Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Geliat Tanah Minangkabau menuju transisi energi hijau

    Geliat Tanah Minangkabau menuju transisi energi hijau

    Kota Padang (ANTARA) – Dalam kurun beberapa tahun terakhir, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus menggencarkan peralihan energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Langkah ini selaras dengan kebijakan PT PLN Persero yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang memasifkan penggunaan energi hijau dan bersih.

    Di Sumbar, transisi energi fosil ke EBT secara perlahan, namun pasti, sudah mulai dirasakan masyarakat, salah satunya keberadaan puluhan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik.

    Saat ini, terdapat 63 SPKLU tiang (pole mounted charging) maupun nontiang yang tersebar di 73 lokasi kabupaten dan kota se-Sumbar. Teranyar, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumbar menambah 30 SPKLU tiang guna memperluas jangkauan pengisian kendaraan listrik, masing-masing dengan daya 22 kilowatt (kW) dan 100 kW, sehingga total keseluruhan 93 unit.

    Dari jumlah itu, dua SPKLU di antaranya merupakan ultra fast charging, tujuh fast charger, 51 medium fast charger serta 31 slow charger yang tersebar di 33 lokasi. Pemasangan tersebut, sekaligus dalam rangka menyiapkan serta mengantisipasi peningkatan volume kendaraan listrik saat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

    Berdasarkan data Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Provinsi Sumbar, saat ini tercatat ada 630 unit kendaraan listrik roda dua serta 139 kendaraan listrik roda empat. Artinya, puluhan SPKLU tiang maupun nontiang itu sudah cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat.

    Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UID Sumbar Heri Kurniawan Indarto mengatakan penambahan 30 SPKLU tiang itu dalam rangka untuk mendukung transisi penggunaan kendaraan listrik di Ranah Minang.

    Apalagi, kata dia, berkaca dari Idul Fitri 2024, dimana mobilitas kendaraan listrik yang masuk ke Provinsi Sumbar tergolong besar. Oleh sebab itu, PLN mengantisipasi agar tidak terjadi antrean panjang di SPKLU pada saat hari besar keagamaan pada 2025 dengan menambah keberadaan SPKLU.

    Puluhan SPKLU tersebut tersebar di beberapa titik, dengan kapasitas yang bervariasi, yakni 22 kW hingga 200 kW. Tidak hanya itu, pada 2026 PLN UID Sumbar juga berencana menambah sekitar 20 unit SPKLU yang saat ini sedang dalam tahap menunggu pagu anggaran guna membangun fasilitas kendaraan listrik di Ranah Minang.

    Sementara itu, General Manager PLN UID Sumbar Ajrun Karim mengatakan pemerintah bersama PLN akan terus memaksimalkan berbagai potensi EBT yang ada di Ranah Minang. Selain membangun SPKLU, PLN juga sedang menyiapkan salah satu agenda besar, yakni pembangunan PLTS terapung dengan kapasitas mencapai 90 Megawatt peak (MWp). Proyek besar ini akan dikerjakan langsung oleh PT PLN Indonesia Power.

    Rencana pembangunan PLTS terapung merupakan upaya pemerintah, setelah sebelumnya berhasil membangun PLTS terapung berkapasitas 192 MWp di Cirata, Kabupaten Purwakarta, dan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

    Selain itu, juga terdapat beberapa pekerjaan yang sedang berlangsung maupun dalam tahap pengusulan, di antaranya pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), masing-masing di Muara Laboh, Kabupaten Solok Selatan, Bonjol di Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Tanah Datar. Tidak hanya itu, Sumbar juga sedang mengerjakan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMh) di sejumlah daerah.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HMSP sambut positif langkah pemerintah tertibkan rokok ilegal

    HMSP sambut positif langkah pemerintah tertibkan rokok ilegal

    kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pro-bisnis dan pro-ekonomi, kami juga mengapresiasi adanya penertiban rokok ilegal

    Jakarta (ANTARA) – PT HM Sampoerna Tbk (kode saham: HMSP) menyambut positif langkah pemerintah yang melakukan penertiban terhadap peredaran rokok ilegal karena dapat memperkuat perlindungan industri legal serta membuka ruang kontribusi lebih besar bagi negara secara berkelanjutan.

    “Kami berterima kasih karena kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pro-bisnis dan pro-ekonomi, dan kami juga mengapresiasi adanya penertiban terhadap rokok ilegal,” kata Presiden Direktur HMSP Ivan Cahyadi dalam acara paparan publik di Jakarta, Rabu.

