Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Kementerian PU siap mengoptimalkan fungsi Bendungan Sutami

    Kementerian PU siap mengoptimalkan fungsi Bendungan Sutami

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap mengoptimalkan fungsi Bendungan Sutami di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa Bendungan Sutami merupakan salah satu bendungan strategis di Jawa Timur yang usianya lebih dari 50 tahun sehingga memerlukan perawatan khusus untuk dapat melayani secara maksimal.

    “Bendungan ini sudah beroperasi sangat lama. Maka dari itu, diperlukan perawatan khusus agar bendungan dapat berfungsi dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang maksimal,” ujar Dody di Jakarta, Jumat.

    Dirinya menambahkan bahwa sudah ada rekomendasi terkait perawatan dan pembenahan dari konsultan ahli bendungan.

    “Tim Komisi Keamanan Bendungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) sedang memfinalkan rekomendasi teknis tersebut. Apabila sudah selesai, Kementerian PU akan mengalokasikan anggaran dan kemudian memulai proses pekerjaan,” katanya.

    Bendungan yang namanya diambil dari Menteri Pekerjaan Umum Indonesia ke-16 ini memiliki luas genangan waduk sebesar 15 km2, dengan luasan sebesar itu Bendungan Sutami dapat menampung 175,11 juta m3 air.

    Bendungan ini memiliki fungsi utama sebagai penyuplai air irigasi seluas 34.000 hektar (ha), Pembangkit Listrik Tenaga Air sebesar 488 Juta kWh per tahun dan juga sebagai pengendali banjir Q1.000 sebesar 4.200 m3/detik.

    Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyatakan bahwa target pencapaian swasembada pangan dimajukan menjadi 2027.

    Zulkifli menyampaikan dengan waktu yang semakin singkat kementerian terkait harus bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih terkendala untuk mewujudkan swasembada.

    Adapun beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dalam waktu dekat adalah penyaluran pupuk bersubsidi yang selama ini alurnya dianggap masih terlalu panjang.

    Penyaluran pupuk bersubsidi nantinya hanya membutuhkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian (Mentan) untuk diteruskan ke Pupuk Indonesia. Setelahnya, Pupuk Indonesia menyalurkan ke kios atau gabungan kelompok tani (Gapoktan).

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamenkop: Koperasi solusi masyarakat terhindar dari rentenir

    Wamenkop: Koperasi solusi masyarakat terhindar dari rentenir

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa koperasi menjadi salah satu solusi bagi para pelaku usaha mikro, ultra mikro, dan masyarakat terutama kelas menengah ke bawah agar terbebas dari rentenir.

    Saat membuka Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa Perhimpunan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Indonesia di Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/11), Ferry mengatakan koperasi juga menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang atau turun 0,33 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 25,9 juta orang.

    “Kemiskinan itu paling kelihatan, jadi mereka itu tidak punya opsi mendapat pembiayaan sehingga terpaksa harus terjebak oleh rentenir,” katanya dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta, Jumat.

    “Kehadiran BMT adalah untuk membebaskan mereka dari rentenir dengan menyediakan pembiayaan untuk kerja produktif sehingga dia akan punya kesempatan untuk lebih sejahtera,” kata dia lagi.

    BMT adalah lembaga keuangan syariah yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum, dan didirikan berdasarkan prinsip koperasi dan syariah. BMT didirikan oleh masyarakat setempat dengan mengumpulkan modal simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.

    Dalam skala ekonomi yang lebih besar, BMT dinilai Ferry memiliki peran yang strategis untuk mendorong pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia yang sedang digalakkan pemerintah.

    Dengan jumlah penduduk Muslim yang begitu besar, BMT juga dinilai berpeluang besar untuk masuk dalam ekosistem ekonomi syariah.

    Ferry menegaskan Kemenkop siap meningkatkan dukungan kepada BMT di seluruh Indonesia khususnya dari sisi dukungan pembiayaan yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB-KUMKM) agar mereka memiliki likuiditas yang cukup.

    Diharapkan penambahan dukungan tersebut dapat meningkatkan peran dan fungsi koperasi khususnya BMT dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Ke depan koperasi akan kita gerakkan untuk lebih banyak bergerak di sektor riil agar bisnisnya mengalir,” kata Wamenkop Ferry.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia Mursida Rambe membenarkan bahwa kehadiran rentenir yang marak di masyarakat sangat meresahkan karena akan memicu angka kemiskinan ekstrem semakin tinggi.

