Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Pengunduran diri Presdir XL Dian Siswarini akan diputuskan lewat RUPS

    Pengunduran diri Presdir XL Dian Siswarini akan diputuskan lewat RUPS

    Jakarta (ANTARA) –

    Pengunduran diri Dian Siswarini dari jabatannya sebagai Presiden Direktur PT XL Axiata Tbk (EXCL) akan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan dalam waktu dekat.

    Sekretaris Perusahaan XL Axiata, Ranty Astari Rachman menjelaskan bahwa perseroan pada 3 Desember 2024 telah menerima surat pengunduran diri dari Dian Siswarini selaku Presiden Direktur EXCL.

    “Adapun alasan pengunduran diri beliau adalah karena alasan pribadi,” ujar Ranty sebagaimana keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu.

    Ranty menjelaskan, pengunduran diri Dian Siswarini selanjutnya akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham terdekat yang akan digelar oleh perseroan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Dian Siswarini diangkat sebagai presiden direktur XL Axiata berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 1 Maret 2015.

    Sebelum diangkat menjadi presiden direktur, Dian Siswarini menjabat sebagai wakil presiden direktur atau Deputy CEO EXCL sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 7 Januari 2015.

    Dian Siswarini telah menjalani karir bersama EXCL sejak tahun 1996, dan sejak tahun 2007, Dian menjabat sebagai Direktur Network EXCL, kemudian pada 2011 Dian menjabat sebagai Direktur atau Chief Digital Service.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenhub laksanakan posko terpadu Natal – Tahun Baru mulai 18 Desember

    Kemenhub laksanakan posko terpadu Natal – Tahun Baru mulai 18 Desember

    Kementerian Perhubungan akan melaksanakan pemantauan dan posko terpadu dimulai dari 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 atau selama 19 hari

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) laksanakan posko terpadu Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 mulai 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

    “Kementerian Perhubungan akan melaksanakan pemantauan dan posko terpadu dimulai dari 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 atau selama 19 hari,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi di Jakarta, Rabu.

    Hal ini, lanjutnya, mengacu kepada libur sekolah yang dimulai pada tanggal 18 Desember 2024, libur cuti bersama Natal dan Tahun Baru pada tanggal 25 Desember dan 26 Desember 2024, dan persebaran hari libur Sabtu – Minggu 21 Desember dan 22 Desember 2024, 28 Desember dan 29 Desember, serta 4-5 Januari 2025, dan libur Tahun Baru pada 1 Januari 2025 maka

    Dudy mengatakan, preferensi hari pergi secara nasional terdapat dua puncak atau peak yakni pada Libur Natal tanggal 24 Desember 2024 dan pada Libur Tahun Baru tanggal 31 Desember 2024. Namun mulai dari tanggal 20 Desember 2024 telah terjadi peningkatan mobilitas.

    Sedangkan preferensi pilihan hari balik secara nasional diperkirakan terjadi pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2 Januari 2025. Namun, hingga tanggal 5 Januari 2025 masih terdapat arus balik.

    Adapun prediksi pilihan utama penggunaan kendaraan pribadi sebesar 53,78 persen atau sekitar 59,52 juta kendaraan. Sedangkan prediksi pilihan menggunakan angkutan umum berdasarkan perhitungan data terkoreksi yakni bus sebesar 6,54 juta orang, kereta api 3,44 juta orang, pesawat sebesar 4,14 juta orang, kapal penyeberangan 3,40 juta orang, dan kapal laut 2,38 juta orang.

    Sebagai informasi, Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan nasional Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 Kemenhub, potensi pergerakan masyarakat mencapai 110,67 juta orang.

    Potensi pergerakan ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia yang tersebar selama 22 hari dari 18 Desember 202 sampai dengan 8 Januari 2025.

    Adapun potensi pergerakan antar provinsi mencapai 55,86 juta orang dan potensi pergerakan dalam provinsi mencapai 54,81 juta orang.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bahlil pastikan RI pakai cara sendiri capai NZE dan transisi energi

    Bahlil pastikan RI pakai cara sendiri capai NZE dan transisi energi

    selama teknologinya masih mahal, dan ekonomi kita belum kuat, kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi kita

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia memakai cara sendiri sesuai kapabilitas industri dalam negeri dalam proses menuju nol emisi karbon (net zero emissions/NZE) dan transisi energi.