    Ivan memandang bahwa langkah penertiban rokok ilegal menjadi fondasi bagi pemulihan iklim usaha, terutama bagi pelaku industri legal yang selama ini terdampak oleh maraknya produk tidak bercukai.

    Seiring dengan meningkatnya prospek pertumbuhan ekonomi nasional serta komitmen penegakan regulasi, Ivan meyakini industri rokok legal dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara.

    Di samping itu, perusahaan juga mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk menerapkan tarif cukai rokok yang sama pada tahun ini dan tahun depan.

    “Semoga ini terus berkelanjutan dan semakin baik lagi, sehingga industri yang legal bisa berkembang dan bisa lebih berkontribusi kepada pemerintah. Karena tahun lalu aja kita sekitar Rp85 triliun untuk kontribusi pembayaran pajak Sampoerna dan cukai,” kata Ivan.

    Adapun hingga akhir triwulan III 2025, Sampoerna mencatatkan pangsa pasar sebesar 30,9 persen dengan volume penjualan mencapai 59,4 miliar batang.

    Perusahaan membukukan penjualan bersih sebesar Rp83,7 triliun, turun 5,3 persen year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp88,5 triliun.

    Laba bersih tercatat sebesar Rp4,5 triliun, menurun 13,7 persen yoy dibandingkan periode yang sama pada 024.

    Meski hingga akhir September 2025 menurun secara tahunan, perusahaan menyampaikan bahwa kinerja ini menunjukkan perbaikan dibandingkan semester I 2025 ketika laba bersih tercatat turun 36 persen yoy.

    Penurunan ini terutama disebabkan oleh tekanan daya beli konsumen dewasa sehingga bergeser ke produk dengan harga yang lebih rendah (downtrading) dan rokok ilegal.

    Di tengah tantangan dan dinamika industri yang terus berkembang, Ivan menyampaikan bahwa Sampoerna tetap konsisten menjalankan strategi bisnis serta terus berinovasi demi memperkuat kualitas produk dan portofolio lintas segmen, baik di segmen rokok konvensional maupun produk bebas asap.

    ”Transformasi yang kami jalankan berfokus pada penerapan strategi portofolio lintas segmen yang mengedepankan inovasi untuk menjawab preferensi konsumen dewasa,” kata Ivan.

    Dari sisi dampak terhadap perekonomian, perusahaan menyerap lebih dari 90.000 tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui jaringan sembilan fasilitas produksi di Pulau Jawa dan 43 mitra produksi sigaret (MPS) yang dimiliki dan dioperasikan oleh koperasi dan pengusaha daerah.

    Sedangkan di sektor hulu, perusahaan bermitra dengan lebih dari 19.500 petani tembakau dan cengkih dengan jaminan pembelian.

    Melalui program unggulan Sampoerna Retail Community (SRC), perusahaan juga telah memberdayakan lebih dari 250.000 toko kelontong di seluruh Indonesia, dengan 90 persen di antaranya telah terdigitalisasi melalui ekosistem AYO by SRC.

    Tak hanya itu, perusahaan melalui Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) tercatat telah melatih lebih dari 97.000 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.

    Dari jumlah tersebut, lebih dari 1.600 UMKM telah mendapatkan pendampingan lanjutan, dengan 200 di antaranya berhasil menembus pasar ekspor dan sekitar 80 persen telah bertransformasi secara digital.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok batal diterapkan pada 2026.

    Meski batal menaikkan tarif cukai rokok, Purbaya menyatakan telah menyiapkan strategi lain untuk menjaga penerimaan negara sekaligus keberlangsungan industri rokok.

    Salah satu strategi yaitu memperluas cakupan Kawasan Industri Hasil Tembakau. Kawasan ini menyediakan fasilitas penunjang yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha kawasan industri hasil tembakau.

    Purbaya berencana menarik pembuat rokok ilegal masuk ke kawasan khusus tersebut, sehingga mereka juga bisa menjadi pemain dalam sistem serta membayar pajak sesuai dengan kewajiban mereka.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan Amran pastikan stok beras aman dan sawah rusak diperbaiki

    Mentan Amran pastikan stok beras aman dan sawah rusak diperbaiki

    Kebutuhannya di sini 5 ribu ton seperti yang disampaikan Pak Gubernur Sumatera Utara. Kita siapkan tiga kali lipat cadangan

    Tapanuli Tengah, Sumut (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional tetap aman sambil mengoordinasikan percepatan perbaikan lahan sawah rusak agar produksi pangan pulih optimal dan ketahanan pangan masyarakat terus terjaga stabil secara berkelanjutan.

