Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Pentingnya sertifikasi halal lindungi UMK dari produk luar negeri

    Pentingnya sertifikasi halal lindungi UMK dari produk luar negeri

    ANTARA – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memastikan komitmen untuk menjadikan sertifikasi halal sebagai perlindungan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dari serbuan produk luar negeri, khususnya pada produk makanan dan minuman. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan saat ini terdapat 5.575.021 produk yang dihasilkan dari 1.547.271 pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH. (Pradanna Putra Tampi/Chairul Fajri/Rinto A Navis)

  • Jabar komitmen selenggarakan energi hijau sokong Indonesia Emas 2045

    Jabar komitmen selenggarakan energi hijau sokong Indonesia Emas 2045

    Bandung (ANTARA) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan Pemprov Jabar berkomitmen dalam menyelenggarakan energi hijau atau energi baru terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan dalam menyokong Indonesia Emas 2045.

    “Kita juga berkolaborasi dengan lintas stakeholders baik itu daerah, pusat, dan global. Kemudian menyiapkan proyek-proyek hijau potensial yang memenuhi kriteria kesiapan teknis dan administratif, sehingga dapat mempercepat implementasi transisi energi di Jawa Barat,” ujar Bey dalam keterangan di Bandung, Jumat.

    Bey mengatakan dengan potensi EBT mencapai 192 GW, yang terdiri dari energi angin, air, panas bumi, matahari, biomassa atau biogas, menurut Bey, Jabar punya peluang besar untuk menjadi pelopor transisi energi di Indonesia.

    “Kita berharap Jawa Barat menjadi pionir dalam kondisi energi ini karena kita potensinya ada dan seharusnya bisa jadi potensi yang terbesar itu mungkin berapa tahun ke depan,” tutur Bey.

    Sebagai langkah nyata mengembangkan EBT, kata Bey, pihaknya bersama beberapa stakeholders memberikan bantuan kepada tujuh SMA/SMK untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap yang bertujuan untuk mengurangi beban biaya operasional sekolah.

    Tujuh SMA itu SMAN 1 Cianjur, SMKN 2 Bogor, SMKN 1 Purwakarta, SMKN 1 Cimahi, SMKN 1 Garut, SMKN 2 Tasikmalaya, dan SMKN 1 Cirebon.

    “Baru tujuh sekolah, potensinya sangat baik, tadi disampaikan mereka sendiri bahwa mengurangi biaya operasional, termasuk membayar listrik dan sebagainya juga menambah dan juga pasti menambah pengetahuan siswanya bahwa betul-betul bisa digunakan dan mengurangi biaya operasional,” ujar Bey.

    PLTS atap di sekolah juga diharapkan menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi di Jabar dengan tujuannya yaitu membangun lingkungan yang ramah dan berkelanjutan di masa depan.

    “Tentunya dengan adanya PLTS atap ini kita berharap ada perusahaan-perusahaan yang mau menyumbangkan CSR. Ini sangat baik, bisa mengurangi polusi,” tandas Bey.

    Sementara itu, Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa menyambut baik penerapan PLTS atap yang akan diterapkan di tujuh sekolah. DPRD mendukung dari sisi kebijakan dan pengawasan, karena harapannya Jabar menjadi provinsi pionir dalam sektor EBT.

    “DPRD menyambut baik program EBT, dan kami perlu mendukung dari sisi kebijakan anggaran dan pengawasannya nanti,” ucapnya.

    Besaran biaya yang harus dikeluarkan dalam membangun PLTS atap di SMK/SMA tersebut dimulai dari Rp700 juta sampai Rp1 miliar.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemudahan fasilitas NIB untuk kemajuan pelaku usaha di Pangkal Pinang

    Kemudahan fasilitas NIB untuk kemajuan pelaku usaha di Pangkal Pinang

    ANTARA – Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) gratis bagi pelaku usaha di Pangkalpinang turut didukung oleh  Penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Pangkalpinang.  Pembuatan NIB yang difasilitasi oleh Pemkot ini bertujuan untuk mengembangkan pelaku usaha kecil dan menengah agar segera memiliki legalitas usaha serta terbukanya beragam peluang yang menguntungkan.  (Chandrika Purnama Dewi/Andi Bagasela/Rinto A Navis)

  • Sri Mulyani: Anggaran infrastruktur terealisasi Rp282,9 triliun

    Sri Mulyani: Anggaran infrastruktur terealisasi Rp282,9 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terealisasi sebesar Rp282,9 triliun hingga 31 Oktober 2024.