    Menurut Bahlil, pemerintah setuju dengan agenda dunia untuk mewujudkan nol emisi karbon, namun selama teknologi penerapan proses transisi masih mahal, dan ekonomi dalam negeri belum kuat, Indonesia akan mengedepankan kepentingan domestik.

    “Kita setuju dengan global net zero emission, menurunkan emisi rumah kaca, dan program kita adalah 2060 harus kita mencapai net zero emission. Tetapi selama teknologinya masih mahal, dan ekonomi kita belum kuat, kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi kita,” kata Menteri Bahlil dalam acara Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, Rabu.

    Bahlil menyatakan pemerintah Indonesia akan menetapkan proses transisi energi dan nol emisi karbon berdasarkan batas kemampuan (baseline) sendiri, bukan mengikuti baseline negara-negara maju.

    Oleh karena itu, hingga saat ini dirinya menganggap sektor batu bara masih menjadi energi yang kompetitif, murah, dan bisa menghasilkan produk yang menguntungkan ekonomi Indonesia.

    “Perlahan-lahan kita akan masuk pada energi baru terbarukan, tetapi batu bara, sampai dengan hari ini kami masih menganggap sebagai salah satu energi yang cukup kompetitif, murah, dan bisa menghasilkan biaya yang kompetitif untuk menghasilkan produk,” ujarnya.

    Meski demikian menurutnya, pelaku usaha di sektor batu bara harus segera melakukan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah domestik.

    Sebelumnya ia optimistis bahwa Indonesia bisa memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan nol emisi karbon (net zero emissions/NZE) secara global.

    Hal tersebut karena Indonesia memiliki potensi besar untuk memaksimalkan pemanfaatan energi hijau, dengan sumber daya energi terbarukan yang melimpah.

    Indonesia memiliki potensi pengembangan bauran EBT mencapai 3.687 gigawatt, potensi ini terdiri atas pengembangan tenaga air (hidro) sebesar 95 gigawatt, tenaga surya 3.294 gigawatt, bioenergi 57 gigawatt, panas bumi (geotermal) 23 gigawatt, energi bayu atau angin 155 gigawatt, serta potensi elektrifikasi dari laut mencapai 63 gigawatt.

    Selain itu, pemerintah telah menetapkan target pengurangan gas rumah kaca (GRK) sesuai Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC) yakni sebanyak 912 juta ton CO2 pada 2030.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mentan: Pemerintah percepat penyaluran pupuk bersubsidi

    Mentan: Pemerintah percepat penyaluran pupuk bersubsidi

    Kementerian Pertanian tanda tangan, kementerian lain yang 11 tadi tidak terlibat lagi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah mempercepat penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani dengan menyederhanakan regulasi.

    “Kami mengubah regulasi, yang ada dulu 145 peraturan, kementerian ada 12 kementerian terlibat mengurus pupuk, tambah bupati, gubernur,” kata Mentan Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen di Jakarta, Rabu.

    Penyederhanaan regulasi tersebut akan mempersingkat alur proses penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga tidak perlu melalui 11 kementerian terkait.

    “Yang dulunya kalau bupati dan atau gubernur tidak tanda tangan tidak bisa terima pupuk. Nah ini masalah besar. Alhamdulillah Bapak Presiden sudah setuju, kita direct Kementerian Pertanian tanda tangan, kementerian lain yang 11 tadi tidak terlibat lagi. Insya Allah Perpresnya turun cepat,” ujarnya.

    Dengan demikian, ke depan rencananya, setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Pertanian, pupuk bersubsidi bisa didistribusikan langsung oleh Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dilanjutkan ke pengecer atau distributor hingga ke tangan petani.

    Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kuota pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

    “Kami juga sudah memohon pada saat ratas (rapat terbatas), pupuk itu bukan rupiah tapi kuantum dalam APBN, sehingga saat bahan baku naik itu tidak mempengaruhi kuantum. Karena tanam itu butuh kuantum atau jumlah, sehingga bertahan pada 9,55 juta ton, Insya Allah pupuk aman,” ujarnya.