    “Kami siapkan cadangan beras tiga kali lipat dari kebutuhan. Kebutuhannya di sini 5 ribu ton seperti yang disampaikan Pak Gubernur Sumatera Utara. Kita siapkan tiga kali lipat cadangan. Jadi tidak usah khawatir masalah cadangan beras,” kata Mentan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu.

    Amran meninjau wilayah yang terdampak banjir di Sumatera Utara untuk memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat.

    Dua langkah utama ditekankan, yaitu penambahan cadangan beras dalam jumlah besar dan percepatan perbaikan sawah rusak.

    Dalam kunjungan tersebut, Amran menekankan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, harus sepenuhnya terjaga.

    Ia menyampaikan pemerintah menyiapkan cadangan beras dalam jumlah jauh lebih besar dari kebutuhan.

    Selain itu, saat meninjau hamparan sawah rusak 82 hektare, Mentan menegaskan pemerintah pusat mengambil alih seluruh proses pemulihan. Sawah akan dibangun ulang, dicetak kembali, dan ditanami hingga siap diserahterimakan kepada pemiliknya.

    “Pemerintah ambil alih bangun sampai kembali jadi sawah dan kami kirim peralatan serta bantuan benih gratis. Kami akan bangun seperti semula dan kami akan tanami sampai serah terima kepada pemiliknya,” ujarnya.

    Untuk pelaksanaan teknis, Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan kontraktor lokal yang ditunjuk pemerintah daerah, sementara pembiayaan sepenuhnya ditanggung pusat.

    “Kami kerja sama menggunakan kontraktor lokal. Pak Bupati tinggal tunjuk, Pak Gubernur nanti langsung kerjakan, pusat yang biayai. Bukan unitnya berapa, tapi sampai selesai. Jadi kami tanggung jawab ambil alih sampai selesai dan bukan saja di sini tapi seluruh yang terdampak,” tegasnya.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (tengah), didampingi Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan pejabat lainnya memberi keterangan kepada awak media di sela meninjau warga terdampak bencana banjir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu (3/12/2025). ANTARA/Harianto

    Ia menjelaskan dukungan disesuaikan dengan kondisi sawah di setiap lokasi, termasuk bagi petani yang gagal panen akibat banjir.

    Untuk lahan yang rata karena banjir, pemerintah akan bangun kembali sawahnya dan dilengkapi dengan bantuan benih serta alat pertanian lainnya.

    Untuk lahan yang tidak mengalami kerusakan berat, pemerintah tetap menyalurkan bantuan sarana-prasarana produksi dan alsintan.

    “Benih dari pemerintah, alat dari pemerintah, membangun sawahnya dari pemerintah pusat. Semua biaya pusat sampai kembali tanam,” jelas Mentan.

    Ia menargetkan pemulihan dapat diselesaikan dalam 1–2 bulan mengingat anggaran sudah disiapkan.

    Di lokasi, Mentan Amran juga berdialog dengan petani yang seharusnya memasuki masa panen sebelum banjir datang.

    “Sabar ya Bapak, Ibu. Nanti kami cetak ulang. Tim kami turun, PPL (penyuluh pertanian lapangan)kawal, CPCL urus, diukur, dipercepat, langsung cetak sawah ulang,” ujar Mentan dan disambut positif oleh masyarakat.

    Kementerian Pertanian menegaskan komitmen melindungi masyarakat dan petani di wilayah terdampak bencana dengan memastikan stok beras aman, distribusi terjaga, serta percepatan pemulihan lahan dan sarana produksi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bandara Notohadinegoro tambah rute penerbangan Jember-Denpasar

    Bandara Notohadinegoro tambah rute penerbangan Jember-Denpasar

    Rute baru dari Jember ke Denpasar, akan menghubungkan Jember dengan kota lain di sejumlah daerah di Indonesia

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Pengelola Bandara Notohadinegoro di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menambah rute penerbangan yaitu Jember-Denpasar menjelang libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Rute baru dari Jember ke Denpasar, akan menghubungkan Jember dengan kota lain di sejumlah daerah di Indonesia, seperti Makassar, Balikpapan, Labuan Bajo, Kupang dan Banjarmasin,” kata Bupati Jember Muhammad Fawait di Jember, Rabu.

    Sedangkan dari Denpasar ke Jember, juga akan menghubungkan wilayah Tapal Kuda yakni kota sekitar seperti Kabupaten Banyuwangi, Lumajang, Bondowoso dan Situbondo.

    Maskapai Wings Air akan kembali beroperasi di Bandara Notohadinegoro Jember untuk melayani penerbangan rute Jember-Bali dengan menggunakan pesawat jenis ATR.