    “Daya saing tinggi merupakan salah satu kunci dalam menempatkan Indonesia sebagai negara maju. Untuk itu, APBN #UangKita mendukung penuh peningkatan daya saing melalui anggaran infrastruktur yang telah direalisasikan sebesar Rp282,9 triliun hingga akhir Oktober 2024,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Jumat.

    Realisasi itu setara dengan 66,8 persen dari pagu anggaran senilai Rp422,7 triliun. Ditinjau dari pertumbuhan, realisasi anggaran infrastruktur per Oktober tumbuh 17,8 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Anggaran sebesar Rp160,6 triliun disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L). Contoh hasil anggaran infrastruktur di antaranya pembangunan dan preservasi jalan senilai Rp37,1 triliun, untuk jembatan Rp5,4 triliun, sistem penyediaan air minum (SPAM) Rp3,7 triliun, dan rumah susun Rp5,2 triliun.

    Kemudian, untuk pembangunan rel kereta api Rp1,4 triliun, bandara Rp2,3 triliun, pelabuhan laut Rp3,9 triliun, konstruksi Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang Rp1,8 triliun, operasional dan pemeliharaan BTS 4G di 2.806 lokasi Rp1,7 triliun, akses internet di 11.604 lokasi Rp500 miliar, kapasitas satelit 22 Gbps Rp1,2 triliun, dan 43 unit Palapa Ring Rp2 triliun.

    Anggaran juga disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp72,8 triliun, di antaranya digunakan untuk rekonstruksi, pembangunan, dan rehabilitasi jalan sebesar Rp5,16 triliun serta pembangunan SPAM senilai Rp17,5 triliun.

    Anggaran juga digunakan untuk sejumlah pembiayaan, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 165.880 unit rumah senilai Rp13,7 triliun.

    Juga ada penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Hutama Karya senilai Rp18,6 triliun serta pendanaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) senilai Rp7,5 triliun untuk 126 Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menhut lepasliarkan satwa liar dilindungi di Papua

    Menhut lepasliarkan satwa liar dilindungi di Papua

    Jadi ada pelepasliaran jenis-jenis burung, kedua tadi saya menyerahkan SK Perhutanan Sosial untuk 12 desa Kelompok Tani, jumlah totalnya 33 ribu hektare

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan pelepasliaran satwa yang dilindungi di Sorong, Papua Barat hasil operasi Polisi Kehutanan dan penyerahan dari masyarakat.

    “Jadi ada pelepasliaran jenis-jenis burung, kedua tadi saya menyerahkan SK Perhutanan Sosial untuk 12 desa Kelompok Tani, jumlah totalnya 33 ribu hektare,” ujar Menhut dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Ia berharap SK Perhutanan Sosial dengan total luas 33.197 hektare untuk 155 KK kelompok perhutanan Sosial di Sekitar Kota/Kabupaten Sorong ini, dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memanfaatkan hutan dengan maksimal.

    Menhut mengatakan sedikitnya setiap bulan ada 200 satwa dilindungi yang berhasil diselamatkan dari upaya penyelundupan.

    “Saya tadi cukup kaget mendapatkan laporan ada sekitar 200-an satwa setiap bulannya, yang dapat digagalkan diselundupkan dari Papua ini oleh temen temen kami di KSDA (balai konservasi sumber daya alam), itu mungkin yang terkontrol, di luar itu kita nggak tau berapa banyak lagi,” katanya lagi.

    Pihaknya akan menjalin kerja sama dengan semua stakeholder di Syahbandar, Kepolisian setempat, termasuk TNI, serta mempererat kerjasama yang yang telah dijalin agar satwa-satwa yang ada di Papua dapat terjaga dengan baik.

