Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Akademisi: Peningkatan kualitas guru PAUD jadi investasi di bidang SDM

    Akademisi: Peningkatan kualitas guru PAUD jadi investasi di bidang SDM

    Keberhasilan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu sangat ditentukan oleh kesiapan mereka (anak-anak) bersekolah dan itu dibangun di usia dini

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Early Childhood Education and Development (ECED) Council Fasli Jalal menekankan bahwa peningkatan kualitas guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan investasi jangka panjang yang penting bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

    Menurutnya, kualitas guru PAUD memiliki peran kunci dalam mempersiapkan anak-anak untuk jenjang pendidikan berikutnya dan membangun fondasi karakter mereka.

    “Keberhasilan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu sangat ditentukan oleh kesiapan mereka (anak-anak) bersekolah dan itu dibangun di usia dini, baik kesiapan sosial-emosionalnya, kesiapan kemampuan kognitif dan bahasanya, kesiapan kekuatan motorik dan gerak, karena itu perlu dilatih,” kata Fasli dalam acara Diskusi Publik Indef yang bertajuk ‘Kupas Tuntas Kebijakan Pendidikan dan SDM’ di Jakarta, Senin.

    Namun, Fasli menyoroti tantangan besar terkait kualifikasi dan kesejahteraan guru PAUD. Saat ini, sebagian besar guru PAUD belum memenuhi kualifikasi akademik minimal Strata-1 (S1). Lebih dari itu, tingkat kesejahteraan guru PAUD, khususnya yang bekerja di kelompok bermain dan lembaga PAUD sejenis, masih sangat rendah.

    “Itu rata-rata (gaji) Rp50.000 sampai dengan Rp200.000 sebulan. Dengan full time dia mengajar pada jenjang yang paling dasar, yang sebenarnya pembelajaran yang paling sulit. Membutuhkan orang yang punya kemampuan pedagogik yang canggih juga kemampuan psikologisnya untuk membuat anak itu bisa jadi anak yang sehat, cerdas, ceria dan di dalam kontennya berakhlak,” jelasnya.

    Hal ini menjadi penting karena Fasli mengingatkan bahwa periode usia dini merupakan masa pembelajaran paling kritis. Di masa inilah, anak-anak membutuhkan pendampingan berkualitas agar dapat tumbuh menjadi individu yang berkualitas.

    Fasli yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas YARSI itu juga menyoroti rendahnya akses pendidikan PAUD di Indonesia. Berdasarkan data, cakupan pendidikan PAUD untuk anak usia 0-6 tahun baru mencapai 26 persen. Sementara itu, untuk anak usia 3-6 tahun, angka partisipasinya berada di kisaran 37 persen.

    Pemerintah, menurut Fasli, telah menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kondisi ini. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, pemerintah menargetkan wajib belajar 13 tahun, dengan tambahan satu tahun pendidikan wajib di tingkat PAUD.

    “Tinggal mencari umur berapa nanti, bakal umur 5 (tahun) atau umur 6, karena di umur 6 (tahun) ini sudah cukup banyak anak-anak kita yang sudah masuk SD,” terangnya.

    Lebih lanjut, dalam sesi diskusi Indef, Fasli juga menyoroti perlunya perencanaan yang matang dalam regenerasi guru di Indonesia. Dirinya mencatat bahwa sekitar 50.000 hingga 60.000 guru pensiun setiap tahun, tetapi proses penggantian guru masih belum terkoordinasi dengan baik.

    Seharusnya guru baru sudah disiapkan dua tahun sebelum guru lama pensiun. Dengan demikian, ada waktu transisi untuk pembinaan. Namun, saat ini, sektor pendidikan masih banyak bergantung pada guru honorer.

    Ia menambahkan bahwa meskipun program studi pendidikan menjadi yang terbesar di Indonesia, dengan 1,25 juta mahasiswa, hanya sebagian kecil lulusan yang benar-benar berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan PAUD.

    “Sekarang kita masih berlepotan dalam mengganti guru ini. Makanya datang guru-guru honorer yang banyak tadi. Nah mudah-mudahan guru honorer ini, sekarang tertinggi di semua prodi (program studi) di Indonesia adalah pendidikan, mencapai 1,25 juta (mahasiswa), 250.000 lulusannya, sementara kebutuhannya hanya 50.000-60.000,” jelasnya.