    Hal tersebut disampaikan Mentan Amran dalam merespons masalah penyaluran pupuk bersubsidi yang disoroti oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau lebih dikenal dengan nama Titiek Soeharto.

    Dalam rapat kerja tersebut, Titiek menuturkan Komisi IV dalam melakukan kunjungan kerja menerima aspirasi atau keluhan dari masyarakat antara lain mengenai kebutuhan benih padi berkualitas, bantuan alsintan, jaringan irigasi hingga bantuan pupuk termasuk pupuk pakan ternak serta harapan peternak terhadap regulasi yang menjamin produksi susu dalam negeri diserap sepenuhnya oleh industri.

    Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

    Mengenai permasalahan pupuk bersubsidi, ia mengatakan Komisi IV DPR RI kerap kali mendapatkan keluhan dari petani tentang sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan.

    Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain terkait permasalahan data, koordinasi instansi baik pusat maupun daerah, permasalahan regulasi dan permasalahan penyaluran pupuk subsidi.

    “Sehubungan dengan Komisi IV menilai perlu membahas mengenai penyaluran pupuk bersubsidi, Komisi IV ingin mendapatkan penjelasan sejauh mana persiapan dan kesiapan instansi masing-masing terkait permasalahan pupuk bersubsidi dapat menghambat upaya pemerintah mencapai swasembada pangan,” ujarnya.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Petrokimia siapkan stok 316 ribu ton pupuk bersubsidi

    Petrokimia siapkan stok 316 ribu ton pupuk bersubsidi

    Stoknya kami siapkan cukup banyak, pupuknya juga sudah ada di kios-kios resmi, penebusannya lebih mudah. Petani terdaftar bisa menebus pupuk bersubsidi cukup dengan membawa KTP ke kios

    Gresik (ANTARA) – Petrokimia Gresik menyiapkan sebanyak 316.334 ton pupuk bersubsidi di kios-kios resmi untuk menjaga stok menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Direktur Utama Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Anuurogo menyatakan, melalui adanya stok pupuk bersubsidi tersebut maka petani terdaftar dapat mengoptimalkan penebusan dengan proses yang mudah di akhir tahun ini.

    “Stoknya kami siapkan cukup banyak, pupuknya juga sudah ada di kios-kios resmi, penebusannya lebih mudah. Petani terdaftar bisa menebus pupuk bersubsidi cukup dengan membawa KTP ke kios,” katanya di Gresik, Jawa Timur, Rabu.

    Dwi menjelaskan, pemerintah pada pertengahan 2024 resmi menambah volume pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

    Atas penambahan alokasi tersebut, selanjutnya Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan kontrak senilai 7,54 juta ton kepada Pupuk Indonesia untuk pemenuhan pupuk bersubsidi 2024.

    Ia menuturkan, penambahan ini dalam rangka mewujudkan swasembada pangan nasional sehingga diharapkan petani dapat menebusnya agar produktivitas pertanian nasional terus meningkat.

    Adapun stok pupuk bersubsidi yang disiapkan Petrokimia Gresik per 2 Desember 2024bterdiridari Urea 52.365 ton, NPK 246.875 ton, dan Petrogonik 17.094 ton.

    Sementara untuk memastikan kelancaran dalam penyaluran pupuk bersubsidi, Petrokimia Gresik telah melaksanakan digitalisasi pada semua lini bisnis termasuk proses distribusi dan pengelolaan pergudangan.

    Pemanfaatan teknologi ini sekaligus sebagai upaya Petrokimia Gresik untuk meningkatkan pengawasan sehingga pupuk bersubsidi yang tersalurkan tepat sasaran.

    Sejumlah aplikasi digital yang diciptakan Petrokimia Gresik untuk kelancaran distribusi antara lain Warehouse Management System (WMS), Sistem Scheduling Truk Online (SISTRO), dan Petrokimia Gresik Port Information System (Petroport).

    Selain itu, Petrokimia Gresik juga melakukan pemantauan ke daerah-daerah untuk memastikan stok langsung di lapangan dan memastikan pupuk bersubsidi diterima oleh petani terdaftar.