    Penerbangan tersebut dijadwalkan tiga kali dalam sepekan yakni Senin, Rabu dan Jumat, berangkat dari Bandara Notohadiegoro Jember pada pukul 13.00 WIB dan tiba di Denpasar pada pukul 15.20 Wita, sedangkan dari Denpasar, pesawat akan berangkat pada pukul 11.40 Wita dan tiba di Jember pada pukul 12.00 WIB.

    “Penerbangan perdana rute Jember-Denpasar melalui Bandara Notohadinegoro Jember segera dimulai pada Jumat (5/12) dengan menggunakan maskapai Wings Air,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jember Gatot Triyono.

    Menurut dia, seluruh persiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di bandara telah rampung, serta pihaknya memastikan bahwa persiapan prasarana dan sarana bandara sudah memadai.

    “Termasuk perawatan yang dilakukan secara berkala karena Bandara Notohadinegoro sudah beroperasi sejak lama dan sudah ada penerbangan Jakarta-Jember selama dua kali dalam sepekan,” tuturnya.

    Ia mengatakan prasarana dan sarana di bandara semuanya sudah memenuhi standar, termasuk perbaikan dan rehabilitasi di terminal bandara seperti kamar mandi sudah sesuai standar kebandaraan.

    “Selain itu, diklat untuk SDM telah selesai karena dua orang SDM pemadam kebakaran sudah tersertifikasi dan perpanjangan lisensi Aviation Security (Avsec) juga sudah selesai,” katanya.

    Kendaraan pemadam kebakaran juga telah siap dengan daya semprot yang menjangkau area bandara, bahkan pihak maskapai saat ini tengah mempersiapkan loket dan tempat check-in di bandara.

    “Durasi perjalanan dari Jember ke Denpasar atau sebaliknya hanya memakan waktu sekitar 1 jam 20 menit. Hal itu tentu memangkas waktu tempuh yang minimal mencapai 8 jam jika menggunakan jalur darat,” ujarnya.

    Penerbangan tersebut menggunakan pesawat jenis ATR 72 seri 500 atau ATR 72 seri 600 dengan kapasitas 70 penumpang dan harga tiket yang tersedia relatif terjangkau mengingat efisiensi waktu yang didapatkan.

    Tiket pesawat dengan rute Jember-Denpasar juga sudah dapat dibeli secara daring melalui platform perjalanan sebesar Rp843.900 hingga Rp855.700, namun tiket promo dengan harga mulai Rp460.000 juga telah disediakan.

    “Dengan adanya penerbangan itu, harapan kami ini akan mempermudah konektivitas antara Jember ke Pulau Bali. Saat ni okupansi penerbangan dari Denpasar-Jember sudah terisi 25 persen, sedangkan rute sebaliknya Jember-Denpasar terisi 50 persen lebih,” katanya.

    Gatot optimistis bahwa penerbangan Jember-Bali akan meningkat menjelang liburan panjang Natal dan Tahun Baru 2026 karena biasanya banyak warga yang berlibur di Pulau Dewata, sedangkan pekerja asal Jember di Bali juga pulang kampung.

    Selama ini, Bandara Notohadinegoro Jember melayani penerbangan Jakarta-Jember dengan maskapai Fly Jaya dengan jadwal dua kali dalam sepekan yakni hari Selasa dan Kamis.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPPU: Denda pelanggaran persaingan usaha capai Rp695 miliar di 2025

    KPPU: Denda pelanggaran persaingan usaha capai Rp695 miliar di 2025

    Denda besar ini bukan semata instrumen hukum, melainkan sinyal kuat bagi pasar bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh dicapai dengan cara mematikan pesaing atau merugikan konsumen,

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat denda pelanggaran persaingan usaha tahun ini (per 30/11) mencapai angka Rp695 miliar.

    Wakil Ketua KPPU Aru Armando dalam jumpa media di Jakarta, Rabu mengatakan, angka ini melonjak drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan menjadi sinyal kuat bagi pasar bahwa negara tidak main main terhadap pelaku usaha yang merugikan publik.

    “Denda besar ini bukan semata instrumen hukum, melainkan sinyal kuat bagi pasar bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh dicapai dengan cara mematikan pesaing atau merugikan konsumen,” kata Aru.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa denda yang telah dibayarkan per 2 Desember 2025 mencapai Rp52.909.065.048. Hal ini, lanjutnya, membuktikan upaya penegakan hukum persaingan usaha optimal dilakukan KPPU.

    KPPU pun telah melakukan putusan terhadap 12 perkara di tahun ini termasuk kepada Google hingga TikTok.