    Fasli menekankan bahwa investasi pada kualitas guru PAUD bukan hanya tentang meningkatkan kualifikasi akademik, tetapi juga kesejahteraan dan pelatihan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan PAUD menjadi kunci untuk membangun SDM yang berkualitas.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pupuk Indonesia penuhi kebutuhan pupuk petani Sragen lewat Rembuk Tani

    Pupuk Indonesia penuhi kebutuhan pupuk petani Sragen lewat Rembuk Tani

    Rembuk Tani bukan hanya sekedar acara, melainkan komitmen nyata dalam membangun ketahanan pangan yang lebih kokoh

    Jakarta (ANTARA) – PT Pupuk Indonesia (Persero) siap memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi para petani terdaftar, dalam rangka menyambut musim tanam di Sragen, Jawa Tengah, melalui kegiatan Rembuk Tani.

    Senior Manager Jawa Tengah & DIY Pupuk Indonesia Antonius Yudhi Kristyanto mengatakan Rembuk Tani bertujuan memastikan akses yang lebih luas dan terjangkau terhadap pupuk, serta mendorong peningkatan hasil pertanian melalui dialog dan program diskon khusus.

    “Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan petani terhadap pupuk dapat terpenuhi, baik dari sisi ketersediaan maupun harga yang terjangkau. Pupuk Indonesia berharap lewat dukungan yang kami berikan dapat menambah semangat dan optimisme petani dalam menghadapi musim tanam kali ini,” ujar Yudhi dalam siaran persnya di Jakarta, Senin.

    Dalam program Rembuk Tani, Yudhi mengatakan para petani bisa menikmati berbagai diskon khusus. Salah satunya voucher potongan harga Rp50.000 untuk setiap pembelian pupuk bersubsidi di kios-kios resmi. Diskon khusus ini berlaku hingga 20 Desember 2024.

    Beberapa pupuk subsidi yang dapat ditebus petani dalam program tersebut antara lain pupuk urea, NPK, NPK formula khusus dan Petroganik. Jenis pupuk ini telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan tanaman, dan merupakan pupuk yang disubsidi sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024.

    Sesuai aturan pemerintah, petani yang sudah terdaftar di e-RDKK hanya perlu membawa kartu tanda penduduk (KTP) sebagai bukti identitas diri saat membeli pupuk bersubsidi di kios-kios yang telah ditunjuk.

    Program lainnya yang ditawarkan dalam Rembuk Tani adalah potongan harga 40 persen untuk pupuk NPK Phonska Plus– pupuk non subsidi unggulan yang mendukung peningkatan hasil panen.

    Diskon ini berlaku selama acara berlangsung, memberikan kesempatan bagi para petani untuk memperoleh pupuk berkualitas dengan harga lebih terjangkau.

    Selain potongan harga, Rembuk Tani juga menghadirkan sesi diskusi antara perwakilan Pupuk Indonesia, dinas pertanian setempat, dan para petani.

    Dalam diskusi tersebut, petani tidak hanya memperoleh informasi mengenai akses dan distribusi pupuk, tetapi juga tips praktis untuk penggunaan pupuk yang efektif namun tetap bisa mendapatkan hasil panen yang optimal. Kemudian, petani juga mendapat pemahaman terkait syarat-syarat penerima pupuk subsidi dan bagaimana cara agar dapat terdaftar di e-RDKK.

    Diskusi dua arah ini bertujuan untuk mempererat komunikasi antara Pupuk Indonesia dan komunitas petani, serta menciptakan kerjasama yang berkelanjutan dalam upaya mencapai swasembada pangan.

    “Rembuk Tani bukan hanya sekedar acara, melainkan komitmen nyata dalam membangun ketahanan pangan yang lebih kokoh, untuk masa depan Indonesia yang lebih sejahtera dan berkelanjutan,” sebut Yudhi.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPEI sosialisasikan CCP PUVA dan ajak perbankan jadi anggota

    KPEI sosialisasikan CCP PUVA dan ajak perbankan jadi anggota

    KPEI siap menjalankan peran vital untuk memastikan kelancaran dan keamanan transaksi dalam rangka menciptakan ekosistem pasar yang efisien dan stabil

    Jakarta (ANTARA) – PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) melakukan sosialisasi Central Counterparty (CCP) Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) dan mengajak perbankan untuk berpartisipasi menjadi anggota.

