Category: Antaranews.com Ekonomi

  • KAI selamatkan aset negara berupa tanah-bangunan senilai Rp1 triliun

    KAI selamatkan aset negara berupa tanah-bangunan senilai Rp1 triliun

    Kerjasama tersebut tentunya sangat penting dalam memastikan proses penertiban berjalan lancar dan efektif

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) berhasil menyelamatkan aset negara berupa tanah dan bangunan senilai Rp1 triliun selama periode Januari hingga November 2024, sebagai upaya menjaga dan mengelola kekayaan negara secara optimal.

    “Dari Januari hingga 18 November 2024 KAI berhasil menertibkan aset lahan dan bangunan perusahaan seluas 775.069,39 m2 dengan nilai Rp1.007.491.607.828,” kata Vice President Public Relations KAI Anne Purba di Jakarta, Sabtu.

    Anne menyampaikan bahwa KAI berkomitmen menjaga seluruh aset berupa tanah dan bangunan yang diamanahkan pemerintah. Upaya ini merupakan bagian dari tanggung jawab KAI dalam mengelola dan mengoptimalkan aset negara.

    “Selain bergerak di jasa angkutan kereta api, KAI juga terus mengoptimalkan aset berupa tanah dan bangunan yang dimilikinya melalui berbagai bentuk kerja sama komersial,” ujar Anne.

    Dia menyebutkan, pada tahun 2022 KAI berhasil menertibkan 933.058,21 m2 lahan dan bangunan perusahaan dengan nilai aset Rp1.696.107.018.408.

    Kemudian pada tahun 2023 KAI kembali berhasil menertibkan lahan dan bangunan seluas 729.680,32 m2 senilai Rp2.086.050.525.471.

    Menurutnya, kinerja penertiban aset KAI merupakan hasil kolaborasi yang solid antara KAI dan berbagai pemangku kepentingan terkait seperti pemerintah, BPN, Kejaksaan, TNI, Kepolisian, serta pihak terkait lainnya.

    “Kerjasama tersebut tentunya sangat penting dalam memastikan proses penertiban berjalan lancar dan efektif,” tutur Anne.

    Dengan langkah-langkah yang diambil tersebut, KAI berharap dapat terus meningkatkan pengelolaan aset dan memberikan kontribusi positif bagi negara serta masyarakat.

    Ia menerangkan, dalam empat tahun sejak pandemi COVID-19 serta tambahan amanah proyek penugasan lain berupa memimpin penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta – Bandung, aset KAI tumbuh sangat signifikan hingga 53 persen, yakni menjadi Rp81,37 triliun pada akhir tahun 2023.

    “Secara rata-rata, total aset KAI tumbuh 15,23 persen per tahun sejak tahun 2020, dan kedepannya pertumbuhan ini akan terus terjaga seiring dengan kenaikan operasional KAI di masa mendatang,” jelas Anne.

    Lebih lanjut, Anne menjelaskan, pertumbuhan aset KAI didorong oleh keinginan perusahaan untuk terus melakukan investasi khususnya peningkatan kualitas aset tetap berupa peremajaan armada sarana lokomotif, kereta, gerbong hingga fasilitas prasarana stasiun di seluruh wilayah operasi.

    Selain melakukan beragam investasi, KAI juga berupaya meningkatkan nilai aset yang dimiliki dengan beragam upaya komersialisasi seperti membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk bekerja sama dalam program branding di stasiun, kereta dan hak penamaan (naming rights) seluruh wilayah KAI Group Jawa dan Sumatera.

    Anne mengatakan, saat ini KAI memiliki total 569 Stasiun yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera dengan rata-rata 320 perjalanan KA JJ dan KA Lokal yang dikelola KAI, 14 perjalanan KA Lokal yang dikelola KAI Commuter dan 42 perjalanan KA Bandara.

    Saat ini KAI telah berkontrak dengan berbagai perusahaan untuk naming rights/hak penamaan di empat stasiun seperti Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng, Stasiun BNI City, Stasiun LRT Jabodebek Pancoran Bank BJB, dan Stasiun LRT Jabodebek Dukuh Atas BNI.