    Ia menambahkan, petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus memenuhi kriteria yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024.

    Kriteria tersebut yaitu wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), dan menggarap lahan maksimal dua hektare.

    Untuk komoditas strategis yang berhak menerima subsidi pupuk sesuai regulasi ada sembilan komoditas yakni antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao.

    Bagi petani yang tidak tercatat sebagai penerima pupuk bersubsidi, Dwi berharap petani tersebut segera mendaftarkan diri melalui Kelompok Tani (Poktan) di masing-masing daerahnya.

    Pemerintah memberikan kemudahan melalui regulasi terbaru yaitu pendataan petani penerima melalui e-RDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dapat dievaluasi empat bulan sekali pada tahun berjalan.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ekonom nilai industri pelayaran penting dalam diversifikasi energi

    Ekonom nilai industri pelayaran penting dalam diversifikasi energi

    keberadaan industri pelayaran yang mumpuni dapat menjamin kelancaran pengangkutan komoditas energi dari sumber-sumber lokal yang terdiversifikasi, seperti gas alam, bioenergi dan energi terbarukan lainnya

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan bahwa sektor logistik, terutama industri pelayaran, penting untuk meningkatkan diversifikasi dan menjaga ketersediaan energi nasional.

    “Saya melihat peran strategis industri pelayaran dalam mendukung diversifikasi energi nasional, terutama dalam hal pendistribusian energi dari sumber-sumber yang berbeda,” kata Abra Talattov di Jakarta, Rabu.

    Ia menuturkan bahwa keberadaan industri pelayaran yang mumpuni dapat menjamin kelancaran pengangkutan komoditas energi dari sumber-sumber lokal yang terdiversifikasi, seperti gas alam, bioenergi dan energi terbarukan lainnya.

    Dalam jangka panjang, ia menyatakan bahwa hal tersebut dapat membantu Indonesia dalam mengurangi ketergantungan pada satu sumber energi sehingga meningkatkan ketahanan energi nasional.

    Sebagai negara maritim dengan lebih dari 17 ribu pulau, Abra mengatakan bahwa penyaluran logistik energi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan geografis.

    Sistem logistik yang kuat pun menjadi tulang punggung untuk memastikan bahwa energi dapat mencapai wilayah-wilayah terpencil.

    Baca juga: Ekonom optimis kinerja Pertamina meningkat di pemerintahan baru

    Baca juga: Indef: Masuk RUU EBET power wheeling bebani APBN

    Ia menyatakan bahwa tidak berkembangnya industri pelayaran dapat menimbulkan sejumlah risiko yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu hingga terhentinya aktivitas industri.

    Abra pun mengapresiasi kinerja PT Pertamina International Shipping (PIS) yang dalam menjaga kelancaran distribusi serta ketersediaan komoditas energi nasional di tengah disrupsi rantai pasok energi global akibat konflik geopolitik di Eropa dan Timur Tengah.

    “Di tengah risiko disrupsi terhadap pasokan energi global akibat masih tingginya tensi eskalasi geopolitik dunia saat ini, kita patut bersyukur bahwa Pertamina melalui PT Pertamina International Shipping mampu memainkan peran strategisnya dalam menjaga kelancaran distribusi energi serta mendukung ketahanan energi nasional,” ujarnya.

    Dengan armada yang terdiri tas 302 kapal tanker dan 402 kapal pendukung, PIS mendistribusikan lebih dari 160 miliar liter energi setiap tahun ke berbagai wilayah di Indonesia.

    Anak usaha BUMN tersebut juga mengelola LPG Terminal Tanjung Sekong, yang menyuplai 40 persen kebutuhan LPG nasional.

    “Kehadiran PIS dalam ekosistem industri pelayaran nasional tentunya merupakan bukti nyata bahwa bangsa Indonesia memiliki armada kapal pengangkut energi yang mumpuni serta infrastruktur maritim yang mendukung ketahanan energi nasional,” kata Abra.

