Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Kedaulatan digital Indonesia di balik tawaran investasi Apple

    Kedaulatan digital Indonesia di balik tawaran investasi Apple

    Jakarta (ANTARA) – Respons ketegasan Indonesia atas tawaran investasi yang disampaikan Apple, raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS), layak untuk dicatat dalam sejarah perdagangan global.

    Sebuah ketegasan yang mencerminkan penguatan posisi tawar, nasionalisme, dan kedaulatan digital yang patut menjadi acuan kebijakan ke depan.

    Perusahaan yang berpusat di Silicon Valley, AS, itu telah menyampaikan niat besar mereka untuk memperluas pasar di Indonesia melalui investasi senilai Rp1,59 triliun.

    Langkah ini disebut-sebut sebagai bagian dari strategi mereka untuk memperkuat penetrasi produk unggulan seperti iPhone 16 ke pasar Indonesia yang dikenal sangat dinamis.

    Namun, respons pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkesan hati-hati bahkan cenderung tegas.

    Meski tawaran ini menarik secara nominal, Menperin Agus Gumiwang tampaknya memiliki pertimbangan strategis yang lebih dalam sebelum memberikan lampu hijau.

    Mengapa Kemenperin bergeming, dan bagaimana pemerintah melihat masa depan hubungan dengan Apple?

    Pertama-tama, semua perlu memahami konteks regulasi yang berlaku di Indonesia terkait perdagangan elektronik dan teknologi.

    Pemerintah telah memberlakukan aturan yang mewajibkan perusahaan asing untuk memenuhi ketentuan konten lokal atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebelum memasarkan produk teknologi tertentu, termasuk ponsel pintar.

    Aturan ini bertujuan untuk mendorong industrialisasi lokal dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

    Dengan kata lain, Indonesia tidak hanya ingin menjadi pasar konsumsi, tetapi juga pusat produksi dan inovasi.

    Peneliti ekonomi perdagangan, Davin Giovannus, dalam risetnya yang dimuat di Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan pada 2020 tentang TKDN di Indonesia menyebutkan bahwa TKDN adalah gagasan Pemerintah Indonesia supaya pemilik brand atau vendor tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai konsumen atau pasar saja, tetapi mau turut berinvestasi di Indonesia.

    Apalagi Indonesia saat ini adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia setelah China, India, dan AS.

    Hal ini sejalan dengan publikasi yang disampaikan Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang menyebutkan bahwa TKDN bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi, memperkuat ekonomi dari tantangan eksternal, dan mencapai tujuan jangka panjang untuk membangun industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

    Misalnya, Brasil berhasil menarik investasi besar dari perusahaan teknologi seperti Samsung dengan menerapkan kebijakan serupa.

    Dengan demikian, pemerintah Indonesia memandang bahwa investasi senilai Rp1,59 triliun dari Apple harus lebih dari sekadar upaya memasarkan produk; investasi ini juga harus membawa manfaat strategis bagi industri nasional.

    Kontribusi Positif

    Kajian dari Journal of Technology Policy & Innovation menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan TKDN di berbagai negara sering kali menemui tantangan.

    Salah satu tantangan utama adalah ketidakseimbangan antara harapan pemerintah dan kesiapan industri lokal untuk memenuhi kebutuhan perusahaan multinasional.

    Dalam konteks Indonesia, pemerintah kemungkinan mempertimbangkan apakah nilai investasi Apple dapat sejalan dengan kebutuhan strategis ini.

    Apakah Rp1,59 triliun cukup untuk menciptakan dampak berkelanjutan bagi ekosistem teknologi lokal?

    Kasus Apple di India dapat menjadi pelajaran penting. Ketika Apple memutuskan untuk membangun fasilitas produksi di India, mereka tidak hanya mematuhi regulasi lokal tetapi juga mengembangkan rantai pasok yang melibatkan ribuan pekerja lokal.

    Upaya ini tidak hanya memungkinkan Apple untuk memenuhi permintaan pasar India tetapi juga menurunkan biaya produksi mereka.

    Pertanyaannya, apakah investasi Rp1,59 triliun yang ditawarkan Apple di Indonesia juga mencakup inisiatif serupa?

    Jika investasi tersebut hanya mencakup pendirian kantor distribusi atau layanan purnajual, maka manfaat jangka panjang bagi industri teknologi Indonesia menjadi dipertanyakan.

    Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga memiliki agenda besar untuk mengembangkan ekosistem digital dan mendorong inovasi teknologi.

    Berdasarkan laporan Bank Dunia, pasar teknologi di Indonesia diperkirakan tumbuh lebih dari 20 persen per tahun hingga 2030.

    Potensi ini menjadikan Indonesia pasar yang sangat menarik bagi perusahaan teknologi global seperti Apple.

    Namun, potensi ini juga menuntut pemerintah untuk memastikan bahwa kehadiran perusahaan asing dapat memberikan kontribusi positif terhadap tujuan jangka panjang.

    Analisis Mendalam

    Respons hati-hati Kemenperin menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru memberikan persetujuan tanpa analisis mendalam.

    Salah satu alasan yang mungkin mendasari sikap ini adalah kebutuhan untuk memastikan bahwa investasi Apple tidak hanya berorientasi pada pemasaran tetapi juga pada transfer teknologi dan penguatan ekosistem lokal.

    Jika Apple bersedia membangun fasilitas produksi atau pusat penelitian di Indonesia, maka manfaatnya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan sekadar penjualan produk.

    Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dinamika geopolitik.

    Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China telah mendorong banyak perusahaan teknologi global untuk mendiversifikasi lokasi produksi mereka.

    Indonesia dapat mengambil keuntungan dari situasi ini dengan menawarkan diri sebagai mitra strategis.

    Namun, untuk mencapai itu, pemerintah perlu menciptakan kerangka kerja yang adil dan menarik, baik bagi perusahaan asing maupun industri lokal.

    Terlepas dari tantangan yang ada, potensi kerja sama antara Apple dan Indonesia tetap besar.

    Apple dikenal sebagai perusahaan dengan standar tinggi dalam hal keberlanjutan dan inovasi.

    Jika investasi mereka diarahkan untuk mendukung visi Indonesia sebagai hub teknologi di Asia Tenggara, maka kolaborasi ini dapat menciptakan win-win solution bagi kedua belah pihak.

    Dalam kerangka ini kemudian, dapat dikatakan bahwa respons Kemenperin terhadap proposal investasi Apple mencerminkan strategi kebijakan yang matang.

    Pemerintah tidak hanya mempertimbangkan manfaat jangka pendek tetapi juga dampak jangka panjang terhadap kedaulatan industri teknologi Indonesia.

    Langkah selanjutnya adalah membangun dialog konstruktif dengan Apple untuk mengeksplorasi peluang kerja sama yang lebih luas.

    Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam ekonomi digital global.

    Apple, pada gilirannya, juga memiliki peluang untuk memperkuat kehadirannya di pasar yang menjanjikan ini.

    Copyright © ANTARA 2024

  • KKP perketat pengawasan di WPPNRI 718 dari “illegal fishing”

    KKP perketat pengawasan di WPPNRI 718 dari “illegal fishing”

    PSDKP menetapkan WPPNRI 718 merupakan salah satu prioritas pengawasan karena sebagai perairan rawan illegal fishing

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperketat pengawasan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 meliputi Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian Timur, dari illegal fishing karena merupakan perairan dengan potensi perikanan terbesar.

    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan bahwa pihaknya intensif melakukan pengawasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), untuk menjaga mengamankan sumber daya ikan dari pencurian hasil laut terutama di WPPNRI 718.

    “PSDKP menetapkan WPPNRI 718 merupakan salah satu prioritas pengawasan karena sebagai perairan rawan illegal fishing,” kata Dirjen PSDP KKP dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Ipunk, sapaan akrab Dirjen PSDKP KKP, menjelaskan, pemberantasan illegal fishing di Perairan Arafura terus diperkuat melalui operasi kapal pengawas, pengawasan udara dan pengawasan kepatuhan di Pelabuhan Perikanan.

    Terlebih WPPNRI 718 dinilai strategis dan perlu pengawasan ekstra lantaran berbatasan langsung dengan tiga negara tetangga, yaitu Australia di selatan, Timor Leste di barat, dan Papua Nugini di timur.

    “Intensitas penangkapan ikan di WPPNRI 718 harus diawasi secara ketat untuk memastikan agar sumber daya ikan terus terjaga dan Lestari dan memberikan dampak kesejahteraan bagi nelayan” ujarnya.

    Upaya Ditjen PSDKP untuk meningkatkan pengawasan modeling PIT Zona 3, dengan menerapkan strategi pengawasan intensif dengan menempatkan kapal pengawas di titik rawan IUU F pada WPPNRI 718 serta pesawat patroli juga disiapsiagakan, jika sewaktu-waktu ada pelanggaran untuk dapat langsung ditindak.