    “Upaya komersialisasi aset ini tentunya akan memberikan kontribusi bagi KAI dan negara. Melalui berbagai kerja sama komersial yang dilakukan, KAI tidak hanya memperkuat pendapatan perusahaan tetapi juga memberikan kontribusi berupa pajak dan dividen,” kata Anne.

    KAI berterima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung proses penertiban aset pertanahan dan bangunan sehingga berjalan dengan lancar.

    “Hal ini tentunya sebagai komitmen bersama menjaga aset yang dimiliki negara yang diamanatkan kepada KAI serta memberikan kontribusi lebih dari perusahaan kepada Negara,” kata Anne.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bappenas: Pertumbuhan ekonomi sasar kelompok bawah

    Bappenas: Pertumbuhan ekonomi sasar kelompok bawah

    Dalam kondisi seperti itu, maka kita harus menjaga bagaimana kelompok terbawah itu harus tumbuh, bagaimana kelompok yang paling bawah itu terjaga supaya dia tidak jatuh lebih bawah lagi…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menargetkan pertumbuhan ekonomi menyasar kepada kelompok bawah.

    “Mari kita diskusikan bagaimana seharusnya pertumbuhan ekonomi kita jaga, inflasi kita jaga, dan yang paling penting pertumbuhan (ekonomi) ini menyasar kepada kelompok yang ada di bawah,” ujarnya dalam acara CORE Economic Outlook 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu.

    Dalam kesempatan tersebut, dia menerangkan bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat tumbuh stabil di tengah situasi ketidakpastian global.

    Selama periode 2015-2019, pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 5,03 persen, lalu sempat terpuruk saat era pandemi COVID-19, dan kemudian pulih dengan cepat hingga kembali bertumbuh ke posisi 5,03 persen per kuartal III-2024.

    Begitu pula dengan capaian neraca pembayaran Indonesia pada triwulan III-2024 yang mencatatkan surplus 5,9 miliar dolar Amerika Serikat (AS), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 1,71 persen year on year (yoy) dan cadangan devisa 151,2 miliar dolar AS per Oktober 2024, serta BI-Rata 6 persen per November 2024.

    Menurut Rachmat, stabilitas pertumbuhan ekonomi menjadi fondasi kunci untuk melakukan transformasi ekonomi ke depan. Karena itu, tahun 2025 harus bisa dijadikan dasar sebagai era lompatan ekonomi.

    “(Lompatan ekonomi di tahun 2025) ini bisa menjadi dasar kita untuk lompat, sekaligus kita bisa menjaga supaya lompatan ekonomi kita itu juga terjaga dan lompatan ekonomi kita itu bukan hanya lompatan sekali saja, melompat kemudian turun lagi, tetapi lompatan ini cukup bisa kita tahan demikian lama,” kata Menteri PPN.

    Di sisi lain, kondisi ekonomi Tanah Air juga menghadapi tantangan yang tidak mudah karena keberadaan kelompok kelas menengah masih sedikit dan kelompok menengah bawah masih banyak, seiring pertumbuhan kelompok tak miskin relatif besar dan kelompok sangat kaya juga tak kecil.

    “Dalam kondisi seperti itu, maka kita harus menjaga bagaimana kelompok terbawah itu harus tumbuh, bagaimana kelompok yang paling bawah itu terjaga supaya dia tidak jatuh lebih bawah lagi, bagaimana kelompok yang di tengah yang menjadi tumpuan kita sebagai middle class itu tidak turun dan bagaimana middle class itu juga bisa bertahan, sampai nanti pada akhirnya dia lepas dari kelompok middle class,” ungkap Kepala Bappenas.

    Saat ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus menurun menjadi 4,82 persen per Februari 2024 atau turun 0,63 persen poin dibanding Februari 2023. Adapun jumlah penduduk bekerja sebanyak 142 juta orang.

    Kendati demikian, serapan tenaga kerja masih didominasi dari sektor pertanian dengan total 28,64 persen dari total penduduk bekerja, disusul sektor perdagangan 19,05 persen, dan industri pengolahan 13,28 persen.