    Untuk diketahui, satwa yang dilepasliarkan yakni 5 ekor Nuri Kepala Hitam, 2 Perkici Pelangi, 1 Nuri Hitam, 1 Nuri Bayan, dan 1 Kakatua Jambul Kuning.

    Hewan yang akan dilepasliarkan ini juga sudah melalui proses habituasi dan pemeriksaan dokter hewan, hingga dinyatakan sehat dan punya sifat liar.

    Ia pun berharap semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga hutan dan menjadikan hutan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.

    “Kita punya tanggung jawab untuk menjaga hutan kita, menjaga ekologis kita, tapi sekali lagi, secara bersamaan, bagaimana kemudian mencari titik temu bahwa masyarakat juga kemudian mempunyai akses menjaga hutan, dan dengan menjaga hutan dengan tidak menebang hutan justru menjadi sumber keberkahan, kesejahteraan, dan ketika hutannya ditebang justru membuat masyarakat tidak sejahtera,” pungkasnya.

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Realisasi investasi lewati target, NTB lirik potensi selain tambang

    Realisasi investasi lewati target, NTB lirik potensi selain tambang

    ANTARA – Realisasi investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Januari sampai September 2024, tembus di angka Rp36,9 triliun dengan penyumbang terbesar dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Capaian ini membuat Pemprov NTB melirik sektor selain tambang untuk turut berkontribusi menyerap investasi di tahun-tahun mendatang . (Kusnandar/Andi Bagasela/Rinto A Navis)

  • Provinsi Kaltara prioritaskan pengembangan 323 destinasi wisata

    Provinsi Kaltara prioritaskan pengembangan 323 destinasi wisata

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan verifikasi terhadap 323 objek wisata, dari jumlah tersebut objek wisata yang paling banyak adalah wisata alam dan budaya. Kepala Dinas Pariwisata Kaltara, Njau Anau, pada Jum’at (22/11) mengatakan pengembangan 323 destinasi pariwisata ini menjadi prioritas agar dapat meningkatkan perekonomian. (Cica Andriyani/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

  • OJK dan Satgas Pasti luncurkan Indonesia Anti-Scam Centre​​​​

    OJK dan Satgas Pasti luncurkan Indonesia Anti-Scam Centre​​​​

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) lainnya yang didukung oleh asosiasi industri jasa keuangan melakukan soft launching Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di Kantor OJK, Jakarta, Jumat.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan IASC atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan merupakan forum koordinasi antara OJK, anggota Satgas PASTI dan pelaku industri jasa keuangan untuk penanganan penipuan (scam) yang terjadi di sektor keuangan secara cepat dan berefek jera.

    “Jadi ini kesempatan untuk betul-betul memperkuat integritas dan confidence dari industri jasa keuangan kita. Mari kita lakukan action yang baik sesuai dengan harapan dari masyarakat, konsumen dan stakeholder semua,” kata Mahendra di Jakarta, Jumat.

    Pembentukan IASC bertujuan untuk mempercepat koordinasi antar-penyedia jasa keuangan dalam penanganan laporan penipuan dengan melakukan penundaan transaksi dan pemblokiran rekening terkait penipuan, kemudian melakukan identifikasi para pihak yang terkait penipuan, mengupayakan pengembalian dana korban yang masih tersisa, dan melakukan upaya penindakan hukum.

    Pembentukan forum koordinasi itu dilakukan untuk merespons makin maraknya penipuan di sektor keuangan yang terjadi saat ini dan semakin besarnya nominal dana korban yang hilang. Saat ini IASC telah didukung oleh asosiasi industri perbankan, penyedia sistem pembayaran, dan e-commerce. Pada tahap soft launching ini sudah bergabung 79 bank di IASC dan kemudian dalam pelaksanaannya akan terus dilakukan pengembangan ke tahap berikutnya.

    Ia menuturkan penipuan atau scaming di sektor keuangan adalah kejahatan yang tidak ada batasnya dengan dampak yang sangat besar dan luas, sehingga upaya penanganannya dengan pembentukan IASC harus segera dilakukan untuk mengurangi potensi kerugian masyarakat.

