat: PPN 12 persen langkah strategis tingkatkan pendapatan negara
Jakarta (ANTARA) – Pengamat hukum dan ekonomi Pieter C Zulkifli menilai kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12 persen merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, dia berpendapat wacana itu menjadi langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Menurutnya, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, pemerintah membutuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar dua kali lipat dari anggaran saat ini.
Namun, mengingat janji Prabowo untuk menghapus kemiskinan ekstrem, Pieter menyebut perlu ada keberanian, inovasi, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Sementara kenaikan PPN bisa meningkatkan harga barang dan jasa di pasar, yang otomatis melemahkan daya beli rakyat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Untuk itu, dia mengatakan kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi ujian pertama bagi pemerintahan Prabowo.
Di sisi lain, pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar berpendapat tambahan penerimaan negara dari kenaikan PPN 12 persen perlu difokuskan mendukung kesejahteraan rakyat.
Pemerintah disebut perlu memastikan tambahan penerimaan dari pajak ini disalurkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, baik berupa fasilitas publik maupun jaminan sosial.
Fajry menambahkan pemerintah diharapkan mampu memberikan manfaat lebih besar dibandingkan dengan beban yang harus ditanggung masyarakat akibat kenaikan PPN 12 persen.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede pun menyarankan agar pemerintah melakukan penguatan program bantuan sosial (bansos) untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak kenaikan PPN 12 persen.
Selain itu, ia juga mengusulkan pemberian insentif pajak bagi UMKM untuk menjaga produktivitas dan daya saing di tengah tekanan kenaikan PPN yang mungkin terjadi.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024 -
Pangan organik untuk kesejahteraan petani dan kelestarian lingkungan
Jakarta (ANTARA) – Kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia sintetis dalam bidang pertanian semakin meningkat dewasa ini. Masyarakat semakin bijak dalam memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan.
Seiring dengan terus berkembangnya kesadaran tersebut, masyarakat Indonesia mulai melirik kembali sistem pertanian organik atau pertanian berkelanjutan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
Suatu produk dapat diakui sebagai produk organik apabila telah melalui proses sertifikasi oleh resmi yang telah terdaftar pada IFOAM, organisasi internasional untuk pertanian organik. Sistem pertanian organik dimulai dari penyiapan lahan hingga pascapanen yang memenuhi standar budidaya organik, bukan dilihat dari produk organik yang dihasilkan.
Indonesia memiliki potensi dan peluang yang cukup besar dalam pengembangan pertanian organik dengan ketersediaan lahan, tanaman, manusia, dan teknologi. Sistem pertanian organik sudah sejak dulu dilakukan oleh petani sebelum program Revolusi Hijau. Hingga saat ini masih dijumpai di beberapa daerah, petani tetap mempertahankan cara pertanian tersebut.Teknologi pertanian organik relatif mudah dilakukan. Jerami, pupuk kandang, sisa (limbah) tanaman, sampah kota sebagai bahan pembuat pupuk organik juga tersedia melimpah serta mudah diperoleh.
Harga produk pertanian organik umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan non-organik. Selisih harganya bisa mencapai lebih dari 30 persen. Dengan penerapan teknologi pertanian organik secara baik, diharapkan hasil yang diperoleh relatif sama dengan pertanian non-organik. Dengan demikian pendapatan petani akan meningkat, lingkungan sehat dan aman, kondisi lahan tetap subur, mampu memberikan hasil yang tinggi secara kontinyu.
Karena itu, dengan tingkat harga yang menarik tersebut, petani akan tergerak dan termotivasi untuk mengembangkan pertanian organik.
Tantangan produk organik Indonesia
Indonesia memiliki peluang yang besar di pasar dunia untuk produk organik. Pada pameran produk organik terbesar ke-2 di dunia, Pameran Biofach yang digelar pada 13—16 Februari 2024 di Nuremberg Exhibition Centre, Nuremberg, Jerman, Indonesia berhasil membukukan transaksi sebesar 6,02 juta dolar AS.