    Kondisi ini dinilai tak terlalu menggembirakan karena penduduk bekerja di sektor pertanian itu tak bisa memiliki pendapatan yang tinggi.

    Secara khusus, petani on-farm dianggap selalu memperoleh pendapatan yang tidak begitu baik dan menjadi bantalan untuk menopang kelompok lainnya.

    “Kita tahu bahwa selama ini harga-harga komoditas pertanian itu dijaga rendah, harga komoditas pertanian on-farm itu tidak bisa terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ada. Beras harus rendah, harga jagung harus rendah, pakan ternak harus rendah, telur harus rendah, dan seterusnya. (Keadaan) pertanian kita (seperti) itu. Jadi, kalau sektor tenaga kerja juga di situ, maka kesulitan kita untuk meningkatkan pendapatan mereka juga tidak mudah,” ucap dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemprov NTB siapkan lokasi investasi kawasan bandara

    Pemprov NTB siapkan lokasi investasi kawasan bandara

    ANTARA – Jajaran Organisasi Perangkat Daerah melakukan bhakti sosial dengan penanaman 500 pohon di kawasan Bandara Internasional Lombok Nusa Tenggara Barat, Sabtu (23/11). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk menyiapkan potensi kawasan terminal kargo Bandara, sebagai titik investasi yang menjanjikan.
    (Kusnandar/Yovita Amalia/I Gusti Agung Ayu N)

  • Upaya Lampung untuk mendukung program swasembada pangan nasional

    Upaya Lampung untuk mendukung program swasembada pangan nasional

    penggunaan alat pertanian modern bisa menjadi solusi untuk mendorong produktivitas

    Bandarlampung (ANTARA) – Hamparan sawah yang luas dengan padi menguning di sepanjang jalan telah menjadi ciri khas tersendiri ketika memasuki Kota Metro yang terletak sekitar 45 kilometer dari ibu kota provinsi Lampung, Bandarlampung.

    Sawah dengan luasan ratusan hektare tersebut juga didukung dengan saluran irigasi yang mampu mengalirkan air tiada henti untuk menyuburkan tanah, termasuk pada musim kemarau.

    Pemandangan yang memanjakan mata ini sudah terlihat lama mengingat kota Metro sejak era kolonial telah diarahkan menjadi kota penghasil padi dengan sumber pengairan berasal dari Sungai Sekampung.

    Tampilan serupa juga terlihat di wilayah lain di Lampung seperti Pringsewu, Pesawaran, Lampung Tengah maupun Lampung Selatan. Lahan sawah di beberapa kabupaten ini yang menjadikan Lampung menjadi salah satu wilayah lumbung pangan nasional di luar Jawa, selain Sulawesi Selatan.

    Berdasarkan data Bank Indonesia, sektor pertanian, perkebunan dan perikanan juga masih memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi maupun tingkat inflasi di Lampung, dengan kontribusi mencapai 27 persen dari struktur perekonomian Lampung.

    Oleh karena itu, wilayah Lampung juga sangat potensial untuk mendukung program swasembada pangan nasional yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk mewujudkan surplus produksi beras di masa mendatang.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan bahwa salah satu upaya untuk menjaga produksi beras di Lampung adalah dengan membangun jaringan irigasi primer dan sekunder tambahan pada 2025.

    Saluran irigasi ini bermanfaat agar para petani tidak lagi menggunakan sumur bor yang memakan biaya produksi tinggi ketika mulai memasuki masa tanam.

    Kemudian, untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kelancaran distribusi pupuk bersubsidi bagi petani juga sangat diperlukan, dengan menjamin ketepatan rantai pasokan pupuk hingga ke petani.

    Selanjutnya, upaya lain adalah dengan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas di sektor pertanian, terutama dari generasi muda, untuk memperlancar produksi padi serta mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari impor.

    Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi Lampung turut menjamin keberlangsungan program swasembada pangan dengan kepastian perluasan lahan tanam dalam beberapa tahun ke depan, agar produksi pangan tetap produktif.

    Upaya perluasan lahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan rata-rata produksi beras Lampung yang hampir mencapai 3 juta ton untuk menjamin kebutuhan daerah serta memenuhi permintaan dari provinsi sekitar.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dalam lima tahun ke depan sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks.