    Selain itu, untuk mengantisipasi pelaporan hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan, pengawasan pendaratan ikan di pelabuhan pangkalan juga diintensifkan dengan menambah personil pengawas perikanan di lapangan.

    Dukungan alat berupa Regional Monitoring Center (RMC) di Pangkalan PSDKP Tual juga disiapkan guna lebih mendekatkan rentang kendali petugas di lapangan agar indikasi pelanggaran dapat lebih cepat ditindaklanjuti.

    Dalam beberapa tahun terakhir, pengawasan yang dilakukan Ditjen PSDKP di WPPNRI 718 berhasil mengamankan puluhan kapal ikan. Baik kapal ikan Indonesia maupun Asing.

    “Pada kurun waktu 2022 sampai 2023 terdapat 27 Kapal Ikan Indonesia (KII) yang berhasil diamankan,” ucap dia.

    Kemudian, periode Januari hingga Oktober 2024, KKP berhasil mengamankan 29 KII dan satu Kapal Ikan Asing (KIA), salah satunya KIA berbendera Rusia Motor Vessel (MV) RZ 03 yang diamankan di laut Arafura, dalam operasionalnya dibantu oleh dua Kapal Pengangkut Ikan Indonesia yakni KM MUS dan KM Y yang telah diamankan sebelumnya.

    Ipunk menuturkan bahwa kasus itu telah diproses hukum dan telah berkekuatan hukum tetap (Incrah), terhadap KIA RZ 03 dirampas untuk negara dan akan dipergunakan menjadi Kapal Pengawas KKP guna memperkuat armada pengawasan.

    “Hal tersebut menjadi bukti bahwa negara hadir, PSDKP hadir untuk menjaga kedaulatan laut Arafura,” katanya.

    Namun, lanjut Ipunk, pengawasan di WPPNRI 718 tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu kolaborasi antara Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya untuk bersinergi menjaga kedaulatan Indonesia.

    Menurut Ipunk, sinergi penguatan pengawasan dilakukan melalui patroli bersama, pertukaran data dan informasi, penggunaan moda pengawasan secara terpadu, serta penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan secara terkoordinasi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pengguna tumbuh, wondr by BNI bantu bank sasar nasabah ritel

    Pengguna tumbuh, wondr by BNI bantu bank sasar nasabah ritel

    Seperti wondr by BNI, sekitar 90 persen rekening giro BNI berasal dari BNI langsung

    Jakarta (ANTARA) – Pengguna wondr by BNI, aplikasi milik PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), mencatat pengguna baru sebanyak 225 ribu hingga September 2024, membantu bank menyasar segmen nasabah ritel.

    Analis Phintraco Sekuritas Nurwachidah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, mengatakan wondr by BNI berdampak positif terhadap pertumbuhan Current Account Saving Account (CASA) atau dana murah.

    Active rate wondr by BNI pun tercatat lebih tinggi dibanding sebelumnya (wondr by BNI 50 persen dan BNI Mobile Banking 30 persen).

    Sebanyak 225 ribu pengguna baru tersebut berasal dari sekitar 70 persen tabungan ritel BNI Ajaib. Selain itu, BNI juga meluncurkan BNIdirect untuk segmen korporasi menggunakan akses tunggal agar lebih banyak pelanggan dapat bertransaksi sesuai kebutuhannya.

    “Seperti wondr by BNI, sekitar 90 persen rekening giro BNI berasal dari BNI langsung. Sejalan dengan perkembangan kedua aplikasi tersebut, mobile banking BNI terus mencatatkan rekornya pertumbuhan, yakni tumbuh 26,2 persen yoy jumlah transaksi per September 2024,” jelasnya.

    Saat ini, peringkat wondr by BNI di App-store maupun play-store masing-masing 4,7 dan 4,6 bahkan menduduki top 5 chart di app store mengalahkan mobile banking lain.

    Sementara itu, jumlah transaksi per pengguna aktif per bulan pada September 2024 mencapai 21,8 juta atau naik 24 persen dari 17,6 juta per September 2024, dengan nilai transaksi rata-rata mencapai Rp 1,06 juta. Kemudian retention rate tetap tinggi di atas 90 persen.