    Beberapa di antara 12 kasus yang telah ditangani KPPU yaitu Google dikenakan denda mencapai Rp 202 miliar dan masih belum inkrah, sementara Sany Group dikenakan denda Rp449 miliar, dan keterlambatan notifikasi oleh TikTok dengan denda Rp15 miliar.

    Selain mengawal korporasi besar, Aru mengatakan KPPU juga menempatkan diri sebagai instrumen pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

    “Dari 12 perkara yang diputus tahun ini, masih terdapat berbagai kasus persekongkolan tender. Ketika negara mengeluarkan anggaran besar untuk infrastruktur, mulai dari rumah sakit, jalan, hingga proyek energi, risiko penyelewengan anggaran melalui persekongkolan tender dapat meningkat signifikan,” ujar Aru.

    “Penegakan hukum di sektor ini adalah bentuk dukungan langsung KPPU terhadap Asta Cita pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien,” imbuhnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Airlangga sebut aset keuangan syariah tembus Rp10.257 T pada 2025

    Airlangga sebut aset keuangan syariah tembus Rp10.257 T pada 2025

    Kinerja positif tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah semakin menjadi pilar penting mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas peluang usaha bagi masyarakat,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, aset keuangan syariah tercatat melonjak signifikan dari Rp6.193 triliun pada 2021 menjadi Rp10.257 triliun pada 2025.

    Pertumbuhan tersebut turut didorong oleh percepatan Sertifikasi Produk Halal, peningkatan permintaan terhadap sektor fesyen Muslim, kosmetik, farmasi, serta ekspansi pariwisata ramah Muslim yang memperkuat daya saing ekosistem halal Indonesia.

    “Kinerja positif tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah semakin menjadi pilar penting mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas peluang usaha bagi masyarakat,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Prestasi Indonesia di tingkat global juga kian menonjol dengan keberhasilan menempati peringkat ke-3 dunia dalam Global Islamic Economy Indicator 2024-2025, melesat dari posisi ke-11 pada periode sebelumnya.

    Dalam acara peluncuran Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2026, Senin, Menko mengatakan, pencapaian tersebut menempatkan Indonesia di atas sejumlah negara yang selama ini menjadi pemain utama seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain.

    “Kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah masih menjadi tantangan,” katanya.

    Masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan layanan keuangan syariah sehingga ini menjadi fokus bersama ke depan.

    “Memang bukan hanya terkait syariah, literasi keuangan kita masih sekitar 66 persen, namun apabila dibandingkan negara OECD lain, kita benchmark-nya sudah di atas negara OECD yang 62 persen. Jadi sebetulnya ini bisa didorong untuk lebih dikuasai oleh masyarakat,” jelasnya.

    Dalam mendorong peningkatan ekonomi syariah, Pemerintah telah menyiapkan strategi penguatan ekonomi syariah 2025-2029.

    Strategi itu mencakup penguatan industri halal, terutama makanan-minuman, fesyen Muslim, farmasi, kosmetik, pariwisata, dan ekonomi kreatif, pemberdayaan UMKM halal melalui percepatan sertifikasi halal dan ekosistem yang lebih efisien, peningkatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional

    Kemudian pendalaman keuangan syariah meliputi perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank syariah, serta penguatan dana sosial syariah (ZISWAF) sebagai instrumen pemerataan dan perlindungan sosial.

    Selain itu, Pemerintah juga mengembangkan empat Kawasan Industri Halal (KIH) yang dirancang sebagai pusat produksi halal standar global, yang terletak di Modern Halal Valley (Banten), Halal Industrial Park Sidoarjo, Bintan Inti Halal Hub, dan Jababeka Halal Cluster.

    Sementara, Dewan Nasional Keuangan Inklusif turut memperkuat inklusi dan literasi keuangan syariah. Berbagai strategi dilakukan mulai dari perluasan edukasi, layanan digital, hingga penggunaan uang elektronik.

    Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan percepatan Program Sertifikasi Halal Nasional juga menjadi upaya dalam Penguatan UMKM halal.

    Hingga Oktober 2025, BPJPH telah berhasil menerbitkan 3 juta sertifikat halal. Langkah tersebut menjadi landasan penting untuk memastikan kepastian dan keamanan produk halal di seluruh Indonesia.

    Dari sisi pembiayaan, kinerja Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah juga terus menunjukkan hasil yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan usaha produktif di berbagai daerah.

    Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 hingga November 2025, total penyaluran KUR Syariah tercatat mencapai Rp89,04 triliun kepada 1,47 juta debitur.