    Direktur Utama KPEI Iding Pardi menjelaskan pembentukan CCP PUVA yang resmi beroperasi sejak 30 September 2024, bertujuan untuk menjawab kebutuhan pasar terhadap sistem penyelesaian yang aman, terstandarisasi, dan transparan.

    “Adanya CCP PUVA mampu mengurangi kompleksitas interkonektivitas antar pelaku pasar, sehingga risiko sistemik akibat kegagalan penyelesaian dapat diminimalkan,” ujar Iding di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin.

    Iding berharap keberadaan CCP PUVA dapat meningkatkan kepercayaan pasar, mendorong likuiditas, serta aktivitas perdagangan yang lebih dinamis.

    Sebagai CCP PUVA di Indonesia, KPEI berkomitmen untuk menyediakan layanan CCP yang dapat diandalkan, mencakup penyediaan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi, manajemen risiko, pengelolaan agunan, serta pengawasan terhadap pasar transaksi PUVA.

    “KPEI siap menjalankan peran vital untuk memastikan kelancaran dan keamanan transaksi dalam rangka menciptakan ekosistem pasar yang efisien dan stabil,” ujar Iding.

    Sampai akhir Oktober 2024, KPEI telah mencatatkan total nilai transaksi senilai 168 juta dolar Amerika Serikat (AS) dengan jumlah transaksi sebanyak 118 transaksi.

    Iding menjelaskan, keberadaan KPEI sebagai CCP terbukti mampu membuat penyelesaian transaksi lebih efisien dengan mencatatkan efisiensi netting sebesar 33 persen.

    Saat ini, terdapat delapan bank anggota kliring yang juga merupakan pemegang saham yang telah bertransaksi, diantaranya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

    Kemudian, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk. PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

    Iding mengatakan bahwa KPEI akan berupaya untuk meningkatkan jumlah partisipan yang menjadi Anggota Kliring agar transaksi semakin efisien dan menarik.

    “KPEI mengajak perbankan di Indonesia untuk segera bergabung dan menjadi bagian dari implementasi strategis ini,” ujar Iding.

    Pada hari ini, Senin (25/11), sebagai upaya pengenalan layanan CCP PUVA, KPEI menyelenggarakan sosialisasi kepada para pelaku pasar, meliputi bank devisa dan asosiasi, mengenai manfaat dan mekanisme CCP PUVA.

    Iding berharap akan semakin banyak bank yang berpartisipasi sebagai anggota kliring untuk mendukung penguatan infrastruktur pasar keuangan nasional.

    “Dengan bergabung sebagai anggota CCP, bank dapat menikmati manfaat seperti pengurangan risiko kredit antar pihak, efisiensi operasional, dan pengelolaan likuiditas yang lebih baik,” ujar Iding.

    Selain peningkatan jumlah Anggota Kliring, KPEI juga akan melakukan pengembangan terkait produk yang dapat dikliringkan.

    Adapun, saat ini produk PUVA yang dapat dikliringkan oleh KPEI adalah Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), yaitu transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah berupa kontrak forward dengan mekanisme fixing yang dilakukan di pasar domestik.

    Ke depan, Ia melanjutkan produk yang dikliring akan bertambah seiring dengan pengembangan yang akan dilakukan, antara lain kliring atas Repo Interbank, Interest Rate Swap (IRS) dan Overnight Index Swap (OIS).

    Dari sisi regulasi dan best practice, KPEI yang saat ini telah mendapatkan pengakuan Qualifying CCP (QCCP) dari Bank Indonesia, ke depannya akan meningkatkan kredibilitas sebagai CCP PUVA dengan selalu memenuhi standar PFMI dan pengajuan Qualifying CCP dari lembaga jurisdiksi internasional lainnya.

    “Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi PUVA di Indonesia memenuhi standar global dalam hal stabilitas, efisiensi, dan keandalan,” ujar Iding.

    Sebagai CCP PUVA, KPEI berkomitmen meningkatkan transparansi, efisiensi, dan mitigasi risiko sistemik di pasar uang dan pasar valuta asing. Langkah ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi terciptanya pasar keuangan Indonesia yang lebih aman, dalam, dan kompetitif di tingkat global.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bahlil tekankan hilirisasi sebagai syarat utama perpanjangan PKP2B

    Bahlil tekankan hilirisasi sebagai syarat utama perpanjangan PKP2B

    Syarat utama PKP2B, kita lakukan perpanjangan, salah satu syaratnya adalah harus membangun hilirisasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan pembentukan ekosistem hilirisasi sebagai syarat utama bagi para pengusaha di sektor pertambangan untuk memperpanjang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

    “Syarat utama PKP2B, kita lakukan perpanjangan, salah satu syaratnya adalah harus membangun hilirisasi,” ujar Bahlil di Jakarta, Senin.