    Sebagai informasi, wondr by BNI menghadirkan fitur 3 Dimensi Keuangan yang mencerminkan konsep masa lalu, masa kini, dan masa depan. Fitur tersebut adalah Insight, Transaksi dan Growth.

    Melalui Insight, nasabah dapat memantau sekaligus menganalisis keuangan mereka sebelumnya melalui tampilan rekap keuangan yang lengkap setiap harinya. Dimensi ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengelolaan keuangan yang lebih optimal berdasarkan data historis serta membantu memahami kondisi keuangan saat ini dan bagaimana pengelolaan yang tepat.

    Kemudian melalui Transaksi, mendukung kebutuhan keuangan real-time nasabah dengan fitur seperti transfer domestik, pembayaran tagihan, dan pengaturan jadwal transfer. Semua transaksi tersebut dapat dilakukan hanya dalam tiga langkah sederhana, memudahkan nasabah dalam pengelolaan transaksi harian.

    Terakhir adalah Growth yang fokus pada perencanaan masa depan dengan menyediakan berbagai pilihan produk finansial yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Misalnya investasi dan tabungan, memberikan nasabah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara finansial sesuai kebutuhan mereka.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi IV DPR dorong kolaborasi tingkatkan produksi susu nasional

    Komisi IV DPR dorong kolaborasi tingkatkan produksi susu nasional

    Ketergantungan pada impor harus dikurangi dengan memperkuat penyerapan susu lokal

    Jakarta (ANTARA) – Komisi IV DPR RI mendorong kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan produksi susu lokal, memperkuat ketahanan pangan nasional, dan memenuhi kebutuhan susu dalam negeri secara berkelanjutan demi kesejahteraan peternak.

    “Komitmen semua pihak adalah kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan berbasis susu,” kata Ketua rombongan Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Komisi IV DPR RI menyoroti permasalahan sektor persusuan nasional dalam kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

    Ahmad menyatakan bahwa kunjungan itu bertujuan menggali persoalan di subsektor peternakan, khususnya produksi susu lokal sehingga mampu memenuhi kebutuhan nasional.

    “Ketergantungan pada impor harus dikurangi dengan memperkuat penyerapan susu lokal,” ujar Ahmad.

    Ahmad menegaskan pentingnya kolaborasi antara peternak, pemerintah, dan industri pengolahan susu (IPS) untuk mendongkrak produksi susu nasional.

    “Semua pihak harus berkomitmen. Tata niaga susu perlu diatur ulang agar lebih berpihak pada peternak lokal,” tutur Ahmad.

    Sebagai langkah konkret, lanjut Ahmad, Komisi IV mendorong berbagai upaya, mulai dari kemudahan mendapatkan pupuk subsidi untuk lahan hijauan pakan ternak, pelatihan bagi peternak melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), hingga revisi regulasi untuk mendukung tata niaga yang lebih baik.

    Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian Makmun mengatakan bahwa pemerintah terus memantau penyerapan susu segar dalam negeri oleh IPS.

    Ia juga mengusulkan penerapan standar minimal kandungan susu lokal seperti tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada produk susu yang disajikan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung produksi nasional.

    “Model bisnis impor sapi perah juga harus melibatkan koperasi dan peternak lokal,” kata Makmun.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kementerian BUMN laporkan dividen 2024 sebesar Rp85,5 triliun

    Kementerian BUMN laporkan dividen 2024 sebesar Rp85,5 triliun

    Saya yakin bahwa performa ini bisa semakin baik seiring dengan semangat BUMN untuk memaksimalkan potensi yang telah ada

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat dividen sebesar Rp85,5 triliun di 2024, naik dibandingkan 2023 yang sebesar Rp81,2 triliun.

    Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi kinerja positif BUMN yang mampu meningkatkan setoran pendapatan pada negara.

    Namun, Erick menegaskan, performa ini bisa semakin baik seiring dengan sejumlah upaya transformasi yang terus dilakukan BUMN.

    “Saya yakin bahwa performa ini bisa semakin baik seiring dengan semangat BUMN untuk memaksimalkan potensi yang telah ada sekaligus mengeksplorasi peluang baru. Jadi, kuncinya tak hanya memanfaatkan sumber pendapatan yang telah eksis, tetapi juga mengeksplorasi dan berinovasi untuk membuka potensi pendapatan baru,” ujar Erick melalui keterangan di Jakarta, Sabtu.