    Ia menyampaikan Indonesia tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar, karena dalam situasi krisis global, negara-negara lain akan mengutamakan kepentingan domestiknya.

    Swasembada pangan tersebut tidak hanya untuk mencakup pemenuhan kebutuhan dari dalam negeri, tetapi juga bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu lumbung pangan dunia.

    Sementara itu, saat ini luas baku sawah di Lampung tercatat telah mencapai seluas 361.699 hektare pada 2024, atau meningkat dari sebelumnya di 2023, dengan luas baku sawah hanya 268.336 hektare.

    Sedangkan, pada 2024, Pemerintah Provinsi Lampung telah menargetkan luas tanam padi di wilayahnya seluas 630.445 hektare, serta untuk luas panen sebesar 609.311 hektare.

    Untuk target produktivitas, sektor pertanian di Lampung diproyeksikan bisa menghasilkan sebesar 5,5 ton per hektare serta menghasilkan produksi sebesar 3.382.912 ton gabah kering giling di 2024.

    Daya saing pertanian

    Berbagai langkah sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah untuk mewujudkan swasembada pangan di Lampung sudah merupakan upaya yang tepat untuk menjaga produksi dan mengamankan pasokan dalam negeri.

    Meski demikian, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai upaya intensifikasi dengan mendorong pemanfaatan teknologi juga perlu dilakukan, tidak hanya ekstensifikasi dengan membuka lahan baru.

    Salah satu kelemahan dari ekstensifikasi lahan adalah keterbatasan tanah yang produktif karena sudah beralih fungsi dengan berbagai hal, seperti menjadi kawasan industri atau perumahan.

    Oleh karena itu, intensifikasi melalui pemanfaatan teknologi pangan seperti penggunaan bibit baru yang tahan terhadap serangan hama dan penggunaan alat pertanian modern bisa menjadi solusi untuk mendorong produktivitas.

    Modernisasi tersebut juga dilakukan sejalan dengan pembenahan SDM mengingat penanganan alat berat atau penggunaan teknologi pangan tersebut membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang memadai dari para petani.

    Di masa depan, menurut studi CIPS, berbagai upaya itu harus disertai oleh peningkatan investasi di sektor pertanian untuk memperkuat daya saing. Saat ini, investasi di sektor pertanian, termasuk tanaman pangan, perkebunan, dan peternak, cenderung belum stabil untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor.

    Masuknya investasi dapat membangun sektor pertanian yang resilien terhadap perubahan iklim dan berkelanjutan, melalui pendanaan riset, teknologi, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

    Selain itu, penyederhanaan regulasi investasi serta reformasi kebijakan pertanian dan perdagangan sangat penting untuk menjaga peningkatan penanaman modal di sektor pertanian secara nasional.

    Langkah kolaborasi lanjutan seperti mendorong riset dan pengembangan baru, membuka akses terhadap input pertanian yang berkualitas, penerapan sistem tanam berkelanjutan dan perbaikan infrastruktur turut bermanfaat mengatasi persoalan produksi.

    Dengan demikian, melalui penyediaan ekosistem sektor pertanian yang lebih sehat dari masuknya investasi, maka dapat tercipta lapangan kerja baru, transfer teknologi dan pengetahuan serta membuka peluang ekspor baru.

    Namun, tantangan di daerah penghasil pangan, seperti Lampung, mencakup faktor iklim yang tidak menentu, kejadian ekstrem seperti banjir, serta penurunan kualitas tanah akan mempengaruhi pola tanam, metode pertanian, dan hasil panen, dapat berdampak pada ketersediaan pangan.

    Lampung juga perlu mengembangkan sentra produksi pangan lainnya, selain beras, seperti kopi di wilayah Lampung Barat yang bernilai tinggi, agar kontribusi sektor pertanian, perkebunan dan perikanan terhadap perekonomian daerah tidak berkurang atau bahkan bertambah.