    Ia pun berharap bahwa peran PIS dapat semakin meningkat dalam mendukung visi ketahanan energi Indonesia, sejalan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki komitmen kuat dalam melanjutkan agenda pembangunan industri pelayaran dalam mendukung ketahanan energi nasional.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi sasar pelanggan baru sektor industri

    Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi sasar pelanggan baru sektor industri

    Kami terus koordinasi berkaitan upaya peningkatan layanan dengan sasaran utama pelanggan sektor industri

    Kabupaten Bekasi (ANTARA) – Badan Usaha Milik Daerah Perumda Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyasar pelanggan baru di sektor industri sebagai upaya pengembangan usaha sekaligus perluasan cakupan pelayanan air bersih.

    “Kami terus koordinasi berkaitan upaya peningkatan layanan dengan sasaran utama pelanggan sektor industri,” kata Direktur Utama Perumda Tirta Bhagasasi Reza Luthfi Hasan di Cikarang, Rabu.

    Ia mengatakan sektor industri menjadi peluang bisnis menjanjikan mengingat potensi penambahan pelanggan dari sektor tersebut masih terbuka luas selain konsumen rumah tangga, terlebih di tengah kondisi perusahaan yang belum kembali stabil usai pemisahan aset.

    Pihaknya saat ini sedang menyusun konsep pengembangan usaha dengan menyasar sektor industri sebagai upaya menambah jumlah pelanggan sekaligus meningkatkan kualitas cakupan pelayanan air bersih.

    Konsep itu didasari pemenuhan air yang juga dibutuhkan oleh sektor industri. Mayoritas dari ribuan perusahaan di Kabupaten Bekasi beroperasi dengan memanfaatkan air bersih untuk produksi.

    Reza menegaskan perusahaan harus terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kendati pemisahan aset tetap berlanjut sesuai kesepakatan bersama antara Pemkab-Pemkot Bekasi mengacu Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

    Hingga saat ini sudah ada empat wilayah layanan di bawah pengelolaan Perumda Tirta Bhagasasi yang diserahkan kepada Perumda Tirta Patriot milik Pemkot Bekasi. Selanjutnya akan ada empat wilayah lain yang turut diserahkan.

    Dengan pemisahan aset ini, tentu wilayah cakupan pelayanan air bersih Perumda Tirta Bhagasasi akan berkurang, begitu pula dengan jumlah pelanggan yang turut berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan.

    Jumlah pelanggan Perumda Tirta Bhagasasi telah mencapai 308.000 lebih sambungan langsung. Penurunan jumlah pelanggan akibat pemisahan aset bisa diminimalisir apabila mampu menambah pelanggan baru dari sektor industri yang sekaligus akan menguatkan lini usaha perusahaan.

    “Sejalan dengan hal itu, seluruh jajaran karyawan tidak bisa lagi bekerja secara biasa-biasa saja. Namun harus bekerja keras dan luar biasa. Juga perlu komitmen bersama segenap jajaran untuk bekerja luar biasa guna pengembangan layanan air bersih,” katanya.

    Ia pun mengajak seluruh jajaran direksi hingga karyawan untuk berkomitmen memajukan perusahaan dengan meningkatkan serta mengembangkan cakupan pelayanan air bersih kepada pelanggan.

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Gerakan menanam pangan bergizi cepat panen di Pontianak

    Gerakan menanam pangan bergizi cepat panen di Pontianak

    ANTARA – Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan (DP3) Kota Pontianak meluncurkan gerakan menanam komoditas pangan bergizi cepat panen di kawasan Rumah Bibit Kecamatan Pontianak Kota, Rabu (4/12). Selain bertujuan menjaga ketersediaan, program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) tahun 2024 ini juga untuk meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus menambah penghasilan rumah tangga. (Indra Budi Santoso/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

  • Mentan usulkan reprioritasi anggaran 2025 dukung swasembada pangan

    Mentan usulkan reprioritasi anggaran 2025 dukung swasembada pangan

    agar swasembada pangan beras dapat diwujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya maka kami mengusulkan reprioritasi pemanfaatan anggaran 2025

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengusulkan kepada Komisi IV DPR RI untuk reprioritasi anggaran tahun 2025 guna mendukung swasembada pangan dan program pangan bergizi.