    PT Bank Rakyat Indonesia mencatat setoran dividen terbesar dengan angka Rp25,7 triliun, diikuti Bank Mandiri (Rp17,1 triliun), Mind ID (Rp11,2 triliun), Pertamina (Rp9,3 triliun), Telkom (Rp9,2 triliun), BNI (Rp6,2 triliun), PLN (Rp3 triliun), Pupuk Indonesia (Rp1,2 triliun), Pelindo (Rp1 triliun), dan BTN (Rp420 miliar) sebagai 10 besar BUMN penyumbang deviden terbesar.

    Dividen yang telah disetorkan BUMN per 7 November 2024 pada negara itu, telah meningkatkan pendapatan negara sehingga dari dividen BUMN tercapai 100 persen.

    Kenaikan dividen ini menjadi suntikan positif bagi pemerintahan era Prabowo Subianto yang ingin menaikkan pemasukan negara di berbagai sektor. Kenaikan dividen ini juga membuktikan konsistensi peningkatan kinerja bisnis BUMN yang semakin baik, terutama pasca pandemi COVID-19.

    Target dividen 2025 telah diputuskan sebesar Rp90 triliun. Kementerian BUMN optimistis dapat mencapai target tersebut jika memperhatikan kinerja BUMN sampai dengan November 2024 yang terus mencatat angka positif.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Transaksi QRIS UMKM wilayah kerja BI Malang capai Rp5 triliun

    Transaksi QRIS UMKM wilayah kerja BI Malang capai Rp5 triliun

    Selama periode tersebut, untuk semua transaksi merchant mencapai Rp5,9 triliun dengan 64,9 juta kali transaksi

    Malang (ANTARA) – Nominal transaksi QRIS usaha mikro kecil menengah (UMKM) di wilayah kerja Bank Indonesia (BI) Malang periode Januari-Oktober 2024, mencapai Rp5 triliun.

    Deputi Kepala Perwakilan BI Malang Dedy Prasetyo di Malang, Jawa Timur, Sabtu, mengatakan secara volume transaksi UMKM selama periode tersebut mencapai 57,2 juta kali.

    “Selama periode tersebut, untuk semua transaksi merchant mencapai Rp5,9 triliun dengan 64,9 juta kali transaksi,” kata Dedy di sela Training of Trainers (ToT) Cinta, Bangga, Paham Rupiah dan Digitalisasi Sistem Pembayaran kepada Cash Handlers Perbarindo dan Koperasi se-Kota Malang dan Kota Batu, di Batu.

    Untuk periode Oktober 2024, nilai transaksi UMKM sebesar Rp568,2 miliar, sedangkan volume transaksi keseluruhan mencapai Rp740,2 miliar. Sementara volume transaksi selama Oktober 2024, untuk UMKM sebanyak 7,7 juta kali, sedangkan keseluruhan mencapai 9,2 juta kali.

    Volume transaksi tersebut, lanjut Dedy, sudah melampaui target yang ditetapkan, bahkan sejak pertengahan tahun (Juni-Juli) 2024 sudah terlampaui.

    Pesatnya peningkatan penggunaan QRIS, katanya, karena wilayah kerja BI Malang banyak kawasan wisata, khususnya Malang dan Batu. Sektor pariwisata, termasuk kuliner menjadi pemicu pertumbuhan transaksi QRIS.

    Pada kesempatan itu, Dedy mengingatkan adanya kemungkinan terjadinya penipuan dengan memanfaatkan QRIS. Ia mencontohkan QRIS untuk amal ternyata menggunakan rekening pribadi, bahkan ada kegiatan phishing dengan modus QRIS.

    Oleh karena itu, lanjutnya, kalau ada gambar seperti QRIS ternyata tidak berbasis rekening, bahkan tidak bisa transaksi dengan mobile banking, apalagi bisanya hanya dengan kamera, lebih baik diabaikan saja.

    Meski demikian, katanya, di wilayah kerja BI Malang, kasus seperti itu tidak ditemukan.

    Menyinggung transaksi dengan uang kartal, Dedy mengatakan masih banyak. “Oleh karena itu, kami tetap menyediakan uang kartal layak edar, bahkan warga bisa menukarkan uangnya yang sudah tidak layak di BI melalui kas keliling atau di kantor,” ujarnya.

    Hanya saja, kata Dedy, mencetak uang kartal baru biayanya cukup besar, sehingga selayaknya uang kartal dijaga agar masa edarnya bisa lebih lama.