    Dengan jumlah anggota BMT sebanyak 351 unit, aset Rp13,55 triliun serta kantor 1.231, perhimpunan BMT Indonesia bertekad untuk membantu pemerintah mewujudkan masyarakat sejahtera.

    “Ayo para anggota BMT kalau belum bisa buka cabang, maka perbesar usaha sektor riil untuk mengurangi jumlah pengangguran, sebab pengangguran dan kemiskinan itu menjadi permasalahan kita bersama,” kata Rambe.

    Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat Endrizal juga berkomitmen untuk mendukung program-program pemerintah khususnya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah memperkuat peran koperasi terutama BMT dalam pendampingan usaha masyarakat di sektor riil.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ekonomi kemarin, investasi Apple hingga soal transaksi kripto

    Ekonomi kemarin, investasi Apple hingga soal transaksi kripto

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita ekonomi yang tayang kemarin, Kamis (21/11) masih hangat untuk dibaca hari ini. Mulai dari proposal rencana investasi Apple 100 juta dolar AS hingga soal transaksi aset kripto.

    Berikut rangkuman beritanya:

    Kemenperin harap nilai investasi yang dikucurkan lebih besar

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap nilai investasi yang akan dikucurkan perusahaan teknologi kenamaan Apple ke Indonesia nilainya lebih dari 100 juta dolar AS.

    “Kalau kami pemerintah, tentu ingin lebih besar,” kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif saat ditemui di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya

    Menteri Pertanian optimistis Kalbar jadi eksportir pangan

    Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyampaikan keyakinannya bahwa Kalimantan Barat mampu menjadi eksportir pangan di Indonesia.

    “Hari ini saya sudah meninjau langsung pengembangan lahan pertanian di Kalbar, yang melibatkan luas sawah 240 ribu hektare dan lahan padi gogo seluas 300 ribu hektare. Kalbar potensial karena dengan optimalisasi 240 ribu hektare sawah untuk tiga kali tanam dan 300 ribu hektare lahan padi Gogo, kita bisa menghasilkan surplus beras yang signifikan dan jika digarap maksimal, mimpi menjadi eksportir pangan terwujud pada 2025,” kata Andi di Pontianak saat melakukan kunjungan kerja di Kalimantan Barat, Kamis.

    Baca selengkapnya

    KKP pastikan susu ikan masuk salah satu menu makan bergizi gratis

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan susu ikan masuk menjadi salah satu menu makanan dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

    Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo mengatakan hingga saat ini pihaknya terus mempromosikan susu ikan ke dapur sentral yang sudah disiapkan oleh lembaga terkait.

    Baca selengkapnya

    Indef proyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen pada 2025

    Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 sebesar 5 persen.

    “Kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 sebesar 5 persen,” kata Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2025 di Jakarta, Kamis

    Baca selengkapnya

    Bappebti catat transaksi aset kripto tembus Rp475 triliun

    Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan mencatat jumlah transaksi aset kripto di Indonesia telah menembus Rp475,13 triliun sepanjang Januari-Oktober 2024.

    Kepala Bappebti Kasan menyatakan nilai tersebut meningkat 352,89 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp104,91 triliun.

    Baca selengkapnya

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Energi Baru Terbarukan Sumbar bisa suplai kebutuhan provinsi lain

    Energi Baru Terbarukan Sumbar bisa suplai kebutuhan provinsi lain

    ANTARA – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Provinsi Sumatera Barat Audy Joinaldi, di Kota Padang, pada Kamis (21/11), menyebut potensi energi baru terbarukan (EBT) yang ada di Ranah Minang bisa menyuplai kebutuhan energi di provinsi tetangga. Hingga saat ini Sumbar telah menggarap 30 persen EBT yang tersebar di beberapa daerah, salah satunya energi panas bumi yang berada di Kabupaten Solok Selatan. (Fandi Yogari Saputra/Muhammad Zulfikar/Satrio Giri Marwanto/Rijalul Vikry)

  • Kementerian UMKM perluas kolaborasi wujudkan RI pusat modest fashion

    Kementerian UMKM perluas kolaborasi wujudkan RI pusat modest fashion

    Kami akan siapkan pasarnya, baik lokal maupun global, dan disiapkan infrastrukturnya

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memperluas kolaborasi bersama Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, asosiasi, dan institusi mode untuk merancang strategi guna mewujudkan Indonesia sebagai pusat modest fashion dunia.

    Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian UMKM Temmy Satya Permana dalam forum group discussion (FGD) bertajuk “Indonesia Sebagai Pusat Modest Fashion Dunia” di Jakarta, Kamis, mengatakan dibutuhkan strategi yang komprehensif dan terintegrasi, mencakup seluruh rantai nilai, dari hulu hingga hilir dalam mencapai visi Indonesia sebagai pusat modest fashion dunia.

    Temmy mengatakan strategi nasional yang akan dirumuskan nanti harus bisa dilaksanakan. Apalagi fesyen merupakan satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif di Indonesia yang berpotensi besar untuk dikembangkan.

    “Jadi jangan sampai produksi banyak, tetapi tidak bisa jika tidak menemukan pasarnya. Untuk itu, kami akan siapkan pasarnya, baik lokal maupun global, dan disiapkan infrastrukturnya,” ucap Temmy.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menyampaikan modest fashion saat ini menjadi penting untuk dikembangkan mengingat Indonesia memiliki populasi penduduk mayoritas Muslim. Modest fashion juga kini tidak hanya untuk Muslim, tetapi bisa untuk dikenakan oleh semua kalangan.

    Irene juga menyebut saat ini Indonesia menempati peringkat ketiga dalam sektor mode modest dalam Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2023. Turki menempati urutan pertama, diikuti Malaysia di posisi kedua.

    “Dari negara tetangga Malaysia, sejak berpuluh-puluh tahun lalu mereka berbelanja di Tanah Abang dan Bandung. Harapan saya dalam waktu lima tahun ke depan, kita dapat mengalahkan negara tetangga menjadi urutan nomor dua di dunia,” katanya.

    Ia menegaskan jika dilihat dari desain, Indonesia tidak kalah dan bahkan sangat amat kreatif dibanding negara lain. Namun, sebut Irene, permasalahannya terjadi pada hilirisasi.

    Ia mengajak para pemangku kebijakan untuk bersama-sama membangun permintaan terhadap modest fashion agar kekuatan ekonomi dari penghasil benang, penghasil kain bahan baku juga bisa merasakan manfaatnya.

    Advisor UID & Direktur Anindhaloka Cokorda Istri Dewi berharap ada penyelarasan serta pemahaman bersama tentang modest fashion.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Nelayan diimbau bawa tanda identitas saat melaut, ini alasannya

    Nelayan diimbau bawa tanda identitas saat melaut, ini alasannya

    Kami mengingatkan minimal bawa satu kartu identitas saat melaut, misalnya Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Elektronik (Kusuka) atau kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Nelayan

    Batam (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), melalui Dinas Perikanan, mengimbau para nelayan untuk selalu membawa identitas diri saat melaut demi menjaga keselamatan dan mempermudah proses identifikasi jika terjadi insiden.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perikanan Batam Yudi Admajianto saat sedang melaksanakan pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan di Pulau Lengkang.

    Kartu Kusuka merupakan identitas tunggal untuk pelaku utama yang mengelola kegiatan usaha kelautan, seperti nelayan, pembudidaya, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan.

    “Jika kartu hilang, kartu tersebut bisa dicetak ulang. Yang penting dibawa kartu identitas karena ini sangat penting untuk memastikan nelayan bisa diidentifikasi jika terjadi sesuatu,” ujar Yudi.

    “Misalnya, kalau ada perahu yang hilang dan tidak bisa dilacak ke pemiliknya, tentu ini menyulitkan pencarian,” ucapnya.

    Yudi juga mengapresiasi seluruh nelayan di Pulau Lengkang yang telah memiliki Kartu Kusuka dan BPJS Nelayan. Dari sekitar 20 nelayan yang hadir dalam pertemuan, seluruh peserta sudah memiliki kedua identitas tersebut.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPw BI Jabar libatkan 210 khotib sosialisasikan ekonomi syariah

    KPw BI Jabar libatkan 210 khotib sosialisasikan ekonomi syariah

    ANTARA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat melibatkan 210 khatib jumat untuk mensosialisasikan ekonomi syariah dalam program “Gaung Eksyar” di Bandung, Kamis (21/11). Hal ini dilakukan agar meningkatkan literasi ekonomi syariah yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Jawa Barat.
    (Dian Hardiana/Arif Prada/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • CELIOS prediksi ekonomi tumbuh 4,7-4,9 persen pada 2025

    CELIOS prediksi ekonomi tumbuh 4,7-4,9 persen pada 2025

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun depan mencapai 4,7-4,9 persen year-on-year (yoy).