    “Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan memerintahkan Kementerian Pertanian agar swasembada pangan beras dapat diwujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya maka kami mengusulkan reprioritasi pemanfaatan anggaran 2025,” kata Mentan Amran dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta, Rabu.

    Pada 2025, Kementerian Pertanian (Kementan) mendapat anggaran Rp29,37 triliun, termasuk tambahan anggaran sebesar Rp21,47 triliun.

    Mentan merinci reprioritasi anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2025 mencakup kegiatan mendukung swasembada pangan beras sebesar Rp23,61 triliun, dan mendukung program pangan bergizi sebesar Rp413,67 miliar.

    Untuk mendukung swasembada pangan beras, akan dilakukan kegiatan optimasi lahan (oplah) 851 ribu hektare (ha), cetak sawah 225 ribu ha, pompanisasi tadah hujan (PAT) 500 ribu ha, potensi tanam (KemenPU) 300 ribu ha, serta padi gogo (PTAB) 300 ribu ha.

    Baca juga: Mentan: Penghentian sementara impor daging domba melindungi peternak

    Baca juga: Kementan-Kemenimipas libatkan WBP jadi pelopor ketahanan pangan

    Selain itu, Kementan juga mendukung program pangan bergizi melalui kegiatan pekarangan pangan bergizi dengan anggaran dialokasikan Rp413,67 miliar pada 2.500 desa, yang dilakukan melalui bantuan benih, sayuran, buah, ayam petelur 600 ribu ekor, dan bantuan ubi jalar.

    Dengan adanya reprioritasi tersebut maka pagu per program lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 meliputi ketersediaan, akses, konsumsi pangan berkualitas sebesar Rp23,33 triliun, nilai tambah dan daya saing industri Rp2,08 triliun, pendidikan dan pelatihan vokasi Rp548,65 miliar, dukungan manajemen Rp3,41 triliun, sehingga total pagu Rp29,37 triliun

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kanwil DJP: Realisasi penerimaan pajak di Lampung capai Rp7,18 triliun

    Kanwil DJP: Realisasi penerimaan pajak di Lampung capai Rp7,18 triliun

    sudah mencapai jumlah Rp7,18 triliun dari target Rp9,03 triliun atau realisasi sudah mencapai 79,53 persenBandarlampung (ANTARA) – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Bengkulu dan Lampung menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak di Provinsi Lampung hingga Oktober 2024 mencapai Rp7,18 triliun.

    “Penerimaan pajak sampai dengan 31 Oktober 2024 tumbuh positif sebesar 11,63 persen tahun per tahun, dan sudah mencapai jumlah Rp7,18 triliun dari target Rp9,03 triliun atau realisasi sudah mencapai 79,53 persen,” ujar Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung Rosmauli di Bandarlampung, Rabu.

    Ia mengatakan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) mengalami pertumbuhan 8,26 persen dengan realisasi Rp3 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah terealisasi Rp3,8 triliun atau tumbuh 15,70 persen, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) realisasinya Rp140,5 miliar mengalami penurunan 12,32 persen, sedangkan pajak lainnya mencapai Rp137,68 miliar atau tumbuh 12,12 persen dari tahun ke tahun.

    Dia menjelaskan pada sektor perpajakan PPN dalam negeri tumbuh 17,94 persen dengan kontribusi penerimaan sebesar 45,85 persen dari total penerimaan karena ada peningkatan aktivitas ekonomi di beberapa sektor.

    “Sedangkan untuk PPh Pasal 21 tumbuh 21,23 persen tahun per tahun dengan kontribusi penerimaan sebesar 18,06 persen dari total penerimaan. PPh Badan terkontraksi sebesar 11,13 persen dengan kontribusi penerimaan sebesar 10,31 persen dari total penerimaan karena ada perlambatan industri pengolahan dan manufaktur,” ucap dia.

    Kemudian sektor perdagangan besar tumbuh sebesar 36,96 persen dari tahun per tahun dengan kontribusi dari total penerimaan sebesar 36,96 persen, karena ada pertumbuhan sebesar 179,14 persen dari perdagangan kopi, teh dan kakao.

    Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024