    “Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pembiayaan syariah dalam memperluas akses permodalan, memperkuat ketahanan pelaku UMKM, serta mendorong inklusi keuangan yang lebih merata dan berkelanjutan,” ucap Menko.

    Penguatan ekosistem keuangan syariah juga semakin terlihat melalui inovasi sektor jasa keuangan, salah satunya melalui pengembangan Lembaga Jasa Keuangan Bulion sesuai amanat Undang-Undang P2SK.

    Hingga Oktober 2025, dua lembaga jasa keuangan bulion yang telah beroperasi tercatat mengelola emas sebesar 148,77 ton.

    Kehadiran instrumen ini tidak hanya memperdalam pasar keuangan syariah, tetapi juga memperluas pilihan layanan investasi dan pembiayaan yang aman, transparan, dan sesuai prinsip syariah bagi masyarakat.

    “Indonesia memiliki peluang emas sebagai pusat ekonomi syariah dunia, bukan hanya karena jumlah penduduk Muslim terbesar, tetapi karena kebijakan yang tepat, ekosistem yang semakin matang, dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Menko Airlangga.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Airlangga soroti pentingnya Magang Nasional di industri digital

    Menko Airlangga soroti pentingnya Magang Nasional di industri digital

    Seiring dengan kebutuhan data center yang semakin tinggi, kebutuhan skilled workers pada bidang digital juga turut mengalami peningkatan signifikan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Program Magang Nasional 2025 di industri digital sangat penting sebagai upaya peningkatan pekerja terampil di sektor tersebut.

    “Seiring dengan kebutuhan data center yang semakin tinggi, kebutuhan skilled workers pada bidang digital juga turut mengalami peningkatan signifikan,” kata Menko Airlangga dalam keterangan bersama Telkom Indonesia di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, hal ini juga senada dengan perkembangan sektor digital yang menjadi salah satu kunci utama pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

    Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyoroti kebutuhan talenta pada bidang kecerdasan buatan (AI) di Indonesia yang semakin meningkat.

    “AI bagi Indonesia potensinya besar di berbagai sektor. Pertama tentu infrastrukturnya sendiri, data center kita butuh. Kemudian yang kedua nanti di sektornya itu sendiri, apakah itu kesehatan, apakah itu di Industri 4.0 dan juga di industri kreatif dan inovatif. Nah ini juga butuh tenaga-tenaga (terampil),” kata dia.

    “Jadi saya minta Telkom untuk mengejar ini. Karena AI ini kan kita butuh data. There is no AI without data. Dan data collection itu adalah labor intensive,” tambahnya.

    Sejalan, Direktur Human Capital Management Telkom Willy Saelan juga menyampaikan Program Magang Nasional 2025 bagi lulusan perguruan tinggi ini menjadi sarana penting bagi talenta muda untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata di berbagai bidang, mulai dari data analyst, developer, AI, hingga project management dan bidang digital lainnya.

    “Telkom berkomitmen memberikan pengalaman terbaik yang inklusif dan berorientasi digital, sejalan dengan visi kami untuk menyiapkan SDM unggul bagi industri digital masa depan,” ujar Willy.

    Ia menambahkan, pihaknya siap untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait lainnya dalam menyukseskan Program Magang Nasional kali ini.

    Sementara itu, TelkomGroup telah mengakomodir 632 peserta magang lulusan dari berbagai Universitas di seluruh Indonesia.

    Adapun keseluruhan jumlah tersebut, merupakan peserta magang yang berasal dari periode (batch) 1 dan 2 Program Magang Nasional.

    Pada batch pertama yang berlangsung dari tanggal 20 Oktober 2025 sampai 19 April 2026, TelkomGroup telah menerima sebanyak 246 orang peserta magang.

    Selanjutnya, pada batch ke- 2 dengan periode magang dari tanggal 24 November 2025 sampai 23 Mei 2026, terdapat 386 peserta magang yang melakukan magang di lingkungan TelkomGroup.

    Keseluruhan peserta tidak hanya menjalani magang di Telkom tetapi juga ditempatkan di berbagai anak perusahaan yang meliputi Telkomsel, Telkomsat, Telkom Property, Telkom Landmark Tower dan Telkom Data Ekosistem.