    Pada akhirnya, perwujudan swasembada pangan bukan hanya sekedar kemandirian dalam penyediaan pangan di tingkat domestik, karena kemudahan akses pangan yang terjangkau bagi masyarakat juga turut menjadi indikator dari “swasembada pangan” itu sendiri.

    Editor: Budhi Santoso
    Copyright © ANTARA 2024

  • BSI catat pembiayaan kendaraan naik 34,04 persen yoy per Oktober 2024

    BSI catat pembiayaan kendaraan naik 34,04 persen yoy per Oktober 2024

    Kami optimistis daya beli masyarakat tetap tumbuh seiring dengan kebutuhan kendaraan yang terjangkau dan berwawasan lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengungkapkan bahwa penyaluran pembiayaan pembelian kendaraan melalui produk BSI OTO meningkat 34,04 persen secara year-on-year (yoy) mencapai Rp5,15 triliun hingga Oktober 2024, meskipun kini tren penjualan kendaraan sedang menurun.

    Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna menyatakan bahwa pertumbuhan tersebut didukung oleh kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan yang terjangkau dan berwawasan lingkungan.

    “Kami optimistis bahwa daya beli masyarakat akan tetap tumbuh seiring dengan kebutuhan kendaraan yang terjangkau dan berwawasan lingkungan. Terbukti pembiayaan kendaraan BSI OTO berwawasan lingkungan tumbuh sebesar 307 persen yoy,” ujarnya di Jakarta, Sabtu.

    Walaupun saat ini daya beli masyarakat sedang menurun, ia mengatakan bahwa minat masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor dengan pembiayaan berbasis syariah tetap tinggi karena skema yang kompetitif, sehingga nasabah dapat mengukur kemampuan finansialnya sebelum melakukan pembelian.

    Perseroan juga bekerja sama dengan Mandiri Utama Finance (MUF) Syariah untuk mengkaji dan memproses pengajuan pembiayaan nasabah secara tepat dan akurat, sehingga mampu memitigasi risiko kredit macet.

    Sebagai upaya perseroan untuk mendukung sektor otomotif dan meningkatkan daya beli masyarakat pada akhir tahun ini, BSI berpartisipasi dalam ajang GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Banten, sejak 22 November hingga 1 Desember mendatang.

    Bank syariah BUMN tersebut pun menawarkan sejumlah promo, seperti biaya admin Rp1, e-voucher senilai Rp1,5 juta, DP motor mulai 10 persen, cashback senilai Rp500 ribu untuk pembiayaan sepeda motor, dan juga asuransi personal accident khusus sepeda motor senilai Rp10 juta.

    Nasabah juga bisa melakukan aktivasi akun super app BYOND di booth BSI pada gelaran GJAW 2024.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Unilever: Penting bagi perusahaan praktikkan DEI guna ciptakan inovasi

    Unilever: Penting bagi perusahaan praktikkan DEI guna ciptakan inovasi

    Inklusi, kesetaraan dan keragaman menjadi isu keberlanjutan penting karena jika masyarakat marginal diberdayakan, semua akan merasakan manfaatnya

    Jakarta (ANTARA) – PT Unilever Indonesia menilai penting bagi perusahaan mempraktikkan inklusi, kesetaraan dan keragaman (DEI) dan memiliki representasi beragam sehingga bisa mengambil keputusan dan menciptakan inovasi yang lebih relevan bagi konsumen.

    “Inklusi, kesetaraan dan keragaman menjadi isu keberlanjutan yang penting karena jika seluruh masyarakat marginal diberdayakan, semua orang akan merasakan manfaatnya,” kata Head of Communication and Chair of Equity, Diversity & Inclusion Board Unilever Indonesia Kristy Nelwan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Saat sesi diskusi The Role of PR and Global Sustainability di ajang World Public Relations Forum 2024 di Nusa Dua, Bali, dia mengatakan ada banyak sekali peluang di luar yang dapat dibuka hanya sebagai organisasi, sebagai perusahaan, mempraktikkan dan memahami prinsip-prinsip inklusi, kesetaraan dan keragaman.

    “Sebuah data mengatakan bahwa tim dengan gender yang beragam membuat keputusan bisnis yang lebih baik hingga 87 persen,” kata Kristy.