Peluang ekspor di pasar organik tersebut menjadi ajang memperkuat posisi pasar Indonesia sebagai penghasil produk organik berkualitas. Sebagian besar organisasi tani dan LSM anggota Aliansi Organis Indonesia (AOI), masih berjuang untuk memenuhi kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk organik.
Kesulitan dalam pemenuhan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk organik disebabkan oleh berbagai faktor. Berdasarkan analisis AOI, keterbatasan lahan pertanian organik, keterampilan budi daya pertanian organik, pengelolaan budi daya dan penanganan adalah faktor penghambat yang perlu diatasi bersama.
Agar produk organik dapat memenuhi kebutuhan pasar baik dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas pengelolaan budidaya pertanian organik sangat penting untuk dipahami dan diterapkan pada setiap rantai pasok.
Pertanian organik perlu membentuk sistem yang menerapkan manajemen budi daya pertanian dan penanganan pasca panen yang sesuai dengan standar.
Pertumbuhan pasar produk organik di Indonesia terus meningkat, didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat dan alasan untuk hidup lebih sehat. Pertumbuhan pasar produk organik ini mencapai sekitar 15-20 per tahun. Meski tren terus naik, kendala utama dalam pemasaran produk organik yang masih dihadapi oleh petani dan produsen adalah terbatasnya akses pasar organik, baik nasional maupun internasional.
Keterbatasan ini disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari kualifikasi produk organik yang belum memenuhi kebutuhan pasar, izin dan lisensi yang dibutuhkan dalam perdagangan produk organik, serta inovasi promosi dan penjualan digital.
Inovasi produk menjadi salah satu faktor kunci untuk kelanjutan sebuah bisnis. Produk organik yang kaya potensi milik petani membutuhkan inovasi agar mampu bersaing di pasar organik dan memenuhi kebutuhan pasar.
Hilirisasi pengembangan pangan organik
Solusi hilirisasi untuk pengembangan pangan organik di Indonesia secara komprehensif meliputi: optimalisasi produksi pangan organik, penguatan infrastruktur dan sistem sertifikasi, diversifikasi dan inovasi produk, penguatan pasar dan aksesibilitas, dukungan kebijakan, digitalisasi dan inovasi pemasaran, dan pemberdayaan komunitas.
Optimalisasi produksi pangan organik dapat dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang ada. Salah satunya adalah memaksimalkan penggunaan pupuk organik yang berasal dari limbah tanaman dan sampah kota, seperti jerami, pupuk kandang, dan kompos. Penggunaan bahan-bahan ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, tetapi juga dapat meningkatkan kesuburan tanah secara berkelanjutan.
Selain itu, penguatan kapasitas petani juga sangat penting dalam mendukung pertanian organik. Melalui pelatihan intensif, petani dapat memperoleh keterampilan yang sesuai dengan standar IFOAM dalam budidaya organik. Pelatihan ini meliputi pengelolaan lahan yang ramah lingkungan, teknik pascapanen yang efektif, serta inovasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian organik, sehingga dapat mendorong produksi pangan organik yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Penguatan infrastruktur dan sistem sertifikasi sangat penting dalam mendukung perkembangan sektor pangan organik. Salah satu langkah utama adalah mempercepat proses sertifikasi produk organik dengan mendirikan lebih banyak Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) yang terdaftar di IFOAM.
Sertifikasi ini memberikan jaminan mutu dan keamanan produk organik yang penting untuk memperluas akses pasar baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, pengembangan infrastruktur pascapanen juga diperlukan untuk mendukung kelancaran distribusi produk organik. Penyediaan fasilitas seperti gudang penyimpanan yang memadai, alat pengemasan yang efisien, dan teknologi pengolahan yang modern akan membantu menjaga kualitas produk, memperpanjang umur simpan, serta meningkatkan daya saing produk organik di pasar global.
Terkait diversifikasi dan inovasi produk, salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong pengolahan pangan organik menjadi produk bernilai tambah, seperti Virgin Coconut Oil (VCO), tepung Mocaf, kopi organik, kakao organik, serta aneka produk olahan kreatif lainnya. Produk-produk ini tidak hanya memperluas pasar, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha.