    “Berbeda dengan masyarakat luar negeri yang menjaga betul uang kartalnya, mereka tidak mau melipat uang kartalnya (kertas), sehingga masa edarnya lebih lama,” ucapnya.

    Pewarta: Endang Sukarelawati
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenhub tekankan keselamatan pada pengemudi angkutan barang

    Kemenhub tekankan keselamatan pada pengemudi angkutan barang

    Jika tekanan angin lebih besar dari 0,5 bar menandakan kondisi kampas rem tidak baik

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Dijten Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan pentingnya keselamatan berkendara bagi pengemudi angkutan barang demi menekan risiko kecelakaan dan memastikan transportasi berjalan aman dan berkeselamatan.

    “Menyikapi banyaknya insiden kecelakaan yang melibatkan kendaraan angkutan barang pada beberapa bulan terakhir, kami melakukan aksi sosialisasi keselamatan pada pengemudi angkutan barang di rest area Tol Merak Km 14A dan 43A,” kata Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Hubdat Kemenhub Ahmad Yani dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Dia menyebutkan, ada dua materi sosialisasi yang disampaikan kepada pengemudi, pertama mengenai cara mengemudi ketika berada di jalan menurun dan kedua bagaimana melakukan pemeriksaan terhadap rem sebelum kendaraan melakukan perjalanan.

    Ia mengungkapkan bahwa sebelum memasuki jalan menurun, pengemudi memindahkan posisi transmisi ke gigi rendah. Ketika jarum RPM pada tachometer menuju ke zona merah (zona bahaya) segera aktifkan exhaust brake (skep/brake/rem angin) untuk menurunkan RPM ke zona aman.

    “Selanjutnya, pertahankan exhaust brake dan jangan dimainkan. Jika jarum RPM masih naik dan menuju ke zona merah injak pedal rem lepaskan kembali pedal rem jika jarum RPM sudah berada di zona putih,” jelas Yani.

    Ia menekankan bahwa penggunaan rem pedal di jalan menurun bukan untuk menghentikan kendaraan melainkan untuk menurunkan jarum RPM ke zona aman dan jangan memindahkan gigi di jalan menurun serta hindari penggunaan rem pedal secara berulang karena dapat menyebabkan rem blong.

    Ia juga memaparkan enam langkah melakukan pemeriksaan rem sebelum kendaraan melakukan perjalanan di antaranya, pertama parkirkan kendaraan di tempat yang benar dengan roda terganjal dan rem tangan diturunkan, putar kunci kontak ke posisi “ON” pastikan semua fungsi kendaraan bekerja (tidak ada lampu indikator yang menyala) dan tabung angin terisi penuh.

    Kedua, memastikan tidak ada kebocoran pneumatic dengan cara injak pedal rem selama kurang lebih 2 menit. Penurunan tekanan angin tidak boleh lebih dari 0,5 bar.

    “Jika tekanan angin lebih besar dari 0,5 bar menandakan kondisi kampas rem tidak baik dan jika tekanan angin mengalami penurunan terus, menandakan adanya kebocoran,” paparnya.

    Ketiga, pastikan tabung angin dalam kondisi baik. Periksa dengan menarik tuas/cincin tabung angin, jika keluar air/oli, stop operasi dan minta mekanik memeriksa filter air dryer atau kompresornya. Kemudian keempat, pastikan exhaust brake dan rem tangan berfungsi dengan baik.

    Tahap kelima yaitu memastikan tidak ada kebocoran hydrolik dengan memeriksa persediaan minyak rem dalam kondisi cukup dan yang keenam memeriksa ban, tekanan angin dan kondisi fisik ban dalam keadaan baik. Setelah aman untuk melakukan perjalanan, pengemudi bisa memulai perjalanan.

    Adapun, materi sosialisasi tersebut merupakan tips dari investigator KNKT sebagai temuan terhadap indikasi terjadinya suatu kecelakaan fatal pada angkutan barang dan bus serta merupakan hal yang sangat penting diketahui oleh para pengemudi.

    “Hari ini dilakukan sosialisasi kepada pengemudi angkutan barang umum sebanyak 55 orang dan pengemudi angkutan barang khusus sebanyak 15 orang. Di samping itu terdapat juga pengemudi angkutan pariwisata sebanyak delapan orang,” imbuhnya.