    Angka tersebut lebih rendah dari asumsi dasar ekonomi makro APBN 2025 yang menyepakati target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen.

    “Untuk outlook ekonomi dari segi makro, kami proyeksikan pertumbuhan ekonomi ini berkisar 4,7 sampai dengan 4,9 persen untuk 2025, itu salah satunya dengan asumsi bahwa 10 pungutan baru yang rencananya dimulai tahun depan jadi diimplementasikan,” ucap Bhima Yudhistira Adhinegara di Jakarta, Kamis.

    Pihaknya mencatat bahwa terdapat 10 pungutan baru yang rencananya akan diterapkan pemerintah tahun depan, termasuk PPN 12 persen, dana pensiun wajib, asuransi kendaraan tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability), Tapera, dan cukai minuman berpemanis dalam kemasan.

    Selain itu, terdapat pula kenaikan iuran BPJS Kesehatan, kenaikan UKT, berakhirnya keringanan PPh UMKM 0,5 persen, kenaikan harga BBM, serta penyesuaian tarif KRL berdasarkan NIK. Ia menilai bahwa pungutan-pungutan baru tersebut dapat mengurangi daya beli masyarakat.

    Bhima menuturkan bahwa selain sejumlah pungutan baru, perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang utama Indonesia, seperti China, juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun depan.

    Pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat dari Joe Biden dan Donald Trump juga memberikan ketidakpastian terkait kebijakan The Fed yang nantinya akan berdampak pada tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) serta nilai tukar rupiah.

    “Nah ini juga terkait dengan cadangan devisa yang disumbang sektor-sektor berbasis komoditas, karena kalau tahun depan bonanza komoditasnya juga tidak terlalu bisa diandalkan, ini ada implikasi ke sana,” ujarnya.

    Bhima pun meminta pemerintah untuk lebih gencar mendorong investasi masuk ke Indonesia melalui kebijakan yang konkret serta menempatkan modal yang didapatkan tersebut pada sektor yang tepat.

    Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga defisit anggaran dengan memprioritaskan implementasi program-program unggulan maupun proyek strategis nasional tertentu yang bisa memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat tanpa membebani APBN.

    “Karena kalau defisit anggarannya jadi melebar akibat program pemerintah itu, nanti implikasinya kepada pajak dan juga implikasi pada crowding out effect di sektor pembiayaan utama,” imbuhnya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamen PU tinjau Tol Jakarta-Cikampek jelang Natal-Tahun Baru 2025

    Wamen PU tinjau Tol Jakarta-Cikampek jelang Natal-Tahun Baru 2025

    Bekasi (ANTARA) – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti meninjau Jalan Tol Jakarta-Cikampek untuk memastikan kesiapan operasional jalur Natal dan Tahun Baru 2024-2025 didampingi Direktur Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga Wilan Oktavian.

    Dalam kesempatan itu Direktur Operasional PT Jasamarga Transjawa Tol Pratomo Bimawan Putra menyampaikan kesiapan layanan operasional dalam menghadapi arus mudik dan balik periode Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Kami telah melakukan persiapan dari sisi layanan lalu lintas, layanan preservasi, layanan rest area dan layanan transaksi. Kami di periode tahun ini melakukan peningkatan layanan transaksi dengan menambah kapasitas Gerbang Tol Cikampek Utama di KM 71 B arah Jakarta secara situasional,” katanya di Bekasi, Kamis.

    Bima mengaku keberadaan gerbang tol ini berkaca dari pengalaman peningkatan puncak arus balik operasional Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 sebesar 15,7 persen di Gerbang Tol Cikampek Utama apabila dibandingkan dengan tahun 2023.

    Sebagai upaya antisipasi tinggi arus kedatangan kendaraan dari Jalan Tol Cikopo-Palimanan, keberadaan Gerbang Tol Cikatama 8 ini diharapkan mampu menambah kapasitas lajur sehingga volume lalu lintas menuju Jakarta dapat mengalir lebih lancar.

    Ia menjelaskan upaya penambahan kapasitas Gerbang Tol Cikatama 8 yang direncanakan dapat berfungsi secara situasional pada pelayanan operasional Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 ini diharapkan dapat memberikan layanan optimal bagi pengguna jalan.