    Menurut Bahlil persyaratan tersebut ditetapkan pihaknya guna mendukung keinginan Presiden Prabowo untuk melakukan hilirisasi sumber daya alam guna meningkat nilai tambah domestik sehingga bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen.

    Ia mengatakan persyaratan tersebut juga bertujuan untuk mendiversifikasi pendapatan Indonesia agar tidak terlalu mengandalkan ekspor komoditas mentah, serta menekan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang masih cukup tinggi.

    “LPG kita impor satu tahun itu 6 juta ton, konsumsi LPG kita 8 juta ton per tahun. Industri dalam negeri LPG kita itu hanya 1,6 sampai 1,8 juta ton, sisanya ya impor. Kita mau bikin gas, gasnya harus C3, C4, dan di Indonesia itu sedikit,” katanya.

    Lebih lanjut, dikatakan dia guna membantu mewujudkan target pertumbuhan ekonomi dari Presiden Prabowo, pemerintah sudah menyiapkan peta jalan (roadmap) 28 komoditas utama hilirisasi yang 91 persen di antaranya berada di lingkup Kementerian ESDM, dan membutuhkan realisasi investasi sebesar 618 miliar dolar AS hingga tahun 2040.

    “Dari 618 miliar dolar AS itu sekitar 91 persen ada di kementerian ESDM,” katanya.

    Selain mensyaratkan hilirisasi sebagai perpanjangan PKP2B, Menteri Bahlil mengatakan pihaknya juga bakal membagi rata alokasi produksi mineral di tanah air untuk para pengusaha, melalui pemerataan porsi dalam rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (RKAB).

    Hal tersebut ditetapkan dirinya, karena ada salah satu perusahaan dalam negeri yang meminta porsi RKAB lebih besar.

    “Ada satu perusahaan RKAB minta sampai 30–40 persen dari total RKAB. Produksi kita kan 150 juta ton untuk nikel, ada satu perusahaan yang minta sampai 50 sampai 60 juta (ton),” katanya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pertamina Patra Niaga investigasi kualitas Pertamax gandeng LAPI ITB

    Pertamina Patra Niaga investigasi kualitas Pertamax gandeng LAPI ITB

    Kami langsung merespons cepat begitu adanya laporan kendaraan yang mengalami kerusakan mesin yang diduga diakibatkan penggunaan Pertamax di wilayah Cibinong, Jawa Barat

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga langsung menginvestigasi kualitas bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dengan menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) melalui PT LAPI ITB.

    “Kami langsung merespons cepat begitu adanya laporan kendaraan yang mengalami kerusakan mesin yang diduga diakibatkan penggunaan Pertamax di wilayah Cibinong, Jawa Barat,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Selain investigasi internal, mulai dari pengecekan kualitas Pertamax di terminal BBM hingga ke SPBU-SPBU, menurut dia, Pertamina Patra Niaga juga melakukan pengecekan ke bengkel-bengkel di area Cibinong.

    “Meskipun penyebab belum diketahui apakah dari produk Pertamax atau dari sparepart kendaraan, namun kami mohon maaf atas kejadian ini. Investigasi kualitas produk masih dilakukan sejak Jumat (22/11/2024) lalu. Kami terus berkoordinasi dengan pihak bengkel dan LAPI ITB. Sampel produk juga sudah kami kirimkan ke Lemigas untuk uji laboratorium lebih lanjut,” jelasnya.

    Heppy menambahkan dari hasil monitoring sementara di lapangan, kendaraan yang dilaporkan mengalami kendala mesin hanya terjadi pada merek kendaraan dan tipe tertentu atau tidak di semua kendaraan yang melakukan pengisian Pertamax.

    Sembari paralel menunggu hasil investigasi dan pengujian produk, lanjutnya, pihaknya juga terus melakukan penelusuran kendaraan-kendaraan yang mengalami masalah pada mesinnya dan berkoordinasi dengan pemilik kendaraan.