    Program ini diikuti peserta magang yang berasal dari beragam wilayah, termasuk Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Denpasar, Pontianak, Samarinda dan Makassar.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BKPM tegaskan komitmen perkuat akses dan peluang usaha bagi difabel

    BKPM tegaskan komitmen perkuat akses dan peluang usaha bagi difabel

    Kita juga terus meningkatkan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan terus meningkatkan peran penyandang disabilitas atau difabel untuk pemajuan ekonomi, lewat penguatan akses dan peluang usaha.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dalam Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta, Rabu menyampaikan penguatan akses tersebut dikukuhkan pihaknya dalam Peraturan Menteri investasi dan Hilirisasi Nomor 3 dan Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur sistem perizinan Online Single Submission (OSS) dengan akses prioritas bagi penyandang disabilitas.
    ‎
    Tidak hanya itu, kata dia, kementerian juga mewajibkan pelaku usaha skala besar yang mendapatkan perizinan untuk bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Dalam skema tersebut, UMKM disabilitas mendapat prioritas sebagai mitra, sehingga peluang usaha bagi kelompok disabilitas semakin terbuka.

    “Jadi semua ini kami lakukan tentunya dengan satu tujuan yaitu membuka jalan dan untuk memberikan akses yang sebesar-besarnya agar kaum disabilitas memainkan peranan yang penting dalam rangka pertumbuhan perekonomian nasional ke depannya,” ucapnya.

    Lebih lanjut, selain memperkuat akses dari sisi regulasi, kata dia pihaknya juga menegaskan komitmen peningkatan akses usaha bagi difabel melalui peningkatan kompetensi.

    Menurutnya, BKPM secara rutin menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan penyandang disabilitas, seperti lokakarya atau workshop, sosialisasi kesadaran publik, pelatihan standar aksesibilitas, teknik pendampingan, layanan penerjemahan, serta asistensi lainnya.

    “Kita juga terus meningkatkan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyatakan, terbitnya 3 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam rentang satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan bukti ekonomi nasional terus tumbuh.

    Pihaknya mencatat dalam satu tahun pemerintahan ini, jumlah NIB yang diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS) yang semula 10,6 juta telah melonjak menjadi 14 juta atau naik 3,4 juta unit usaha.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan: ISPO payung perlindungan pekerja perempuan sektor sawit

    Kementan: ISPO payung perlindungan pekerja perempuan sektor sawit

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 33/2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO) menjadi payung hukum dalam perlindungan pekerja perempuan di sektor kelapa sawit.

    Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementan Baginda Siagian di Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa Permentan 33/2025 mengikat seluruh perusahaan sawit terkait lima kriteria dan 36 indikator ketenagakerjaan sebagai syarat memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

    “Seluruh aktivitas perusahaan kini diukur kontribusinya terhadap 17 tujuan SDGs. ISPO wajib memastikan tidak boleh ada pekerja anak, penerapan kesetaraan gender, dan perlindungan tenaga kerja,” ujarnya dalam Diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk “Industri Sawit Melindungi Pekerja Perempuan dan Menghapus Pekerja Anak”.

    Menurut dia, Bappenas juga akan mengaitkan penilaian pembangunan nasional dengan tingkat pemenuhan standar SDG’s sehingga kinerja perusahaan sawit akan berdampak langsung pada audit ISPO.

    Baginda menekankan bahwa isu keberlanjutan bukan semata tuntutan global, melainkan kebutuhan domestik mengingat besarnya ekosistem sawit Indonesia.

    Saat ini, terdapat 9,6 juta pekerja langsung di sektor sawit dan 7 juta – 8 juta tenaga kerja tidak langsung, lanjutnya, bila termasuk keluarga, sedikitnya 50 juta jiwa bergantung pada sektor ini.

    “Sawit menyumbang 3,5 persen terhadap PDB dan menopang ketahanan energi melalui B40 dan rencana B50 tahun depan. Jika keberlanjutan terganggu, maka risiko tekanan terhadap ekspor menjadi nyata,” katanya.

    Namun, ia mengakui masih ada isu lapangan, seperti penempatan pekerja perempuan di pekerjaan berisiko, ketimpangan upah, kurangnya alat pelindung diri (APD), minimnya fasilitas penitipan anak, dan akses kesehatan yang belum merata.

    Di sisi lain, terjadi pula kesalahan persepsi berkaitan isu anak-anak yang terlihat berada di perkebunan sawit.

    “Seringkali anak-anak hanya ikut orang tuanya sepulang sekolah, bukan bekerja. Namun ketika didokumentasikan, dianggap pekerja anak,” katanya.

    Meski demikian, lanjutnya, perusahaan tetap dilarang mempekerjakan anak dalam bentuk apa pun dan dinilai gagal dalam proses sertifikasi ISPO jika terbukti ada temuan tersebut.

    Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Delima Hasri Azahari menyatakan kerangka hukum sebenarnya sudah kuat seperti UU 13/2003, UU Perlindungan Anak, hingga standar ISPO/RSPO, namun implementasi lapangan masih perlu diperkuat, termasuk audit yang lebih ketat.

    Ia mendorong agar perusahaan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan pekerja di lapangan seperti ketersediaan klinik kebun yang siaga 24 jam hingga perbaikan sanitasi di beberapa wilayah sekitar perkebunan sawit.

    Dia menekankan bahwa banyak temuan “pekerja anak” kerap disimpulkan secara keliru oleh pihak luar, dimana anak-anak yang ikut ke kebun sering dianggap bekerja, padahal mereka hanya bermain atau menemani sehingga hal itu harus dilihat secara hati-hati.

    Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kompartemen Pekerja Perempuan dan Perlindungan Anak, Marja Yulianti menyebutkan 758 perusahaan anggota GAPKI telah menjalankan berbagai program perlindungan pekerja termasuk pelatihan K3, fasilitasi APD, posyandu, PAUD, ruang laktasi, hingga Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3).

    Menurut dia, sekitar 69 persen perusahaan anggota GAPKI telah tersertifikasi ISPO karena ini sebuah indikator bahwa perlindungan pekerja perempuan dan hak anak semakin kuat.

    Kepala Pengembangan Program Solidaridad Indonesia, Edy Dwi Hartono, menegaskan pemberdayaan perempuan petani dan pekerja di industri kelapa sawit nasional adalah salah satu cara, sekaligus investasi guna mewujudkan sawit berkelanjutan dan bebas pekerja anak pada industri sawit di Indonesia.

    Perempuan petani dan pekerja yang berdaya serta terpenuhi hak-haknya, tambahnya, akan menjaga produktivitas komoditas kelapa sawit dalam jangka panjang, termasuk mencegah adanya anak-anak yang bekerja di sektor ini.

    “Kami percaya bahwa ketika perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, hak, dan representasi/suara, stabilitas ekonomi keluarga akan meningkat, yang secara langsung menurunkan risiko anak-anak ikut bekerja di kebun sawit,” katanya.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah beri kompensasi pembelian BBM di wilayah terdampak bencana

    Pemerintah beri kompensasi pembelian BBM di wilayah terdampak bencana

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah memberikan keringanan pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) minyak solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite untuk daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Ini dilakukan agar masyarakat tetap mudah mendapatkan BBM, menunjang mobilisasi alat berat dan kendaraan operasional pemerintah, serta pelayanan darurat lainnya.

    “Sesuai arahan Presiden dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahwa prioritas penanganan di wilayah bencana adalah pemulihan ketersediaan listrik, BBM dan LPG,” ujar Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas dalam pernyataan di Jakarta, Rabu.

    Kata dia, keringanan ini bertujuan untuk mendukung penanganan bencana pada masa tanggap darurat, yang pelaksanaannya akan dilakukan lebih lanjut oleh PT Pertamina (Persero), dan PT Pertamina Patra Niaga selaku badan usaha pelaksana penugasan.

    Lebih lanjut, kata dia, pihaknya meminta Pertamina agar segera menindaklanjuti ini, dengan memberikan keringanan pembelian JBT minyak solar dan JBKP Pertalite agar dapat dilakukan secara manual tanpa menggunakan QR code, dan memberikan prioritas pembelian JBT minyak solar dalam rangka kelancaran penanggulangan bencana.

    “BPH Migas memberikan keringanan pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP Pertalite untuk kendaraan dinas pemerintah dan pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP Pertalite dapat dilakukan secara manual (tanpa menggunakan QR code) di wilayah tanggap darurat pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama masa tanggap darurat sejak 28 November 2025 sampai dengan 11 Desember 2025 sesuai Keputusan Gubernur Aceh,” kata dia lagi.

    Adapun masa tanggap darurat di Sumatera Utara terhitung sejak 27 November 2025 sampai dengan 10 Desember 2025 sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara.

    Sementara masa tanggap darurat di Sumatera Barat terhitung sejak 25 November 2025 sampai dengan 8 Desember 2025 sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

    Pemerintah kata dia, terus berupaya untuk memulihkan pasokan dan distribusi BBM di tengah kondisi bencana. PT Pertamina Patra Niaga juga telah menjalankan skema alternative dan emergency dalam mendistribusikan BBM di wilayah terdampak bencana.

    “Masyarakat diimbau dapat membeli BBM sesuai kebutuhan, agar kondisi pemenuhan energi, seperti BBM, di wilayah terdampak bencana berjalan dengan baik,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.