    “Selalu ada ruang untuk terus belajar mendalami isu-isu DEI dan keberlanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengobservasi apakah ada kesenjangan? Jika ada, langkah apa yang dapat dilakukan untuk menjembatani kesenjangan tersebut?” jelas Kristy.

    “Kita perlu menyertakan lebih banyak orang, untuk memahami dan mengambil tindakan dalam subjek ini. Tidak hanya di antara kita di ruangan ini, namun kita perlu berbicara lebih keras kepada audiens yang lebih luas dan merekrut lebih banyak orang untuk mendorong kemajuan,” kata Kristy.

    Dalam mendorong agenda inklusi, kesetaraan dan keragaman, Unilever Indonesia berfokus pada tiga pilar, yaitu Keadilan Gender: memberikan kesempatan yang sama, perlakuan adil, dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan unik dari tiap perempuan; Keadilan untuk Penyandang Disabilitas: menciptakan masyarakat yang ramah disabilitas dan membuka peluang yang adil untuk membuktikan kemampuan mereka tanpa keraguan.

    Serta Penghapusan Diskriminasi dan Stigma: menghormati hak asasi manusia dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua orang dengan melawan berbagai bentuk diskriminasi dan stigma.

    Direktur Global Alliance Irene Lungu Chipili mengungkapkan, bukan hal yang mudah bagi seorang humas atau PR dalam mengomunikasikan soal keberlanjutan.

    Pewarta: Ahmad Wijaya
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • OJK dan mitra bentuk TPKAD di seluruh RI dorong inklusi keuangan

    OJK dan mitra bentuk TPKAD di seluruh RI dorong inklusi keuangan

    agar semakin bermanfaat untuk merumuskan berbagai program kerja yang dapat menjadi katalisator penggunaan produk keuangan yang legal dan amanJakarta (ANTARA) –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama instansi dan pemangku kepentingan terkait tuntas membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh wilayah Indonesia, yakni 38 TPAKD di tingkat provinsi dan 514 di tingkat kabupaten atau kota.

    “Kami mendorong semua forum TPAKD ini agar semakin bermanfaat untuk merumuskan berbagai program kerja yang dapat menjadi katalisator penggunaan produk keuangan yang legal dan aman, dalam rangka mewujudkan target inklusi keuangan di tahun 2045,” kata Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi di Jakarta, Sabtu.

    Pembentukan TPAKD di seluruh provinsi dan kabupaten atau kota dilakukan OJK guna mendorong percepatan akses keuangan di daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

    Pembentukan TPAKD yang terakhir dilakukan di wilayah Papua, yang pelaksanaannya diselenggarakan serentak di Sorong, Selasa (19/11) untuk meresmikan sebelas TPAKD di wilayah Papua yaitu TPAKD Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Sorong Selatan.

    Ia juga menuturkan keberadaan TPAKD memiliki peran penting dalam penyediaan akses keuangan yang accessible (mudah diakses/dijangkau), flexible (tidak kaku), dan affordable (berbiaya rendah).

    Akses atau inklusi keuangan merupakan katalis penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang juga akan mengurangi kemiskinan dan menjaga stabilitas keuangan.

    Oleh karenanya, akses keuangan yang luas dan merata memainkan peran penting dalam mendukung masyarakat rentan dan memperkuat pondasi ekonomi yang lebih luas.

    Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Horas Maurits Panjaitan mengharapkan TPAKD dapat mendukung upaya pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “TPAKD lahir sebagai tim koordinasi yang sangat penting bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam percepatan akses keuangan di daerah, mendukung kemandirian daerah, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di daerah,” ujar Horas.

    Inisiasi pembentukan TPAKD berawal pada 2016, melalui pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur BI dan para Menteri Kabinet Kerja yang menyampaikan perlunya upaya peningkatan akses keuangan di Indonesia.

    Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, Kemendagri mengeluarkan Radiogram No.T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 tentang Pembentukan TPAKD.