Selain itu, peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan juga krusial untuk menciptakan produk organik inovatif yang sesuai dengan preferensi konsumen modern, seperti makanan ringan sehat dan produk siap saji berbasis organik. Investasi dalam penelitian dan pengembangan ini akan memperkuat daya saing produk organik di pasar yang semakin dinamis dan mendukung keberlanjutan industri pangan organik.
Untuk memperluas jangkauan produk di berbagai segmen pasar, perlu dilakukan penguatan pasar dan aksesibilitas produk organik. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan akses pasar domestik, terutama di kota-kota besar, melalui jaringan supermarket, pasar khusus organik, dan e-commerce.
Selain itu, kampanye kesadaran konsumen tentang manfaat produk organik perlu terus diperkuat untuk meningkatkan permintaan. Di sisi lain, ekspansi pasar internasional juga harus didorong dengan cara menyederhanakan regulasi ekspor, memberikan insentif kepada eksportir lokal, serta mempromosikan produk organik Indonesia di pameran internasional. Hal ini akan membuka peluang baru untuk produk organik Indonesia dan meningkatkan daya saingnya di pasar global.
Dukungan kebijakan yang kuat sangat penting untuk keberhasilan pengembangan sektor pangan organik. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah konsolidasi kebijakan dengan memperkuat koordinasi antar lembaga terkait, seperti Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan BPOM. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran program pengembangan pangan organik, mulai dari tahap produksi hingga pemasaran. Selain itu, pemberian insentif finansial kepada petani dan produsen yang beralih ke sistem pertanian organik juga perlu diperhatikan. Insentif seperti subsidi pupuk organik atau pembebasan pajak pada alat pertanian organik akan mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk beralih ke pertanian organik, sehingga meningkatkan jumlah produksi dan kualitas produk organik yang tersedia di pasar.
Digitalisasi dan inovasi pemasaran menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing produk organik. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan membangun platform digital yang menghubungkan petani langsung dengan pasar, sehingga dapat memotong rantai distribusi yang panjang dan meningkatkan keuntungan petani.
Platform ini juga memungkinkan petani untuk memperoleh informasi yang lebih cepat dan mempermudah pemasaran produk mereka.
Selain itu, strategi promosi kreatif melalui media sosial, kampanye digital, dan influencer dapat digunakan untuk memperkenalkan produk organik sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Penggunaan media digital ini tidak hanya meningkatkan visibilitas produk, tetapi juga membangun kesadaran di kalangan konsumen tentang pentingnya konsumsi produk organik untuk kesehatan dan keberlanjutan lingkungan.
Petani atau produsen organik juga dapat berpartisipasi dalam pameran produk organik pada tingkat nasional maupun internasional. Melalui ajang pameran ini, produsen dapat memperkenalkan produk-produknya kepada konsumen yang nantinya dapat memperluas akses pasar dan permintaan produk organik.
Pemberdayaan komunitas menjadi faktor penting dalam pengembangan sektor pangan organik. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah penguatan organisasi tani untuk memperkuat manajemen budidaya, akses pasar, dan inovasi produk organik. Dengan mendukung organisasi tani, petani dapat lebih mudah mengakses informasi, sumber daya, dan pasar yang lebih luas.
Kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga dapat meningkatkan pendampingan kepada petani kecil, membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian organik. Di sisi lain, edukasi konsumen juga sangat penting untuk memperkenalkan manfaat pangan organik, baik untuk kesehatan maupun lingkungan. Melalui seminar, pameran, dan program edukasi di sekolah-sekolah, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya konsumsi produk organik, yang pada gilirannya akan mendorong permintaan dan mendukung keberlanjutan industri pangan organik.
Dengan solusi ini, pengembangan pangan organik di Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Hal ini juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam pasar organik global.
*) Kartika Sari adalah Mahasiswa S3 Ilmu Pangan, Sekolah Pascasarjana, IPB University
Copyright © ANTARA 2024