    Ia berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi tatap langsung dengan para pengemudi dapat menambah pengetahuan pengemudi dan mereka dapat menyebarluaskan informasi penting ini pada pengemudi lainnya.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • BTN raih sertifikasi gedung ramah lingkungan

    BTN raih sertifikasi gedung ramah lingkungan

    Kami terus berkomitmen memperkuat penerapan prinsip-prinsip ESG di seluruh lini bisnis

    Jakarta (ANTARA) – Gedung Menara 2 BTN milik PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) meraih sertifikasi Green Building atau gedung ramah lingkungan dengan predikat tertinggi atau Platinum.

    Sertifikasi tersebut diberikan oleh Green Building Council Indonesia (GBCI) yang merupakan anggota resmi dari World Green Building Council.

    Direktur Assets Management BTN Elisabeth Novie Riswanti dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan sertifikasi ini menjadi bukti komitmen perseroan menciptakan operasional dan lingkungan bisnis yang ramah lingkungan.

    “Kami terus berkomitmen memperkuat penerapan prinsip-prinsip ESG di seluruh lini bisnis. Kami berharap sertifikasi ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai BTN untuk berinovasi dan berkontribusi dalam upaya menjaga keseimbangan antara profitabilitas, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial,” ujar Elisabeth.

    Elisabeth melanjutkan perseroan akan terus memastikan pengoperasian gedung Menara 2 BTN untuk selalu mematuhi koridor dan kriteria yang telah ditetapkan oleh GBCI. Gedung yang terletak di Jalan H.R. Rasuna Said No. 1, Jakarta Selatan, itu secara resmi mulai dioperasikan penuh sejak September 2024 dan akan menjadi pusat aktivitas seluruh divisi bisnis BTN.

    “Gedung Menara 2 BTN merupakan salah satu wujud fisik dari transformasi yang terus dilakukan BTN untuk menjadi bank modern yang mampu menjawab kebutuhan nasabah di masa kini dan masa depan. Gedung ini melengkapi eksistensi BTN yang telah konsisten melayani jutaan keluarga Indonesia dalam memiliki rumah idaman mereka sejak pertama kali BTN menyalurkan KPR 48 tahun yang lalu,” tutur Elisabeth.

    Sementara itu, sertifikasi Green Building oleh GBCI adalah sistem sertifikasi yang menilai bangunan yang sudah dibangun dan beroperasi setidaknya satu tahun dengan sejumlah aspek penilaian, di antaranya tata guna lahan, efisiensi dan konservasi energi, pengelolaan sumber daya air yang efisien, penggunaan material bangunan ramah lingkungan, kualitas udara, pencahayaan, dan suhu dalam ruangan, serta praktik pengelolaan gedung yang ramah lingkungan.

    Dari hasil penilaian GBCI, BTN telah melakukan sejumlah upaya untuk menjadikan gedung Menara 2 BTN sebagai gedung ramah lingkungan.

    Berbagai upaya tersebut yakni, penambahan area hijau yang mencapai 32,1 persen, penghematan energi 21,86 persen dengan nilai Intensitas Konsumsi Energi Listrik (IKE) 234,41 kwh per meter persegi per tahun, penghematan air 26,7 persen dengan penggunaan air bersih 36,65 liter per orang per hari, penggunaan material ramah lingkungan, terdapatnya sistem Outdoor Air Introduction, dan berbagai inovasi lainnya terkait penerapan prinsip keberlanjutan.

    Elisabeth menyebut upaya itu memberikan dampak positif bagi lingkungan, manusia, dan ekonomi, sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini pun sejalan dengan komitmen BTN dalam mengimplementasikan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan ESG Roadmap 2023-2028 yang telah dirancang BTN dalam rangka menjadi ESG Champion di industri perbankan Indonesia.

    Berdasarkan kriteria sertifikasi GBCI, predikat Platinum merupakan predikat tertinggi dari empat predikat sertifikasi berupa Platinum, Gold, Silver, dan Certified.

    “Dengan raihan predikat Platinum, Menara 2 BTN menjadi salah satu contoh gedung terbaik dalam sirkulasi udara, pencahayaan, hingga kenyamanan kerja yang dapat meningkatkan produktivitas pegawai,” jelas Chairperson GBCI Ignesjz Kemalawarta.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bappenas: Indonesia harus lakukan proteksi, bukan jadi proteksionis

    Bappenas: Indonesia harus lakukan proteksi, bukan jadi proteksionis

    Kita menjaga supaya kita terproteksi, tetapi kita tidak menjadi proteksionis

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan pemerintah ingin negara tak menjadi proteksionis, tetapi harus melakukan proteksi.