    Wamen Diana pun merespon positif agenda pengoperasian secara situasional pada Gerbang Tol Cikatama 8 Km 71 B arah Jakarta Jalan Tol Jakarta-Cikampek,

    “Perlu disiapkan secara matang keberadaan infrastruktur agar pada saat pengoperasian dapat berfungsi dengan baik,” katanya.

    Wamen juga mengharapkan agar pelayanan saat arus mudik dan balik libur Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dapat berjalan dengan lancar.

    PT Jasamarga Transjawa Tol berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dalam menghadapi periode arus mudik dan balik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    PT Jasamarga Transjawa Tol mengimbau pengguna jalan mengantisipasi perjalanan dengan memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, serta mengisi daya dan bahan bakar sebelum memulai perjalanan.

    Kemudian selalu berhati-hati dan menaati rambu-rambu lalu lintas. Pengguna jalan juga dapat mengakses bantuan maupun informasi lalu lintas jalan tol Jasa Marga Group melalui One Call Center 24 jam di nomor 14080 dan aplikasi Travoy 4.4 untuk pengguna iOS dan Android.

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • OJK: PP 47/2024 solusi untuk keberlanjutan UMKM dengan piutang macet

    OJK: PP 47/2024 solusi untuk keberlanjutan UMKM dengan piutang macet

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi solusi untuk keberlanjutan para pelaku UMKM dengan piutang macet.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan, dalam PP 47/2024 terdapat sejumlah kriteria yang ditetapkan untuk bisa dihapus tagih oleh bank, antara lain, pada pasal 6 tertulis, kredit UMKM yang merupakan program pemerintah yang sumber dananya dari bank BUMN yang sudah selesai programnya.

    “Artinya, kredit usaha rakyat (KUR) tidak termasuk kredit yang bisa dihapus tagih, karena merupakan kredit program yang masih berlangsung hingga saat ini,” jelas Mahendra dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Berikutnya, nilai pokok piutang macet paling banyak sebesar Rp500 juta per debitur, telah dihapusbukukan minimal lima tahun lalu pada saat PP ini mulai berlaku, bukan kredit yang dijamin dengan asuransi atau penjaminan kredit dan tidak terdapat agunan kredit namun dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dijual atau agunan sudah habis terjual tetapi tidak dapat melunasi pinjaman nasabah.

    Kemudian, pada pasal 19 tertulis bahwa kebijakan penghapusan piutang macet pada bank dan/atau lembaga keuangan non bank BUMN dan piutang negara macet kepada UMKM berlaku untuk jangka waktu selama enam bulan, terhitung sejak berlakunya PP ini.

    Adapun PP terbit pada 5 November 2024, artinya kebijakan ini hanya berlaku hingga 5 Mei 2025.

    Lebih lanjut, Mahendra mengatakan bahwa PP tersebut merupakan turunan guna melaksanakan amanat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    Berkaitan dengan hal tersebut, OJK sebagai regulator dan pengawas perbankan memang sudah mengantisipasi hal ini bisa dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

    Meskipun sebelumnya OJK turut mendorong dan mengkoordinasikan pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), namun baru bisa tercapai di pemerintahan Prabowo Subianto.

    Terkait dengan kriteria dan syarat kredit UMKM yang bisa dihapus tagih Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Mahendra mendukung pemerintah yang telah memasukkannya dalam PP 47/2024.

    “Mengenai kriteria dan syarat yang dipenuhi, secara umum kami sepakat, hal itu dimaksudkan agar tidak terjadinya moral hazard maupun free rider, karena betul-betul yang patut menerima yang dilakukan (hapus tagih),” tutur Mahendra.

    Hadirnya PP 47/2024 juga sudah sangat jelas dan berdampak positif bagi keberlangsungan UMKM ke depan. Pasalnya, debitur yang masuk dalam daftar hitam (blacklist) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) akan dianggap bersih kembali dan bisa mendapatkan akses keuangan ke depannya.

    “Dalam hal itu, kami lihat PP ada proses hapus tagih setelah dihapus buku, dan proses itu dianggap sebagai pelunasan piutang dari bank BUMN kepada para debitur. Sehingga, dengan demikian pencatatan di SLIK dengan pelunasan tadi, bisa dihapus sama sekali. Ini sudah tepat sebenarnya dengan yang sudah dikoordinasikan namun belum diterbitkan dalam waktu yang lalu,” terang Mahendra.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024