    Dalam rangka akselerasi pembentukan TPAKD itu, pada 2021, juga telah diterbitkan SE Mendagri No.900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • PLN salurkan 1,1 juta VA kepada KSO untuk dukung hilirisasi industri

    PLN salurkan 1,1 juta VA kepada KSO untuk dukung hilirisasi industri

    Palangka Raya (ANTARA) – PLN menyalurkan listrik dengan daya 1,1 juta volt ampere (VA) kepada PT Khatulistiwa Sinergi Omnidaya (KSO) sebagai bentuk dukungan untuk hilirisasi industri kelapa sawit di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah.

    General Manager PLN UID Kalselteng Ahmad Syauki dikonfirmasi dari Palangka Raya, Sabtu, mengatakan bahwa dengan daya sebesar 1.110.000 VA, pasokan listrik dari PLN ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas perusahaan itu secara signifikan.

    “Kami percaya bahwa keandalan pasokan listrik akan menjadi faktor kunci dalam mendukung efisiensi dan produktivitas industri kelapa sawit,” katanya.

    Dia menambahkan bahwa dengan suplai listrik sebesar 1,1 juta VA ini, perusahaan tersebut dapat memaksimalkan kapasitas produksinya, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap perekonomian daerah.

    Pewarta: Rendhik Andika
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2024

  • China intensifkan program pembaruan peralatan dan tukar tambah barang

    China intensifkan program pembaruan peralatan dan tukar tambah barang

    Beijing (ANTARA) – Kantor konferensi bersama antar-kementerian Dewan Negara China untuk peringanan beban perusahaan, Jumat (22/11), mengungkapkan bahwa mereka akan mengintensifkan upaya untuk mendorong program pembaruan peralatan dan tukar tambah barang konsumen berskala besar.

    Kantor tersebut akan memperkuat koordinasi dan kolaborasi berbagai kebijakan, termasuk perpajakan, keuangan, investasi, pertanahan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengoptimalkan metode implementasi untuk menghasilkan efek kumulatif dan amplifikasi.

    Selain itu, kantor tersebut juga akan mendesak departemen-departemen terkait dan otoritas daerah untuk menstandardisasi langkah penegakan hukum administratif yang terkait dengan perusahaan dan mempromosikan peraturan yang inklusif dan bijaksana, serta metode penegakan hukum yang fleksibel.

    Langkah-langkah yang efektif akan dipelajari dan diusulkan sesegera mungkin demi mengatasi kekhawatiran entitas pasar, demikian kantor tersebut menegaskan.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kapasitas terpasang pembangkit listrik di China naik 14,5 persen

    Kapasitas terpasang pembangkit listrik di China naik 14,5 persen

    Beijing (ANTARA) – Total kapasitas terpasang pembangkit listrik di China mencapai 3,19 miliar kilowatt pada akhir Oktober tahun ini, naik 14,5 persen secara tahunan (year on year/yoy), demikian menurut data dari Administrasi Energi Nasional (National Energy Administration/NEA) China pada Jumat (22/11).

    Kapasitas tenaga surya melonjak 48 persen menjadi sekitar 790 juta kilowatt, sementara kapasitas tenaga angin naik 20,3 persen menjadi sekitar 490 juta kilowatt.

    Dari Januari hingga Oktober 2024, perusahaan-perusahaan listrik utama melakukan investasi senilai 718,1 miliar yuan (1 yuan = Rp2.201) atau setara 99 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp15.942) dalam proyek pasokan listrik, meningkat 8,3 persen (yoy). Investasi dalam proyek jaringan listrik mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 20,7 persen, mencapai 450,2 miliar yuan.

    Ekspansi energi terbarukan di China terus mencetak rekor baru, dengan lebih dari 200 juta kilowatt kapasitas terpasang baru untuk pembangkit listrik energi terbarukan pada tiga kuartal pertama 2024, yang mencakup lebih dari 80 persen dari total kapasitas terpasang baru.

    China telah menetapkan kerangka kebijakan pengurangan emisi karbon yang paling sistematis dan komprehensif di dunia, mencapai hasil-hasil signifikan dalam transisi energi. Total kapasitas terpasang tenaga angin dan surya mencapai target yang telah ditetapkan secara internasional oleh China lebih dari enam tahun lebih cepat dari jadwal.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2024