    Saat ini, disebut semakin proteksionis dan kondisi ini dinilai tidak mudah. Di sisi lain, proteksi Indonesia justru semakin berkurang.

    “Kita menjaga supaya kita terproteksi, tetapi kita tidak menjadi proteksionis,” katanya dalam acara CORE Economic Outlook 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu.

    Dalam kesempatan tersebut, Rachmat menerangkan proteksionis merupakan kebijakan ekonomi yang menghambat perdagangan internasional, sedangkan proteksi bertujuan untuk melindungi kedaulatan nasional.

    Menurut dia, definisi antara proteksionis dengan proteksi harus dibedakan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

    “Yang kita inginkan berkali-kali seperti yang disampaikan Presiden (Prabowo Subianto) bahwa kita mengakui adanya free trade (perdagangan bebas), tetapi kita juga lebih menekankan adanya fair trade (perdagangan adil). Jadi, jangan free trade tetapi unfair (tidak adil). Kita ingin free trade, tetapi juga fair trade,” ungkap Kepala Bappenas.

    Sebelumnya, dalam acara Qatar Economic Forum, Prabowo yang saat itu masih menjadi Presiden terpilih menyebutkan Indonesia berupaya melindungi kepentingan nasional, di antaranya mengolah kekayaan alam secara mandiri dan mengurangi ketergantungan dari produk-produk impor. Di sisi lain, dia menegaskan bahwa Indonesia bukan negara proteksionis.

    Karena itu, hilirisasi menjadi salah satu kebijakan utama yang diterapkan untuk memperoleh manfaat penuh dari sumber daya alam agar tak terus-menerus impor bahan-bahan mentah.

    “Kami tak bisa terus-menerus impor, tidak adil bagi rakyat kami, kami tak akan bisa menjadi negara industri yang maju jika kami terus mengimpor bahan-bahan mentah,” ujarnya pada Rabu (15/5).

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Trenggono paparkan rencana revitalisasi tambak idle di Pantura ke ADB

    Trenggono paparkan rencana revitalisasi tambak idle di Pantura ke ADB

    Kami harap kerja sama ADB dengan Pemerintah mencakup pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memaparkan rencana revitalisasi puluhan ribu hektare tambak idle udang di pantai utara Jawa (Pantura) ke Asian Development Bank (ADB) perwakilan Indonesia.

    Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Sabtu mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Direktur Asian Development Bank perwakilan Indonesia Jiro Tominaga di Kantor KKP, Jakarta, Jumat (22/11) sore.

    “Dalam pertemuan itu, kami memaparkan implementasi program ekonomi biru KKP, termasuk rencana program revitalisasi puluhan ribu hektare tambak idle di pantai utara Jawa (Pantura),” kata Trenggono.

    Menteri Trenggono mengatakan, ada lima program ekonomi biru dalam membangun sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang berkelanjutan, di mana program tersebut menyeimbangkan antara ekologi dan ekonomi.

    “Kami harap kerja sama ADB dengan Pemerintah mencakup pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan,” ujarnya.

    Menteri Trenggono menjelaskan sejumlah rencana pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Salah satunya yaitu membangun kembali 78 ribu hektare tambak udang yang tidak terpakai alias idle di sepanjang Serang, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur.

    Menurutnya, jika program tersebut berhasil, harapannya akan ada penyerapan tenaga kerja hingga ratusan ribu.

    Selain itu, masyarakat di Pantura juga bisa kembali melakukan budi daya udang windu. Program ini juga tentunya dapat mendongkrak jumlah produksi perikanan Indonesia untuk mendukung swasembada pangan.

    “Saya sudah buatkan modelnya di Karawang 80 hektare dan hasilnya bagus,” ucap Menteri Trenggono.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Menteri Trenggono memiliki lima program ekonomi biru untuk menyejahterakan nelayan serta menjaga keberlanjutan ekosistem.

    Lima program tersebut meliputi perluasan wilayah konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur, pembangunan budi daya ramah lingkungan, pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta program ekonomi sirkuler pengentasan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

    Sementara itu, Direktur Asian Development Bank perwakilan Indonesia, Jiro Tominaga menyambut baik program KKP dalam membangun sektor kelautan melalui program ekonomi biru.

    “Saya siap meningkatkan kemitraan kita yang kuat dan bekerja sama dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung agenda pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan,” kata Jiro.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024