    Pembentukan IASC diharapkan semakin meningkatkan upaya pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor keuangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta ketentuan terkait lainnya.

    Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan masyarakat sudah banyak yang menjadi korban penipuan atau scaming di sektor jasa keuangan sehingga kejahatan ini harus segera dicarikan tindakan penanggulangannya.

    “Sudah terlalu lama kita membiarkan ini terjadi dengan berakhirnya hilangnya uang yang mungkin selama puluhan tahun ditabung untuk masa tua atau untuk pendidikan anak dan sebagainya. Kita sama-sama harus bisa melakukan sesuatu bersinergi untuk melindungi konsumen dan masyarakat Indonesia,” ujar Friderica.

    Bersama jajaran anggota Satgas PASTI dan asosiasi di sektor jasa keuangan, OJK kemudian menginisiasi dibentuknya Indonesia Anti-Scam Center yang diharapkan memudahkan korban untuk melaporkan penipuan yang dialami agar dapat ditangani dengan cepat dan terkoordinasi.

    “Ini janji kita untuk bisa melaunching Indonesia Anti-Scam Center di hari ulang tahun OJK sebagai hadiah OJK untuk bangsa Indonesia,” tuturnya.

    Dengan adanya IASC, korban dapat menyampaikan laporan kejadian penipuan sektor keuangan melalui website IASC dengan alamat http://iasc.ojk.go.id dengan melampirkan data dan dokumen bukti terkait.

    Korban juga dapat melaporkan penipuan kepada penyedia jasa keuangan yang digunakan untuk kemudian laporan tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut melalui IASC.

    Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan dan bagi masyarakat yang menjadi korban penipuan agar dapat segera melaporkannya kepada IASC dan penyedia jasa keuangan untuk dapat ditindaklanjuti.

    IASC akan terus meningkatkan kapasitasnya dan menjaga komitmen para anggotanya agar upaya penanganan penipuan yang dilaporkan dapat dilakukan secara cepat dan berefek jera.

    Peluncuran IASC juga dihadiri Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, Direktur Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Lutfi T, Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Ronald Bangun Valentino dan Direktur Industri, Perdagangan, Koperasi, Perhubungan, Pariwisata, dan Telekomunikasi, Badan Intelijen Negara E Suryo Widodo.

    Hadir juga Wakil Koordinator I Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia Anton Daryono, Wakil Koordinator III Direktur Analisis dan Pemeriksaan II, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Solehudin Akbar, Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Digital Syofian Kurniawan serta Sekretaris Jenderal Perbanas Anika Faisal.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenag, BWI dan BAZNAS berkolaborasi gelar WAQF Fun Run 2024

    Kemenag, BWI dan BAZNAS berkolaborasi gelar WAQF Fun Run 2024

    ANTARA – Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama Kementerian Agama (Menag) dan Badan Amil Zakat (BAZNAS) berkolaborasi menggelar acara Wakaf dan Zakat Fun Run (WAQF Run) 2024 pada 22 Desember 2024 di Jakarta dengan menargetkan 1.500 peserta. Di Jakarta, Jumat (22/11), acara ini bertujuan untuk meningkatkan literasi wakaf dan zakat melalui kegiatan yang menyenangkan. (Setyanka Harviana Putri/Ibnu Zaki/Rizky Bagus Dhermawan/Ardi Irawan)

  • Mentan serahkan KUR mikro dan alsintan bagi Brigade Pangan di Kapuas

    Mentan serahkan KUR mikro dan alsintan bagi Brigade Pangan di Kapuas

    ANTARA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyerahkan bantun operasional Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian mikro senilai Rp50 juta hingga Rp150 juta, dan bantuan operasional alat dan mesin pertanian (alsintan) senilai Rp6 miliar lebih. Bantuan diberikan kepada kelompok Brigade swasembada pangan di lahan food estate Desa Bentuk Jaya di Dadahup lokasi B2, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah Jumat (22/11). (Redianto Tumon Sp/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)