    “Untuk informasi lebih lanjut, konsumen dapat menghubungi Pertamina Call Center 135,” sebut Heppy.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kantongi investasi Tangguh, Pemerintah fokus dongkrak produksi migas

    Kantongi investasi Tangguh, Pemerintah fokus dongkrak produksi migas

    Keputusan investasi akhir atas proyek UCC ini merupakan bukti bahwa industri migas di Indonesia masih menjanjikan dan dapat menarik investasi dari luar negeri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan fokus meningkatkan produksi migas seiring dengan telah diperolehnya keputusan investasi akhir proyek Tangguh Ubadari, Carbon Capture Utilization & Storage/CCUS, dan Compression (UCC) senilai 7 miliar dolar AS.

    “Kami mengapresiasi keputusan investasi BP dan mitra, pada proyek Tangguh UCC. Keputusan investasi akhir atas proyek UCC ini merupakan bukti bahwa industri migas di Indonesia masih menjanjikan dan dapat menarik investasi dari luar negeri,” kata Bahlil di Jakarta, Senin.

    Keputusan investasi akhir proyek Tangguh disampaikan Chief Executive Office (CEO) BP Murray Auchincloss yang mewakili para mitra kerja sama Tangguh di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto pada CEO Roundtable Forum di London, Inggris, Kamis (21/11).

    “Investasi sekitar 7 miliar dolar AS ini sangat besar, dan turut mendukung produksi migas nasional, juga yang terpenting meningkatkan nilai tambah bagi daerah. Peningkatan pendapatan daerah, multiplier effect yang positif bagi daerah,” ujar Bahlil.

    Bahlil mengatakan Presiden Prabowo telah menginstruksikan jajaran menteri untuk meningkatkan produksi dan lifting migas.

    “Dengan adanya proyek BP Tangguh, Pemerintah akan lebih fokus mengupayakan peningkatan produksi migas,” kata Bahlil.

    Cadangan gas dari Proyek UCC ini sekitar 3 triliun kaki kubik (TCF) dan direncanakan onstream tahun 2028. Proyek UCC ini mencakup pengembangan lapangan gas Ubadari, peningkatan perolehan gas (EGR) melalui penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan Karbon (CCUS) di lapangan Vorwata, serta pemasangan kompresor di darat, memperluas dan memanfaatkan infrastruktur yang telah ada di fasilitas Tangguh LNG di Papua Barat, Indonesia.

    Proyek CCUS ini merupakan proyek CCUS skala besar yang paling terdepan dan berpotensi menjadi CCS Hub pertama di Indonesia, dengan potensi kapasitas penyimpanan CO2 sekitar 1,8 Gigaton dan pada fasa awal akan menginjeksikan sekitar 15 juta ton CO2 dari emisi fasilitas operasi Tangguh LNG.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menteri PKP: Penghapusan BPHTB untuk MBR percepat Program 3 Juta Rumah

    Menteri PKP: Penghapusan BPHTB untuk MBR percepat Program 3 Juta Rumah

    Jadi ini adalah suatu kemauan bersama dan ini sangat pro rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, dapat mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Kami dalam program ini untuk mencapai pembangunan 3 Juta rumah ini seperti arahan Bapak Presiden, ini adalah kerja tim untuk melakukan kebijakan yang pro rakyat yang cepat, inovatif, dan berani,” ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

    Penghapusan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR tersebut merupakan terobosan kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang memihak rakyat kecil.

    “Jadi ini adalah suatu kemauan bersama dan ini sangat pro rakyat,” kata Ara.

    Menurut dia, kebijakan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG tersebut dapat membuat harga rumah menjadi turun, sehingga terjangkau bagi rakyat kecil yang ingin memiliki hunian pertama.

    “Kebijakan ini bukan buat masyarakat berpenghasilan tinggi atau bukan buat masyarakat berpenghasilan sedang, namun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi ini 100 persen adalah kebijakan yang sangat pro kepada rakyat kecil sesuai arahan dari Presiden RI dan Wakil Presiden RI,” katanya.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri di Jakarta, Senin (25/11).

    SKB 3 Menteri tersebut ditandatangani terkait untuk pembebasan BPHTB, pembebasan retribusi PBG dan percepatan proses penerbitan PBG untuk MBR, dalam rangka percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun.

    SKB ini kemudian nantinya akan ditindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah (Perkada) oleh masing-masing kepala daerah, dan diharapkan SKB dapat dilaksanakan dan disosialisasikan pada akhir tahun ini.

    Dalam penandatangan SKB 3 Menteri tersebut, Ara menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Menteri PU dan jajarannya, serta para gubernur, walikota, bupati dan penjabat (Pj) gubernur, walikota dan bupati yang telah mendukung kebijakan tersebut.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Lahan bekas tambang bisa jadi tempat wisata? (1)

    Lahan bekas tambang bisa jadi tempat wisata? (1)

    ANTARA – Pertambangan Kalimantan Timur masih menjadi sektor penyumbang pendapatan paling dominan. Sayangnya, dampak negatif tambang mineral juga tak kecil, terutama bagi lingkungan. Namun, ada juga contoh baik pengelolaan lahan bekas tambang oleh masyarakat sebagai lokasi wisata. Kisahnya hanya dalam Podcast Antara On The Record!
    (Suwanti/Gunawan Wibisono, Syahrudin/Arif Prada/Afut Syafril Nursyirwan)

  • Indonesia Re tingkatkan kapabilitas SDM lewat Executive Training

    Indonesia Re tingkatkan kapabilitas SDM lewat Executive Training

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia Re Institute bersama Divisi Life & Pricing Actuary Indonesia Re menyelenggarakan pelatihan eksekutif bertajuk “From Data to Decision: Latest Update on Life & Health Insurance”.

    Program ini diikuti oleh Underwriter dan Claim Analyst dari AXA Mandiri Financial Services (AMFS). Selama dua hari, pelatihan bertujuan meningkatkan pengetahuan teknis asuransi jiwa dan kesehatan.

    Pelatihan ini menjadi bagian dari Program iLearn yang dirancang oleh PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) (Indonesia Re) selaku BUMN reasuransi untuk memperkuat kualitas SDM di industri perasuransian nasional.

    Beatrix Santi Anugrah, Direktur Pengembangan dan Teknologi Informasi Indonesia Re dalam keterangannya pada Senin menyatakan komitmennya dalam pengembangan SDM.

    Hari pertama pelatihan menghadirkan materi tentang “Juvenile Kidney Failure” dan “Malignancy in Woman: Breast and Ovary Cancer” yang disampaikan oleh para ahli, seperti dr Laras Prabandini Sasongko dan dr Yudyarini Paramitha. Peserta diajak mendalami studi kasus terkait. Hari kedua membahas “Financial Underwriting”, menyoroti pentingnya analisis finansial dalam seleksi risiko.

    Pewarta: Ida Nurcahyani
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi VII DPR minta pemangku kepentingan ikut evaluasi wisata di Bali

    Komisi VII DPR minta pemangku kepentingan ikut evaluasi wisata di Bali

    Terkait Fodor apa yang datang dari mereka kita tidak perlu terlalu reaktif

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan serta menghadirkan evaluasi terkait kondisi pariwisata di Pulau Dewata.

    Hal itu disampaikan terkait Bali yang masuk dalam salah satu destinasi wisata yang tidak layak dikunjungi pada 2025 versi penerbit panduan perjalanan asal Amerika serikat, Fodor.

    “Terkait Fodor apa yang datang dari mereka kita tidak perlu terlalu reaktif. Ini tetap menjadi bahan evaluasi tetapi kita harus tetap pada sisi positifnya,” ujar Chusnunia sebagaimana dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Senin.

    Meski destinasi kenamaan itu mendapat kritik tajam, kata dia, tak dapat dipungkiri bahwa Bali turut mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai belahan dunia.

    “Sebelum ada pemberitaan ini, Bali sudah datang banyak masukan seperti reklamasi, kebijakan tata ruang, perizinan pendirian bangunan dan lain-lain. Semua masukan itu pasti akan menjadi catatan dan bahan evaluasi bersama. Namun, perlu diingat Bali tetap dihujani apresiasi di mata dunia, baru saja Desa Jatiluwih yang berada di Kabupaten Tabanan, dianugerahi penghargaan bergengsi oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO) sebagai salah satu desa wisata terbaik di dunia,” ujarnya.

    Dirinya juga mengajak seluruh pemangku kebijakan dan juga seluruh masyarakat untuk saling berkolaborasi agar dapat memperbaiki yang masih kurang dan memaksimalkan yang sudah ada di Bali. Dengan begitu Bali dapat menjadi rujukan wisata global.

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024